10 September 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Pastikan Kesiapan Layanan Kesehatan Hadapi Dampak Karhutla, Wapres Tekankan Prioritas Perlindungan Kelompok Rentan

Banjarbaru – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, meninjau kesiapan layanan kesehatan menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan di Rumah Sakit Daerah Idaman (RSDI) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (10/9).

Peninjauan ini untuk memastikan fasilitas dan layanan kesehatan siap merespons kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi karhutla yang berpotensi memengaruhi kesehatan dan keselamatan warga.

Kondisi karhutla di Kalsel masih menjadi perhatian, seiring tingginya frekuensi kejadian dan luas wilayah terdampak.

Dalam periode 1 Januari hingga 10 September 2026, tercatat 2.963 kali kejadian karhutla dengan perkiraan luasan lahan terbakar mencapai 20.206,06 hektare.

Banjarbaru termasuk dalam tiga kabupaten/kota dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni 588 kali, dan perkiraan lahan terdampak mencapai 2.539,97 hektare.

Wapres memberikan perhatian khusus pada kesiapan fasilitas dan layanan kesehatan agar mampu merespons dampak karhutla secara cepat dan tepat, terutama dalam memberikan penanganan bagi kelompok rentan.

“Dalam penanganan karhutla, menjaga keselamatan dan kesehatan warga, terutama kelompok rentan, seperti anak – anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas adalah penting,” tegasnya.

Untuk itu, Wapres meminta kesiapan rumah sakit menjadi perhatian, termasuk ketersediaan obat, oksigen, tempat tidur, tenaga kesehatan, serta sistem rujukan.

Menurutnya, kesiapan tersebut penting guna memastikan masyarakat terdampak dapat memperoleh penanganan secara cepat ketika membutuhkan layanan kesehatan.

“Rumah sakit harus siap, terutama untuk anak-anak dan kelompok rentan. Obat, oksigen, tempat tidur, tenaga kesehatan, dan sistem rujukan harus dipastikan tersedia ketika dibutuhkan,” paparnya.

Selain kesiapan fasilitas kesehatan, Wapres juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi risiko kesehatan akibat paparan asap karhutla.

Edukasi, khususnya mengenai penggunaan masker, perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami langkah perlindungan diri yang dapat dilakukan selama kualitas udara memburuk akibat asap.

“Tolong tingkatkan edukasi masyarakat, utamanya dalam menggunakan masker,” pintanya.

Pada kesempatan ini, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada para tenaga kesehatan yang tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi karhutla.

Ia menegaskan bahwa keberlangsungan pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam penanganan karhutla yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman titik api, tetapi juga pada perlindungan masyarakat.

“Terima kasih untuk Bapak-Ibu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang terus melayani masyarakat selama kondisi karhutla,” ucap Wapres.

Pada kesempatan tersebut Wapres pun berbincang dengan pasien maupun keluarga pasien. Siti Fatimah, seorang Ibu yang anaknya sedang mengalami sakit batuk dan pilek dampak asap, menyampaikan kepada Wapres bahwa kesiapan fasilitas kesehatan di RSD Idaman sangat baik. Ia pun mendapatkan penanganan yang baik saat berobat di fasilitas kesehatan ini.

“Di sini bagus penanganan pasiennya], karena saya juga lahirnya disini, kan. Jadi anak – anak disini juga kalau sakit,” papar Siti.

Sementara Puji Lestari, seorang Ibu hamil yang berbincang dengan Wapres, menyampaikan bahwa dalam keadaan asap tebal ini, sebagai tindakan preventif agar tidak terkena infeksi pernapasan, Ia membatasi kegiatan di luar rumah dan meminum vitamin secara rutin.

“Jadi saya tidak kemana-mana, minum vitamin saja dari puskesmas. Sudah periksa hamil rutin. Minum kalsium juga dari puskesmas,” imbuh Puji.

Puji pun mengungkapkan rasa harunya dapat berbincang langsung dengan Wapres.

“Tadi ditanya-tanya sama Pak Wakil Presiden Gibran, Pak Gibran. Tidak nyangka, di depan mata,” ungkapnya haru.

Dampak paparan asap karhutla turut dirasakan pasien anak yang menjalani perawatan di RSDI. Salah satunya Aira, pelajar asal Martapura, yang telah dua hari menjalani perawatan setelah mengalami batuk, pilek, dan demam.

Ia menuturkan keluhan tersebut muncul setelah terpapar asap yang cukup tebal saat hendak berangkat sekolah.

Kepala Staf Medis Fungsional Anak RSDI, Dr. dr. Harapan Parlindungan Ringoringo berharap, penanganan karhutla dapat segera mengatasi sumber kebakaran serta memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah dampak asap yang lebih luas.

“Bagaimana caranya ini asap segera berhenti, entah pakai hujan buatan, entah pakai apa, karena sumber utamanya kan kebakarannya. berikutnya, harapannya ya mitigasi. Kalau saya pribadi, di sini sudah 30 tahun. Sekitar 3-4 tahun sekali kayak begini. Tidak setiap tahun, tapi yang saat ini memang luar biasa dibandingkan tahun lalu,” harapnya. (BiroPersWapres-RIW/EPS)

Kunjungi 3 Provinsi Kalimantan, Wapres Kawal Optimalisasi Penanganan Karhutla

Banjarbaru – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di tiga provinsi di Kalimantan, Kamis (10/9). Peninjauan dilakukan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Kubu Raya, Kalimantan Barat, untuk melihat langsung perkembangan penanganan serta berbagai kebutuhan di lapangan.

Wapres menegaskan, karhutla harus ditangani menyeluruh dengan memastikan pemadaman berjalan efektif sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta satwa dan habitatnya.

Kehadiran Wapres di tiga wilayah tersebut menjadi bagian dari upaya mengawal agar seluruh aspek penanganan karhutla berjalan optimal di lapangan, sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Dalam penanganan karhutla, Wapres mengingatkan agar upaya pemadaman berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Kebutuhan warga terdampak, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan logistik, juga perlu dipastikan tetap terpenuhi selama kondisi karhutla berlangsung.

“Pemadaman titik api dan pelayanan warga harus berjalan bersamaan, termasuk pemenuhan kebutuhan pengobatan, akses pendidikan, ketersediaan masker, vitamin, air dan logistik,” tegas Wapres.

Selain itu, Wapres menekankan bahwa penanganan karhutla perlu terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan termasuk penerapan berbagai inovasi yang dibutuhkan.

Namun menurut Wapres, setiap inovasi yang diterapkan harus dapat memberikan manfaat nyata, terukur, dan tetap mengutamakan keselamatan petugas.

“Inovasi harus terukur, efektif, dan menjawab kebutuhan lapangan. Inovasi harus kita lihat hasilnya di lapangan. Saya ingin tahu indikator keberhasilannya, aspek keselamatannya, dan kebutuhan petugas. Yang penting inovasi membantu pemadaman dan digunakan sesuai prosedur,” imbuh Wapres.

Adapun salah satu pemanfaatan inovasi yang langsung ditinjau Wapres dan diterapkan khususnya di Kalimantan Selatan, adalah formulasi surfaktan ramah lingkungan untuk pemadaman kebakaran pada lahan gambut.

Inovasi ini dikembangkan melalui kajian dan analisis laboratorium terhadap cairan pembentuk busa, yang kemudian direformulasi agar sesuai untuk pemadaman lahan gambut.

Formulasi tersebut membantu air menembus lapisan gambut sekaligus membentuk busa di permukaan, sehingga pendinginan dan pemadaman bara di bawah permukaan lebih efektif serta penggunaan air lebih efisien.

Dalam pengujian menggunakan drone thermal, suhu area gambut yang semula mencapai sekitar 130°C turun hingga sekitar 30°C dalam waktu kurang lebih satu menit setelah aplikasi.

Saat meninjau Posko Penanggulangan Karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Wapres juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kalimantan, karena kondisi udara yang belum pulih.

Namun pemerintah terus berusaha melakukan yang terbaik dalam penanganan sesuai arahan Presiden.

“Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar – besarnya untuk warga Kalimantan karena kondisi udara belum sepenuhnya pulih. Tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden,” ungkap Wapres.

Menutup arahannya, Wapres kembali mengingatkan agar penanganan terus berjalan efektif. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi serta memastikan setiap kendala di lapangan memiliki tindak lanjut yang jelas dan terukur.

Kewaspadaan jangka panjang juga perlu dijaga, mengingat kondisi El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027, sehingga langkah pencegahan dan kesiapsiagaan perlu terus diperkuat.

“Tingkatkan kewaspadaan El Nino diperkirakan bertahan hingga awal 2027. Lakukan patroli pencegahan lebih intens. Tingkatkan koordinasi dan rangkul semua elemen. Pastikan setiap kendala lapangan ditangani dengan cepat dan terukur. Tingkatkan juga sosialisasi dan edukasi publik,” pungkas Wapres. (BiroPersWapres-RIW/EPS)

Tingkatkan Keterbukaan Informasi, Diskominfo Kalsel Gelar Asistensi PPID

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, yang digelar di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (10/9).

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, diwakili Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi.

Mashudi mengatakan, asistensi ini menjadi bagian penting untuk meningkatkan pemahaman PPID Pelaksana terkait tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik di masing – masing perangkat daerah.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menyamakan pemahaman PPID Pelaksana mengenai pengelolaan informasi publik, mulai dari penyediaan, pendokumentasian, hingga pelayanan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

“PPID Pelaksana memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat dikelola dan disampaikan dengan baik, sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Ia berharap, seluruh PPID Pelaksana dapat meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama Diskominfo Kalsel, sehingga pengelolaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel semakin tertib dan optimal.

“Kami berharap setelah asistensi ini, masing – masing PPID Pelaksana dapat lebih aktif dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga keterbukaan informasi publik di Kalsel semakin berkualitas,” harap Mashudi.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Kalsel, Efrin Riyadi menjelaskan, asistensi dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih teknis kepada PPID Pelaksana, khususnya mengidentifikasi, mengelola, dan mendokumentasikan informasi publik.

“Yang kami tekankan adalah bagaimana PPID Pelaksana memahami informasi apa saja yang wajib disediakan, informasi yang dapat diberikan secara berkala, serta informasi yang perlu dikecualikan sesuai dengan aturan,” jelasnya.

Efrin menambahkan, pengelolaan informasi yang baik membutuhkan dukungan dari setiap perangkat daerah, terutama dalam memastikan data dan dokumen yang menjadi kewenangan masing – masing dapat tersedia secara tepat dan akurat.

“PPID tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan koordinasi dari seluruh bidang dan perangkat daerah agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ia berharap asistensi tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus memperkuat komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka.

“Harapannya, PPID Pelaksana semakin memahami perannya dan mampu memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Raperda Kesehatan Kalsel Masuk Tahap Final, Pansus IV Bidik Layanan Yang Lebih Kuat

Banjarmasin – Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan memasuki tahap finalisasi. Panitia Khusus IV DPRD Kalsel memastikan regulasi yang disusun tidak sekadar menjadi aturan, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di daerah.

Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Yadi Mahendra Muhyin mengatakan, dalam rapat tersebut, berbagai materi dan pasal kembali dicermati untuk memastikan substansi Raperda memiliki keterkaitan yang jelas dengan kebutuhan penyelenggaraan kesehatan, sekaligus dapat diterapkan secara efektif di Kalimantan Selatan.

Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Yadi Mahendra Muhyin, kanan

“Pembahasan telah memasuki tahap akhir. Meski demikian, masih terdapat sejumlah masukan yang perlu disempurnakan berdasarkan arahan Biro Hukum,” ucapnya Rabu (9/9) sore.

Disampaikan Yadi, secara umum draf raperda telah dinyatakan final dan selanjutnya akan dikonsultasikan ke pemerintah pusat.

Pansus berharap konsultasi tersebut berjalan lancar sehingga tidak banyak terjadi perubahan dan raperda dapat segera melanjutkan ke tahapan berikutnya.

“Mudah-mudahan tidak banyak revisi, agar Raperda ini nantinya benar-benar dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan kesehatan di Kalimantan Selatan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Yadi menambahkan, Pansus IV menilai penguatan penyelenggaraan kesehatan membutuhkan landasan regulasi yang mampu mengikuti kebutuhan masyarakat.

Karena itu, proses finalisasi dilakukan secara cermat agar setiap ketentuan yang nantinya ditetapkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Setelah proses konsultasi ke pemerintah pusat selesai, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan diharapkan dapat segera memasuki tahapan selanjutnya.

“DPRD Kalsel berharap penyelenggaraan kesehatan semakin terarah, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, dan kebijakan kesehatan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Panitia Khusus IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Biro Hukum Setda Kalsel, Dinas Kesehatan, dan tenaga ahli memfinalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan.
Finalisasi dilakukan melalui rapat kerja di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kalsel. (ADV-NHF/RIW/EPS)

561 Penerima Bansos Banjarmasin Terindikasi Judol, Ajukan Sanggahan

Banjarmasin – Sebanyak 561 penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang terindikasi Judi Online (Judol) ajukan sanggahan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin.

Kepala Dinsos Kota Banjarmasin, Eka Rahayu Normasari mengatakan, mereka yang mengajukan sanggahan tersebut merasa tidak pernah bermain ataupun terlibat aktivitas judol, hingga adanya kemungkinan penyalahgunaan data pribadi.

Ket foto : Kadinsos Banjarmasin Eka Rahayu Normasari

“Mereka yang harusnya mendapat bantuan terputus karena adanya indikasi judol, ternyata bukan mereka melainkan ada yang memanfaatkan datanya untuk bermain judol,” ungkap Ayu, Rabu (9/9).

Menurut Ayu, kasus penyalahgunaan data pribadi sekarang ini sudah sangat tidak asing lagi. Bahkan sudah banyak kasus serupa terjadi di beberapa daerah lain.

Kebanyakan yang menjadi korban dalam aksi tersebut merupakan lansia yang mudah dibohongi dan dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kebanyakan lansia. Awalnya diajak selfi ternyata biometrik wajah digunakan untuk hal-hal seperti judol ini hingga akhirnya terdata tidak layak menerima bansos,” jelas Ayu lebih lanjut

Adanya potensi tersebut, Ia mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati dan tidak sembarangan memberikan identitas pribadi apalagi sampai menyertakan wajah.

“Harapan saya untuk masyarakat agar selalu berhati-hati agar identitas pribadi tidak dimanfaatkan orang lain,” tuturnya.

Selain penyalahgunaan data pribadi, adanya anggota keluarga lain dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang terindikasi terlibat judol juga dapat menyebabkan penerima bansos dihentikan.

“Jika salah satu anggota keluarga di dalam Kartu Keluarga itu bermain judol. Maka bisa sebabkan bansos dicabut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, Dinsos Kota Banjarmasin terbuka kepada masyarakat yang melakukan sanggahan setelah tidak lagi menerima bansos. Bahkan kepada mereka yang terindikasi judol.

Namun tentunya, ada persyaratan yang harus dipenuhi, sesuai dengan aturan yang berlaku di Kementerian Sosial (Kemensos).

“Diantaranya surat pernyataan bahwa tidak pernah judol dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi,” sebutnya.

Di samping itu, Ia menuturkan bahwa dari Kemensos juga ada dibuka jalur tobat bagi penerima yang terindikasi terlibat judol sebagai salah satu syarat penyanggahan.

“Nanti terindikasi judol ini diminta menutup rekening, dompet digital lainnya agar mereka tidak bermain judol lagi,” ujarnya.

Jalur tobat ini sendiri lanjutnya, hanya berlaku satu kali sehingga apabila kembali mengulang tentunya data penerima akan dibekukan untuk tidak lagi jadi sasaran penerima bansos. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Kemarau Panjang, Stok Benih BBTPH Kalsel Tetap Aman

Banjarbaru – Kemarau panjang yang melanda Kalimantan Selatan turut memengaruhi aktivitas pertanian, terutama penanaman komoditas tanaman pangan.

Namun, kondisi tersebut tidak mengganggu ketersediaan stok benih di Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala BBTPH Provinsi Kalsel, Sigid Sarsanto mengatakan, produksi benih di lingkungan balai relatif aman karena siklus musim tanam sebelumnya telah selesai, termasuk proses panen.

“Untuk produksi secara umum mungkin terganggu karena pengaruh kemarau panjang. Tetapi untuk produksi benih di balai, alhamdulillah tidak ada masalah karena musim tanam yang lalu sudah selesai dan sudah panen,” ujar Sigid baru baru ini.

Menurutnya, BBTPH saat ini lebih banyak mengutamakan produksi benih untuk memenuhi kebutuhan lingkup perbenihan sekaligus memberikan kontribusi terhadap ketersediaan benih di Kalsel.

Sigid menyebutkan, sebagian benih sumber yang telah diproduksi juga sudah disalurkan kepada petani maupun melalui kegiatan pemerintah.

Salah satunya benih padi sumber dari Unit Produksi Benih (UPB) Pabahanan yang mencapai sekitar 9 ton dan telah diambil untuk kebutuhan kegiatan pemerintah.

“Yang di Pabahanan sekitar 9 ton benih sumber sudah diambil. Semuanya sudah berlabel, sehingga benar-benar tersalurkan untuk kebutuhan petani,” jelasnya.

Berdasarkan data BBTPH Kalsel, sepanjang 2026 produksi benih padi mencapai 24.030 kilogram, sedangkan produksi benih kedelai sebanyak 2.060 kilogram.

Dari jumlah tersebut, benih padi yang telah tersalurkan mencapai 9.680 kilogram, sementara benih kedelai sebanyak 1.975 kilogram.

Dengan demikian, saat ini masih tersedia stok benih padi sekitar 14.350 kilogram dan benih kedelai sebanyak 83 kilogram.

Meski stok masih tersedia, kegiatan penanaman berikutnya tetap menunggu kondisi cuaca. Sigid mengatakan, penanaman benih sumber padi diproyeksikan kembali dilakukan pada periode Oktober hingga Desember, bergantung pada datangnya hujan dan ketersediaan sumber air.

“Kemungkinan kita tanam lagi bulan Oktober sampai Desember, menunggu hujan. Sekarang masih kering dan sumber air sangat terbatas,” katanya.

Untuk varietas yang akan diproduksi, BBTPH akan menyesuaikan dengan program dan kebutuhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, termasuk varietas padi unggul maupun unggul lokal.

Sigid juga berharap hujan segera turun sehingga petani dapat kembali melakukan penanaman dan para penangkar benih mampu melanjutkan produksi.

“Harapan kami, mudah – mudahan segera turun hujan sehingga petani bisa bertanam lagi dan penangkar bisa kembali memproduksi benih. Kemarau kali ini luar biasa panjang dan banyak yang tidak bisa tanam,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Pemko Beri Bantuan Komunitas Tuna Rungu Banjarmasin

Banjarmasin – Pemerintah kota melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Banjarmasin, memberikan santunan kepada komunitas tuna rungu. Santunan tersebut diserahkan langsung Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli, di ruang kerja Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Selasa (8/9).

Ahmad Zazuli mengatakan, pemberian santunan ini merupakan bentuk kepedulian Pemko Banjarmasin terhadap masyarakat, khususnya kelompok penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Ahmad Zazuli berharap, bantuan dapat memberikan manfaat bagi para penerima serta menjadi bagian dari kepedulian pemerintah terhadap komunitas tuna rungu.

“Sesuai arahan Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR santunan ini merupakan bentuk kepedulian dari Pemerintah Kota. Mudah-mudahan yang diberikan ini dapat bermanfaat dan membantu kebutuhan mereka” ujar Zazuli.

Menurutnya, perhatian terhadap kelompok penyandang disabilitas perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen untuk terus memberikan perhatian kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berharap silaturahmi dan komunikasi dengan komunitas tuna rungu terus terjalin dengan baik. Pemerintah tentu berkomitmen untuk terus memberikan perhatian kepada seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan komunitas tuna rungu di Kota Banjarmasin.

Pemko Banjarmasin berharap dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat bantuan. Tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan kota yang semakin inklusif dan memberikan ruang yang setara bagi penyandang disabilitas. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EPS)