Jakarta – Pengembangan transportasi publik tidak harus selalu bergantung pada pendapatan dari tiket penumpang. Berangkat dari konsep tersebut, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong Trans Banjarbakula mulai mengembangkan sumber pendapatan baru dari sektor non-tiket.
Gagasan ini menjadi salah satu hasil kunjungan kerja Komisi III DPRD Kalsel ke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, untuk mempelajari pengelolaan pendapatan non-farebox yang telah diterapkan pada layanan TransJakarta, baru-baru tadi.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengatakan, pembelajaran dari Jakarta penting untuk melihat peluang yang dapat diterapkan di Banua, khususnya memperkuat pembiayaan transportasi publik tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif.
Trans Banjarbakula perlu memiliki terobosan dalam mengoptimalkan aset dan potensi ekonomi yang ada di sekitar layanan transportasi publik.
“Konsep pendapatan non-tiket dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung peningkatan kualitas dan jangkauan layanan Trans Banjarbakula,” katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya ingin mempelajari secara langsung bagaimana mekanisme yang diterapkan TransJakarta dalam mengelola berbagai sumber pendapatan di luar tiket.
Dari hasil pembelajaran tersebut, konsep yang sesuai akan dikaji untuk kemudian dikembangkan di Kalimantan Selatan.
Salah satu yang menarik perhatian adalah bagaimana TransJakarta memanfaatkan aset transportasi sebagai bagian dari sumber pendapatan baru.
“Tidak hanya mengandalkan penjualan tiket, pengembangan bisnis dilakukan melalui berbagai skema, seperti naming rights, branding pada halte dan bus, pemanfaatan ruang komersial, hingga kerja sama dengan berbagai mitra,” jelas Mustaqimah.
Bagi Mustaqimah, pola seperti ini menjadi peluang yang patut dipertimbangkan untuk Trans Banjarbakula. Aset yang selama ini hanya berfungsi sebagai fasilitas pelayanan publik, menurutnya, dapat dikembangkan secara produktif selama tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
Konsepnya bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi menciptakan sumber pembiayaan tambahan agar pelayanan transportasi publik dapat terus berkembang.
TransJakarta sendiri telah berkembang pesat. Pada 2025, layanan ini memiliki 232 rute dengan 5.227 unit bus dan mampu menjangkau sekitar 91,8 persen populasi Jakarta dalam radius 500 meter.
Meski demikian, transportasi publik tetap memiliki fungsi sosial sehingga tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pendapatan penumpang. Karena itu, strategi pendapatan non-farebox menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan layanan.
“Komisi III DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi Kalsel akan melihat berbagai kemungkinan pengembangan sumber pendapatan non-tiket yang realistis diterapkan di Trans Banjarbakula.
Ke depan, peluang tersebut dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan dunia usaha, pemanfaatan ruang komersial, promosi, branding, maupun bentuk kemitraan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)