15 September 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Layanan Administrasi Jabatan Lebih Mudah, BKD Kalsel Terapkan Silaju-KK

Banjarbaru – Digitalisasi layanan kepegawaian terus dikembangkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan melalui penerapan platform Silaju-KK.

Platform ini dirancang mempermudah sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi kepegawaian antara Provinsi dengan badan kepegawaian kabupaten/kota.

Silaju-KK digunakan untuk mendukung berbagai proses administrasi terkait jabatan, mulai dari pengusulan Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hingga penyampaian hasil seleksi terbuka Sekretaris Daerah (Sekda).

Kepala BKD Provinsi Kalsel, Noryadi, melalui Kasubbid Promosi, Ahmad Nur Ardi mengatakan, sebelum penerapan Silaju-KK, proses pengajuan masih dilakukan secara konvensional, baik melalui penyampaian dokumen secara langsung maupun menggunakan aplikasi pesan WhatsApp.

*Kasubbid Promosi BKD Kalsel, Ahmad Nur Ardi saat di wawancara*

Menurut Ardi, mekanisme manual tersebut memiliki sejumlah kendala. Selain berpotensi menyebabkan dokumen terselip, khususnya ketika pengajuan dilakukan pada hari libur, proses tersebut juga belum memiliki fitur pelacakan dokumen.

Waktu penyelesaian setiap usulan pun tidak seragam dan dapat berlangsung hingga satu hingga dua minggu atau lebih.

“Cara manual memiliki banyak kelemahan, mulai dari potensi usulan yang terselip saat hari libur, tidak adanya fitur tracking (pelacakan) dokumen, hingga ketidakseragaman waktu pemrosesan yang bisa memakan waktu satu hingga dua minggu lebih,” ujar Ardi, Selasa (15/9).

Melalui Silaju-KK, proses pengusulan kini dapat dilakukan secara daring kapan saja dan dari mana saja.

Platform berbasis situs web tersebut dapat diakses menggunakan gawai maupun komputer.

Tidak hanya memudahkan pengajuan, Silaju-KK juga dilengkapi fitur tracking yang memungkinkan pengguna memantau perkembangan dokumen.

Platform tersebut juga menyediakan kolom deskripsi singkat untuk mendukung komunikasi antara admin atau ajudan dengan pimpinan, termasuk Sekretaris Daerah dan Gubernur Kalsel.

“Silaju-KK ini merupakan sebuah platform digital untuk memudahkan, terutama administrasi terkait jabatan yang biasanya diusulkan badan kepegawaian kabupaten/kota. Selama ini kita menggunakan cara manual, artinya badan kepegawaian kabupaten/kota pada saat pengusulan itu hadir secara langsung maupun mengirimkannya lewat WhatsApp,” jelasnya.

Ardi menilai, penerapan mekanisme digital membuat pelayanan administrasi kepegawaian menjadi lebih tertata dan profesional.

Digitalisasi juga membantu mengurangi beban pekerjaan administratif di lingkungan BKD, sehingga pegawai dapat lebih fokus pada tugas utama.

Dari sisi waktu, penerapan Silaju-KK turut memberikan efisiensi dalam proses pengusulan hingga penerbitan surat Gubernur.

Jika sebelumnya proses tersebut dapat memakan waktu berminggu-minggu, kini penyelesaiannya dapat dilakukan dalam hitungan hari.

“Sejauh ini kita lihat tidak ada yang lebih dari tiga hari prosesnya. Bahkan, kemarin ada yang satu hari saja sudah selesai. Dengan cara manual, kita di BKD juga terbebani, sedangkan pekerjaan inti kita banyak,” tegas Ardi.

Dengan adanya Silaju-KK, BKD Kalsel berharap proses administrasi kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan jabatan, dapat berlangsung lebih cepat, tertata, mudah dipantau, serta mendukung pelayanan pemerintahan yang semakin efektif. (BDR/RIW/APR)

BK DPRD Kalsel Tingkatkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi ke DPRD Bali

Denpasar – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9). Kegiatan ini dalam rangka penguatan tugas dan fungsi sekaligus sharing terkait pelaksanaan tugas Badan Kehormatan DPRD.

Kunjungan tersebut diikuti Anggota BK DPRD Kalsel, Nor Fajri dan Habib Umar Hasan Alie Bahasyim. Rombongan diterima Kepala Bagian Umum DPRD Provinsi Bali, I Kadek Putra Suantara.

Kegiatan ini menjadi ruang bertukar informasi dan pengalaman mengenai pelaksanaan tugas Badan Kehormatan, khususnya dalam menjaga kehormatan, kedisiplinan, serta kepatuhan anggota DPRD terhadap tata tertib dan kode etik.

Anggota BK DPRD Kalsel, Nor Fajri mengatakan, sharing yang dilakukan memberikan sejumlah masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas BK di Kalsel.

“Banyak hal positif yang kami dapat dari diskusi ini. Pengalaman dan mekanisme yang sudah berjalan di sini bisa menjadi bahan untuk kita terapkan dan sesuaikan dengan kebutuhan di DPRD Kalsel, terutama dalam pembahasan kembali tata tertib DPRD,” ujarnya.

Sementara itu, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim menyampaikan, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah penerapan penggunaan pakaian adat dalam lingkungan DPRD.

Menurutnya, gagasan tersebut dapat menjadi bagian dari usulan dalam tata tertib DPRD Kalsel, sekaligus menjadi upaya mendukung pelestarian budaya daerah dan menggerakkan sektor UMKM lokal.

“Salah satu hasil diskusi yang kami dapat adalah terkait penerapan pakaian adat. Ini bisa kita usulkan dalam tata tertib DPRD Kalimantan Selatan. Selain menjaga identitas dan budaya daerah, penggunaan sasirangan juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi UMKM sasirangan di Banjarmasin,” jelasnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas BK DPRD Kalsel serta menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penyempurnaan tata tertib DPRD ke depan. (ADV-NHF/RIW/APR)

Syukuran Panen Padi, Kalsel Dorong Produktivitas dan Ketahanan Pangan

Banjar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar syukuran panen padi di lahan Kelompok Tani Sri Tunggal, Desa Pematang Baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Selasa (15/9).

Syukuran dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, serta para kelompok tani yang berada di wilayah setempat.

Syamsir Rahman mengatakan, syukuran panen menjadi momentum untuk melihat langsung hasil produksi pertanian, sekaligus memberikan apresiasi kepada para petani yang terus berupaya menjaga produktivitas padi.

Menurut Syamsir, sektor pertanian memiliki peran penting menjaga ketersediaan pangan di Kalimantan Selatan.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong petani agar mampu mempertahankan dan meningkatkan produksi, terutama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian.

“Panen ini menjadi bukti bahwa dengan pengelolaan yang baik dan kerja sama antara pemerintah dengan petani, produksi pangan tetap dapat dijaga,” kata Syamsir.

Ia menambahkan, pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel akan terus memberikan dukungan kepada petani, baik melalui pendampingan maupun berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan ketahanan pangan.

Syamsir juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.

“Peran kelompok tani penting menjaga keberlangsungan produksi sekaligus menjadi penggerak pembangunan pertanian di tingkat desa,” lanjut Syamsir.

Pelaksanaan syukuran panen di lahan Kelompok Tani Sri Tunggal diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Banjar.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendorong sinergi dengan pemerintah kabupaten serta kelompok tani agar upaya menjaga ketahanan pangan dapat dilakukan secara berkelanjutan,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/APR)