Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan merespons berbagai keluhan yang disampaikan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Kalimantan Selatan terkait kondisi sektor perunggasan yang tengah menghadapi berbagai tantangan.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang diterima Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, didampingi Sekretaris Komisi II, Jahrian, di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (5/8).
Audiensi digelar sebagai tindak lanjut surat permohonan yang diajukan PINSAR Kalsel. Dalam pertemuan tersebut, para peternak menyampaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi, mulai dari harga ayam hidup dan telur yang dinilai belum memberikan keuntungan bagi peternak hingga dampak pemadaman listrik bergilir yang mengganggu operasional usaha peternakan.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan, pihaknya menyambut baik aspirasi yang disampaikan para pelaku usaha perunggasan. Menurutnya, sektor perunggasan memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan protein hewani bagi masyarakat sekaligus menopang perekonomian ribuan peternak dan pelaku UMKM di Kalimantan Selatan.
“Atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami menerima dengan baik aspirasi dari PINSAR Kalsel. Dunia perunggasan ini sangat penting karena menyangkut kebutuhan pangan masyarakat sekaligus keberlangsungan usaha para peternak di Banua,” katanya.
Sebagai tindak lanjut dari hasil audiensi, DPRD Kalsel berkomitmen segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan.
Forum tersebut diharapkan menjadi wadah mencari solusi komprehensif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sektor perunggasan.
RDP nantinya akan melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perdagangan, Balai Karantina, Bulog, asosiasi peternak, serta instansi terkait lainnya agar penanganan permasalahan dapat dilakukan secara terpadu.
“Kami tidak ingin persoalan ini berlarut – larut. Dalam waktu dekat DPRD akan menggelar RDP dengan menghadirkan seluruh stakeholder untuk mencari solusi konkret agar harga kembali stabil dan aktivitas peternakan tidak terus terganggu,” tegas Supian HK.
Menurutnya, terdapat dua fokus utama yang akan menjadi pembahasan dalam RDP tersebut. Pertama, upaya stabilisasi harga ayam dan telur agar mampu memberikan keuntungan yang wajar bagi peternak tanpa memberatkan masyarakat sebagai konsumen.
Kedua, memperkuat koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh stakeholder agar setiap persoalan di sektor perunggasan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
DPRD Kalsel juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Stabilitas sektor perunggasan dinilai memiliki pengaruh besar terhadap ketahanan pangan daerah serta daya beli masyarakat.
“Jika sektor perunggasan terganggu, dampaknya akan meluas terhadap harga pangan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi semua pihak untuk menghasilkan solusi yang berpihak kepada peternak sekaligus menjaga kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)