Banjarmasin – Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Banjarmasin, menggelar Senam Sehat dan Jalan Santai, di halaman Perumda PALD Banjarmasin, Jumat (11/9).
Direktur Perumda PALD Banjarmasin Endani Kastien menyampaikan, kegiatan ini digelar dalam rangka Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin, dan juga sebagai bentuk kepedulian, untuk turut serta menyehatkan masyarakat dengan berolahraga.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Banjarmasin, di tempat kami,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.
Pada Peringatan Harjad Kota, Perumda PAL Banjarmasin melaksanakan tiga kegiatan, yakni, senam sehat dan jalan santai, kemudian donor darah serta tebus murah sembako.
“Untuk kegiatan sosial dilaksanakan pada 15 sampai 16 September mendatang,” ucapnya.
Dijelaskan Endani, jalan santai melintasi rute sekitar jalan Kantor Perumda PAL Banjarmasin.
“Sedangkan pada senam sehat kami bekerjasama dengan komunitas, karena kegiatan ini untuk mengajak masyarakat untuk hidup sehat,” tuturnya labih lanjut.
Pada kesempatan tersebut, Endani juga menyampaikan, target pelaksanaan donor darah sebanyak 100 kantong darah.
“Kegiatan donor darah nanti, terbuka untuk masyarakat umum,” ucapnya.
Sedangkan, tebus murah sembako diperuntukkan bagi pelanggan Perumda PALD Kota Banjarmasin.
“Karena kami memberikan subsidi langsung maka tebus murah sembako diberikan kepada pelanggan,” ucapnya. (SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menaruh perhatian terhadap kondisi kesehatan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Perhatian tersebut disampaikan saat Wapres Gibran mengunjungi SRT 9 Banjarbaru, Kamis (10/9). Dalam kunjungan itu, pihak sekolah melaporkan empat siswa mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kondisi udara yang terdampak kabut asap.
Kepala SRT 9 Banjarbaru, Rifki Hakim mengatakan, kondisi kesehatan siswa menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian Wapres dalam kunjungannya.
“Memang ada beberapa siswa kami yang terdampak. Ada empat anak yang memang kena ISPA, tapi dalam perawatannya hanya rawat jalan. Jadi tadi itu menjadi konsen beliau,” ujar Rifki.
Dari empat siswa tersebut, satu merupakan siswa SMP dan tiga lainnya siswa SMA. Salah seorang siswa juga memiliki riwayat asma sehingga lebih sensitif terhadap paparan asap karhutla.
“Kalau memang yang empat orang, satu orang itu memang sudah punya riwayat asma. Jadi dengan pemicu sedikit saja akan langsung efeknya terasa. Kami bersama tim memang memberikan perhatian yang lebih terhadap yang bersangkutan,” jelasnya.
Meski kondisi kabut asap masih terjadi, proses pembelajaran di SRT 9 Banjarbaru tetap berjalan. Pihak sekolah melakukan sejumlah upaya dan penyesuaian dengan tetap memperhatikan kesehatan serta keselamatan siswa.
Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Wapres Gibran. Rifki mengatakan, Wapres meminta sekolah mempertahankan keberlangsungan pembelajaran dan terus meningkatkan kegiatan positif bagi siswa.
“Beliau sangat mengapresiasi dan memang harus ditingkatkan. Yang seperti ini harapan beliau untuk dipertahankan,” katanya.
Selain kesehatan dan pembelajaran, Wapres Gibran juga menaruh perhatian terhadap kegiatan ekstrakurikuler siswa. Kegiatan tersebut diharapkan dapat diarahkan untuk mengembangkan potensi sekaligus meningkatkan prestasi siswa.
Rifki menuturkan, pesan Wapres kepada pihak sekolah adalah menjaga kesehatan siswa sekaligus terus mengarahkan mereka mengembangkan prestasi yang telah dimiliki.
“Beliau hanya menitipkan anak-anak, tolong dijaga kesehatannya, terus diarahkan untuk prestasi-prestasi yang memang sudah ada untuk diteruskan,” ungkapnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres juga mengetahui adanya seorang siswa yang rumahnya terdampak kebakaran. Wapres meminta pihak sekolah menyiapkan data siswa tersebut agar dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti timnya.
“Beliau tadi minta data untuk segera ditelusuri. Kemudian sarana prasarana di sini juga mendapatkan perhatian dari beliau untuk nanti Insyaallah akan diberikan,” tutur Rifki.
Pihak sekolah selanjutnya akan menyampaikan data tersebut kepada tim Wapres untuk ditindaklanjuti. Rifki berharap perhatian tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan siswa yang terdampak bencana.
Kunjungan Wapres Gibran menjadi dorongan bagi SRT 9 Banjarbaru untuk terus menjaga kualitas pendidikan di tengah kondisi karhutla. Sekolah berkomitmen memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan siswa, sekaligus mendorong pengembangan potensi serta prestasi mereka. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen melindungi warga dari paparan asap rokok di lingkungan perkantoran. Melalui Bagian Umum Setdako Banjarmasin, maka smoking area atau kawasan khusus merokok pun disediakan.
Fasilitas tersebut berada di belakang bangunan E-Lapor atau call center di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Veru Rahadian mengatakan, kawasan khusus merokok disediakan, agar aktivitas merokok tidak mengganggu masyarakat maupun pegawai perokok pasif.
“Untuk melindungi warga dari asap rokok, kita menyediakan smoking area. Jadi, bagi yang ingin merokok sudah disediakan tempat khusus di belakang bangunan call center,” ujar Veru, Kamis (10/9).
Veru menyebut, langkah tersebut juga sejalan dengan semangat penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Banjarmasin.
Pengaturan kawasan merokok diperlukan untuk menjaga ruang bersama tetap terbebas dari paparan asap rokok.
Menurutnya, penempatan kawasan merokok di lokasi khusus, diharapkan membuat lingkungan perkantoran menjadi lebih tertib. Perokok tetap diberikan ruang untuk menjalankan aktivitasnya, namun harus mengikuti batas kawasan yang telah ditentukan.
“Jadi bukan melarang orang untuk merokok, tetapi kita mengatur tempatnya. Bagi yang ingin merokok silakan menggunakan fasilitas yang sudah disediakan, sehingga asap rokok tidak menyebar ke ruang pelayanan atau area yang digunakan bersama,” katanya.
Veru menambahkan, keberadaan smoking area juga merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan sehat.
Terlebih, kawasan Balai Kota tidak hanya digunakan ASN, tetapi juga masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan.
“Kita ingin menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua. Jangan sampai masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan justru terganggu atau terpapar asap rokok dari orang lain,” katanya. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bergerak memastikan seluruh catatan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2025, dapat ditindaklanjuti dengan tepat.
Pembahasan dilakukan dalam rapat Banggar bersama TAPD, sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2025.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo
Tidak sekadar menyelesaikan kewajiban administratif, pembahasan tersebut juga diarahkan menjadi momentum untuk melihat kembali pengelolaan keuangan daerah, terutama dari sisi pendapatan dan belanja, agar pelaksanaan APBD ke depan semakin tertib, transparan dan akuntabel.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo menjelaskan, rapat Banggar secara khusus membahas hasil evaluasi yang telah disampaikan Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, seluruh catatan hasil evaluasi tersebut harus ditindaklanjuti dalam batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Kartoyo menyebut, sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, setelah hasil evaluasi diterima, pemerintah daerah bersama DPRD memiliki waktu tujuh hari kerja untuk melakukan penyempurnaan.
Pembahasan antara Banggar dan TAPD sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai regulasi.
Terlebih, APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita sudah menyepakati. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, setelah menerima hasil evaluasi dari Mendagri, memiliki jangka waktu tujuh hari kerja. Sejak tanggal 1 September sampai dengan tanggal 10 September,” katanya Kamis (10/9).
Kartoyo menegaskan, secara prinsip hasil evaluasi Kemendagri telah ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Karena itu, pembahasan Banggar lebih diarahkan untuk memastikan tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah benar-benar telah sesuai dengan catatan evaluasi dan ketentuan yang berlaku.
Evaluasi dari pemerintah pusat harus dipandang sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah, bukan semata-mata sebagai tahapan yang harus diselesaikan.
Penyempurnaan pertanggungjawaban APBD 2025 ini, DPRD Kalsel berharap tata kelola keuangan daerah semakin kuat, mulai dari perencanaan pendapatan, pengalokasian belanja hingga pertanggungjawaban anggaran.
Dengan tindak lanjut yang tepat atas evaluasi Kemendagri, setiap catatan tidak berhenti sebagai dokumen administrasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam pengelolaan APBD.
“Jadi kita menerima dan membahas hasil evaluasinya saja dan memang itu sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ini juga untuk perbaikan – perbaikan tahun ke depannya,” jelasnya.
Lanjut Kartoyo, di sisi lain, Banggar tidak hanya melihat penyelesaian catatan evaluasi dari aspek formal. Sejumlah masukan dari anggota Banggar tetap menjadi perhatian, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah.
Hal ini dinilai penting agar setiap komponen dalam APBD memiliki kejelasan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban.
Dengan demikian, catatan yang muncul dalam evaluasi dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun serta melaksanakan APBD pada tahun berikutnya.
Langkah tersebut diharapkan turut memperkuat akuntabilitas, efisiensi dan transparansi keuangan daerah, sehingga APBD Kalsel ke depan semakin mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Dari kawan-kawan ada hal-hal lain, misalkan ada pendapatan, ada belanja, itu tetap dikejar supaya menjadi jelas. Intinya, pembahasan ini memang hasil evaluasi,” tutup Kartoyo. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarbaru — Pemerintah terus memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan dengan memperkuat pengerahan pasukan darat.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pengendalian karhutla, sembari menunggu kondisi cuaca yang mendukung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, kebijakan untuk memaksimalkan pasukan darat telah dilaporkan kepada Wakil Presiden RI dan disepakati sebagai salah satu strategi penanganan karhutla di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan.
Hal tersebut disampaikan Suharyanto saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke Banjarbaru, Kamis (10/9).
Menurut Suharyanto, pengerahan pasukan darat menjadi langkah penting, karena penanganan kebakaran, terutama di kawasan gambut, tidak cukup hanya dilakukan dengan memadamkan api yang terlihat di permukaan.
“Selain pasukan darat, BNPB juga menyiagakan empat helikopter water bombing untuk membantu melakukan pemadaman dari udara. Setelah api di permukaan berhasil ditekan, pasukan darat kemudian melakukan penanganan lanjutan terhadap bara yang masih berada di dalam tanah,” ungkapnya.
Pasukan darat melakukan penyuntikan cairan khusus ke dalam tanah gambut untuk membantu memadamkan bara yang sulit terlihat dari permukaan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah api kembali muncul dan meluas.
Sementara itu, pelaksanaan OMC akan dilakukan apabila kondisi atmosfer dan keberadaan awan hujan mendukung.
“Penyemaian awan membutuhkan keberadaan awan potensial yang cukup sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan,” lanjutnya.
Suharyanto juga menyebut Kalimantan Selatan sebagai salah satu dari enam provinsi yang menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan karhutla.
Meski masuk dalam wilayah prioritas, kondisi pengendalian karhutla di Kalsel dinilai relatif lebih baik dibandingkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
“Kndisi ini terlihat dari luasan titik api maupun lokasi kebakaran yang terjadi di Kalsel. Luasan kebakaran di provinsi ini tidak sebesar yang terjadi di dua provinsi tetangga tersebut,” ungkapnya.
Bahkan, kondisi karhutla di Kalsel saat ini disebut tidak sebesar kejadian pada tahun-tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah dibandingkan dengan Kalteng dan Kalbar, pengendalian karhutla di wilayah Kalsel lebih baik,” ujar Suharyanto.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak membuat pemerintah mengurangi kewaspadaan.
“Penanganan tetap dilakukan secara maksimal karena perkembangan titik api dapat berubah seiring kondisi cuaca dan tingkat kekeringan lahan,” tutup Suharyanto. (MRF/RIW/EPSS)
