Banjarmasin – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Upaya tersebut diwujudkan dengan melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, khususnya Direktorat Irigasi dan Rawa, di Jakarta, Kamis (6/8).
Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Achmad Maulana, bersama anggota Komisi III tersebut, membahas sejumlah program prioritas yang dinilai mendesak bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Maulana mengatakan, fokus pembahasan meliputi percepatan revitalisasi sistem perpipaan Air Banjarbakula, penanganan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala, hingga pengembangan jaringan irigasi.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III kembali mengusulkan agar program Revitalisasi Pipa Air Banjarbakula masuk dalam prioritas penganggaran APBN Tahun 2027.
“Program strategis tersebut belum memperoleh alokasi pada Tahun Anggaran 2026, sehingga diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat pada penyusunan anggaran berikutnya,” kata Maulana.
Selain penyediaan air bersih, Komisi III juga menyoroti persoalan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala yang selama kurang lebih enam tahun belum mendapatkan penanganan optimal.
Kondisi itu dinilai menyebabkan berkurangnya kapasitas aliran sungai dan meningkatkan potensi banjir, terutama di wilayah hilir yang menjadi muara aliran dari Kota Banjarmasin dan daerah sekitarnya.
“Pentingnya penanganan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan wilayah strategis yang berperan sebagai jalur utama aliran air menuju muara. Apabila pendangkalan terus dibiarkan, risiko banjir di Kalimantan Selatan akan semakin meningkat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Maulana menambahkan, pihaknya mengapresiasi keterbukaan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menerima aspirasi yang disampaikan. Hasil konsultasi dan koordinasi berjalan dengan baik serta mendapat respons positif dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Menurutnya, revitalisasi Pipa Air Banjarbakula harus kembali menjadi prioritas penganggaran pada tahun 2027 mengingat program tersebut belum terakomodasi dalam APBN Tahun 2026.
“Kami berharap tidak terjadi perubahan kebijakan anggaran sehingga proyek strategis tersebut dapat segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)