Banjarbaru – Perlindungan data pribadi dan keamanan di ruang digital menjadi perhatian dalam kerja sama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan dengan Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN).
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang berlangsung di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (27/8). Penandatanganan dilakukan Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim bersama Direktur PSSN, Arnoldus Triono.
Ket : Penandatanganan kerja sama Diskominfo Kalsel dan PSSN
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, kerja sama dengan PSSN penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam memahami keamanan siber dan menghadapi berbagai ancaman di ruang digital.
“Kerja sama ini sangat penting untuk memperkuat sumber daya manusia dan pemahaman kita terkait keamanan siber, mudahan-mudahan hal ini juga dapat menguatkan upaya kita terutama dalam menghadapi berbagai ancaman di ruang digital,” kata Muslim.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital harus diikuti dengan peningkatan kemampuan dalam menjaga keamanan informasi dan data pribadi.
Karena itu, kolaborasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang siber dan persandian dinilai diperlukan.
Selain kerja sama di bidang keamanan siber, Diskominfo Kalsel juga akan menjadi tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa PSSN.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis sekaligus memperkuat keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan di lingkungan pemerintahan.
Sementara itu, Direktur PSSN, Arnoldus Triono menyampaikan, kolaborasi dengan Diskominfo Kalsel diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam meningkatkan kesadaran terhadap keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.
“Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam meningkatkan dan mengoptimalkan kesadaran keamanan informasi serta dapat berkontribusi terhadap Diskominfo Kalsel terkait peningkatan pencegahan siber” ujar Arnoldus.
Arnoldus menambahkan, kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan pemahaman mengenai keamanan digital, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
Selain penandatanganan perjanjian kerja sama, kegiatan dirangkai dengan Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi. Peserta juga mendapatkan edukasi mengenai bahaya pinjaman online serta judi online sebagai bagian dari upaya meningkatkan kewaspadaan dalam menggunakan layanan dan teknologi digital.
Melalui kerja sama ini, Diskominfo Kalsel dan PSSN diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi dalam bidang keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di era digital. (BDR/RIW/EPS)
Banjar – Penyandang disabilitas menunjukkan kemampuan dan kreativitasnya melalui Mini Konser Kemerdekaan Tahun 2026, yang digelar di halaman Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik (PRSPDNF) Fajar Harapan, Martapura, Kabupaten Banjar, Rabu (26/8) malam.
Aksi mereka mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman. Menurutnya, mini konser bukan sekadar pertunjukan musik, tetapi menjadi ruang bagi penyandang disabilitas untuk menunjukkan kemampuan, kreativitas, dan dedikasinya kepada masyarakat.
“Hari ini kita semua ikut menjadi bagian dari puncak kegiatan Merdeka Berkarya bagi Penyandang Disabilitas yang dikemas dalam bentuk Konser Kemerdekaan. Di sini kita bukan hanya menikmati konser musik, tetapi sekaligus merayakan panggung kesetaraan,” ujar Hasnuryadi.
Ia mengatakan, kemampuan seseorang tidak seharusnya diukur dari keterbatasan fisik, melainkan dari semangat untuk berkarya dan memberikan kontribusi.
Hal tersebut terlihat dari penampilan Netra dan Fisik atau Netfis Band, grup musik binaan PRSPDNF Fajar Harapan yang para personelnya merupakan penyandang disabilitas netra.
“Kami bangga dengan penyandang disabilitas yang tergabung dalam Netfis Band. Penglihatan yang terbatas tidak membuat mereka berhenti berkarya. Tanpa melihat, rasanya mustahil memainkan alat musik, tetapi itu tidak berlaku bagi personel Netfis Band,” katanya.
Hasnuryadi menilai, keberadaan Netfis Band dan PRSPDNF Fajar Harapan menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi besar apabila diberikan ruang, kesempatan, dan dukungan untuk mengembangkan kemampuan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas dengan membuka ruang interaksi sosial yang lebih luas dan inklusif.
“Disabilitas bukanlah halangan untuk berkarya, berekspresi dan menginspirasi. Kita semua memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai dan diberi ruang,” tegasnya.
Menurut Hasnuryadi, keberhasilan rehabilitasi sosial tidak hanya diukur dari pelayanan yang diberikan di dalam panti, tetapi juga dari banyaknya kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk tampil dan berinteraksi secara langsung di tengah masyarakat.
“Rehabilitasi sosial yang sebenarnya bisa kita lihat dari seberapa banyak program yang memberikan kesempatan kepada disabilitas untuk tampil di depan publik,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Hasnuryadi juga menyerahkan bantuan kursi roda kepada sejumlah klien penyandang disabilitas. Bantuan itu menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam mendukung aktivitas dan kemandirian penyandang disabilitas.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M Farhanie, didampingi Kepala PRSPDNF Fajar Harapan, Andrie Iswandy, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata aktualisasi diri dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.
Ia menilai penampilan para penerima manfaat menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berprestasi dan menghasilkan karya.
“Anak-anak penerima manfaat, dalam hal ini fisik netra yang sudah lama terbentuk, yaitu Net Peace Band, bisa tampil dan berkarya. Mereka luar biasa, tidak kalah dengan kita yang secara fisik normal,” ujar Farhanie.
Ia menambahkan, kemampuan para penerima manfaat juga terlihat dari rangkaian kegiatan yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an menggunakan huruf Braille.
Menurutnya, kemampuan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa para penyandang disabilitas mampu mengembangkan potensi yang dimiliki.
Selain penampilan musik, Mini Konser Kemerdekaan juga diisi dengan berbagai pertunjukan seni, termasuk tari.
Farhanie berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga para penerima manfaat memiliki ruang yang lebih luas untuk mengekspresikan diri, mengembangkan bakat, dan berkarya tanpa dibatasi kondisi fisik.
“Jadi mereka merdeka berkarya dan tidak ada batasnya. Kita harapkan kawan-kawan penerima manfaat ini terus ceria dan tidak mengurangi kekurangan diri mereka. Mereka juga bisa berkarya dengan baik,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Banjarbaru mulai bergeser dari sekadar mengejar titik api menuju pengendalian kawasan secara permanen. Tiga wilayah yang menjadi fokus utama, yakni Guntung Damar, Hutan Lindung Liang Anggang dan Pekayuan, disiapkan dengan sistem pembasahan hingga jaringan cadangan air untuk memutus siklus kebakaran berulang.
Pemerintah menyiapkan perendaman lahan, penempatan pompa portabel, kolam biofloc, hingga pencarian sumber air bawah tanah untuk mempertahankan kelembapan kawasan selama musim kemarau.
Gubernur Kalsel bersama Wamenko Pangan dan Kapolda Kalsel meninjau posko pengayuan di Banjarbaru.(Foto : Adpim)
Strategi tersebut dibahas saat Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Hanif Faisol Nurofiq dan Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan meninjau Posko Pantau Pekayuan, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Rabu (26/8) sore.
Gubernur Muhidin mengatakan keterbatasan air menjadi salah satu persoalan utama yang harus segera diselesaikan agar penanganan karhutla lebih efektif.
“Kita mengalami kekurangan air di sini. Karena itu, bagaimana kita menyikapi dan mengatasi persoalan air ini harus segera dibahas dan ditindaklanjuti,” ujar Muhidin.
Ia meminta setiap hasil koordinasi segera diterjemahkan menjadi langkah di lapangan. Ketika kebakaran membesar, penanganan juga harus dilakukan cepat, termasuk menggunakan water bombing apabila kondisi dan status kedaruratan memungkinkan.
Masyarakat, lanjut Muhidin, juga memiliki peran penting dengan segera melaporkan kemunculan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas.
Menurutnya, target penanganan bukan sebatas memastikan api padam. Sistem air, peralatan, personel hingga pola pencegahan harus dibangun agar kawasan yang sama tidak terus terbakar setiap musim kemarau.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pola penanganan untuk tiga kawasan prioritas kini semakin jelas.
“Dengan telah ditemukannya strategi permanen ini, kita sedikit lebih tenang untuk bersama-sama menghadapi musim kemarau yang relatif panjang,” kata Hanif.
Di Guntung Damar, pemerintah memilih strategi perendaman dengan memanfaatkan air dari sistem Irigasi Riam Kanan.
Namun, aliran air belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena masih terdapat sejumlah bagian sungai yang terbuka. Pemerintah kemudian memperkuat tabat atau dinding penahan air hingga sekitar satu meter.
Setelah proses tersebut selesai, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam satu hingga dua hari. Pembasahan selanjutnya diarahkan ke zona di sekitarnya menggunakan pompa portabel.
Kementerian Pertahanan telah menyediakan 50 pompa portabel, sementara Kementerian Pertanian menambah 30 unit. Penanganan juga diperkuat dengan blocking, pompa air dan ekskavator long arm.
“Kita harapkan dalam waktu dua sampai tiga hari area tersebut dapat terendam sehingga api dapat kita fokuskan pada daerah sekitar dan zona utama,” ujarnya.
Tantangan berbeda dihadapi di Pekayuan. Kawasan yang ditangani mencapai sekitar 900 hektare, dengan sekitar 500 hektare di antaranya disebut mengalami kebakaran berulang.
Pemerintah mulai membangun jaringan titik air menggunakan kolam biofloc portabel. Enam unit telah tersedia, masing-masing berkapasitas sekitar 12 ribu liter.
“Yang sudah siap hari ini ada enam unit biofloc. Kita siapkan agar keenam unit tersebut siap digunakan. Setiap kolam memiliki kapasitas 12.000 liter,” jelas Hanif.
Kolam dapat dipindahkan mendekati kawasan yang membutuhkan pasokan. Air dari sumber di pinggir jalan kemudian didistribusikan secara estafet hingga mendekati titik kebakaran.
Jumlahnya secara bertahap ditargetkan mencapai sekitar 144 unit, dengan pola penempatan berjarak sekitar 250 x 250 meter. Sistem ini diharapkan membentuk jaringan cadangan air yang dapat digunakan ketika kebakaran muncul.
Pemerintah juga melakukan survei geolistrik untuk mencari sumber air permanen. Survei awal menemukan potensi sumber air pada kedalaman sekitar 40 meter dengan debit yang dinilai cukup besar.
Strategi darat menjadi semakin penting karena operasi modifikasi cuaca (OMC) tidak selalu dapat dilakukan akibat bergantung pada kondisi awan.
“Kita melakukan perang darat,” tegas Hanif.
Penggunaan air untuk penanganan karhutla juga tidak bisa dilakukan tanpa perhitungan. Pemerintah harus menjaga ketersediaan air Waduk Riam Kanan yang memiliki fungsi lebih luas.
Hanif menyebut muka air Dam Riam Kanan berada di kisaran 56,25 meter. Tanpa tambahan pasokan yang berarti, muka air diperkirakan turun sekitar 2,5 sentimeter per hari.
Dalam sekitar 30 hari terakhir, daerah tangkapan air Riam Kanan disebut belum memperoleh imbuhan air yang signifikan. Pada saat bersamaan, aliran keluar mencapai sekitar 12.500 liter per detik.
Kondisi itu harus diperhitungkan karena sistem Riam Kanan juga menopang kebutuhan masyarakat dan operasional pembangkit listrik.
Berdasarkan proyeksi klimatologi BMKG Kalimantan Selatan, hujan signifikan diperkirakan baru terjadi pada dasarian ketiga November. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pemadaman, pasokan air masyarakat dan keberlangsungan fungsi Riam Kanan selama kemarau.
Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan sekitar 350 personel gabungan dikerahkan untuk menangani kawasan Pekayuan.
Personel berasal dari TNI, Polri, BPBD, Dinas Perkebunan dan Peternakan serta unsur perusahaan. Mereka dibagi dalam tiga sif agar operasi dapat berjalan berkelanjutan.
“Area yang menjadi tanggung jawab kami kurang lebih 900 hektare,” kata Rosyanto.
Selain posko utama, sejumlah posko tambahan dibangun di sekitar kawasan untuk memperpendek waktu respons ketika muncul titik api.
Pencarian sumber air juga menjadi prioritas. Tim di lapangan telah menemukan sumber air dengan debit yang dinilai cukup besar untuk mendukung operasi.
Penanganan berikutnya tidak hanya menyasar kebakaran yang sedang berlangsung. Kepolisian bersama unsur terkait mulai melibatkan akademisi untuk merumuskan pencegahan jangka panjang.
Salah satu pendekatan yang disiapkan adalah pembuatan biopori oleh masyarakat dan pemilik lahan. Biopori diharapkan membantu mempertahankan kelembapan lapisan tanah setelah pemadaman. (
Banjarmasin – Gubernur Muhidin diwakili Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, membuka Open Turnamen Mini Soccer Gubernur Cup 2026, di lapangan Mini Soccer SKB Mulawarman Banjarmasin, Kamis (27/8).
Dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov, Syarifuddin, Gubernur, Muhidin mengatakan, turnamen ini digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.
Ket foto : Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin
Festival mini soccer ini, juga menjadi ruang untuk mengembangkan bakat, keberanian, disiplin, dan semangat berkompetisi secara sehat.
Menurutnya, dalam olahraga, kemenangan memang menjadi salah satu tujuan. Namun, ada yang jauh lebih penting untuk ditanamkan, yaitu sportivitas, kerja sama, disiplin, tanggung jawab, dan sikap pantang menyerah.
“Sepak bola mengajarkan bahwa tidak ada seorang pemain yang dapat memenangkan pertandingan seorang diri. Setiap orang memiliki posisi dan peran masing-masing,” ucapnya.
Ketika semua mampu bekerja sama, saling percaya, dan bergerak menuju tujuan yang sama, maka sebuah tim akan menjadi kuat. Nilai nilai tersebut juga sangat relevan dalam kehidupan sehari hari.
“Membangun Kalimantan Selatan pun membutuhkan kerja bersama. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan masyarakat, dunia usaha, komunitas, organisasi olahraga, dan seluruh elemen banua,” jelas Gubernur.
Gubernur berpesan kepada para pelatih dan official, untuk bertugas membangun karakter, sportivitas, dan mental yang kuat bagi rekan rekan timnya.
“Kepada seluruh peserta, bermainlah dengan penuh semangat, tunjukkan kemampuan terbaik, hormati lawan, patuhi keputusan wasit, dan yang paling penting, nikmati prosesnya,” ucapnya.
Melalui kesempatan yang baik ini, lanjutnya, dengan berolahraga masyarakat Kalsel semakin sehat, aktif, produktif, dan memiliki generasi muda yang tangguh serta berprestasi.
“Semoga Festival Mini Soccer Open Turnamen Gubernur Cup ini tidak hanya menghasilkan juara, tetapi juga melahirkan persahabatan, pengalaman, serta kekompakan bagi seluruh peserta,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua KSMI Kalsel, Rahman mengatakan, Turnamen Mini Soccer Gubernur Cup tahun ini diikuti 29 tim SKPD serta 23 tim umum.
“Kami mengapresiasi keikutsertaan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Dari puluhan tim mini soccer SKPD yang mengikuti turnamen, salah satunya adalah Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu.
Kadis PMTSP Kalsel, Endri mengatakan, pihaknya berterimakasih kepada Gubernur Kalsel Muhidin yang telah memfasilitasi turnamen ini.
Dimana turnamen ini, mampu meningkatkan kekompakan serta jiwa sportivitas SKPD pemerintah provinsi.
“Dalam turnamen ini kami tidak mencari kemenangan, namun kebersamaan dan menjaga kebugaran tubuh dengan semangat olahraga,” ucapnya.
Hadir pada pembukaan turnamen, Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz, serta Kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah memperketat penegakan hukum terhadap pihak yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya pembakaran lahan yang berpotensi memperluas dampak karhutla terhadap lingkungan dan masyarakat.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, pemerintah tidak hanya melakukan proses hukum terhadap pelaku perorangan, tetapi juga menyiapkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terkait karhutla.
Menurut Jumhur, praktik pembakaran lahan dengan alasan untuk menghemat biaya pembukaan lahan tidak dapat lagi ditoleransi. Terlebih, kondisi karhutla yang terjadi saat ini, berdampak terhadap memburuknya kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta kondisi lingkungan.
“Dari pembaruan data sementara, terdapat sekitar 40 pihak di wilayah Kalimantan yang berkaitan dengan penanganan kasus karhutla. Dari jumlah tersebut, 11 perusahaan terindikasi berada di Kalimantan Selatan,” ungkap Jumhur, saat berada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, belum lama tadi.
Jumhur menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah hukum terhadap pihak – pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Untuk perkara yang melibatkan perorangan, proses penegakan hukum dilakukan bersama aparat kepolisian.
Sementara untuk perusahaan, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki kewenangan memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku.
“Selain sanksi, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran juga dapat dibebani kewajiban berkaitan dengan kerugian negara maupun biaya pemulihan lingkungan yang terdampak akibat karhutla,” tambahnya.
Lebih lanjut, Jumhur mengungkapkan bahwa hingga 2026 terdapat sekitar 30 perusahaan yang kasusnya telah berproses terkait dugaan pembakaran lahan.
Pemerintah menghitung adanya potensi kewajiban dengan nilai yang cukup besar dari perkara-perkara tersebut.
Dari jumlah tersebut, potensi kewajiban untuk kerugian negara mencapai sekitar Rp5 triliun, sementara kebutuhan biaya pemulihan lingkungan hampir Rp10 triliun.
“Dengan demikian, total potensi kewajiban yang berkaitan dengan kasus tersebut mencapai sekitar Rp15 triliun,” sahutnya.
Jumhur menjelaskan, kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses hukum pidana terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
“Perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk menangani dampak lingkungan yang ditimbulkan apabila terbukti menyebabkan atau berkaitan dengan terjadinya karhutla,” sahutnya.
Menurutnya, besarnya nilai kerugian negara dan biaya pemulihan menunjukkan bahwa dampak pembakaran lahan tidak dapat dipandang sebagai persoalan sederhana.
Jumhur kembali menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pembakaran lahan, terlebih dengan alasan biaya pembukaan lahan yang lebih murah.
Menurutnya, dalam kondisi karhutla seperti sekarang, setiap pihak harus memiliki tanggung jawab untuk mencegah munculnya titik api dan menjaga agar kebakaran tidak meluas.
“Penegakan hukum juga dinilai penting untuk memberikan efek jera kepada perusahaan maupun individu yang terbukti melakukan pembakaran lahan,” sahutnya.
Pemerintah juga terus mendorong penanganan karhutla dilakukan secara terpadu, mulai dari upaya pencegahan, pemantauan titik panas, pemadaman, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Dengan semakin diperketatnya penegakan hukum, pemerintah berharap kasus karhutla di Kalimantan dapat ditekan dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan dapat diminimalkan.
Khusus di Kalimantan Selatan, keberadaan 11 perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan kasus karhutla menjadi perhatian upaya penegakan hukum.
“Pemerintah memastikan proses terhadap pihak yang diduga melanggar akan terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)
Banjarmasin — Pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD memasuki tahap finalisasi. Salah satu poin penting yang mendapat perhatian Pansus I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan adalah penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB.
Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, dalam perubahan Perda PDRD, tarif PKB disepakati sebesar 1,2 persen. Namun, masyarakat tetap mendapatkan keringanan melalui kebijakan insentif yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi
Menurutnya, dengan adanya insentif tersebut, beban pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi setara dengan 0,9 persen. Ia menjelaskan, tarif 1,2 persen tetap dicantumkan dalam Perda sebagai ketentuan tarif pajak. Sementara pengurangan atau insentif diberikan melalui Peraturan Gubernur atau Pergub yang diterbitkan setiap tahun.
“Skema ini menjadi jalan tengah antara kepentingan peningkatan pendapatan daerah dan perlindungan terhadap masyarakat,” katanya Rabu (26/8).
Disampaikan Yani Helmi, di satu sisi, pemerintah daerah tetap memiliki ruang mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Di sisi lain, masyarakat tidak langsung menanggung beban tarif PKB sebesar 1,2 persen karena mendapatkan pengurangan melalui kebijakan insentif.
Yani Helmi mengatakan, pembahasan perubahan Perda PDRD dilakukan secara intensif selama hampir lima bulan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Badan Pendapatan Daerah dan Biro Hukum Setda Kalsel.
“Pembahasan dilakukan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemampuan masyarakat, kondisi perekonomian, serta kebutuhan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik,” jelasnya.
Selain PKB, Yani Helmi menegaskan, Pansus I mendorong pemerintah daerah menggali dan mengoptimalkan potensi pajak serta retribusi yang selama ini belum maksimal.
Sumber humas DPRD Kalsel
Optimalisasi pendapatan daerah dinilai penting agar peningkatan penerimaan tidak semata-mata bertumpu pada peningkatan beban masyarakat.
Dalam pembahasan tersebut, Pansus juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset milik daerah serta peningkatan kinerja Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD.
“Kebijakan pajak harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Karena itu, pemberian insentif PKB menjadi bagian penting dari formulasi perubahan Perda PDRD yang telah disepakati,” harapnya.
Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, dengan selesainya finalisasi, Pansus I DPRD Kalsel selanjutnya akan mengikuti tahapan pembentukan Perda sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia berharap, perubahan Perda PDRD nantinya mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan PAD dan kemampuan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan skema tarif 1,2 persen yang disertai insentif hingga beban pembayaran menjadi 0,9 persen.
“Kebijakan ini tetap mendukung optimalisasi pendapatan daerah tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin — Rangkaian pemilihan Putra Putri Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan 2026 memasuki tahapan preliminary atau unjuk bakat. Sebanyak 36 finalis dari kabupaten kota di Kalsel menampilkan kemampuan terbaik mereka dengan mengangkat kekayaan budaya dan potensi daerah masing-masing, Rabu (27/8) sore.
Kegiatan yang berlangsung di kawasan Tugu Nol Kilometer Banjarmasin dan Amphitheater ini menjadi ruang bagi para finalis, menunjukkan kreativitas, bakat, sekaligus memperkenalkan keberagaman tradisi Kalimantan Selatan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Tenaga Ahli Gubernur Provinsi, Kabid Pemasaran Dispar Kalsel, dan Putri Pariwisata Nusantara 2025
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady, mengapresiasi pelaksanaan tahapan preliminary yang dinilainya tidak hanya menjadi bagian dari proses penilaian, tetapi juga sarana promosi pariwisata Kalsel.
Menurutnya, keberagaman pakaian tradisional dan penampilan para finalis menunjukkan besarnya potensi budaya yang dapat menjadi daya tarik wisata.
Karena itu, Putra Putri Pariwisata Kalsel diharapkan mampu menjadi generasi yang ikut mengenalkan destinasi dan potensi daerah hingga ke tingkat nasional maupun internasional.
“Finalis tidak hanya mengandalkan penampilan, tetapi terus meningkatkan pengetahuan, wawasan, sikap, dan etika. Mereka diharapkan memahami berbagai aspek pariwisata, mulai dari potensi daerah, ekonomi kreatif, hingga pengembangan destinasi,” ucapnya.
Disampaikan Iwan, selain preliminary, rangkaian pemilihan akan dilanjutkan dengan tahapan karantina tertutup berupa wawancara mendalam atau deep interview.
Salah satu finalis Putra Pariwisata 2026
Tahapan tersebut menjadi kesempatan bagi dewan juri untuk menggali lebih jauh wawasan, kepribadian, serta kesiapan para finalis sebagai calon duta pariwisata Kalimantan Selatan.
“Grand final Putra Putri Pariwisata Kalsel 2026, nanti akan diselenggarakan pada Sabtu 29 Agustus 2026,” jelasnya
Sementara itu, Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, Arifin Noor, menilai kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi pariwisata Kalsel lebih luas.
Ia mendorong para finalis dari seluruh kabupaten kota mampu menjadi representasi daerah masing-masing. Dengan kreativitas dan inovasi yang ditampilkan, para finalis diharapkan ikut mendorong masyarakat mengenal bahwa daya tarik wisata Kalsel tidak hanya di Banjarmasin, tetapi tersebar di berbagai daerah.
Putra Putri Pariwisata Kalsel 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi ikon, tetapi mampu menjadi penggerak promosi pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, dan potensi unggulan daerah.
“Dengan bekal pengetahuan, etika, kreativitas, serta kecintaan terhadap daerah, para finalis diharapkan mampu membawa nama Kalimantan Selatan semakin dikenal sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Indonesia,” harapnya.
Hal senada juga disampaikan Putri Pariwisata Nusantara 2025, Raudhah. Ia berpesan kepada seluruh finalis Putra Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2026 untuk tetap semangat dan menjaga kesehatan selama menjalani rangkaian karantina.
“Perjalanan menuju mahkota bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan perjuangan, pengorbanan, dedikasi, dan kerja keras. Ia berpesan agar seluruh finalis memberikan versi terbaik dari diri masing – masing. Apapun hasil yang diperoleh nantinya, itulah buah dari perjuangan yang telah dilakukan,” pesannya.
Sebagai Tourism Advocate dari kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, para finalis juga diharapkan tidak berhenti setelah pemilihan selesai. Selempang yang disandang merupakan tanggung jawab untuk terus mempromosikan pariwisata dan budaya Kalimantan Selatan, terutama melalui media sosial.
“Para finalis tidak lelah untuk terus menggaungkan potensi wisata dan budaya Banua, serta menjadi duta pariwisata yang aktif dan inspiratif,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya turut menjadi perhatian PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan. Meski demikian, aktivitas operasional dan pelayanan kepelabuhanan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan.
Junior Manager Umum dan Humas Pelindo Sub Regional Kalimantan, Listio Margianto mengatakan, bahwa Pelindo terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kabut asap, terutama apabila berpotensi memengaruhi jarak pandang dan keselamatan aktivitas operasional di kawasan pelabuhan.
“Sejauh ini kegiatan operasional dan pelayanan kepelabuhanan di Banjarmasin tetap berjalan lancar. Namun, kami tetap meningkatkan kewaspadaan dan memastikan keselamatan pekerja, mitra kerja, serta pengguna jasa menjadi prioritas utama,” ujar Listio.
Pelindo juga memastikan setiap kegiatan operasional tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur keselamatan yang berlaku. Koordinasi antara unsur operasional, HSSE, serta pihak-pihak terkait terus dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan penurunan jarak pandang maupun kondisi lain yang dapat memengaruhi aktivitas kepelabuhanan.
Selain aspek operasional, kondisi kabut asap juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan pekerja, khususnya bagi personel yang beraktivitas di luar ruangan.
Pelindo mengimbau seluruh pekerja dan mitra kerja untuk meningkatkan kewaspadaan serta menggunakan perlengkapan pelindung diri yang diperlukan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pelindo berusaha untuk terus menjaga keberlangsungan pelayanan dan kelancaran arus logistik melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
Dengan semangat Melayani Sepenuh Hati, Pelindo akan terus menjaga kualitas pelayanan sekaligus memastikan aspek keselamatan tetap menjadi prioritas dalam setiap aktivitas kepelabuhanan. (Pelindo-RIW/EPS)
