26 Agustus 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Akses Terbuka Dana Abadi Kebudayaan, Kalsel Dorong Ekosistem hingga Ekonomi Kreatif

Banjarbaru – Pengembangan kebudayaan di Kalimantan Selatan didorong tidak berhenti pada panggung pertunjukan. Program budaya ke depan diarahkan membentuk ekosistem yang mampu menghidupkan komunitas sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Manggar Sari Ayuarti mengatakan, pemerintah pusat memiliki sejumlah instrumen yang dapat dimanfaatkan daerah dan masyarakat untuk mendukung pemajuan kebudayaan.

Salah satunya melalui dana abadi kebudayaan yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Nilai dana abadi tersebut saat ini mencapai sekitar Rp6 triliun.

“Dana abadi kebudayaan yang saat ini dikelola LPDP itu 6 triliun rupiah. Dana abadi ini tetap, tetapi hasil pengelolaannya yang kemudian dibagikan kepada masyarakat,” kata Manggar saat Sinkronisasi Program Diplomasi Promosi Budaya dan Pariwisata Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (24/8).

Dukungan tersebut dapat diakses melalui mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan, termasuk pengajuan proposal. Pendanaan diarahkan untuk berbagai kegiatan yang memberikan dampak terhadap pemajuan kebudayaan.

“Tentu saja dengan pengajuan proposal, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Memang ini ditujukan untuk pemajuan kebudayaan agar ekosistem budaya di masyarakat bisa terjaga,” ujarnya.

Selain menjaga keberlangsungan ekosistem, pendanaan diharapkan membuat aktivitas serta ekspresi budaya tetap hidup di tengah masyarakat.

Manggar menekankan, keberhasilan program kebudayaan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya pertunjukan atau kegiatan yang diselenggarakan.

Dampak setelah kegiatan justru perlu menjadi ukuran. Pertunjukan budaya, misalnya, dapat dirancang untuk menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan pelaku usaha dan komunitas di sekitarnya.

“Jadi tidak hanya asal pentas di sana, asal pentas di sana. Tapi dampak dari pentas itu apa? Bagaimana ekonomi masyarakat bisa bergerak dengan adanya pentas itu,” katanya.

Efek tersebut dapat menyentuh berbagai sektor. Mulai dari pembuat kostum, sanggar seni hingga pelaku usaha makanan tradisional.

“Bagaimana pembuat kostum bisa berproduksi, anak-anak sanggar bisa beraktivitas, kemudian industri makanan, terutama gastronomi tradisional, bisa hidup. Inilah sebenarnya yang kita inginkan ke masa yang akan datang,” jelasnya.

Karena itu, keterlibatan komunitas dinilai menjadi bagian penting dalam setiap program pemajuan kebudayaan.

Manggar menyebut komunitas dan masyarakat sebagai ujung tombak karena kebudayaan pada dasarnya tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

“Bagaimana menggerakkan komunitas ini, merangkul komunitas ini, kemudian diberi program-program yang terarah sehingga nanti hasilnya bisa terukur,” ujarnya.

Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kebudayaan di daerah, BPK mengambil peran sebagai fasilitator untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan pemajuan kebudayaan di daerah.

“Yang jelas kami memfasilitasi program – program yang ada di pemerintah pusat, kami sinkronkan dengan program-program yang ada di daerah,” kata Manggar.

BPK juga memastikan program pemajuan kebudayaan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan sekaligus mendorong keterhubungan antarpelaku di dalam ekosistem budaya.

Menurut Manggar, Pemprov Kalsel telah menunjukkan keterbukaan untuk melibatkan komunitas dalam pengembangan program kebudayaan.

Kolaborasi tersebut diharapkan membuat kebijakan kebudayaan tidak hanya menghasilkan aktivitas sesaat, tetapi membangun ekosistem yang saling menopang.

“Tidak hanya aktivasi kegiatan saja, tapi bagaimana ekosistem kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan ini bisa bangkit. Jadi saling mendukung, saling membantu,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Terima Unit Oksigen Konsentrator, PPRSLU Budi Sejahtera Tingkatkan Kesiapsiagaan Kesehatan Lansia

Banjarbaru – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia).

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PPRSLU) Budi Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan. Di tengah kualitas udara yang terdampak asap, pihak panti memperkuat langkah perlindungan dan kesiapsiagaan kesehatan bagi para klien lansia.

Ket : Suasana edukasi karhutla kepada klien PPRSLU Budi Sejahtera

Salah satunya dengan menerima bantuan 2 unit oksigen konsentrator dan masker dari UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (26/8).

Kepala PPRSLU Budi Sejahtera, Hairun Nisa mengatakan, bantuan oksigen konsentrator sangat membantu meningkatkan kesiapan panti dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para lansia. Terlebih, sebelumnya pihak panti hanya memiliki tabung oksigen konvensional.

“Selama ini kami hanya memiliki tabung oksigen biasa. Sekarang kami mendapat dua unit oksigen konsentrator. Satu unit akan ditempatkan di panti lansia Martapura dan satu unit lainnya di Landasan Ulin,” ujarnya

Menurutnya, keberadaan oksigen konsentrator menjadi bagian dari langkah antisipasi apabila terdapat klien yang mengalami gangguan pernapasan di tengah kondisi kabut asap.

Meski hingga kini belum ditemukan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) berat, Hairun Nisa menyebut beberapa klien memiliki riwayat gangguan saluran pernapasan. Karena itu, pencegahan dilakukan untuk seluruh penghuni panti.

“ISPA berat sejauh ini belum ada. Namun, ada beberapa klien yang memang memiliki riwayat gangguan saluran pernapasan. Karena itu, kami mengantisipasi kondisi seluruh klien dengan membagikan masker, terutama saat mereka harus beraktivitas di luar ruangan,” jelasnya.

Selain penggunaan masker, pihak panti juga membatasi aktivitas lansia di luar wisma. Kegiatan yang tidak mendesak dan harus dilakukan di luar ruangan sementara ditiadakan, terutama ketika kabut asap semakin tebal.

“Kalau asapnya tebal, aktivitas di luar ruangan kami batasi. Untuk kegiatan yang tidak mendesak, sementara kami tiadakan dan para klien diarahkan tetap berada di dalam wisma,” katanya.

Hairun Nisa menegaskan, upaya perlindungan dilakukan dengan mengutamakan pencegahan sekaligus menyiapkan penanganan apabila kondisi kesehatan klien mengalami penurunan.

“Pencegahan tetap kami lakukan, tetapi kami juga menyiapkan penanganan apabila ada kondisi yang memburuk. Selain itu, para klien hari ini juga mendapatkan edukasi dari UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan tentang cara menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

KPID Ajak Lembaga Penyiaran Aktif Edukasi Masyarakat Cegah Karhutla

Banjarbaru – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Selatan mengajak seluruh lembaga penyiaran di Kalsel untuk mengambil peran aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penanganan dampak kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah.

Ketua KPID Kalimantan Selatan, Muhammad Leoni Hermawan mengatakan, kondisi kemarau berkepanjangan membuat sejumlah kawasan menjadi kering dan mudah terbakar. Kondisi tersebut turut berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat.

Ket : Ketua KPID Kalsel, M. Leoni Hermawan saat diwawancara

“Kami dari KPID Kalimantan Selatan menyampaikan empati yang mendalam kepada masyarakat yang terdampak karhutla, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujar Leoni, Rabu (26/8).

Menurutnya, lembaga penyiaran memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, menyejukkan, dan bermanfaat bagi keselamatan masyarakat.

Karena itu, KPID Kalsel mengimbau lembaga penyiaran untuk memperbanyak informasi mengenai pencegahan karhutla.

Leoni meminta lembaga penyiaran menayangkan iklan layanan masyarakat (ILM), baik melalui radio maupun televisi, yang berisi edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Kami mengajak lembaga penyiaran untuk menayangkan iklan layanan masyarakat tentang pencegahan karhutla dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran,” katanya.

Selain itu, masyarakat juga perlu terus diingatkan agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang rawan terbakar.

Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun pembakaran sampah yang berpotensi memicu dan memperluas kebakaran.

“Jangan membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di kawasan yang rawan terbakar. Masyarakat juga kami ingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan, termasuk pembakaran sampah maupun aktivitas lainnya yang dapat memicu kebakaran,” tegas Leoni.

KPID Kalsel juga meminta lembaga penyiaran menyampaikan informasi mengenai bahaya kabut asap dan dampaknya terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan.

Masyarakat juga diimbau mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan instansi terkait mengenai perkembangan karhutla dan kondisi kualitas udara.

Di sisi lain, Leoni mengingatkan pentingnya literasi informasi di tengah situasi karhutla. Lembaga penyiaran diminta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi karena berpotensi menimbulkan keresahan maupun kepanikan.

“Kita harus menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, terlebih informasi yang cenderung provokatif atau belum tentu benar. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

KPID Kalsel juga mendorong lembaga penyiaran memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pembakaran hutan dan/atau lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Menurut Leoni, sinergi antara pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman karhutla.

Ruang siaran diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi praktis, mulai dari pencegahan kebakaran, menghadapi kabut asap, hingga langkah yang harus dilakukan masyarakat ketika menemukan titik api.

“Kami berharap seluruh lembaga penyiaran dapat mengambil bagian dalam memberikan edukasi, informasi yang menyejukkan, serta membantu masyarakat menghadapi kondisi karhutla ini,” katanya.

Leoni turut mengajak masyarakat Kalimantan Selatan untuk bersama – sama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau.

“Kita terus berdoa agar seluruh warga Kalimantan Selatan diberikan keselamatan dan kesehatan dalam menghadapi musibah yang kita alami bersama,” pungkasnya. (BDR/RIWEPS)

Bara Gambut Jadi Ancaman, Penanganan Karhutla Kalsel Difokuskan di Tiga Kawasan

Banjarbaru – Bara yang bertahan di bawah permukaan lahan gambut menjadi tantangan serius dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.

Meski api di permukaan telah dipadamkan, asap masih muncul dari sejumlah titik dan berpotensi memicu kebakaran kembali.

Gubernur Kalsel bersama Wamenko Pangan dan jajaran Forkopimda menyampaikan keterangan kepada wartawan. (foto : Adpim)

Kondisi tersebut ditemukan di kawasan Guntung Damar, Banjarbaru, saat Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI sekaligus Koordinator Penanganan Karhutla Kalimantan, Hanif Faisol Nurofiq, meninjau langsung lokasi, Minggu (23/8).

Di sejumlah titik, lahan yang telah menghitam masih mengeluarkan asap. Setelah permukaan gambut digali, ditemukan bara yang tetap menyala di bawah tanah.

Gubernur Kalsel, Muhidin mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan pemadaman tidak cukup hanya dilakukan pada api yang terlihat di permukaan.

“Setelah kemarin kami melakukan pemadaman di daerah sini, ternyata asapnya masih ada. Setelah digali ternyata di bawahnya ini masih ada bara,” ujar Muhidin.

Menurutnya, karakter lahan gambut membuat bara dapat bertahan di bawah permukaan dan terus menghasilkan asap selama berhari-hari apabila tidak dibasahi secara menyeluruh.

“Karena di sini lahan gambut, takutnya nanti malah terulang, berhari – hari asapnya terus ada,” katanya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan pembasahan kawasan dengan mengalirkan air menuju kanal-kanal di sekitar lokasi karhutla.

Sebanyak 300 pompa air disiapkan untuk mendukung operasi. Rinciannya, 100 pompa berasal dari bantuan Haji Isam, 30 unit dari Kementerian Pertanian, 50 unit dari Kementerian Pertahanan, serta 120 unit dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pompa tersebut akan dibagi ke tiga kawasan prioritas, masing-masing sekitar 100 unit, yakni Guntung Damar, Pengayuan, serta kawasan Hutan Lindung Liang Anggang dan sekitarnya.

Selain dukungan peralatan, Muhidin menyebut bantuan pembiayaan sebesar Rp7,6 miliar dari Haji Isam akan digunakan untuk membantu operasi penanganan selama dua pekan.

Sebelum turun ke lapangan, Muhidin bersama jajaran Forkopimda Kalsel terlebih dahulu melakukan koordinasi di VIP Room Bandara Syamsudin Noor.

Rombongan kemudian meninjau langsung titik-titik yang masih mengeluarkan asap dan melakukan penyemprotan pada sejumlah bagian lahan gambut.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, hasil monitoring menunjukkan terdapat tiga kawasan yang menjadi sumber utama kabut asap di Kalimantan Selatan.

“Ada tiga lokasi penyebab utama kabut asap di Kalsel. Guntung Damar, kawasan Hutan Lindung Liang Anggang, serta Pengayuan dan Peramuan,” ujar Hanif.

Berdasarkan prakiraan luasan karhutla, Guntung Damar mencapai sekitar 121,40 hektare. Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang dan sekitarnya sekitar 167,50 hektare, sedangkan Pengayuan dan Peramuan menjadi yang terluas dengan sekitar 753,40 hektare.

Jika digabungkan, total prakiraan luasan pada tiga kawasan prioritas tersebut mencapai lebih dari 1.000 hektare.

Hanif menilai besarnya luasan membuat penanganan tidak dapat dilakukan parsial. Seluruh unsur harus bergerak secara terpadu dengan pengerahan personel, pompa, mobil tangki, sumber air, hingga dukungan water bombing.

“Untuk itu, setelah beberapa kali kita koordinasi dengan Pemprov Kalsel, kita akan mempercepat penanganannya sebagaimana arahan dari Pak Gubernur,” katanya.

Percepatan tersebut dinilai penting karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung cukup panjang.

“Apalagi menurut BMKG, kemarau ini akan panjang,” ujarnya.

Di tengah ancaman yang masih berlangsung, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan luas area terdampak karhutla hingga pertengahan 2026 masih jauh lebih rendah dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Luas lahan terbakar hingga pertengahan tahun ini tercatat sekitar 8 ribu hektare. Angka tersebut jauh di bawah catatan tahun 2023 yang mencapai sekitar 190 ribu hektare.

Data itu menunjukkan skala kebakaran secara kumulatif belum sebesar 2023. Namun, pemerintah tetap mempercepat penanganan karena karakter kebakaran gambut memungkinkan bara bertahan di bawah permukaan dan terus menghasilkan asap meski api di atas tanah telah padam.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menargetkan operasi pada tiga kawasan prioritas dilakukan secara masif dan serentak dalam waktu sekitar dua pekan.

Fokusnya bukan hanya memadamkan api di permukaan, tetapi juga memastikan bara gambut benar-benar padam agar asap tidak terus muncul dan kebakaran tidak kembali berulang. (SYA/RIW/EPS)

DPRD Kalsel Apresiasi Jawaban Gubernur, Pembahasan Perubahan APBD 2026 Berlanjut

Banjarmasin — DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi tanggapan dan jawaban Gubernur Kalsel terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, yang membahas penyampaian pandangan umum fraksi – fraksi DPRD atas penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2026, sekaligus tanggapan dan/atau jawaban Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu (26/8).

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo mengatakan, tanggapan Gubernur menjadi bagian penting dalam proses pembahasan perubahan APBD. Menurutnya, jawaban tersebut memberikan penjelasan atas berbagai masukan yang sebelumnya disampaikan fraksi – fraksi DPRD.

Ia mengapresiasi kepada media yang terus mengawal proses pembahasan perubahan APBD, agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan pembahasan anggaran daerah.

“DPRD Kalsel akan melanjutkan pembahasan secara lebih mendalam. Setiap program dan alokasi anggaran akan dikaji agar pelaksanaannya tetap memberikan manfaat serta mengutamakan kepentingan masyarakat,” katanya.

Disampaikan Kartoyo, pembahasan perubahan APBD, tidak hanya berkaitan dengan angka pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga menyangkut bagaimana anggaran tersebut dapat diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran.

Karena itu, DPRD Kalsel akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan berbagai program yang masuk dalam perubahan APBD memiliki dasar yang jelas serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Setiap perubahan anggaran harus tetap memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, tambahan maupun penyesuaian belanja dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin menjelaskan, bahwa salah satu fokus APBD Perubahan 2026 adalah melakukan penyesuaian terhadap struktur pendapatan maupun belanja daerah.

Pandangan umum Fraksi PKB DPRD Kalsel, Habib Farhan Husein

Perubahan tersebut untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan program dan kegiatan pemerintah daerah.

“Adanya perubahan pada sisi pendapatan dan belanja nantinya diarahkan untuk mendukung berbagai program pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya.

Rapat Paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalsel atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang dilanjutkan dengan tanggapan dan/atau jawaban Gubernur Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Pemko Perluas Akses Pasar IKM dan UMKM Banjarmasin ke Ritel Modern

Banjarmasin – Pemko Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), melaksanakan Sosialisasi Kemitraan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan ritel modern, di aula Kayuh Baimbai. Rabu (26/8).

Turut hadir dalam kegiatan Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin, Kepala Disperdagin, Ignasius Rizki, sejumlah camat beserta para umkm/ikm di lingkup Pemerintah kota Banjarmasin.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat menyampaikan sambutan pembukaan

Produk IKM serta UMKM Kota Banjarmasin diarahkan untuk memperluas pemasaran melalui jaringan ritel modern. Akses tersebut diharapkan menjadi peluang bagi produk lokal untuk dikenal lebih luas dan berkembang.

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin mengatakan, keberadaan IKM dan UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.

“Ini penting bagi IKM dan UMKM, tentu bersama para ritel untuk berkolaborasi. Kita ingin produk-produk ini tidak hanya di rumahan saja, tapi juga bisa masuk ke ritel-ritel modern,” ujar Yamin.

Menurutnya, akses ke jaringan ritel modern menjadi salah satu kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar.

“Produk Banjarmasin diharapkan tidak hanya mampu bersaing di tingkat daerah, tetapi ke depan memiliki peluang untuk menembus pasar yang lebih luas hingga mancanegara,” harapnya.

Untuk dapat masuk ke pasar tersebut, Yamin meminta pelaku IKM dan UMKM memperhatikan kualitas produk, konsistensi produksi, kemasan, legalitas, serta standar keamanan dan mutu yang dipersyaratkan.

Yamin berharap kegiatan tersebut menghasilkan tindak lanjut yang nyata, mulai dari proses kurasi, penempatan produk, transaksi, hingga kerja sama antara pelaku usaha dengan jaringan ritel modern.

“Harapan kita itu berjalan sesuai harapan, sukses dan lancar. Tentunya IKM naik kelas,” katanya.

Menurut Yamin, kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan ritel modern perlu dibangun secara saling menguntungkan.

Pemerintah memfasilitasi, pelaku usaha meningkatkan kualitas dan daya saing, sedangkan ritel modern memberikan akses pasar yang lebih luas.

Dengan terbukanya akses pemasaran, produk lokal diharapkan mampu meningkatkan omzet dan kapasitas produksi sekaligus menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem usaha yang dapat memperkuat perekonomian Kota Banjarmasin. (DISPERDAGINBJM-SRI/RIW/EPS)

Perluas Gerakan Antikorupsi, Targetkan 500 Penyuluh se Kalsel

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan bersih dan berintegritas, melalui penyiapan calon penyuluh antikorupsi di lingkungan pemerintahan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Peran Penyuluh Antikorupsi Provinsi Kalimantan Selatan bertema “Bersinergi Membangun Zona Integritas Mewujudkan Kalsel Bebas dari Korupsi” yang dilaksanakan di Banjarbaru, Selasa (25/8) sore.

Inspektur Provinsi Kalsel Akhmad Fydayeen

Bimtek berlangsung selama empat hari, mulai 25 hingga 28 Agustus 2026. Kegiatan diikuti 152 peserta yang berasal dari Inspektorat 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan serta jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebagai upaya mempersiapkan calon penyuluh antikorupsi.

Inspektur Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen mengatakan, pelaksanaan Bimtek menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan penyuluh antikorupsi di seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

“Dalam rangka pemenuhan penyuluh – penyuluh antikorupsi di seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, maka kegiatan ini kita laksanakan. Ini juga berdasarkan arahan Gubernur Provinsi Kalsel, Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman,” ujarnya.

Fydayeen berharap, 152 peserta yang mengikuti Bimtek, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai dan selanjutnya mampu menjadi penyuluh antikorupsi yang tersertifikasi.

Pemprov Kalsel juga menargetkan jumlah penyuluh antikorupsi terus meningkat hingga mencapai sekitar 500 orang. Target tersebut dinilai penting untuk memperluas edukasi serta upaya pencegahan korupsi, baik di lingkup pemerintahan maupun masyarakat.

“Target kita kemarin dibicarakan dengan teman-teman di KPK ada 500. Kalau ini berhasil, jumlah penyuluh antikorupsi akan terus bertambah. Ke depan akan kita tambah lagi,” jelas Fydayeen.

Fydayeen menegaskan, penyuluh antikorupsi memiliki posisi penting sebagai agen perubahan.

“Mereka tidak hanya dituntut memahami persoalan korupsi, tetapi juga mampu memberikan pemahaman, membangun kesadaran, serta mendorong perubahan perilaku antikorupsi di lingkungan masing – masing,” lanjutnya.

Dampak korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian secara material, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat serta menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Karena itu, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pengawasan dan penegakan aturan. Pencegahan juga harus dibarengi dengan pembangunan budaya integritas di lingkungan pemerintahan.

“Yang sama pentingnya adalah bagaimana kita membangun budaya integritas, menanamkan nilai-nilai antikorupsi serta membentuk perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Para peserta Bimtek mendapatkan berbagai materi, di antaranya penguatan dasar antikorupsi dan integritas, aktualisasi integritas, manajemen penyuluhan, hingga praktik penyuluhan antikorupsi.

Melalui materi tersebut, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan antikorupsi secara efektif kepada lingkungan kerja dan masyarakat.

“Seorang penyuluh antikorupsi tidak cukup hanya memahami apa itu korupsi dan bagaimana mencegahnya. Lebih dari itu, seorang penyuluh harus mampu menyampaikan pesan antikorupsi dengan cara yang baik, menarik, mudah dipahami dan mampu memberikan dampak yang nyata,” tutup Fydayeen.

Sementara itu, Ketua Forum Aksi Penyuluh Antikorupsi (APIK) Kalimantan Selatan, Muhammad Mujiburrakhman mengapresiasi Pemprov Kalsel yang memfasilitasi pelaksanaan Bimtek tersebut.

Menurutnya, keikutsertaan 152 peserta dalam kegiatan tersebut menjadi kekuatan baru dalam memperkuat gerakan antikorupsi di Kalimantan Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diinisiasi oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran yang telah memfasilitasi kegiatan kita,” ungkapnya.

Mujiburrakhman berharap seluruh peserta dapat menjadi penyuluh antikorupsi dan bersama-sama memperkuat komitmen pencegahan praktik korupsi di Kalimantan Selatan.

“Dari jumlah yang banyak ini, Insyaallah semuanya akan menjadi penyuluh antikorupsi dan menjadi kekuatan di Provinsi Kalimantan Selatan untuk tidak melakukan korupsi,” pungkasnya.

Dengan penambahan jumlah penyuluh antikorupsi, Pemprov Kalsel optimis, upaya membangun zona integritas dapat semakin diperkuat.

Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih, dan berintegritas di Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/EPS)