TPK Banjarmasin Catat 388.823 TEUs hingga Agustus, Jaga Keandalan Layanan Logistik

Banjarmasin – PT Pelindo Terminal Petikemas melalui Terminal Petikemas (TPK) Banjarmasin mencatat pelayanan 388.823 TEUs atau setara 326.308 box hingga Agustus 2026, seiring dengan aktivitas distribusi barang melalui wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya.

Capaian tersebut mendorong TPK Banjarmasin terus menjaga kesiapan operasional guna memastikan kegiatan pelayanan berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa.

Terminal Head Terminal Petikemas Banjarmasin, Sirin Purnomo mengatakan, volume pelayanan yang ditangani terminal perlu diimbangi dengan kesiapan operasional, baik dari sisi peralatan, sumber daya manusia, maupun proses perencanaan kegiatan.

“Volume pelayanan yang kami tangani menjadi bagian dari tanggung jawab kami untuk memastikan setiap proses di terminal tetap berjalan aman dan lancar. Karena itu, kesiapan peralatan, kompetensi personel, perencanaan operasional, dan koordinasi dengan pengguna jasa terus kami jaga secara beriringan,” ujar Sirin.

Menurutnya, kelancaran kegiatan di terminal tidak hanya ditentukan satu fungsi, tetapi merupakan hasil dari keterhubungan berbagai proses dan pihak dalam rantai logistik.

Karena itu, TPK Banjarmasin terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional sekaligus memperkuat komunikasi dengan pengguna jasa untuk mengantisipasi dinamika pelayanan di lapangan.

“Masukan dari pengguna jasa menjadi bagian penting dalam evaluasi kami. Dengan komunikasi yang baik, kebutuhan operasional dapat dipahami lebih cepat dan ditindaklanjuti sesuai kondisi di lapangan,” katanya.

Sirin menambahkan, aspek keselamatan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keandalan pelayanan.

“Produktivitas harus berjalan seiring dengan keselamatan. Setiap proses harus dilakukan sesuai prosedur agar kelancaran operasional tetap terjaga tanpa mengesampingkan aspek safety,” ujarnya.

Dari sisi pengguna jasa, Kepala Cabang PT Tanto Banjarmasin Rifqi Novega Dwi Putra mengatakan, bahwa dalam menjaga keandalan layanan, TPK Banjarmasin juga terus mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia, kesiapan peralatan, penguatan perencanaan dan pengendalian operasional, serta penerapan standar keselamatan dalam kegiatan terminal.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap mampu mengikuti kebutuhan pengguna jasa sekaligus mendukung kelancaran distribusi barang melalui Kalimantan Selatan.

TPK Banjarmasin berkomitmen menjaga konsistensi kualitas layanan melalui penguatan kesiapan operasional dan komunikasi dengan seluruh pihak dalam rantai logistik.

Dengan pendekatan tersebut, aktivitas terminal diharapkan dapat terus memberikan dukungan terhadap kelancaran distribusi barang, konektivitas logistik, dan kegiatan ekonomi di Kalimantan Selatan serta wilayah sekitarnya. (Pelindo-RIW/EPS)

Respons Kekeringan, Pemko Banjarbaru Salurkan Air Bersih

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Penyaluran dilakukan di Jalan Kuranji, Kelurahan Guntung Manggis, Banjarbaru, Selasa (29/9).

Penyaluran bantuan dipimpin langsung Wali Kota Erna Lisa Halaby. Kehadiran Wali Kota sekaligus untuk meninjau kondisi warga serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat di tengah musim kemarau tetap terpenuhi.

Penyaluran air bersih tersebut merupakan respons Pemko Banjarbaru terhadap aduan masyarakat mengenai kesulitan mendapatkan air bersih.

Wali Kota Erna Lisa Halaby mengatakan, di kawasan Jalan Kuranji terdapat sejumlah sumur warga yang mulai terdampak kekeringan. Namun, masih ada pula sumur yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Kawasan di Jalan Kuranji ini memang ada sebagian sumur warga yang terdampak kekeringan. Namun, Alhamdulillah sebagian sumur warga masih dapat digunakan. Hari ini kita ada lima tangki pendistribusian air bersih untuk masyarakat,” ujarnya.

Dengan penyaluran di Kelurahan Guntung Manggis, distribusi bantuan air bersih oleh Pemko Banjarbaru telah mencapai 54 titik.

Sebelumnya, bantuan telah disalurkan di 53 titik berdasarkan kebutuhan serta laporan dan aduan masyarakat.

“Ini sudah titik ke-54 untuk titik pendistribusian. Sebelumnya 53 titik dan ini bertambah lagi berdasarkan aduan dari masyarakat. Kita langsung memberikan dan mendistribusikan air bersih ini kepada masyarakat,” katanya.

Selain mengandalkan sumber daya pemerintah daerah, penanganan kekeringan juga dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri.

Sebelumnya, TNI Angkatan Udara turut membantu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak.

“Alhamdulillah kami juga berkolaborasi dan bersinergi dengan TNI-Polri. Kemarin TNI AU juga memberikan distribusi air bersih untuk masyarakat. Tentunya kita harus bergotong royong untuk menghadapi kekeringan di masyarakat ini,” tuturnya.

Selain memastikan ketersediaan air bersih, Wali Kota bersama tim medis turut memantau kondisi kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.

Pemantauan dilakukan dengan mengunjungi sejumlah warga, termasuk masyarakat yang mendapatkan layanan homecare.

Dari hasil pemantauan sementara, belum ditemukan warga yang mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi kekeringan.

Pemko Banjarbaru memastikan penyaluran air bersih dan pemantauan kesehatan akan terus dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan.

Pemerintah daerah juga akan terus merespons aduan masyarakat serta memperkuat koordinasi dengan unsur terkait untuk menghadapi dampak kekeringan selama musim kemarau. (BDR/RIW/EPS)

Tinjau IPA 2 Bandarmasih, Ini Pesan Wali Kota Hadapi Krisis Air Bersih

Banjarmasin – Wali Kota, Muhammad Yamin, bersama Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin, didampingi Direktur Utama PT PAM Bandarmasih Zulbadi, meninjau Instalasi Pengolahan Air (IPA) 2 Bandarmasih di kawasan Jalan Pramuka, Selasa (29/9).

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyampaikan, kunjungan ini untuk melihat langsung pengolahan serta ketersediaan air baku di PT PAM Bandarmasih.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin

Mengingat, saat ini Kota Banjarmasin sedang mengalami kekurangan air baku, akibat musim kemarau panjang tahun ini.

“Peninjauan ini untuk memastikan pengolahan air bersih oleh PT PAM Bandarmasih,” ungkap Yamin.

Selain itu, lanjut Yamin, kunjungan ini juga untuk memastikan ketersediaan air baku memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga Kota Banjarmasin.

“Air baku di IPA 2 ini berasal dari Sungai Tabuk,” ucapnya.

Karena itu, Pemerintah Kota Banjarmasin terus berusaha mengatasi permasalahan air baku yang terjadi saat ini.

“Permasalahan kurangnya air baku ini hendaknya tidak terjadi lagi tahun tahun berikutnya, apabila kemarau panjang terjadi kembali,” jelas Yamin.

Menurut Yamin, untuk selanjutnya Pemko Banjarmasin akan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana membangun embung.

“Baru baru tadi kami dipanggil Gubernur Kalsel Muhidin untuk membicarakan rencana awal pembangunan embung tersebut,” ucap Yamin.

Oleh karena itu, pihaknya meminta jajaran PT PAM Bandarmasih dan Pemko Banjarmasin untuk menindaklanjuti arahan gubernur tersebut.

Sementara itu, Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin mengatakan, Polresta Banjarmasin ikut mengantisipasi kurangnya air baku IPA 2 akibat musim kemarau panjang.

“Kepolisian mengantisipasi munculnya persoalan, khususnya terkait kamtibmas, akibat kurang air baku,” ungkap Riza.

Mengingat, lanjutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, yang perlu diantisipasi bersama sama dengan pemerintah daerah.

“Polresta Banjarmasin juga turut serta menyediakan air bersih di kawasan yang terkena dampak kekeringan,” ucap Riza. (SRI/RIWEPS)

Perkuat Prestasi Atlet, Dispora Hadirkan Tenaga Ahli dan Terapis Olahraga

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) terus memperkuat sistem pendampingan atlet, tidak hanya dari sisi latihan, tetapi juga pemulihan dan dukungan tenaga ahli.

Langkah tersebut dilakukan melalui Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dengan memfasilitasi tenaga ahli untuk mendukung kegiatan pemusatan latihan daerah (Pelatda) maupun pendampingan atlet saat menghadapi berbagai kejuaraan.

Kepala Dispora Kalsel, Pebriadin Hafiz, melalui Kepala Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Zulhaidir mengatakanz saat ini pihaknya telah menyiapkan 20 terapis yang menjadi bagian dari sistem pendampingan atlet.

“Untuk saat ini kami memfasilitasi tenaga ahli yang mensupport kegiatan pemusatan latihan daerah atau pendampingan. Ada 20 terapis, kemudian ada strength and conditioning konsultan dari PPFI serta beberapa pelatih nasional yang mendampingi sejumlah cabang olahraga,” ujar Zulhaidir, Selasa (29/9).

Menurutnya, keberadaan tenaga ahli menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi atlet, terutama ketika menjalani latihan intensif maupun pertandingan.

Terapis, misalnya, berperan membantu proses pemulihan atlet setelah menjalani latihan maupun pertandingan.

Sementara konsultan olahraga memberikan pendampingan kepada pelatih daerah agar program latihan dapat dilakukan secara lebih terukur.

Dispora Kalsel juga menyiapkan penguatan dukungan dengan menargetkan penambahan tenaga profesional lainnya, seperti psikolog olahraga, fisioterapis dan dokter olahraga.

“Kita berharap ke depan sport science ini bisa dilengkapi dengan psikolog olahraga, fisioterapi dan juga dokter,” jelasnya.

Zulhaidir menyebut, pendampingan tenaga ahli tersebut telah dilakukan selama kurang lebih empat tahun. Pendampingan tidak hanya diberikan ketika atlet bertanding, tetapi juga sejak menjalani latihan di daerah.

Dampaknya, kata dia, mulai terlihat dari kemampuan atlet menjaga kebugaran selama mengikuti kompetisi, termasuk dalam menghadapi pertandingan multi-event maupun single-event.

“Di setiap kegiatan kejuaraan nasional mereka melakukan pendampingan, baik saat atlet latihan maupun pertandingan. Bagaimana atlet saat bertanding dan setelah bertanding bisa kembali bugar dengan dilakukan terapi. Itu kelihatan dari perolehan medali yang kita raih selama ini, baik multi-event maupun single-event,” katanya.

Saat ini, setiap single-event umumnya didampingi satu hingga dua terapis, sedangkan pada multi-event seluruh terapis dikerahkan untuk mendukung kebutuhan atlet.

Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan awal program pendampingan. Dari sebelumnya hanya dua terapis, kini Dispora Kalsel telah memiliki 20 terapis.

Meski demikian, Zulhaidir mengakui kebutuhan tenaga pendamping masih cukup besar. Mengingat, terdapat 21 cabang olahraga dalam program pemusatan latihan daerah yang membutuhkan dukungan tenaga profesional secara berkelanjutan.

Untuk tenaga dokter, idealnya diperlukan sedikitnya 2 hingga 4 orang. Sementara kebutuhan psikolog olahraga diperkirakan dapat mencapai 6 hingga 10 orang.

“Harapannya memang ada tambahan, tetapi dengan efisiensi anggaran kita memaklumi. Paling tidak kita optimalkan yang ada dulu. Kita berharap ada tambahan psikolog olahraga dan dokter ke depan kalau anggaran mencukupi,” pungkasnya.

Penguatan tenaga pendamping tersebut menjadi bagian dari upaya Dispora Kalsel membangun pembinaan olahraga yang tidak hanya berorientasi pada pertandingan, tetapi juga memastikan atlet memperoleh dukungan menyeluruh sejak latihan, kompetisi hingga proses pemulihan. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/EPS)

Komisi II Pelajari Skema Kredit UMKM BPD DIY

Yogyakarta — Komisi II DPRD Kalimantan Selatan mempelajari skema pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diterapkan BPD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bunga kredit sebesar 3 persen.

Kunjungan Senin (28/9) tersebut, menjadi bagian dari upaya Komisi II DPRD Kalsel untuk menggali berbagai inovasi pengembangan sektor UMKM, khususnya terkait kemudahan akses permodalan bagi masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, skema pembiayaan dengan bunga rendah menjadi salah satu hal penting yang perlu dipelajari untuk melihat kemungkinan penerapannya di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, UMKM memiliki peran besar menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap pelaku usaha tidak cukup hanya melalui pembinaan, tetapi juga harus dibarengi dengan akses permodalan yang terjangkau.

“Yang kita pelajari di sini bagaimana pola kredit untuk UMKM, termasuk bagaimana bunga yang diberikan bisa rendah, sehingga tidak terlalu membebani masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya,” katanya.

Ia menjelaskan, pengalaman BPD DIY akan menjadi bahan masukan Komisi II DPRD Kalsel, mendorong penguatan kebijakan pembiayaan UMKM di daerah.

Yani Helmi menilai, kemudahan memperoleh modal dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, sekaligus mempertahankan keberlangsungan usaha.

Namun demikian, menurutnya, pemberian kredit tetap harus disertai dengan mekanisme yang tepat agar pembiayaan benar-benar diterima oleh pelaku UMKM yang membutuhkan dan mampu mengembalikannya sesuai ketentuan.

“Artinya bukan hanya bunganya yang kita lihat, tetapi juga bagaimana sistemnya berjalan, siapa yang mendapatkan, dan bagaimana pengawasannya. Ini yang penting untuk kita pelajari,” jelasnya.

Yani Helmi menambahkan, Komisi II DPRD Kalsel berharap hasil kunjungan tersebut menjadi referensi mendorong pengembangan program pembiayaan UMKM di Kalimantan Selatan.

Penguatan
UMKM perlu menjadi perhatian bersama karena sektor ini berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan pembukaan lapangan pekerjaan.

“Dengan mempelajari pola pembiayaan yang telah berjalan di daerah lain, dapat menemukan formula yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Exit mobile version