Hari: 9 September 2026

Masih Berlangsung Hingga November 2026, UPPD Samsat Banjarmasin 2 Ingatkan Wajib Pajak Manfaatkan Program Keringanan dan Diskon PKB

Banjarmasin – UPPD Samsat Banjarmasin 2 memastikan, program keringanan dan diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih berlangsung hingga 30 November 2026 mendatang.

Plt Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 2, Andi Irawan, didampingi Kasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Yondi Caturadina Darnida menyampaikan, program ini berdasarkan arahan langsung dari Gubernur, Muhidin kepada Bapenda Kalsel.

“Karena itulah UPPD Samsat Banjarmasin 2 melaksanakan kegiatan tersebut,” ucap Andi.

Sedangkan jenis diskon dan keringanan pajak yang diberikan, berupa diskon PKB tahun berjalan sebesar 10 persen, untuk kendaraan roda empat atau lebih, dan 20 persen untuk kendaraan roda dua dan roda tiga.

Selain itu, tambahnya, bebas denda diberikan untuk seluruh sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor, selama periode program.

Keringanan juga diberikan untuk mutasi masuk dari luar daerah, diskon pokok PKB sebesar 50 persen untuk tahun pertama, dan 50 persen untuk tahun kedua, serta mutasi dalam daerah atau balik nama dengan diskon pokok PKB tahun berjalan sebesar 50 persen.

Pada kesempatan tersebut, Andi meminta kepada warga atau wajib pajak di wilayah UPPD Samsat Banjarmasin 2, agar memanfaatkan Program Keringanan dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

“Keringanan diberikan dalam rangka Peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, yang bertujuan, agar terjadi peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor,” tutur Andi lebih lanjut.

Andi berharap, dengan adanya program ini target pendapatan UPPD Samsat Banjarmasin 2 untuk pajak kendaraan bermotor tercapai.

Sementara itu, salah satu pembayar pajak kendaraan bermotor warga Kecamatan Banjarmasin Utara, Adit mengaku bersyukur dengan adanya program tersebut.

“Saat datang ke Kantor UPPD Samsat Banjarmasin 2, kami tidak mengetahui adanya pemberian diskon tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Adit, dengan adanya diskon pembayaran pajak lima tahunan sepeda motor sebesar 20 persen, tentu membantu masyarakat.

“Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memberikan program ini,” ucap Adit. (SRI/RIW/EPS)

FKTD 2026 Tampil Beda, Pelaku Seni Didorong Jadi Mitra Kebudayaan

Banjarmasin – Festival Karya Tari Daerah (FKTD) Kalimantan Selatan 2026 hadir dengan konsep berbeda. Jika pada tahun sebelumnya pertunjukan lebih banyak digelar di dalam ruangan, tahun ini FKTD dikemas outdoor untuk membuka ruang interaksi lebih luas antara pelaku seni dan masyarakat.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Edy Suwarto menjelaskan, konsep baru tersebut merupakan bagian dari upaya mengevaluasi pelaksanaan FKTD sebelumnya sekaligus merespons tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan seni dan budaya.

Foto bersama Dewan Juri Kehormatan FKTD 2026

Menurutnya, ruang terbuka memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk menyaksikan sekaligus merasakan langsung berbagai pertunjukan yang ditampilkan para peserta.

Konsep tersebut juga menjadi langkah untuk mendorong pelaku seni tidak hanya tampil sebagai pengisi acara, tetapi berkembang sebagai mitra kebudayaan dalam menjaga, mengembangkan, dan memperkenalkan identitas budaya Banua.

FKTD 2026 mengangkat tema yang menggambarkan keterhubungan wilayah Kalimantan Selatan, mulai dari kawasan hulu hingga hilir, pegunungan, pesisir, hingga laut.

Gagasan tersebut kemudian diterjemahkan para peserta melalui gerak, musik, dan ekspresi tari. Setiap karya diharapkan mampu menghadirkan cerita tentang kehidupan masyarakat sekaligus kekayaan budaya Kalimantan Selatan secara lebih utuh.

“Konsep ini membuat panggung FKTD tidak sekadar menjadi tempat perlombaan, tetapi juga ruang untuk memperkenalkan kekayaan tradisi Banua kepada masyarakat,” ucapnya Selasa (8/9) malam.

Kepala Seksi Kesenian Disdikbud Kalsel, Sunjaya Adhiarsho mengatakan, sebanyak 10 kabupaten/kota telah mengikuti FKTD tingkat provinsi tahun ini.

Setelah melalui proses penilaian, Kalsel kini mulai mempersiapkan diri menghadapi FKTD tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober 2026 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

Para pemenang yang telah ditetapkan selanjutnya akan menjalani pematangan karya, termasuk evaluasi dan pembenahan berbagai aspek penampilan.
Kalsel bahkan memasang target tinggi, yakni meraih juara pertama FKTD tingkat nasional.

“Untuk mewujudkan target, menekankan pentingnya dukungan dan kerja sama seluruh pihak, agar karya yang dibawa ke tingkat nasional benar-benar tampil maksimal dan mampu merepresentasikan kekayaan budaya Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Salah satu pemenang FKTD 2026, Sanggar Seni Suluh Banua binaan Disdikbud Kabupaten Tabalong, turut membawa cerita khas daerah melalui karya tari bertema “Napak Bumi dan Laut.”

Budi Anugrah Sakti dari Sanggar Seni Suluh Banua mengatakan, karya yang mereka tampilkan mengangkat tradisi nipah yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat Dayak dan pemanfaatan alam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Melalui gerak tari, tradisi tersebut dikemas menjadi karya seni yang tidak hanya menampilkan keindahan pertunjukan, tetapi juga menyampaikan pesan mengenai hubungan manusia dengan alam.

“Karya-karya seperti inilah yang diharapkan mampu menjadi kekuatan Kalsel saat tampil di tingkat nasional. Bukan hanya mengejar prestasi, tetapi juga membawa cerita, identitas, dan nilai budaya Banua agar semakin dikenal masyarakat luas,” tutupnya.

Festival Karya Tari Daerah Kalimantan Selatan 2026 digelar di Panggung Bachtiar Sanderta, Taman Budaya Kalimantan Selatan, Banjarmasin. (NHF/RIW/EPS)

Pertumbuhan Ekonomi Tumbuh 6 Persen, DPRD Dorong Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Banjarmasin – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang ditargetkan berada di kisaran enam persen diharapkan tidak sekadar menjadi angka dalam laporan pembangunan, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan serta daya beli masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel

Harapan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Alpiya Rahman, usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (9/9).

Menurut Alpiya, pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah didorong terus mengembangkan berbagai sektor potensial yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

DPRD, lanjutnya, memiliki peran untuk memastikan program pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian makro, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan potensi ekonomi daerah, serta peningkatan keterampilan dan spesialisasi tenaga kerja agar mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ekonomi,” katanya.

Alpiya menekankan, semakin kuat pertumbuhan ekonomi daerah, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, sinergi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

“Di sisi lain, penyusunan anggaran daerah juga menjadi bagian penting dalam memastikan target pembangunan tersebut dapat diwujudkan,” harapnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menegaskan pentingnya penyampaian postur anggaran yang disusun berdasarkan kebutuhan serta harapan masyarakat.

Menurutnya, melalui penyampaian postur anggaran secara jelas, pemerintah dapat melihat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk arah penggunaan anggaran untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Penyusunan APBD, diharapkan tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, pembahasan APBD 2027, pemerintah bersama DPRD diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dampak yang terukur terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi sekitar enam persen bukan hanya menjadi capaian statistik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi pendapatan masyarakat meningkat, kesempatan kerja semakin terbuka, dan daya beli semakin kuat.

“Pertumbuhan ekonomi pun diharapkan benar – benar tumbuh dari masyarakat dan kembali memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar
Rapat paripurna dengan dua agenda. Pertama, pengambilan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap perubahan materi dan jadwal kegiatan DPRD Kalsel pada September 2026.

Agenda kedua, penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027, di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Dorong ASN Profesional dan Kompeten, BKD Kalsel Bentuk UPTD Penilaian Kompetensi

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai menyiapkan penguatan sistem penilaian kompetensi aparatur sebagai bagian dari upaya membangun manajemen talenta ASN yang lebih terukur.

Langkah tersebut dilakukan melalui pembentukan UPTD Penilaian Kompetensi ASN pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel.

Ket : Kepala BKD Kalsel, Noryadi saat di wawancara

UPTD ini menjadi unit yang menangani kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penilaian kompetensi ASN.

Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung pengembangan karier aparatur berdasarkan kompetensi dan potensi yang dimiliki.

Kepala BKD Kalsel, Noryadi mengatakan, pembentukan UPTD Penilaian Kompetensi ASN merupakan bagian dari upaya Pemprov Kalsel membangun aparatur yang profesional, berintegritas, dan kompeten.

“UPTD Penilaian Kompetensi ASN adalah unit pelaksana teknis daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penilaian kompetensi ASN,” ujar Noryadi, Senin (7/9).

Menurutnya, pembentukan UPTD juga sejalan dengan arahan Gubernur Kalsel, Muhidin dalam mendukung penerapan manajemen talenta serta meningkatkan kualitas layanan pengembangan dan penjenjangan karier ASN.

“Tentu kita ingin mendukung ASN yang profesional, berintegritas, dan kompeten dengan meningkatkan kualitas pelayanan penilaian kompetensi ASN, serta mendukung pelaksanaan manajemen talenta di lingkungan Pemprov Kalsel sesuai dengan apa yang diinstruksikan Bapak Gubernur,” katanya.

Noryadi menjelaskan, UPTD tersebut telah terbentuk dan saat ini masih dalam tahap pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional.

Sejumlah layanan yang disiapkan meliputi penilaian kompetensi dan potensi ASN, fasilitasi asesmen, pengembangan instrumen penilaian, penilaian kompetensi untuk kebutuhan mutasi masuk, hingga pemberian umpan balik atas hasil penilaian.

UPTD juga akan memberikan fasilitasi bagi asesor, dukungan teknis penyelenggaraan penilaian, serta mengembangkan layanan penilaian berbasis teknologi.

Layanan tersebut nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalsel, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota, instansi daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya di wilayah Kalimantan Selatan.

Saat ini, UPTD Penilaian Kompetensi ASN memiliki tiga orang asesor dan mempersiapkan dua calon asesor tambahan. BKD Kalsel juga telah melakukan simulasi asesmen mandiri bagi staf pelaksana sebagai bagian dari persiapan penguatan layanan.

Ke depan, Pemprov Kalsel menargetkan UPTD Penilaian Kompetensi ASN dapat memperoleh akreditasi A. Dengan akreditasi tersebut, UPTD diharapkan mampu melaksanakan penilaian kompetensi secara mandiri hingga jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

“Targetnya ke depan, kami akan menjadikan UPTD ini terakreditasi A. Kalau sudah terakreditasi A, nantinya kami juga dapat melaksanakan penilaian kompetensi sampai ke JPT Pratama secara mandiri,” jelas Noryadi.

Sementara itu, Kepala UPTD Penilaian Kompetensi ASN, Yasinta Ayu Sabrina Putri mengatakan, simulasi asesmen mandiri menjadi salah satu tahapan yang dilakukan BKD Kalsel dalam mempersiapkan UPTD menuju proses akreditasi.

Ia menyebutkan, pada tahun sebelumnya simulasi asesmen mandiri telah dilaksanakan sebanyak empat kali dengan melibatkan 40 pegawai. Tahun ini, kegiatan serupa direncanakan kembali digelar dengan sasaran 50 ASN.

“Pada tahun sebelumnya kami telah sukses melaksanakan simulasi asesmen mandiri sebanyak empat kegiatan dengan total 40 pegawai yang terlibat. Pada tahun ini, program tersebut rencananya akan kembali dilaksanakan dengan menyasar jumlah peserta sebanyak 50 orang,” ujarnya.

Yasinta menjelaskan, peserta simulasi tidak ditentukan melalui pendaftaran terbuka. ASN yang mengikuti kegiatan tersebut dipilih berdasarkan hasil pemetaan kompetensi yang dilakukan Bidang Pengembangan Aparatur BKD Kalsel.

“Mereka nanti akan kita panggil. Datanya berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Bidang Pengembangan Aparatur, yang sebelumnya telah mendata kompetensi dari masing-masing ASN,” jelasnya.

Melalui penguatan UPTD dan pelaksanaan asesmen mandiri secara bertahap, Pemprov Kalsel berharap memiliki basis data kompetensi ASN yang lebih akurat.

Data tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan karier dan penempatan aparatur sesuai kompetensi, potensi, serta kebutuhan organisasi. (BDR/RIW/EPS)

Maknai 2 Tahun Bertumbuh, Bandara Internasional Syamsudin Noor Lakukan Service Recovery Action

Banjarbaru – Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) lakukan act of service untuk para pengguna jasa di Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Memasuki tahun kedua perjalanan transformasi PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports. Manajemen memaknai dengan kegiatan reflektif dengan melakukan doa bersama sebelum memulai pekerjaan dan operasional bandara, Rabu (9/9).

Selepas itu, seluruh pegawai diajak untuk menanam Pohon Kayu Ulin yang memiliki makna mendalam untuk Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Pohon Kayu Ulin memiliki bagian dari sejarah terdahulu Bandara Internasional Syamsudin Noor, yaitu Lapangan Terbang Ulin dengan landasan yang terbuat dari kayu ulin.

Selain itu, aksi ini merupakan suatu upaya untuk melakukan tindakan nyata berkelanjutan untuk menjaga alam tetap lestari.

“Hari ini merupakan hari yang spesial untuk kami melakukan refleksi atas perjalanan yang telah dilalui selama dua tahun ke belakang. Pada momentum ini kami bersama-sama berdoa untuk kebaikan perusahaan, Kalimantan Selatan, dan Indonesia agar segera pulih dari kondisi alam yang tengah terjadi. Selain itu, kami juga melakukan penanaman Pohon Kayu Ulin sebagai pengingat untuk stay grounded, berupaya untuk terus bertumbuh, dan menjadi manfaat”, ungkap Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Tidak hanya berhenti di sana, Manajemen InJourney Airports selaku pengelola Bandara Internasional Syamsudin Noor juga melakukan service recovery action sebagai perwujudan empati atas terdampaknya penerbangan akibat kondisi kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Kalimantan Selatan.

Service recovery action diberikan kepada para pengguna jasa dan Posko Satgas Karhutla yang berlokasi di dekat area bandar udara. Untuk Posko Satgas Karhutla, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) telah memberikan bantuan berupa logistik, masker, dan suplai air.

”Empati kami atas kondisi penerbangan yang terdampak kepada para pengguna jasa kami wujudkan dengan melakukan act of service melalui pemberian kudapan dan masker demi keamanan dan kesehatan. Kami berharap melalui hal tersebut upaya pelayanan sepenuh hati dapat dirasakan oleh pengguna jasa dan menciptakan pengalaman berkesan untuk konsumen (customer experience). Selamat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman, kami siap memberikan pelayanan dengan sepenuh hati”, tutup Millyas. (AngkasaPura-RIW/EPS)

Kalsel Perkuat Pemasaran Produk UMKM Pangan Lokal

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pembinaan dan dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pangan lokal agar mampu tumbuh, berkembang, sekaligus memperluas pasar.

Upaya tersebut dilakukan melalui Pertemuan UMKM Pangan Lokal Tahun 2026 yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Selasa (8/9).

Kegiatan ini diikuti pelaku UMKM kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dan dibuka Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman, didampingi Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Muhammad Maulidinsyah Sarasakti.

Syamsir mengatakan, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu UMKM pangan lokal agar tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memiliki akses pembiayaan dan pasar yang lebih luas.

“Hari ini kita melakukan pertemuan dengan para UMKM yang selama ini telah mendapatkan pembinaan dan dukungan. Salah satunya bagaimana membantu mereka agar bisa tumbuh dan berkembang sehingga hasil usahanya bisa laku,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu persoalan yang masih dihadapi pelaku UMKM adalah akses terhadap pembiayaan.

Karena itu, DPKP menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan pemahaman terkait akses perbankan, termasuk pembiayaan dengan bunga yang terjangkau dan jangka waktu yang sesuai dengan kemampuan pelaku usaha.

“Dalam pertemuan ini dilakukan pembinaan. Kita mengundang narasumber dari OJK terkait perbankan, bagaimana mereka memperoleh pembiayaan yang murah, bunganya tidak besar dan bisa diakses dengan jangka waktu yang sesuai,” jelasnya.

Selain akses permodalan, pembinaan juga diarahkan pada peningkatan kualitas produk dan pemasaran. Pelaku UMKM mendapatkan materi mengenai teknis penjualan serta pengolahan dan penyajian makanan yang higienis.

Syamsir menilai penguatan UMKM pangan lokal memiliki arti penting karena sektor ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Para pelakunya pun berasal dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat yang menjadikan UMKM sebagai sumber utama pendapatan keluarga.

“UMKM kita sangat banyak sekali. Ada yang membantu suaminya, ada juga yang tidak mempunyai suami atau janda. Mereka menjalankan UMKM dalam bentuk makanan ringan maupun makanan yang dikemas untuk menunjang kebutuhan pangan pokok,” katanya.

Karena itu, Syamsir mendorong keterlibatan lebih luas berbagai pihak, khususnya perbankan, untuk menjadi mitra atau “orang tua asuh” bagi UMKM pangan lokal.

Ia menyebut perbankan memiliki peran penting membuka akses pembiayaan sekaligus memberikan pendampingan agar pelaku UMKM tidak berhenti di tengah jalan karena keterbatasan modal.

“Mari para perbankan, baik Bank Kalsel, BRI, BNI, dan lainnya, memberikan kemudahan kepada mereka. Mereka adalah saudara kita yang sedang berusaha mencari kehidupan untuk memberi makan anak dan istrinya dalam keadaan yang sangat sulit ini,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi Kalsel, lanjutnya, berkomitmen memastikan pelaku UMKM pangan lokal tetap mendapatkan ruang berkembang. Dukungan tidak hanya dalam bentuk pembinaan, tetapi juga membuka akses promosi dan pemasaran.

Syamsir mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk ikut menjadi bagian dalam menjaga keberlangsungan UMKM lokal dengan membeli produk mereka.

“Jangan sampai mereka lenyap dan hilang begitu saja tanpa ada uluran tangan dari kita semua. Setiap ada kegiatan, promosi ataupun pameran, belilah produk UMKM kita,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Exit mobile version