Hari: 14 September 2026

Banjarbaru – Penanganan karhutla di Guntung Damar, Banjarbaru, kini diperluas menyusul munculnya titik api baru di luar area utama yang selama ini ditangani. Tim gabungan memperkuat pemadaman sekaligus membuat blok pembasahan untuk menahan api agar tidak merambat ke lahan yang masih hijau.

Plt Kepala Dinas ESDM Kalimantan Selatan, Endarto mengatakan, area sekitar 121,6 hektare yang menjadi fokus penanganan Guntung Damar relatif telah terkendali. Kebakaran besar tidak lagi ditemukan, meski masih terdapat sedikit asap.

“Wilayah 121 hektare ini relatif sudah bisa kita amankan. Walaupun masih ada sedikit asap, tapi untuk kebakaran hebatnya sudah tidak ada lagi,” ujarnya.

Namun, titik api baru muncul di luar area tersebut dan meluas hingga mendekati jalan aspal serta kawasan sekitar SPBU. Kondisi itu membuat personel harus kembali dibagi untuk mengejar kebakaran yang berkembang.

“Karena titik api baru semakin meluas, tentu kita membagi personel. Dibantu dengan helikopter water bombing, pasukan darat dan pasukan udara,” katanya.

Endarto mengatakan strategi saat ini tidak hanya memadamkan lahan yang sudah terbakar. Tim juga memprioritaskan perlindungan terhadap area yang masih hijau melalui pembasahan dan perendaman.

Salah satu kawasan yang dijaga ketat berada di sekitar perumahan. Titik api sempat muncul di sana, tetapi langsung ditangani petugas.

“Jangan sampai ada titik api baru. Karena kalau yang masih hijau itu terbakar, luas sekali,” tegasnya.

Sementara pada area kebakaran baru, pembasahan dilakukan dengan sistem blok. Air diarahkan untuk membasahi dan merendam lahan di sekitar titik api sehingga penjalarannya dapat ditekan.

Operasi tersebut telah berjalan lebih dari 15 hari dengan melibatkan ESDM, Satpol PP dan Damkar, PUPR, DLH, perusahaan pertambangan, BPBD, Lanud Syamsudin Noor serta unsur TNI-Polri.

Ketersediaan dan distribusi air menjadi tantangan utama. Air bersumber dari embung yang juga digunakan untuk memasok pembasahan ke wilayah lain serta menjadi titik pengambilan helikopter water bombing.

Perbedaan elevasi lahan membuat aliran harus diatur agar air tidak seluruhnya kembali menuju embung yang berada pada posisi lebih rendah.

“Kalau posisinya menurun, muka air yang di sana akan ke sini semua secara cepat. Sehingga kita dibantu dengan pemompaan,” jelas Endarto.

Dinas PUPR turut melakukan penyekatan pada aliran tertentu agar air dapat diarahkan menuju lokasi yang membutuhkan pembasahan. Sejumlah ekskavator juga dikerahkan untuk membersihkan dan menormalisasi kanal.

“Normalisasi terus kita lakukan untuk memperlancar aliran air di kanal-kanal yang kita perlukan airnya,” katanya.

Selain persoalan air, petugas menghadapi titik api yang berada jauh di tengah lahan sehingga sulit dijangkau selang pemadam. Angin kencang juga memperbesar risiko penjalaran api.

Karena itu, ketika titik api belum dapat dijangkau langsung, tim lebih dahulu membasahi kawasan sekelilingnya untuk menahan penyebaran sembari melanjutkan pemadaman.

“Angin yang cukup kencang menambah pemicu pergerakan api, sehingga potensi meluasnya titik api semakin besar,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memperpanjang operasional dapur umum untuk mendukung kebutuhan permakanan para relawan dan petugas yang masih terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.

Perpanjangan dukungan tersebut dilakukan karena aktivitas penanganan karhutla di lapangan masih berlangsung, sehingga kebutuhan konsumsi bagi petugas dan relawan di posko juga masih diperlukan.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammad Farhanie mengatakan, keputusan memperpanjang operasional dapur umum merupakan tindak lanjut dari hasil rapat bersama pimpinan terkait perkembangan kondisi karhutla di Kalsel.

Sebelumnya, Dinsos Kalsel telah mengoperasikan dapur umum pada 26 Agustus hingga 8 September 2026. Namun, karena posko penanganan karhutla masih terus beraktivitas, dukungan permakanan kembali dilanjutkan.

“Alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan tugas pada periode 26 Agustus sampai dengan 8 September. Kemarin kami rapat dua kali secara maraton atas arahan pimpinan, dengan kondisi karhutla seperti ini berarti masih diperpanjang,” ujar Farhanie.

Menurut Farhanie, dapur umum Dinsos Kalsel difokuskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi relawan dan petugas di sejumlah posko penanganan karhutla, termasuk kawasan Guntung Damar dan Hutan Lindung.

Jumlah makanan yang disiapkan juga mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Jika sebelumnya lebih dari 400 bungkus disiapkan untuk setiap kali makan, pada periode lanjutan jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 500 porsi setiap kali makan.

“Ini sekitar 500 porsi per hari, per makan. Jadi karena tiga kali makan, pagi, siang dan malam, sekali makan itu 500 porsi,” jelasnya.

Farhanie menyebutkan, untuk tahap awal, perpanjangan operasional dapur umum direncanakan berlangsung hingga 18 September 2026. Selanjutnya, pelaksanaan akan dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan perkembangan karhutla di lapangan.

Selain kondisi karhutla, masa siaga darurat juga menjadi pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan dukungan.

Berdasarkan arahan dalam rapat, penugasan akan disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalsel mengenai status siaga darurat karhutla yang berpotensi berlangsung hingga 31 Oktober 2026.

“Untuk dapur permakanan kami diminta siaga untuk support sampai 18 September. Nanti kita lihat lagi bagaimana kondisi cuaca,” katanya.

Lebih lanjut, Farhanie menjelaskan, dapur umum Dinsos Kalsel untuk sementara masih terpusat di satu titik. Sementara pemenuhan kebutuhan permakanan di lokasi lainnya dilakukan berdasarkan pembagian tugas dan koordinasi antarposko.

Pada periode sebelumnya, Dinsos Kalsel memberikan dukungan permakanan untuk posko Hutan Lindung. Sementara kebutuhan di kawasan Guntung Damar dan Pengayuan didukung melalui dapur umum Polda Kalsel.

Untuk periode lanjutan, berdasarkan arahan pimpinan, dukungan Dinsos Kalsel diperluas dengan turut membantu kebutuhan permakanan bagi petugas dan relawan di kawasan Guntung Damar.

“Kalau periode pertama kami hanya diminta support di posko Hutan Lindung. Kemarin dapur umum Polda support untuk Guntung Damar dan Pengayuan. Sekarang arahan pimpinan kami ditambah untuk support Guntung Damar,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja koordinasi mitra strategis sekaligus pendalaman informasi terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rapat Haji Maksid Lantai III, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (14/9).

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Komite II DPD RI, memperoleh informasi langsung dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan kebijakan kehutanan, termasuk berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi daerah dalam pengelolaan kawasan hutan.

Mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor mengatakan, Pemprov Kalsel menyambut baik kunjungan Komite II DPD RI tersebut.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum untuk menyampaikan kondisi serta berbagai masukan dari daerah terkait pelaksanaan kebijakan kehutanan.

“Koordinasi seperti ini penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,” ujar Ariadi.

Ia menilai pengelolaan kawasan hutan memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek pembangunan daerah, mulai dari perlindungan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, hingga kepentingan masyarakat.

“Kebijakan kehutanan perlu dilaksanakan secara seimbang dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kebutuhan pembangunan daerah,” tutupnya.

Sementara itu, Anggota Komite II DPD RI, Henock Puraro mengatakan, kunjungan kerja dilakukan untuk memperdalam informasi mengenai implementasi Undang – Undang Kehutanan di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, DPD RI memiliki kepentingan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi di daerah.

“Masukan dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan diperlukan sebagai bahan dalam melihat sejauh mana regulasi kehutanan telah berjalan serta berbagai kendala yang masih dihadapi,” ucapnya.

Henock mengatakan, pengelolaan kehutanan tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan serta pembangunan daerah.

Karena itu, pelaksanaan kebijakan kehutanan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami ingin mendapatkan informasi yang utuh dari daerah, sehingga berbagai persoalan dalam pelaksanaan Undang-Undang Kehutanan dapat menjadi perhatian dalam pembahasan di tingkat pusat,” tutup Henock. (MRF/RIW/APR)