Banjar – Sebanyak 71 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar dikerahkan untuk mengamankan kegiatan Banjar Berselawat bersama Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf Assegaf di Alun-Alun Ratu Zalecha Martapura, Senin (10/8) malam.
Pengamanan ini untuk memastikan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Kabupaten Banjar berlangsung aman, tertib, dan kondusif, mengingat kegiatan diperkirakan dihadiri ribuan jemaah dari berbagai wilayah.
Kepala Satpol PP Banjar Yuana Karta Abidin
Personel Satpol PP ditempatkan di sejumlah titik strategis di sekitar lokasi kegiatan. Pengamanan difokuskan pada pengaturan akses keluar-masuk jemaah, sterilisasi kawasan, pengamanan area VIP dan panggung utama, hingga penataan pedagang kaki lima (PKL).
Kasatpol PP Kabupaten Banjar, Yuana Karta Abidin mengatakan, pengerahan personel dilakukan secara bertahap sejak siang hari.
“Sebanyak 31 personel lainnya sudah kita turunkan sejak siang untuk sterilisasi Jalan Kenanga, khususnya untuk akses VIP dan penataan PKL di sekitarnya,” ujarnya.
Sementara pada malam hari, sebanyak 30 personel disiagakan mulai pukul 18.00 WITA hingga kegiatan selesai. Ditambah 10 personel yang secara khusus ditempatkan di area panggung utama dan VIP.
Dengan demikian, total 71 personel Satpol PP Banjar dilibatkan dalam pengamanan kegiatan tersebut.
Yuana menegaskan, pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Koordinasi dengan unsur TNI/Polri serta relawan juga terus dilakukan untuk mengantisipasi berbagai situasi selama kegiatan berlangsung.
“Kita mengedepankan pendekatan persuasif. Niat kita sama untuk membaca selawat. Dengan niat yang baik, insyaallah jalannya juga baik. Mari semua pihak sama-sama menjaganya,” katanya.
Selain aspek keamanan, Satpol PP Banjar turut memberikan perhatian terhadap kebersihan kawasan. Hal ini mengingat banyaknya jemaah yang hadir dan berpotensi menghasilkan sampah selama kegiatan berlangsung.
Yuana mengimbau masyarakat menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
Ia berharap seluruh rangkaian Banjar Berselawat berlangsung tertib hingga selesai, tanpa mengurangi kekhidmatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan keagamaan tersebut.
“Semoga bisa datang barasih, bulik barasih,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga – Dispora Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Lomba Gerak Jalan kategori SKPD serta Dewasa Putra, di kawasan Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, Minggu (9/8).
Lomba dibuka Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Tenaga Ahli Gubernur Nurul Fajar Desira, didampingi Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz, serta Kabid Pembudayaan Olahraga Muhammad Anugrah.
“Lomba gerak jalan ini diikuti 8 tim, untuk nomor dewasa putra, dengan menempuh jarak 25 kilometer. Sedangkan kategori SKPD diikuti 31 tim, dengan menempuh jarak 5 kilometer,” ungkap Fajar.
Menurutnya, lomba ini digelar, salah satunya agar masyarakat mengikuti dengan rasa gembira, karena adanya perayaan kedua hari besar tersebut.
“Sedangkan sehari sebelumnya, juga dilombakan kategori SD, SMP dan SMA, serta dewasa putri,” ucap Fajar.
Pihaknya melihat peserta mengikuti kegiatan ini dengan meriah, serta bersemangat.
“Kami mewakili Gubernur Kalsel Muhidin serta Pemprov Kalsel, mengucapkan terimakasih atas keterlibatan teman teman pada kegiatan ini, sehingga terlaksana dengan lancar dan sukses,” ujar Fajar.
Sementara itu, Kadispora Kalsel Pebrian Hapiz mengaku bersyukur lomba gerak jalan tahunan ini terlaksana dengan baik.
“Alhamdulillah lomba gerak jalan ini dapat terselenggara dengan baik,” ungkapnya penuh rasa syukur.
Apalagi, lanjut Pebriadin, jumlah peserta meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Antusiasme peserta ini membuktikan para peserta bersemangat memeringati HUT RI dan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, dengan jiwa kebangsaan,” ucapnya.
Pihaknya berharap, peserta yang mengikuti lomba gerak jalan ini tidak meski berpikir harus menang, yang terpenting adalah partisipasinya memeriahkan kegiatan.
“Kegiatan ini merupakan wujud perhatian dari Gubernur serta Wakil Gubernur Kalimantan Selatan kepada masyarakat,” ucap Pebriadin.
Untuk menciptakan masyarakat yang bugar, masyarakat yang berbudaya olahraga, Dispora Kalsel mencoba untuk mengolahragakan masyarakat, dan dapat menjadikan budaya hidup sehat dengan berolahraga. (SRI/RIW/EPS)
Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat integrasi data lintas instansi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan sekaligus mendukung penyusunan kebijakan berbasis data.
Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital Kemnaker dalam menjawab tantangan perkembangan artificial intelligence (AI), otomatisasi, dan era Society 5.0 yang mengubah lanskap dunia kerja.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, perubahan yang berlangsung sangat cepat menuntut birokrasi mampu beradaptasi agar pelayanan publik tetap relevan dengan keb utuhan masyarakat dan dunia usaha.
“Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Karena itu, birokrasi juga harus bergerak lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan,” ujar Anwar pada siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (9/8).
Menurut Anwar, upaya tersebut selaras dengan arah kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui konsep Life Journey 2025–2029.
Konsep ini mengintegrasikan layanan pemerintah berdasarkan siklus kehidupan masyarakat, termasuk pada fase memasuki dunia kerja, sehingga layanan publik dapat diberikan secara lebih terpadu dan berkelanjutan.
Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Kemnaker mengembangkan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja) sebagai ekosistem digital yang menghubungkan pencari kerja, pemberi kerja, serta berbagai layanan ketenagakerjaan dalam satu platform yang terintegrasi.
Anwar menjelaskan, SIAPkerja tidak hanya b erfungsi sebagai aplikasi layanan, tetapi juga menjadi ekosistem digital yang menghimpun talent profile angkatan kerja dan company profile pemberi kerja.
Integrasi tersebut membuat proses pelayanan menjadi lebih efisien sekaligus menghasilkan data ketenagakerjaan yang semakin komprehensif.
“SIAPkerja bukan sekadar aplikasi tunggal, tetapi ekosistem digital yang menghimpun profil angkatan kerja dan pemberi kerja secara menyeluruh. Kekuatan utamanya terletak pada integrasi data yang terus diperluas,” katanya.
Untuk memperkuat ekosistem tersebut, SIAPkerja telah terhubung dengan berbagai instansi, antara lain Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, BKPM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta dinas ketenagakerjaan di berbagai daerah.
Integrasi l intas instansi tersebut menjadi fondasi pembentukan Big Data Pasar Kerja yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas job matching, menyediakan informasi pasar kerja yang lebih akurat, serta mendukung penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data (evidence-based policy). Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan semakin tepat sasaran dan sesuai dengan dinamika pasar kerja.
Sejalan dengan penguatan sistem informasi tersebut, Kemnaker juga menjalin kerja sama dengan World Bank melalui proyek Labour Market Information and Skills System Transformation for Labour Market Flexibility.
Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan sistem informasi pasar kerja, peningkatan fleksibilitas tenaga kerja, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia agar lebih siap menghadapi perubahan dunia kerja.
Anwar menambahkan, transformasi digital di lingkungan Kemnaker bertumpu pada lima prinsip utama, yakni membangun digital mindset, memperkuat budaya kerja berbasis data, meng integrasikan layanan lintas unit, menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat, serta mendorong inovasi secara berkelanjutan.
“Implementasi kelima prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pemerintah Digital (IPD) sebagai indikator kematangan transformasi digital di lingkungan Kemnaker sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan,” tutupnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)
Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menjajaki kerja sama strategis dengan Universitas Borneo Lestari (UNBL) dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur serta penguatan komunikasi publik.
Penjajakan kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi dan silaturahmi UBL bersama jajaran Diskominfo Kalsel yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Jumat (7/8).
Sejumlah peluang kolaborasi dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya peningkatan kualifikasi pendidikan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga pendukung yang belum menempuh pendidikan Strata 1 (S-1).
Selain itu, turut dibahas program penerimaan mahasiswa baru melalui kelas karyawan berbasis daring serta pertukaran pengetahuan terkait pengelolaan kehumasan antara perguruan tinggi dan pemerintah.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, didampingi Kepala Bidang Komunikasi Publik dan para kepala seksi, menyambut baik inisiatif kerja sama yang ditawarkan UBL.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas SDM sekaligus memperkuat penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
“Kami menyambut baik dan sangat terbuka atas inisiatif kolaborasi ini. Pendidikan merupakan fondasi penting, dan kami siap mendukung publikasi program – program pendidikan agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas,” ujar Muhamad Muslim.
Ia menjelaskan, Diskominfo Kalsel juga siap mendukung strategi komunikasi publik melalui agenda setting yang diselaraskan dengan berbagai program edukatif.
Dukungan tersebut termasuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru dan program kelas karyawan berbasis daring kepada aparatur pemerintah yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1.
Muhamad Muslim menambahkan, hasil penjajakan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis agar bentuk kerja sama yang disepakati dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
“Saya berharap langkah ini dapat melahirkan kolaborasi berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kapasitas SDM aparatur pemerintah, tetapi juga memperkuat strategi komunikasi publik di bidang pendidikan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Melalui sinergi tersebut, Diskominfo Kalsel dan UBL diharapkan dapat membangun kemitraan yang berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas SDM serta memperkuat penyampaian informasi pendidikan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong perubahan dalam pengelolaan karier aparatur sipil negara (ASN), dengan menempatkan kompetensi, kinerja, dan disiplin sebagai bagian penting dalam menentukan posisi jabatan.
Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan manajemen talenta yang tengah disiapkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan.
Ket : Gubernur Muhidin saat menyampaikan sambutan pelantikan
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Muhidin, usai melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 10 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (7/8).
Gubernur Muhidin, meminta pemetaan talent pool ASN segera dilakukan secara menyeluruh. Pemetaan akan menggunakan sembilan matrix box manajemen talenta untuk mengetahui posisi setiap ASN berdasarkan kompetensi dan kinerjanya.
“Saya ingin BKD menyiapkan pemetaan database talent pool ASN, termasuk pejabat struktural, ke dalam sembilan matrix box manajemen talenta. Setiap matrix box menunjukkan kompetensi ASN, mulai dari level tertinggi sembilan hingga level terendah satu,” ujar Muhidin.
Muhidin menegaskan, sistem tersebut diperlukan agar proses rotasi, mutasi, maupun pengisian jabatan dapat dilakukan secara lebih objektif.
“ASN akan dinilai melalui sistem asesmen kinerja dan disiplin ke dalam sembilan kategori. Pejabat yang berada pada kategori tinggi memiliki fleksibilitas untuk ditempatkan pada berbagai jabatan,” kata Muhidin.
Sementara itu, Kepala BKD Kalsel, Noryadi, menegaskan bahwa sistem merit melalui manajemen talenta memberikan peluang yang sama bagi ASN untuk mengembangkan karier sesuai kemampuan yang dimiliki.
“Penempatan ASN tidak hanya mempertimbangkan golongan, tetapi juga berdasarkan hasil pemetaan kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dengan begitu, setiap ASN memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan sesuai kompetensi dan potensinya,” ujar Noryadi.
Menurut Noryadi, penerapan sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional dan objektif.
Ia menjelaskan, apabila pemetaan manajemen talenta belum menghasilkan kandidat yang memenuhi kriteria jabatan tertentu, maka mekanisme seleksi terbuka tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan.
Pemprov Kalsel berharap penerapan manajemen talenta mampu menghasilkan penempatan aparatur yang lebih tepat, sekaligus mendorong peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan publik. (BDR/RIW/EPS)
Banjar – Upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan terus dilakukan di Kabupaten Banjar melalui kegiatan Green Action 2026.
Kegiatan yang diinisiasi Banua Pers Community (BPC) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan tersebut mengajak masyarakat terlibat langsung dalam menjaga kebersihan, mengelola sampah, sekaligus memperluas penghijauan.
Kepala Dinas LH Provinsi Kalsel saat melakukan aksi penanaman pohon
Kegiatan yang digelar Minggu (9/8) ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan dan dipusatkan di tiga desa di Kecamatan Martapura Barat, yakni Desa Sungai Rangas Ulu, Desa Sungai Rangas Tengah, dan Desa Sungai Rangas Hambuku.
Green Action 2026 diisi dengan sejumlah kegiatan utama, mulai dari kerja bakti membersihkan lingkungan, penukaran sampah dengan sembako, hingga penanaman sebanyak 600 bibit pohon.
Berbagai jenis pohon ditanam dalam kegiatan tersebut, di antaranya tabebuya, tanjung, kamboja, spathodea, serta sejumlah jenis tanaman buah.
Selain berfungsi sebagai penghijauan, pemilihan jenis pohon berbunga juga diharapkan dapat menambah nilai estetika kawasan ketika tanaman tumbuh dan berkembang.
Kepala DLH Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo mengatakan, penanaman pohon merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih hijau, teduh, dan nyaman bagi masyarakat.
Menurutnya, pohon yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, terutama menciptakan ruang terbuka hijau sekaligus memperindah kawasan yang menjadi aktivitas masyarakat.
“Harapannya, ketika tumbuh besar nanti dapat memberikan keteduhan sekaligus memperindah kawasan yang dilalui masyarakat,” ujarnya.
Selain penghijauan, Green Action 2026 juga memberikan perhatian terhadap persoalan sampah.
Masyarakat diajak memilah dan mengumpulkan sampah untuk kemudian ditukarkan dengan sembako.
Program tersebut menjadi salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa sampah yang telah dipilah masih memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, sekaligus membantu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di lingkungan maupun tempat pemrosesan akhir.
Rahmat menyebut, dari kegiatan penukaran sampah tersebut berhasil dikumpulkan sekitar dua ton sampah.
“Dari hasil laporan teman-teman, terkumpul kurang lebih dua ton sampah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap kebersihan dan lingkungan,” katanya.
Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk mengurangi, memilah, dan mengelola sampah sejak dari sumbernya,” lanjutnya.
Sementara itu, Koordinator Green Action 2026, Hasan mengatakan, kegiatan tersebut dirancang tidak sekadar memberikan manfaat secara langsung bagi lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan dampak jangka panjang, baik melalui penghijauan maupun perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan lingkungan.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, menjaga kelestarian alam, memperbaiki kualitas udara, serta menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan nyaman bagi generasi mendatang,” katanya.
Untuk memperluas pesan kepedulian lingkungan, panitia juga menggelar lomba konten kreatif dan infografis dengan tema penghijauan serta pengelolaan sampah. Kegiatan tersebut menyasar partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda.
Lomba tersebut menyediakan hadiah uang tunai dan diharapkan dapat menjadi sarana bagi generasi muda untuk menyampaikan pesan – pesan lingkungan melalui kreativitas dan media yang dekat dengan kehidupan mereka.
Hasan menegaskan, Green Action 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat atau seremonial.
Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun kebiasaan baru di tengah masyarakat, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi produksi sampah, memilah sampah, hingga merawat pohon yang telah ditanam.
“Lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau tidak dapat diwujudkan oleh satu atau dua orang saja. Dibutuhkan partisipasi dan kesadaran kita semua untuk menjaga serta merawatnya,” pungkasnya.
Pelaksanaan Green Action 2026 juga mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong kegiatan pelestarian lingkungan di daerah.
Sejumlah perusahaan yang turut memberikan dukungan di antaranya PT Anugerah Energi Kalimantan, PT Toudano Mandiri Abadi (TMA), PT Antang Gunung Meratus (AGM), PT Arutmin Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Kalimantan Selatan, PT Borneo Indobara (BIB), PT Adaro Indonesia, PT Tunas Inti Abadi (TIA), PT Sinar Bintang Albar (SBA), PT Guthrie International Pulau Laut Refinery, dan PT Borneo Energi Nusantara.
Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, masyarakat, dan dunia usaha tersebut diharapkan dapat memperkuat gerakan pelestarian lingkungan di Kalimantan Selatan.
Melalui Green Action 2026, kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya diwujudkan melalui penanaman pohon dan pembersihan kawasan, tetapi juga melalui upaya membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Musim baru menjadi lembaran baru bagi PS Barito Putera untuk kembali mengejar prestasi sekaligus mengembalikan kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan di panggung sepak bola nasional.
Optimisme itu mengemuka dalam acara silaturahmi dan penandatanganan kontrak pemain baru Keluarga Besar PS Barito Putera di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, akhir pekan tadi.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK
Supian HK menegaskan, perjalanan Barito Putera pada musim kompetisi yang baru bukan hanya tentang pertandingan dan perolehan poin.
Lebih dari itu, setiap langkah Laskar Antasari membawa nama dan kebanggaan Banua. Karena itu, ia berharap hadirnya para pemain baru dapat memberikan energi positif sekaligus memperkuat skuad Barito Putera untuk menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.
“PS Barito Putera adalah kebanggaan kita bersama. Di musim baru ini kami berharap tim bisa kembali berprestasi dan memberikan hasil terbaik untuk masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.
Menurut Supian HK, membangun tim yang kuat tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan pemain di lapangan. Kekompakan manajemen, dukungan pemerintah, legislatif, suporter dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam perjalanan sebuah klub.
DPRD Kalsel siap menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendorong kemajuan olahraga di Banua, termasuk sepak bola.
Kini, harapan baru kembali disematkan kepada Barito Putera. Bukan hanya untuk mengejar kemenangan demi kemenangan, tetapi juga untuk menghadirkan kembali momen-momen yang membuat masyarakat Banua bangga.
Musim baru, skuad baru, semangat baru. Saatnya Laskar Antasari kembali mengukir cerita dan membawa nama Banua lebih tinggi di kancah sepak bola nasional.
Sumber humas DPRD Kalsel
“Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan manajemen Barito Putera. Mari rajut asa bersama dengan semangat satu tujuan, satu perjuangan untuk kemajuan Banua,” tegasnya.
Lebih lanjut Supian HK menyampaikan, dengan Semangat kebersamaan tersebut sejalan dengan tema kegiatan, “Merajut Asa Musim Baru, Silaturahmi untuk Satu Tujuan, Satu Perjuangan.”
Tema itu dinilai bukan sekadar slogan, tetapi menjadi pesan penting agar seluruh elemen Barito Putera memiliki visi yang sama dalam menghadapi musim kompetisi mendatang.
Dengan komposisi pemain baru, semangat yang diperbarui, serta dukungan masyarakat Banua, Barito Putera diharapkan mampu tampil lebih percaya diri dan kompetitif.
“Mari masyarakat Kalimantan Selatan untuk terus memberikan dukungan positif kepada Laskar Antasari. Sebab, dukungan publik menjadi energi tersendiri bagi pemain ketika berjuang di lapangan,” tutup Supian HK. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Jakarta – Aset milik daerah tidak cukup hanya terpelihara dan berdiri megah. Lebih dari itu, aset pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata, baik dalam mendukung pelayanan pemerintahan maupun menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Gagasan tersebut menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, usai melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan retribusi daerah di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta, akhir pekan tadi.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, menggali berbagai peluang agar aset daerah yang berada di luar Kalimantan Selatan tersebut dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Badan Penghubung Kalsel di Jakarta dinilai memiliki potensi yang cukup besar. Tidak hanya melalui pemanfaatan kamar atau mess, tetapi juga aula dan berbagai fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan.
Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo mengatakan, hasil pendalaman menunjukkan masih terdapat ruang yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Menurutnya, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah membangun koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Kalsel dengan pemerintah kabupaten kota.
Dengan jumlah pemerintah daerah di Kalsel yang cukup banyak dan tingginya kebutuhan kegiatan kedinasan di Jakarta, fasilitas Badan Penghubung dinilai dapat menjadi pilihan utama untuk rapat, pertemuan, koordinasi maupun kegiatan pemerintahan lainnya.
Foto bersama
“Kita melaksanakan pendalaman pendapatan di Badan Penghubung Kalsel. Alhamdulillah sudah terlihat bahwa pendapatan di Badan Penghubung masih dapat ditingkatkan,” ujar Kartoyo.
Kartoyo menyampaikan, apabila pemerintah kabupaten kota di Kalsel dapat lebih sering memanfaatkan fasilitas milik daerah tersebut ketika melaksanakan kegiatan di Jakarta, maka manfaatnya akan berlipat.
Bukan hanya aula yang menjadi sumber penerimaan. Kegiatan di aula juga berpotensi meningkatkan tingkat hunian kamar atau mess karena peserta kegiatan membutuhkan tempat menginap.
“Ke depan kami akan mendorong koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, agar setiap kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta dapat memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung. Dengan demikian, secara tidak langsung pendapatan daerah juga akan meningkat,” jelasnya.
Lebih lanjut Kartoyo menambahkan, optimalisasi satu fasilitas dapat memberikan dampak terhadap fasilitas lainnya. Ketika aula digunakan untuk rapat atau kegiatan pemerintahan, peserta maupun panitia kegiatan berpotensi menggunakan kamar atau mess Badan Penghubung. Dengan demikian, satu kegiatan dapat menghasilkan lebih dari satu sumber penerimaan.
“Apabila aula dimanfaatkan untuk kegiatan, maka panitia maupun peserta juga dapat menginap di mess Badan Penghubung yang kondisinya cukup baik. Insyaallah hal itu akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Kerukunan umat beragama dinilai bukan sekadar fondasi kehidupan sosial, tetapi juga menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan daerah.
Karena itu, pertemuan antara Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, bersama tokoh agama se-Kalimantan di Banjarmasin diharapkan mampu melahirkan semangat baru memperkuat toleransi dan moderasi beragama di Banua.
Sumber humas DPRD Kalsel
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, usai menghadiri Silaturahmi Menteri Agama RI dengan Tokoh Agama se-Kalimantan yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Minggu (9/8).
Menurut Supian HK, kehadiran Menteri Agama di Kalimantan Selatan menjadi momentum strategis mempertemukan pemerintah dengan para tokoh agama, membangun kesamaan pandangan mengenai pentingnya menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.
Ia menilai, keberagaman agama, suku, budaya dan latar belakang masyarakat merupakan kekayaan yang harus dirawat bersama.
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Bapak Menteri Agama di Banua. Silaturahmi ini bukan hanya temu sapa, tetapi juga forum strategis untuk menyatukan visi dalam menjaga kerukunan umat beragama,” katanya.
Supian HK menegaskan, kerukunan tidak cukup hanya diwujudkan melalui slogan, tetapi harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta mengedepankan dialog menjadi bagian penting untuk menciptakan suasana masyarakat yang aman dan harmonis.
Dalam kondisi tersebut, tokoh agama memiliki posisi penting sebagai bagian dari elemen masyarakat yang mampu memberikan keteladanan sekaligus menjadi jembatan dalam membangun komunikasi antarumat.
“Peran tokoh agama sangat vital dalam menjaga stabilitas sosial. Nasihat dan keteladanan para ulama, pendeta, pastor, tokoh agama Hindu, Buddha, dan tokoh agama lainnya sangat dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.
Supian HK menambahkan, kondisi masyarakat yang rukun akan memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor pembangunan.
Pemerintah dapat menjalankan program pembangunan dengan lebih optimal ketika masyarakat berada dalam suasana aman, damai, dan saling menghargai.
Karena itu, DPRD Kalsel siap terus membangun sinergi bersama pemerintah daerah dan Kementerian Agama, khususnya dalam mendukung program yang berkaitan dengan penguatan kehidupan keagamaan, toleransi, serta pembinaan masyarakat.
“DPRD Kalsel tentu siap bersinergi dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperkuat program-program keagamaan yang menyentuh langsung masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, jajaran Forkopimda Kalsel, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi keagamaan dari berbagai daerah di Kalimantan. (ADV-NHF/RIW/EPS)
