Hari: 16 September 2026

KP2KP Puruk Cahu Hadirkan TGTC bagi Perguruan Tinggi Pertama di Murung Raya

Kalimantan Tengah – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Puruk Cahu, terus memperluas edukasi perpajakan kepada generasi muda.

Kali ini, edukasi melalui program Tax Goes to Campus(TGTC) menyambangi Akademi Kebidanan (Akbid) Murung Raya, perguruan tinggi pertama di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (15/9).

Kegiatan yang diikuti 37 mahasiswi serta civitas akademika Akbid Murung Raya ini menjadi bagian dari upaya mengenalkan inklusi kesadaran pajak kepada generasi muda.

Edukasi mencakup pemahaman mengenai pajak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pemanfaatan penerimaan pajak dalam kehidupan sehari-hari.

Kehadiran tim KP2KP Puruk Cahu disambut antusias oleh civitas akademika Akbid Murung Raya. Kegiatan ini juga berlangsung di tengah momentum Akbid Murung Raya yang sedang menyambut mahasiswi baru dan bersiap meluluskan angkatan pertamanya tahun depan.

Dalam kegiatan tersebut, tim KP2KP Puruk Cahu menyampaikan materi dasar perpajakan secara interaktif dan komunikatif. Materi yang diberikan meliputi hak dan kewajiban perpajakan, fungsi APBN, hingga pemanfaatan nyata uang pajak dalam kehidupan sehari-hari, khususnya penyediaan pelayanan kesehatan dan pembangunan fasilitas publik.

Selain pemahaman mengenai perpajakan, para peserta juga diajak melihat peran generasi muda dalam membangun bangsa melalui pajak.

Sebagai calon bidan dan tenaga kesehatan, para mahasiswi diharapkan dapat memahami keterkaitan antara kontribusi pajak dengan berbagai fasilitas yang mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Kepala KP2KP Puruk Cahu, Haris Fuad Alasyhari mengatakan, bahwa edukasi perpajakan kepada generasi muda merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun kesadaran dan kemandirian bangsa.

Kegiatan ini merupakan salah satu bekal agar generasi muda siap melangkah tidak hanya sebagai profesional di bidangnya, tetapi juga sebagai pahlawan pembangunan di era modern melalui pajak.

“Kami ingin menanamkan pemahaman bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan wujud gotong royong kita bersama untuk membangun sarana kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik yang dinikmati masyarakat luas,” ujar Haris.

Ia menambahkan, pemahaman mengenai pajak penting untuk dikenalkan sejak dini, termasuk kepada mahasiswa yang kelak akan berperan langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung.

Salah satu mahasiswi Akbid Murung Raya, Nur Naila Kartini, menilai materi yang disampaikan mudah dipahami dan dikemas secara menarik.

“Sangat seru dan edukatif, pembicaranya komunikatif, dan materi perpajakan yang awalnya terasa rumit jadi lebih mudah dipahami. Semoga kegiatan ini bisa diadakan secara rutin,” ujar Nur Naila.

Melalui kegiatan TGTC, DJP terus mendorong perluasan edukasi perpajakan kepada generasi muda. Pemahaman perpajakan yang ditanamkan sejak di bangku pendidikan diharapkan dapat membentuk generasi yang memiliki kesadaran akan peran pajak dalam pembangunan dan mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa. (DJPKalselteng-RIW/EPS)

OMC Dihentikan Sementara, Satu Pesawat Karavan Tetap Standby di Bandara Syamsudin Noor

Banjarbaru – Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Kalimantan Selatan dihentikan sementara sejak 13 September 2026. Penghentian dilakukan karena berdasarkan hasil pemantauan, tidak lagi ditemukan awan potensial untuk pelaksanaan penyemaian.

Meski OMC dihentikan sementara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap menjaga kesiapsiagaan untuk mengantisipasi apabila kondisi cuaca kembali memungkinkan dilaksanakannya modifikasi cuaca.

Kasubbid Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kalsel, Ariansyah, baru baru ini mengatakan, penghentian OMC dilakukan setelah tidak ditemukan lagi awan – awan potensial yang dapat digunakan pada proses penyemaian.

“Untuk sementara OMC kita hentikan karena sudah tidak ditemukan awan-awan potensial untuk dilakukan penyemaian,” ujar Ariansyah.

Menurutnya, penghentian tersebut bukan berarti kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dihentikan.

“Pemerintah daerah tetap menyiapkan dukungan dan peralatan untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca,” lanjutnya.

Ariansyah menyebutkan, satu pesawat Caravan tetap disiagakan di Bandara Syamsudin Noor.

Selain pesawat, bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan OMC juga tetap tersedia dan disiagakan.

Kesiapsiagaan tersebut dilakukan agar ketika kembali ditemukan awan yang memenuhi potensi untuk pelaksanaan modifikasi cuaca, operasi dapat segera dilakukan.

“Dengan tetap menyiagakan pesawat dan bahan OMC, pemerintah daerah dapat lebih cepat merespons apabila kondisi atmosfer kembali memungkinkan dilakukannya penyemaian awan untuk mendukung penanganan karhutla,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

KPP Pratama Batulicin dan KPPN Kotabaru Gelar Rekonsiliasi dan Penandatanganan BAR Pajak Pusat

Tanah Bumbu – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batulicin bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Kotabaru, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan penyetoran Pajak Pusat Semester I Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak Pusat sebagai bentuk dokumentasi dan kesepakatan bersama atas hasil rekonsiliasi.

Kegiatan yang berlangsung Selasa (15/9), dihadiri Kepala KPP Pratama Batulicin Hari Tri Utomo, Kepala KPPN Tipe A2 Kotabaru, Sugeng Widodo, Kepala Bidang Anggaran dan Kasda BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu, Dedy Noor Irawan, serta Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kotabaru, Sri Kurniati.

Rekonsiliasi dilakukan melalui pertemuan koordinasi yang melibatkan KPP Pratama Batulicin, KPPN Tipe A2 Kotabaru, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru melalui BPKAD Kabupaten Kotabaru.

Para pihak melakukan pencocokan dan verifikasi data penerimaan serta penyetoran Pajak Pusat Semester I Tahun 2026 untuk memastikan kesesuaian data dan mengidentifikasi perbedaan yang perlu ditindaklanjuti.

Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak Pusat sebagai bentuk dokumentasi dan kesepakatan bersama.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, akurasi data, dan optimalisasi pengelolaan Pajak Pusat.

Selain itu, rekonsiliasi menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru, KPPN Tipe A2 Kotabaru, dan KPP Pratama Batulicin mendukung pengelolaan penerimaan negara yang transparan, akuntabel, dan terkoordinasi.

Melalui kolaborasi tersebut, masing – masing instansi dapat menjalankan peran sesuai kewenangannya untuk memperlancar pertukaran informasi dan koordinasi serta mendukung pengelolaan administrasi penerimaan dan penyetoran Pajak Pusat yang tertib, akurat, dan akuntabel.

Upaya ini diharapkan turut mendukung optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah. (DJPKALSELTENG-RIW/EPS)

Muhidin Jamin Kemudahan Perizinan dan Keamanan Investasi di Kalsel

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memastikan pemerintah daerah memberikan kemudahan perizinan, pelayanan cepat hingga keamanan bagi investor yang ingin menanamkan modal di Kalsel.

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya Pemprov Kalsel memperkuat posisi daerah sebagai salah satu tujuan investasi strategis di Kalimantan, dengan potensi yang tidak hanya bertumpu pada pertambangan.

“Kami menjamin proses perizinan yang mudah, layanan cepat, dan keamanan investasi di Kalimantan Selatan,” ujar Muhidin.

BEKANTAN merupakan salah satu platform resmi dari DPMPTSP Kalsel untuk kemudahan investasi

Menurutnya, Kalsel memiliki posisi strategis mendukung aktivitas perdagangan dan distribusi barang di Kalimantan.

“Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan memiliki posisi strategis sebagai poros maritim yang dilintasi jalur pelayaran internasional,” katanya.

Selain kekayaan sumber daya alam, peluang investasi juga terus dikembangkan melalui diversifikasi ekonomi.

Sektor pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata hingga logistik menjadi bagian dari potensi yang ditawarkan kepada investor.

Di sektor pertanian, misalnya, terdapat pengembangan Cabai Hiyung di Kabupaten Tapin serta kawasan produksi pangan di Kabupaten Banjar.

Potensi perikanan diperkuat komoditas Ikan Gabus, sementara sektor peternakan juga terus dikembangkan berbasis potensi daerah.

Kalsel turut memiliki kekuatan sektor pariwisata melalui Pegunungan Meratus, bamboo rafting Loksado hingga Pasar Terapung Lok Baintan.

Dari sisi konektivitas, Pelabuhan Trisakti menjadi salah satu simpul penting distribusi barang di Kalimantan.

Untuk mendukung masuknya investasi, DPMPTSP Kalsel terus memperkuat layanan berbasis digital.

Kepala DPMPTSP Kalsel, Endri mengatakan, pelayanan investasi diarahkan agar semakin profesional, cepat dan terintegrasi.

“Melalui platform digital seperti OSS dan SIMAPAN, kami mempermudah proses perizinan, pelaporan, hingga pemantauan kegiatan investasi secara real-time,” ujarnya.

Kemudahan tersebut juga didukung Bekantan (Berinvestasi di Kalimantan Selatan). Platform resmi DPMPTSP Kalsel itu menyediakan peta peluang investasi, lokasi proyek unggulan, potensi per sektor, informasi perizinan, statistik ekonomi hingga layanan konsultasi.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap investor, baik dari dalam maupun dari luar negeri merasa aman, nyaman, dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi,” kata Endri.

Muhidin pun mengajak investor mengambil bagian pengembangan berbagai potensi tersebut sehingga investasi yang masuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Mari berinvestasi di Kalimantan Selatan dan bersama-sama kita bangun masa depan Indonesia Emas. Bekerja bersama, merangkul semua,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Harjad ke-500 Kota Banjarmasin, Momentum GOW Lestarikan Kue Tradisional Banjar

Banjarmasin – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Banjarmasin menggelar Lomba Memasak Kue Tradisional Banjar, di halaman Pemko Banjarmasin, Rabu (16/9).

Ketua GOW Kota Banjarmasin, Ananda menyampaikan, lomba masak ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin.

“Saat ini digelar lomba masak kue Banjar,” ucapnya, kepada sejumlah wartawan.

Kegiatan ini, lanjutnya, merupakan hasil diskusi dan hasil rapat GOW Banjarmasin.

“Rapat kerja tersebut disampaikan pada peringatan Hari Jadi Ke-500 Kota Banjarmasin, GOW akan melaksanakan kegiatan apa, dan dihasilkan kegiatan lomba masak ini,” ungkapnya.

Selain itu, lomba masak kue tradisional ini, untuk melestarikan budaya Banjar melalui kuliner.

“Alhamdulillah saat melihat hasil lomba dan bertanya kepada peserta, mereka mengatakan senang dengan adanya lomba ini,” tutur Ananda lebih lanjut.

Hal senada juga disampaikan Ketua TP PKK Banjarmasin, Neli Listriani.

“Sebagai Ketua TP PKK serta Penasehat GOW Kota Banjarmasin, saya memberikan apresiasi serta dukungan positif,” ungkap Neli.

Mengingat, lanjutnya, kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi antar anggota GOW, serta pelestarian kue-kue tradisional Banjar.

“Kue tradisional Banjar yang dilombakan, diantaranya roti pisang, dan amparan tatak, yang sering disantap saat sarapan,” ucap Neli. (SRI/RIW/EPS)

Peringati Harjad ke-500 Kota Banjarmasin, Perumda PALD Gelar Donor Darah

Banjarmasin – Perumda Pengolahan Air Limbah Daerah (PALD) Banjarmasin, menggelar donor darah, di halaman kantornya, pada Rabu (16/9).

Direktur Perumda PALD Banjarmasin, Endani Kastien, didampingi Manajer Umum, Rossayu Inta Anggraini menyampaikan, donor darah dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin.

Ket foto : Direktur Perumda PALD Banjarmasin Endani Kastien

“Saat ini kita laksanakan donor darah, dengan target 100 kantong,” ungkap Endani, kepada sejumlah wartawan.

Donor darah ini, dipantau langsung Direktur Perumda PALD, Endani Kastien.

“Kegiatan donor darah ini merupakan ikhtiar menjaga stok darah di Kota Banjarmasin,” ucapnya lebih lanjut.

Mengingat, keperluan darah di kota seribu sungai ini cukup tinggi, maka pasokan darah harus dimaksimalkan.

“Aksi sosial ini dilaksanakan Perumda PALD bekerjasama dengan PMI Kota Banjarmasin,” ucap Endani.

Kegiatan donor darah ini, bertujuan membantu masyarakat yang memerlukan darah.

Selain itu, donor darah juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin.

“Pada Peringatan Hari Jadi ke 500 Kota Banjarmasin ini, kami sebelumnya telah melaksanakan rangkaian kegiatan, seperti senam sehat serta jalan santai, tebus murah sembako, dan donor darah,” ujar Endani.

Secara keseluruhan peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan Hari Jadi Perumda PALD Banjarmasin ini mencapai ribuan orang. Termasuk masyarakat umum serta pegawai Perumda PALD Banjarmasin.

“Dalam satu pekan ini kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat,” ucap Endani. (SRI/RIW/EPS)

Banggar DPRD Koordinasi ke Kemendagri, Pastikan Penguatan APBD Kalsel 2027

Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Senin (14/9). Pertemuan ini membahas penguatan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 serta penyesuaian regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Alpiya Rakhman, selaku pimpinan rapat menegaskan, bahwa APBD bukan sekadar dokumen angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBD harus menjadi instrumen kebijakan publik yang benar – benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rahman (kiri)

“APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah, yang pada akhirnya harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Alpiya menekankan bahwa kualitas APBD tidak hanya ditentukan besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga bagaimana pendapatan direncanakan, belanja diprioritaskan, pembiayaan dikelola, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Pihaknya
juga meminta masukan dalam memasuki pembahasan 2027, sebagaimana nanti penyusunannya di APBD. Karena ada informasi beredar terkait perubahan Permendagri, soal acuan penyusunan APBD.

“Bagi kami, keberhasilan APBD tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa tinggi tingkat penyerapan anggaran. Namun yang jauh lebih penting adalah, Apa yang dihasilkan dari anggaran tersebut dan apa manfaatnya bagi masyarakat”, tegasnya.

DPRD Kalsel ingin memperoleh perspektif dari Kemendagri terkait keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan.

Banggar DPRD Kalsel menyoroti pentingnya strategi pembiayaan yang sehat dan pengelolaan SiLPA serta sumber pembiayaan lainnya secara hati-hati agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga.

Terkait evaluasi Perubahan APBD 2026, Anggota Banggar menyampaikan bahwa pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap kualitas belanja daerah dan efektivitasnya.

Ia berharap diskusi ini menghasilkan masukan aplikatif, tidak hanya normatif, yang dapat diterapkan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 maupun penyusunan APBD 2027.

“Apa yang kita lakukan bersama bermuara pada satu tujuan, yaitu bagaimana setiap rupiah uang daerah dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkas Alpiya. (ADV- NHF/RIW/EPS)

Exit mobile version