30 September 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Belajar dari Yogyakarta, Komisi IV Dorong Penguatan Tata Kelola Cagar Budaya

Yogyakarta — Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggali strategi penguatan regulasi dan tata kelola pelestarian budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagai bahan pembelajaran untuk diterapkan di Kalimantan Selatan.

Kunjungan kerja ke Dinas Kebudayaan atau Kundha Kabudayan DIY, Senin (28/9), menjadi kesempatan bagi jajaran Komisi IV untuk melihat secara langsung bagaimana pemerintah daerah mengelola kawasan cagar budaya melalui regulasi dan kelembagaan yang terintegrasi.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan, Yogyakarta memiliki pengalaman yang dapat menjadi referensi bagi Kalsel dalam memperkuat upaya pelestarian budaya.

Menurutnya, Kalimantan Selatan juga memiliki kekayaan budaya dan alam yang tidak kalah besar, sehingga perlu didukung dengan kebijakan dan tata kelola yang mampu menjaga keberlangsungannya.

“Melihat Yogyakarta sebagai daerah yang sangat kental dengan akar budayanya, kami menilai Kalsel memiliki banyak potensi budaya khas yang harus terus kita angkat dan lestarikan,” kata Gusti Iskandar.

Ia menilai salah satu hal penting yang dapat dipelajari adalah bagaimana Yogyakarta membangun wadah pengelola khusus untuk menangani kawasan cagar budaya secara lebih terpadu.

Di Yogyakarta, Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya atau BPKCB berperan mengoordinasikan perencanaan, konservasi, pemanfaatan hingga pengawasan kawasan cagar budaya.

Dengan pola pengelolaan tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi Kalsel dalam menyusun formulasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah.

“Kita melihat di Yogyakarta sudah ada badan pengelola khusus yang menangani cagar budaya dan cagar alam secara terpadu. Ini tentu menjadi salah satu hal yang bisa kita pelajari untuk Kalsel,” jelasnya.

Gusti Iskandar menyebut, Kalsel memiliki sejumlah potensi yang perlu mendapatkan perhatian serius, termasuk Geopark Meratus.

Keberadaan Geopark Meratus, tidak hanya berkaitan dengan kekayaan geologi dan alam, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat serta kekayaan budaya yang berkembang di kawasan tersebut.

Karena itu, pengelolaan potensi tersebut membutuhkan regulasi yang kuat dan tata kelola yang jelas agar upaya pelestarian dapat berjalan seiring dengan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat.

“Hasil kunjungan ke Yogyakarta dapat menjadi masukan bagi DPRD Kalsel dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ke depan,” harapnya.

Gusti Iskandar menambahkan, penguatan regulasi tidak hanya menjaga keberadaan cagar budaya, tetapi juga memastikan potensi budaya dan kekayaan alam Kalsel dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Melalui pembelajaran dari Yogyakarta, Komisi IV DPRD Kalsel mendorong agar pelestarian budaya di daerah dapat dilakukan secara lebih terarah, terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat pengembangan potensi Geopark Meratus sebagai salah satu kekayaan penting Kalimantan Selatan.

“Potensi yang kita miliki harus terus kita angkat dan lestarikan. Tentunya ini membutuhkan dukungan regulasi dan tata kelola yang baik,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Target 196 Medali, Dispora Optimis Tercapai di Akhir Tahun

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel terus mengejar peningkatan prestasi olahraga daerah. Hingga September 2026, kontingen cabang olahraga yang difasilitasi melalui program Pelatda telah menyumbangkan 66 medali, terdiri dari 24 emas, 20 perak dan 22 perunggu.

Kepala Dispora Kalsel, Pebriadin Hapiz, melalui Kepala Seksi Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan, Rijal Hamid mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari keikutsertaan atlet Kalsel dalam berbagai kejuaraan nasional (Kejurnas) maupun event terbuka.

Ket foto : Kasi Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan Dispora Kalsel Rijal Hamid

“Alhamdulillah untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dispora memfasilitasi Pelatda cabang olahraga yang ada di Kalimantan Selatan. Saat ini sudah menyumbangkan sebanyak 66 medali, terdiri dari 24 emas, 20 perak dan 22 perunggu,” ujar Rijal Hamid, Selasa (29/9).

Meski demikian, capaian tersebut masih berada di bawah indikator kinerja utama (IKU) Dispora Kalsel yang ditetapkan sekitar 198 medali.

Karena itu, Dispora masih membuka peluang penambahan medali dari sejumlah cabang olahraga yang dijadwalkan bertanding hingga penghujung tahun.

“Kami menyadari memang ini masih belum sesuai dengan target yang diinginkan. Tetapi kita akan tetap terus melakukan kolaborasi dengan cabang olahraga, Pemerintah Provinsi, KONI dan semua yang terkait untuk peningkatan prestasi dan medali Kalimantan Selatan ke depannya,” katanya.

Rijal menjelaskan, keterbatasan anggaran turut memengaruhi jumlah cabang olahraga dan atlet yang dapat difasilitasi.

Dengan efisiensi anggaran yang tersedia, Dispora memprioritaskan cabang olahraga yang dinilai memiliki peluang memberikan kontribusi prestasi.

“Dengan efisiensi anggaran yang tersedia, akhirnya kita hanya bisa mengirimkan cabang olahraga yang memang prioritas untuk berangkat dan mendapatkan hasil medali,” jelasnya.

Menurutnya, dukungan pemerintah tidak semata-mata diarahkan pada jumlah atlet yang diberangkatkan, tetapi juga pada peluang capaian prestasi dari setiap keikutsertaan.

Pada 2026, terdapat sekitar 200 atlet yang mendapat dukungan dalam anggaran program tersebut.

Rijal menegaskan, pencapaian medali tidak dapat dihitung secara sederhana berdasarkan jumlah atlet yang dikirim.

Setiap cabang olahraga memiliki nomor pertandingan, tingkat persaingan dan peluang medali yang berbeda.

“Harapan kami dengan sisa bulan menuju akhir tahun ini, ada beberapa cabang olahraga yang akan bisa menyumbangkan beberapa medali supaya IKU Dispora Kalimantan Selatan bisa tercapai,” tuturnya.

Dispora Kalsel pun akan terus mendorong kolaborasi dengan KONI dan pengurus cabang olahraga untuk mengoptimalkan sisa kalender pertandingan 2026.

Tambahan medali dari cabang olahraga yang masih bertanding diharapkan dapat mempersempit selisih capaian terhadap target IKU.

“Walaupun memang masih jauh dari standar, kita akan terus berupaya. Karena kalau kita mengirim 200 atlet, bukan berarti 200 atlet tersebut bisa mendapatkan medali,” pungkasnya. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/EPS)

Kunjungi Diskominfo, Mahasiswa Poliban Dalami Wawasan Keamanan Siber dan Informasi

Banjarbaru – Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika (TI) Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) mendapat wawasan tentang keamanan siber saat mengunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (30/9).

Kunjungan yang berlangsung di Aula Diskominfo Kalsel tersebut dipimpin Koordinator Program Studi Teknik Informatika Poliban, Fuad Sholihin, dan disambut Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim yang diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar.

Sucilianita mengatakan, kunjungan tersebut menjadi ruang berbagi wawasan antara dunia pendidikan dan pemerintah, khususnya terkait keamanan siber serta pengelolaan informasi di era digital.

“Alhamdulillah, hari ini dosen dan mahasiswa dari Poliban berkunjung ke Diskominfo Kalsel. Ini menjadi ruang untuk berbagi wawasan antara dunia pendidikan dan pemerintah, khususnya terkait keamanan siber dan pengelolaan keamanan informasi,” ujarnya.

Menurutnya, keamanan siber saat ini menjadi tantangan yang perlu dipahami generasi muda, terutama mahasiswa yang nantinya akan menjadi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

“Cyber security sekarang menjadi sebuah tantangan di era digital. Keamanan informasi harus terus kita gaungkan kepada anak muda, khususnya mahasiswa yang nantinya akan menjadi SDM dan mengisi kebutuhan di bidang teknologi informasi,” katanya.

Sucilianita menambahkan, mahasiswa Teknik Informatika memiliki peran penting dalam penerapan keamanan informasi ketika nantinya terjun ke dunia kerja, termasuk di lingkungan pemerintahan.

“Generasi seperti mereka inilah yang nantinya akan memberikan dan menerapkan keamanan informasi dalam mengelola data di era digital saat ini,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan, Diskominfo Kalsel terbuka terhadap peluang kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

“Diskominfo Kalimantan Selatan terbuka untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan maupun pihak lainnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Program Studi Teknik Informatika Poliban, Fuad Sholihin mengatakan, kunjungan ke instansi merupakan bagian dari upaya memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa di luar lingkungan kampus.

Menurut Fuad, setiap tahun Poliban melaksanakan kuliah umum maupun kunjungan ke berbagai instansi untuk memperluas wawasan mahasiswa sekaligus memberikan gambaran mengenai dunia kerja sesuai bidang keilmuan.

“Setiap tahunnya kami melaksanakan kuliah umum dan kunjungan ke instansi. Setiap instansi yang kami datangi memberikan pengalaman khusus kepada mahasiswa yang nantinya dapat diterapkan di kampus maupun setelah mereka lulus,” ungkapnya.

Ia menilai kunjungan ke Diskominfo Kalsel memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan.

“Minimal mahasiswa bisa melihat langsung bagaimana penerapan di lapangan. Apalagi hal ini sangat berkesinambungan dengan jurusan mereka, sehingga mereka mendapatkan bayangan setelah lulus, terutama di bidang teknologi dan informasi,” katanya.

Fuad berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat silaturahmi sekaligus membuka peluang kerja sama yang berkelanjutan antara Poliban dan Diskominfo Kalsel.

“Kami berharap silaturahmi ini terus berjalan dan bisa berkembang menjadi kerja sama dengan Diskominfo. Mudah – mudahan mahasiswa mendapatkan bekal yang sangat bagus dari kegiatan ini,” pungkasnya.

Selain mendapatkan materi mengenai keamanan siber dan pengelolaan informasi, para mahasiswa juga berkesempatan melihat secara langsung fasilitas penyiaran di kabin siar LPPL Radio Abdi Persada FM. (BDR/RIW/EPS)

Perlindungan Anak Tak Lagi Dipandang Sepele, Temukan Kekerasan Laporkan

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menggelar kegiatan Edukasi Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Khusus Anak di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (30/9).

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 70 peserta yang berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kelurahan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), pengelola daycare, serta pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP).

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, memberikan perlindungan kepada anak.

“Upaya pencegahan kekerasan kepada anak ini kan tidak mungkin dilakukan pemerintah saja, tetapi membutuhkan kepedulian dan keberanian masyarakat untuk ikut mengawasi lingkungan sekitar”, ujar Yamin.

Yamin juga mengingatkan agar setiap persoalan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak tidak ditutup – tutupi.

“Apabila ditemukan adanya dugaan kekerasan, masyarakat segera menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang agar dapat ditangani dengan cepat,” lanjutnya.

Hal tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin, untuk memastikan anak mendapatkan lingkungan yang aman dan terlindungi.

Penanganan yang cepat juga dinilai penting untuk mencegah kekerasan berulang serta membantu proses pemulihan korban.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Banjarmasin, M Ramadhan mengatakan, edukasi tersebut diikuti 70 peserta yang terdiri dari LPM, unsur kelurahan, LKSA, pengelola daycare, dan sebagian pengurus DWP.

Menurutnya, kegiatan itu tersebut menjadi bagian dari langkah promotif dan preventif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak.

“Harapannya masyarakat bisa menjadi pelopor terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak dan menjadi pelapor apabila terjadi kekerasan terhadap anak,” ujarnya.

Ramadhan menyebut, meningkatnya angka kasus dalam tiga tahun terakhir salah satunya dipengaruhi semakin tingginya keberanian masyarakat untuk melapor dan kepercayaan terhadap UPTD PPA. Ia menegaskan, laporan yang masuk akan ditangani secara maksimal.

“Kalau memang ada permasalahan, segera informasikan, sehingga semakin mengurangi kekerasan yang berulang dan semakin cepat tertangani korban sehingga mental health-nya semakin recovery kembali,” tutupnya. (PEMKOBJM-SRI/RIWEPS)

Kurangi Dampak ISPA, RSJ Sambang Lihum Bagikan Masker bagi Klien

Banjar – Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan masker bagi klien, sebagai langkah untuk mengurangi dampak paparan udara yang berpotensi memicu gangguan kesehatan, termasuk Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Kepala Bidang Penunjang Non Medik RSJ Sambang Lihum, Salbiah mengatakan, penyediaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan bagi klien, terutama di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik akibat kabut asap.

Menurutnya, penggunaan masker diharapkan membantu mengurangi paparan partikel dan asap yang terhirup, sehingga mampu menekan risiko gangguan pernapasan pada klien.

“Selain penyediaan masker, pihak rumah sakit juga terus memperhatikan kondisi lingkungan dan kesehatan klien sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan dan perlindungan selama kondisi udara kurang baik,” ujarnya, Selasa (29/9).

Salbiah mengimbau penggunaan masker dilakukan sesuai kebutuhan, terutama ketika berada di luar ruangan atau pada kondisi udara yang terpapar asap.

Selain itu, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan memastikan kondisi pasien saat ini aman dan pelayanan tetap berjalan normal setelah kawasan rumah sakit sempat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Salbiah menjelaskan, bahwa tindakan evakuasi yang dilakukan saat karhutla merupakan evakuasi internal dengan memindahkan pasien dari ruangan yang berada lebih dekat dengan lokasi kejadian ke ruangan lain yang dinilai lebih aman.

“Yang terdampak langsung itu ruangan Napza wanita sama ruang transit wanita. Jadi pasien yang di ruang tersebut kami pindahkan ke ruang MPKP, ke ruang seberangnya, karena posisinya agak jauh dengan lokasi kejadian kebakaran,” jelas Salbiah.

Menurutnya, pemindahan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan keselamatan pasien, terutama ketika asap dan titik api berada di sekitar kawasan rumah sakit.

Salbiah menegaskan, kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Setelah penanganan kebakaran dilakukan dan situasi dinilai lebih terkendali, pasien yang sebelumnya dipindahkan kemudian dikembalikan ke ruangan masing – masing.

“Besoknya sudah kami pindahkan balik karena posisi kebakaran sudah ditangani. Jadi sekarang tidak ada lagi pasien yang dievakuasi dan mereka tetap di ruangan masing – masing sesuai dengan kondisi medisnya,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Terpapar Kabut Asap, SMA Banua Kalsel Lanjutkan PJJ

Banjarbaru – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menyelimuti kawasan Gambut dan sekitarnya membuat SMA Banua Kalsel melanjutkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Kebijakan tersebut diberlakukan sejak Jumat (25/9), setelah sekolah menemukan masih banyak titik kebakaran di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi dan sekitarnya.

Kepala SMA Banua Kalsel, Risa Lisdariani mengatakan, keputusan PJJ diambil untuk meminimalkan risiko paparan kabut asap terhadap siswa, mengingat sekolah menerapkan sistem boarding atau asrama.

“Mulai Jumat, 25 September 2026 kami mengadakan PJJ karena kondisi titik kebakaran banyak dijumpai di daerah Jalan Gubernur Syarkawi dan sekitarnya,” ujar Risa, Selasa (29/9).

Meski pembelajaran dilakukan dari lokasi masing-masing, Risa memastikan kualitas dan beban pembelajaran tetap dipertahankan. Jadwal pelajaran tidak mengalami perubahan dan siswa tetap mengikuti proses belajar sesuai ketentuan sekolah.

“Paradigma pembelajaran jarak jauh harus tetap menempatkan kualitas pembelajaran di atas segalanya. Tidak ada waktu dan jadwal pelajaran yang berubah, bahkan belajar mandiri juga tetap dilaksanakan seperti biasa,” jelasnya.

Pelaksanaan PJJ juga mempertimbangkan kondisi siswa SMA Banua Kalsel yang berasal dari berbagai daerah. Sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel serta Pengawas Pembina agar kebijakan pembelajaran dapat menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan.

Evaluasi dilakukan setiap pekan. Dengan demikian, keputusan untuk kembali menerapkan pembelajaran tatap muka akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan hasil evaluasi bersama.

“Kami meminta izin dengan Disdikbud untuk melaksanakan PJJ dengan evaluasi per minggu,” sebut Risa.

Selama PJJ, kegiatan akademik sekolah tetap berjalan. Sejumlah program pendidikan, termasuk Program Sekolah Unggul Garuda Transformasi, tetap dilaksanakan bagi siswa maupun guru.

Risa menegaskan, PJJ tidak berarti aktivitas pendidikan dihentikan. Sistem pembelajaran hanya dipindahkan dari lingkungan sekolah ke tempat masing-masing siswa sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi kabut asap. (SYA/RIW/EPS)