4 September 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Pemprov Kalsel Dukung BUMDesa Perkuat Usaha Pertanian hingga Pascapanen

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian

Dukungan tersebut tidak hanya diarahkan untuk kegiatan produksi dan panen, tetapi juga mencakup penguatan sektor pascapanen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto mengatakan, bantuan sarana dan prasarana diberikan kepada BUMDesa yang dinilai mampu mengelola usaha sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Menurut Iwan, kemampuan BUMDesa mengembangkan usaha berbasis potensi lokal menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pengelolaan badan usaha milik desa.

“Dukungan pemerintah diberikan untuk membantu BUMDesa meningkatkan produktivitas sekaligus mengembangkan usaha secara berkelanjutan,” ungkapnya, baru – baru ini.

*Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel Iwan Ristianto*

Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah pertanian, mengingat sektor tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan di tingkat desa.

Iwan menjelaskan, penguatan sektor pertanian tidak cukup hanya dilakukan pada tahap produksi hingga panen. Penanganan pascapanen juga menjadi bagian penting agar hasil pertanian memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan nilai tambah bagi BUMDesa maupun masyarakat.

“Penguatan sektor pascapanen penting dilakukan, karena hasil pertanian tidak hanya membutuhkan proses produksi dan panen, tetapi juga penanganan yang baik sebelum dipasarkan,” ujar Iwan.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah diberikan kepada BUMDesa di Kabupaten Tapin. BUMDesa tersebut mendapatkan peralatan yang digunakan untuk menunjang proses pengeringan dan pengemasan hasil pertanian.

“Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu BUMDesa meningkatkan kualitas hasil produksi sebelum dipasarkan kepada konsumen,” lanjut Iwan.

Dengan adanya fasilitas pengeringan, hasil pertanian dapat ditangani secara lebih baik setelah proses panen. Sementara dukungan peralatan pengemasan diharapkan dapat membuat produk lebih siap dipasarkan dan memiliki nilai tambah.

“Pengembangan usaha BUMDesa harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan potensi desa, proses produksi, panen, hingga pascapanen dan pemasaran,” tutup Iwan. (MRF/RIW/APR)

Kejurprov NPC Kalsel Resmi Digelar

Banjarmasin – Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) resmi digelar, setelah dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz didampingi Ketua NPC Kalsel Sumansyah, di Kantor Sekretariat NPCI Kalsel, Banjarbaru, Jumat (4/9).

Pebriadin menyampaikan apresiasi, atas dilaksanakan Kejurprov NPC Kalsel ini, mengingat, kejurprov tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan sekaligus mengevaluasi perkembangan atlet disabilitas di Kalsel, khususnya pada cabang olahraga yang dinilai memiliki potensi besar untuk berprestasi di tingkat nasional.

Pelaksanaan Kejurprov menjadi momentum penting untuk melihat sejauh ini bagaimana pembinaan atlet yang selama ini dilakukan memberikan hasil.

“Hari ini kita membuka kegiatan Kejurprov untuk teman-teman yang berada dalam ekosistem atlet disabilitas. Kita berharap melalui kegiatan ini bisa mengevaluasi pembinaan yang selama ini berjalan,” ungkap Pebriadin.

Menurutnya, pelaksanaan kejuaraan juga dirancang secara efisien dengan tetap mempertimbangkan efektivitas pertandingan, termasuk kondisi cuaca yang menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga.

Pebriadin menjelaskan, para atletik dan para panahan dipilih karena menjadi salah satu cabang olahraga unggulan atau lumbung medali bagi Kalsel.

Fokus tersebut bukan berarti mengesampingkan cabang olahraga lainnya, tetapi sebagai strategi untuk memaksimalkan pembinaan pada nomor-nomor yang memiliki peluang prestasi lebih besar.

“Kita mencoba untuk memaksimalkan pembinaan pada nomor-nomor unggulan untuk kemudian dievaluasi. Harapannya, ketika berada di level nasional, kita bisa kembali memetik hasil dari pembinaan yang selama ini dilakukan,” katanya.

Ia menambahkan, persaingan olahraga disabilitas di daerah lain juga semakin berkembang. Karena itu, Kalsel perlu melakukan intensifikasi pembinaan sekaligus mempertahankan capaian yang telah diraih.

“Nomor-nomor lain tetap kita lakukan pembinaan. Namun, untuk saat ini kita fokus pada nomor – nomor unggulan. Ke depan, nomor-nomor potensial juga akan kita kompetisikan sehingga menambah semangat atlet untuk lebih giat berlatih,” jelasnya.

Selain peningkatan intensitas latihan dan kompetisi, Dispora Kalsel juga mendorong agar pembinaan atlet disabilitas ke depan mulai diperkuat dengan pendekatan sport science, sehingga proses latihan dan peningkatan performa atlet dapat dilakukan secara lebih terukur.

Sementara itu, Ketua Umum NPCI Kalsel, Sumansyah, menyampaikan Kejurprov kali ini mempertandingkan para atletik dan para panahan dengan sejumlah nomor pertandingan.

“Untuk para atletik, ada nomor tolak lempar dan untuk para panahan. Total atlet yang mengikuti sekitar 100 lebih dari kabupaten/kota,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, khusus nomor tolak lempar terdapat 14 nomor pertandingan, sedangkan para panahan mempertandingkan empat nomor.

Kejurprov ini juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap atlet yang telah menjalani program pembinaan.

Menurut Sumansyah, performa atlet dalam kejuaraan akan menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan keberlanjutan pembinaan dan komposisi atlet pada program tahun berikutnya.

“Bisa saja atlet yang sudah dibina dan dilatih selama sembilan bulan ternyata tidak mengalami kemajuan. Kemudian ada atlet dari kabupaten atau kota yang mampu melebihi limitnya, sehingga berpotensi menggantikan atlet yang sebelumnya masuk program pembinaan pada 2027,” jelasnya.

Karena itu, ia meminta seluruh pengurus NPCI kabupaten/kota terus memberikan dukungan terhadap atlet, terutama melalui latihan rutin dan pembinaan berkelanjutan di daerah masing-masing.

“Kami mengimbau kepada seluruh ketua NPCI kabupaten/kota untuk memberikan yang terbaik kepada anggota maupun atletnya, memberikan latihan di masing – masing kabupaten/kota dan tetap menjaga solidaritas dalam NPCI,” ucap Sumansyah. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/APR)

Izin BPOM Terbit, Bakula Water Siap Masuk Pasar Umum

Banjarbaru – Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Bakula Water segera dipasarkan kepada masyarakat setelah mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 31 Agustus 2026.

Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, Muhammad Yasin Toyib mengatakan, terbitnya izin tersebut menjadi tahap penting setelah fasilitas produksi dan berbagai kebutuhan pendukung disiapkan.

“Alhamdulillah per tanggal 31 Agustus sudah keluar surat izin edar dari BPOM, sehingga otomatis Bakula Water sudah bisa diedarkan untuk masyarakat umum,” ujar Yasin di BPAM Banjarbakula, Kamis (3/9).

Menurutnya, investasi untuk pengembangan Bakula Water mencapai sekitar Rp5,6 miliar, mencakup mesin pengolahan, bangunan hingga sarana pendukung distribusi.

Dengan mulai beroperasinya AMDK tersebut, BPAM Banjarbakula diharapkan memiliki tambahan sumber pendapatan bagi daerah.

Terlebih, kinerja pendapatan BPAM tahun ini telah melampaui target, yakni dari target Rp25 miliar menjadi sekitar Rp30 miliar hingga awal September.

“Saya mengucapkan apresiasi setinggi – tingginya kepada teman-teman BPAM Banjarbakula atas kerja keras mereka selama ini, termasuk dalam menjaga mutu dan pengelolaan layanan,” katanya.

*Kepala Dinas PUPR (kuning) didampingi Kepala BPAM Banjarbakula saat memberikan keterangan kepada wartawan*

Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas, memastikan kesiapan produksi tidak terkendala dari sisi sumber air baku. Saat ini pihaknya tinggal menuntaskan kebutuhan kemasan dan label sebelum pemasaran dimulai.

“Secara produksi kami tidak ada masalah untuk sumber air baku. Tinggal menunggu form dan labelnya. Insyaallah dalam waktu dekat siap untuk dipasarkan,” ujar Wahyu.

Fasilitas Bakula Water memiliki kapasitas produksi sekitar 4.000 botol per jam. Produk disiapkan dalam beberapa ukuran, yakni 220 mililiter, 330 mililiter, 600 mililiter, 1.200 mililiter, serta galon.

Pada tahap awal, pemasaran akan diarahkan ke lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel sebelum diperluas secara bertahap kepada masyarakat umum.

“Sebarannya sementara ini untuk kalangan Pemprov dulu, nanti akan disebarluaskan ke masyarakat umum secara bertahap,” jelasnya.

Untuk harga, kemasan 330 mililiter dipatok Rp31.500 per pak, sedangkan galon Rp50.500, sesuai tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

BPAM Banjarbakula juga menyiapkan rencana pengembangan varian baru dengan tingkat pH lebih tinggi. Namun, langkah tersebut akan dilakukan setelah melihat respons pasar terhadap produk Bakula Water yang lebih dahulu dipasarkan.

“Ke depan kemungkinan kami akan menambah varian jenis baru untuk pH yang lebih tinggi. Tetapi bertahap, kita lihat dulu respons pasar untuk versi biasa ini,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

DPRD Kalsel Dorong Desa Jadi Garda Terdepan Kesehatan, Warga Diminta Aktif Manfaatkan Layanan Dasar

Hulu Sungai Utara – Upaya memperkuat pelayanan kesehatan hingga ke pelosok desa terus menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, mendorong masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan kesehatan, tetapi juga ikut berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan.

Pesan tersebut disampaikan Supian HK saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Desa Rantau Bujur Hulu, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kamis (3/9).

Kegiatan yang diikuti perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat ini menjadi ruang untuk memperkenalkan lebih jauh hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, sekaligus memperkuat pemahaman bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab bersama.

Menurut Supian HK, keberadaan Perda Penyelenggaraan Kesehatan menjadi salah satu landasan untuk memastikan masyarakat di wilayah perdesaan memperoleh akses kesehatan yang layak, merata, dan terjangkau.

Ia menilai penguatan layanan kesehatan di desa tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas kesehatan. Pencegahan penyakit dan peningkatan kesadaran masyarakat juga harus menjadi prioritas.

“Perda ini hadir untuk memastikan setiap warga Banua, termasuk di desa, mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak, merata, dan terjangkau. Pemerintah desa dan masyarakat harus bersinergi mewujudkannya,” katanya.

Disampaikan Supian HK, sejumlah aspek dalam Perda turut disosialisasikan, mulai dari penguatan layanan dasar kesehatan di desa, optimalisasi peran kader kesehatan, pencegahan stunting, jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, hingga pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan.

“Kami mendorong pemerintah desa untuk melihat dana desa sebagai salah satu instrumen, yang dapat mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” harapnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, dengan anggaran tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat kegiatan Posyandu, sanitasi lingkungan, serta berbagai program promotif dan preventif. DPRD Kalsel akan terus mengawal agar anggaran kesehatan di provinsi dan kabupaten benar-benar menyentuh masyarakat bawah.

“Pemerintah desa punya peran strategis. Dana desa bisa dioptimalkan untuk mendukung Posyandu, sanitasi, dan promotif preventif,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjarmasin Juara Umum Kejurprov Anggar 2026

Banjarmasin – Kontingen Anggar Banjarmasin berhasil sebagai juara umum pada Kejuraan Provinsi (Kejurprov) Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Kalsel yang berakhir, Kamis (3/9) di GOR Hasanuddin HM Banjarmasin.

Dalam Kejurprov anggar kali ini Kontingen Banjarmasin mengumpulkan total 40 medali yang terdiri dari 15 emas, 10 perak, dan 15 perunggu.

Perolehan tersebut menempatkan Banjarmasin jauh di atas dari daerah lain. Posisi kedua ditempati Kabupaten Tapin dengan 13 medali, meliputi 6 emas, 2 perak, dan 5 perunggu.

Sementara itu, Kota Banjarbaru berada di peringkat ketiga dengan raihan 21 medali, terdiri dari 4 emas, 7 perak, dan 10 perunggu.

Kabupaten HSS mengikuti di posisi keempat dengan 6 medali: 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Disusul HSU di posisi kelima dengan 3 medali: 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu.

Beberapa daerah lain juga mencatatkan perolehan medali. Kabupaten Balangan meraih 11 medali tanpa emas, Tanah Bumbu 9 medali, Tanah Laut 5 medali, Barito Kuala 3 medali, dan Kabupaten Banjar 1 medali perak.

Dari data tersebut, hanya 5 daerah yang berhasil meraih medali emas, yaitu Banjarmasin, Tapin, Banjarbaru, HSS, dan HSU. Sementara 5 daerah lainnya belum mampu meraih emas pada ajang tahun ini.

Ketua IKASI Kalsel Herita Warni, didampingi Sekretaris IKASI Kalsel Muhammad Ramadhani mengatakan, keberhasilan Banjarmasin menjadi juara umum menunjukkan perkembangan pembinaan anggar di daerah semakin baik.

“Beberapa tahun yang lalu Tapin selalu juara umum. Kali ini Banjarmasin yang mengambilnya. Banjarmasin kembali mendominasi karena sekarang banyak anak-anak yang berlatih, terutama di klub-klub,” ujar Herita.

Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi indikator bahwa pembinaan anggar di Kalsel mulai merata. Hampir seluruh kabupaten dan kota kini telah memiliki kepengurusan maupun atlet yang mengikuti kejuaraan.

“Pembinaan anggar ini hampir merata. Semua kabupaten sudah ada pengurus. Hasil kejuaraan juga menunjukkan seluruh daerah sudah mendapatkan medali, jadi tidak hanya didominasi Banjarmasin atau Tapin,” jelasnya.

Kejurprov Anggar Kalsel tahun ini mempertandingkan 28 kategori, mulai kelompok usia di bawah 10 tahun (U-10), prakadet, kadet, junior hingga senior, baik putra maupun putri. Pertandingan menggunakan tiga jenis senjata, yakni sabre, degen dan florete.

IKASI Kalsel sengaja memberikan porsi besar kepada kelompok usia muda sebagai bagian dari program pembinaan jangka panjang.

“Kami menyasar yang kecil-kecil, termasuk U-10, karena ini untuk pembinaan ke depan. Alhamdulillah, antusias masyarakat sudah sangat baik,” katanya.

Kejurprov kali ini diikuti sekitar 268 atlet untuk nomor individu, sementara jumlah peserta yang ambil bagian dalam seluruh nomor pertandingan mencapai lebih dari 300 peserta.

Terkait persiapan menghadapi Pra-PON, Herita menyebut hasil Kejurprov menjadi salah satu bahan IKASI Kalsel dalam memantau atlet potensial. Namun, pihaknya masih menunggu kepastian jadwal dari Pengurus Besar (PB) IKASI.

“Kalau hasil yang ini kami sudah memantau beberapa atlet. Tinggal pembinaan mereka seperti apa ke depan yang bisa kami bina,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembentukan atlet berprestasi tidak dapat dilakukan secara instan. Anggar membutuhkan proses pembinaan yang matang, terencana dan sistematis dalam waktu panjang.

“Tidak bisa setelah sebulan atau dua bulan bisa menjadi juara. Anggar perlu bertahun-tahun. Jadi perlu pembinaan yang matang, terencana dan tersistem,” tegas Herita.

Ia berharap prestasi anggar Kalsel ke depan semakin meningkat. Apalagi, cabang olahraga tersebut mulai menunjukkan perkembangan di tingkat nasional.

Dalam sejarah keikutsertaan di PON, anggar Kalsel sebelumnya belum pernah menyumbangkan medali. Namun pada PON terakhir, Kalsel akhirnya berhasil meraih satu medali perunggu.

“Selama sekian puluh tahun belum pernah menyumbangkan medali di PON. Baru pada PON Medan-Aceh kami mendapatkan satu perunggu. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi,” ucapnya. (IKASIKALSEL-SRI/RIW/APR)

Banjarmasin Borong Dua Penghargaan Terbaik I Pemda Berprestasi 2026, Raih Rp2 Miliar dan 300 Bedah Rumah

Balikpapan – Pemerintah Kota Banjarmasin memborong dua penghargaan Terbaik I tingkat kota dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan di Hotel Platinum, Balikpapan, Kamis (3/9).

Dua capaian tersebut diraih pada Kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan dan Kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah.

Pada kategori pendidikan, Banjarmasin meraih Terbaik I sekaligus memperoleh insentif Rp2 miliar. Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto dan diterima langsung Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR.

Sementara pada kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah, Banjarmasin kembali meraih Terbaik I tingkat kota dengan dukungan 300 unit bedah rumah bagi masyarakat.

Dua penghargaan tersebut menempatkan Banjarmasin sebagai daerah yang dinilai berhasil memperkuat dua kebutuhan dasar masyarakat: akses pendidikan dan hunian layak.

Bagi Pemko Banjarmasin, capaian ini bukan sekadar penghargaan. Rp2 miliar dan 300 unit bedah rumah merupakan amanah yang harus dikawal agar manfaatnya benar – benar dirasakan masyarakat.

Wali Kota Banjarmasin Yamin mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Setiap capaian pemerintah bukanlah keberhasilan Wali Kota seorang diri. Ini adalah hasil kerja kita bersama,” ucapnya.

Yamin juga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri. Penghargaan, menurutnya, harus menjadi pemacu untuk meningkatkan kinerja, memperbaiki kekurangan, menjaga integritas, serta memastikan setiap program pemerintah berdampak nyata bagi masyarakat.

“Penghargaan ini harus menjadi penyemangat untuk terus bekerja, memperbaiki kekurangan, menjaga integritas dan disiplin, serta memastikan setiap program pemerintah benar – benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Dua Terbaik I tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukan berhenti pada penghargaan, melainkan pada sejauh mana capaian itu diterjemahkan menjadi pendidikan yang semakin mudah diakses dan hunian yang semakin layak bagi warga Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)