Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Mingguan yang diselenggarakan secara daring Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut berlangsung di Command Center Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa (4/8), yang diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, bersama jajaran perangkat daerah terkait sebagai upaya memperkuat koordinasi menjaga stabilitas inflasi di Kalimantan Selatan.
Rapat koordinasi membahas perkembangan inflasi nasional dan daerah, evaluasi langkah – langkah pengendalian yang telah dilakukan pemerintah daerah, serta strategi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok di tengah dinamika kondisi ekonomi.
Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan arahan kepada seluruh pemerintah daerah, agar memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pemantauan harga komoditas strategis, serta mengantisipasi potensi gejolak harga melalui berbagai langkah pengendalian yang tepat.
Kepada Abdi Persada FM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen menjalankan berbagai langkah pengendalian inflasi bersama pemerintah kabupaten kota serta instansi terkait.
Menurutnya, koordinasi rutin yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri menjadi sarana penting untuk mengevaluasi perkembangan harga kebutuhan pokok sekaligus menyusun langkah antisipasi apabila terjadi potensi kenaikan harga di daerah.
“Kami akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh kabupaten dan kota agar masyarakat tidak terdampak oleh gejolak harga,” ujar Ariadi.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendukung berbagai kebijakan pengendalian inflasi melalui pemantauan harga di lapangan, menjaga kelancaran distribusi barang, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.
“Pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, distributor, dan masyarakat,” lanjutnya.
Menurutnya, kolaborasi yang baik akan menjaga stabilitas pasokan, memperlancar distribusi barang, serta mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, akan terus mendukung berbagai kebijakan pengendalian inflasi melalui pemantauan harga di lapangan, pelaksanaan operasi pasar apabila diperlukan, menjaga kelancaran distribusi barang, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/APR)