Juli 2026 – Laman 10 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Perkuat Kesiapan Penegakan Perda, Pemkab Banjar Pembaretan 30 Anggota Baru Satpol PP

Banjar – Sebanyak 30 anggota baru Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar resmi mengikuti pembinaan dan pemasangan baret di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, Mandiangin, Kecamatan Karang Intan, Rabu (8/7).

Seluruh peserta merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kini memperkuat jajaran Satpol PP Kabupaten Banjar.

Kegiatan ditutup secara resmi Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea. Menurutnya, pembaretan bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi bagian penting dalam membentuk karakter, disiplin, dan jiwa korsa setiap personel sebelum menjalankan tugas di lapangan.

Yudi menjelaskan, terdapat tiga nilai utama yang ingin ditanamkan melalui pembinaan tersebut, yakni memperkuat kekompakan, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta membangun pendekatan yang humanis kepada masyarakat.

“Satpol PP adalah sebuah satuan, sehingga setiap anggotanya harus berjalan seirama. Kekompakan menjadi modal utama agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

*Sekda Banjar (kiri) saat menyampaikan sambutan.(foto : MC Banjar)*

Selain itu, Ia menekankan bahwa seluruh personel harus memiliki semangat saling mendukung dalam menjalankan tanggung jawab sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda).

Menurut Yudi, pembinaan yang diberikan juga bertujuan mengingatkan bahwa tugas Satpol PP pada hakikatnya adalah melayani masyarakat. Karena itu, setiap tindakan penegakan aturan harus dilakukan secara profesional, persuasif, dan tetap mengedepankan sisi kemanusiaan.

“Mereka harus sadar bahwa mereka berasal dari masyarakat dan bertugas untuk masyarakat. Harapan kami, Satpol PP Kabupaten Banjar semakin humanis, persuasif dalam mengambil tindakan, serta lebih berwibawa saat menjalankan tugas,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten Banjar, Fahrudin, mengatakan pemasangan baret merupakan simbol kehormatan sekaligus tanggung jawab yang harus dijaga setiap anggota.

Ia menegaskan, personel Satpol PP dituntut memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan Perda, sekaligus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Dalam penegakan Perda, kami berharap mereka bisa disiplin, tegas, namun tetap sopan. Masyarakat membutuhkan kehadiran Satpol PP, baik dalam penanganan pelanggaran, keadaan darurat, maupun kegiatan penertiban,” ujarnya. (SYA/RIW/APR)

Belum Tetapkan Status Siaga, BPBD Banjarbaru Perketat Pengawasan Wilayah Rawan Karhutla

Banjarbaru – Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru terus meningkatkan kewaspadaan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hingga awal Juli 2026, tercatat 19 kejadian karhutla dengan total luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 29,2 hektare.

Meski demikian, Pemerintah Kota Banjarbaru masih belum menetapkan status siaga darurat karhutla. Keputusan tersebut masih menunggu hasil evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan serta prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Plt. Kepala BPBD Kota Banjarbaru, Zaini Syahranie mengatakan, penetapan status siaga darurat akan dilakukan berdasarkan perkembangan situasi di lapangan dan rekomendasi BMKG.

“Status siaga darurat karhutla di Kota Banjarbaru saat ini memang belum ditetapkan. Keputusan itu akan diambil setelah dilakukan evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan melihat perkembangan kondisi di lapangan serta mempertimbangkan informasi dan prakiraan cuaca dari BMKG,” kata Zaini.

*Plt. Kepala BPBD Banjarbaru, Zaini Syahranie*

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kota Banjarbaru, hingga saat ini terdeteksi tiga titik panas (hotspot).

Sementara itu, jumlah kejadian karhutla mencapai 19 kasus dengan luas lahan terdampak sekitar 29,2 hektare.

Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, BPBD Banjarbaru memprioritaskan pemantauan di sejumlah kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti kawasan hutan di sekitar Bandara Syamsudin Noor, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin, dan Kecamatan Liang Anggang yang didominasi lahan gambut.

Zaini menjelaskan, kondisi lahan gambut yang mulai mengering menjadi perhatian khusus karena berpotensi memicu kebakaran lebih cepat.

“Kami memfokuskan pengawasan di kawasan sekitar bandara, Kecamatan Cempaka, Landasan Ulin, dan Liang Anggang karena wilayah tersebut didominasi lahan gambut. Petugas di lapangan juga melakukan pemantauan setiap hari, termasuk memonitor kondisi muka air yang mulai mengalami penurunan,” ujarnya.

Terkait penyebab kebakaran, Zaini mengungkapkan sebagian besar kasus masih belum dapat dipastikan karena petugas tidak menemukan pelaku saat kejadian berlangsung.

Namun, BPBD mencatat sedikitnya dua kejadian kebakaran di kawasan sekitar bandara dipastikan dipicu oleh aktivitas manusia.

Karena itu, BPBD Kota Banjarbaru terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Selain sosialisasi, pemantauan di wilayah rawan juga terus diperkuat agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, segera laporkan kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin sehingga kebakaran tidak meluas,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Disdik Banjarmasin Apresiasi Kesuksesan O2SN Tingkat Provinsi Kalsel 2026

Banjarmasin – Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD dan SMP Tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Ryan Utama menilai, pelaksanaan kompetisi olahraga pelajar tersebut berjalan sukses sehingga anak anak pelajar meraih prestasi terbaiknya.

“Hingga hari terakhir pelaksanaan O2SN Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu 8 Juli 2026, 9 dari 20 siswa perwakilan Kota Banjarmasin berhasil meraih medali. Baik medali emas, perak, serta medali perunggu,” ungkap Ryan.

Dua siswa juga berhak mewakili Provinsi Kalimantan Selatan ke ajang O2SN tingkat nasional, untuk cabang olahraga renang putri serta bulutangkis putri.

“Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih siswa perwakilan Banjarmasin,” ucap Ryan.

Pada kesempatan tersebut, Ryan juga menyampaikan rencana peningkatan pembinaan untuk atlet pelajar di Kota Banjarmasin.

“Dinas Pendidikan kota memfokuskan pembinaan atlet pelajar, untuk mendukung peningkatan olahraga di Provinsi Kalimantan Selatan,” tutur Ryan lebih lanjut.

Salah satu upaya Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin meningkatkan pembinaan atlet pelajar, adalah dengan mengubah pola pembinaan olahraga di sekolah sekolah.

Yakni dengan memasukkan olahraga ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, berdasarkan cabor yang dipertandingkan pada O2SN dari Kementerian Pendidikan .

“Kedepannya Disdik Banjarmasin akan menggunakan pelatih pelatih olahraga untuk mengisi kegiatan ekstrakurikuler tersebut,” ungkapnya lagi.

Ryan berharap, dengan perubahan strategi ini, kegiatan olahraga di sekolah sekolah semakin terarah serta terukur, hingga atlet pelajar dapat mencapai prestasi.

Cabang olahraga yang dipertandingkan di O2SN Tahun 2026 secara umum mencakup, atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, dan karate. Kelima cabor ini dibagi menjadi spesifikasi kategori untuk tiap jenjang pendidikan.

Jenjang SD/MI/sederajat, cabor yang dipertandingkan, atletik anak, senam, bulu tangkis, pencak silat, karate.

Jenjang SMP/MTs/sederajat, cabor yang dipertandingkan, atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, dan panjat tebing.

Jenjang SMA/SMK/sederajat, cabor yang dipertandingkan, atletik, renang, bulutangkis, pencak silat, dan karate.

Jenjang Pendidikan Khusus (Disabilitas) cabor yang dipertandingkan, atletik, bulu tangkis, tenis meja, dan bocce. (SR/RIW/APR)

Lengkapi Fasilitas BLK Banjarmasin, Wali Kota Yamin Letakkan Batu Pertama Pembangunan Aula Gawi Berataan

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin meletakkan batu pertama pembangunan Aula Gawi Berataan UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Koperasi, UMK, dan Tenaga kerja Kota Banjarmasin, Kamis (9/7). Peletakan batu pertama dilakukan Wali Kota Muhammad Yamin, didampingi Ketua DPRD Kota, Rikval Fachruri, Dandim 1007/Banjarmasin, Kolonel Czi Slamet Riyadi, serta Kadiskopumker Banjarmasin, Machli Riyadi.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Banjarmasin mengapresiasi setinggi – tingginya kepada seluruh jajaran dinas koperasi, usaha
mikro, dan tenaga kerja Kota Banjarmasin, yang telah menginisiasi pembangunan fasilitas ini, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pelatihan kerja bagi masyarakat,” ungkap Wali Kota, Muhammad Yamin.

Menurut Yamin, pembangunan gedung aula balai latihan kerja ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kota meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelatihan
kerja bagi masyarakat.

“Balai Latihan Kerja memiliki peran strategis meningkatkan kompetensi bagi tenaga kerja, mengurangi kesenjangan keterampilan, serta mendukung pertumbuhan pelaku usaha mikro yang semakin berkualitas,” ucap Yamin.

Oleh karena itu, lanjutnya, hasil pembangunan ini diharapkan dapat menjadi fasilitas pendukung yang mampu menunjang pelaksanaan pelatihan, sertifikasi, pembinaan kewirausahaan, seminar, hingga berbagai kegiatan peningkatan kapasitas
masyarakat.

“Adapun nama gawi berataan sendiri memiliki makna yang sangat baik, yakni semangat bekerja bersama, bergotong
royong, dan saling dukung untuk mencapai tujuan bersama,” ujar Yamin.

Nilai-nilai inilah, yang harus terus ditumbuhkan dalam membangun Kota Banjarmasin tercinta. Pembangunan ini juga merupakan bentuk komitmen pemko memperkuat kualitas sumber daya manusia, sebagai salah satu fondasi menuju Banjarmasin maju sejahtera.

“Kita ingin, agar setiap warga kota memiliki kesempatan yang sama meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan yang layak, maupun mengembangkan usahanya secara mandiri,” kata Yamin.

Wali Kota juga berpesan, agar seluruh pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan pembangunan ini, menjaga kualitas pekerjaan, selalu mengutamakan keselamatan kerja, serta menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai spesifikasi yang telah
ditetapkan, sehingga bangunan yang dihasilkan benar – benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Diharapkan, peletakan batu pertama hari ini menjadi awal yang baik bagi terwujudnya fasilitas pelatihan yang
representatif, modern, dan bermanfaat, bagi kemajuan tenaga kerja serta pelaku usaha mikro di Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera,” ucap Yamin.

Sementara itu Kadiskopumker Banjarmasin, Machli Riyadi mengatakan, pembangunan aula ini sudah direncanakan sejak tahun 2016 lalu, dan baru terealisasi di tahun 2026.

“Dengan dibangunnya aula ini dapat menjawab tantangan zaman saat ini, dimana angka pengangguran semakin mengalami peningkatan di Kota Banjarmasin,” ungkap Machli.

Melalui Balai Latihan Kerja ini, Pemerintah Kota Banjarmasin dapat melatih masyarakat dengan berbagai pelatihan kerja.

“Balai Latihan Kerja Diskopumker Banjarmasin ini telah dilengkapi dengan tempat pelatihan bengkel, serta keterampilan menjahit, yang diperlukan oleh tenaga kerja saat ini,” ucap Machli. (SRI/RIW/APR)

Gelar Lomba Karya Inovatif 2026, BTIKP Dorong Guru Ciptakan Pembelajaran Interaktif Berbasis AI

Banjarmasin – UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, mendorong transformasi pembelajaran digital di sekolah melalui penyelenggaraan Lomba Karya Inovatif (LKI) 2026.

Kompetisi ini menjadi ajang bagi para guru SMK, SMA, MA, dan SMALB 13 kabupaten kota, menampilkan kreativitas mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence (AI).

Kepala UPTD BTIKP Kalimantan Selatan, Sofyan Feriadi mengatakan, lomba ini merupakan langkah nyata untuk mengumpulkan berbagai inovasi pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah.

Menurutnya, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan optimal oleh para pendidik agar pembelajaran tidak lagi berlangsung secara konvensional, melainkan lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakter peserta didik saat ini.

“Ini menjadi wadah bagi tenaga pendidik dalam menghadirkan inovasi pembelajaran yang kreatif. Kami ingin pembelajaran di sekolah semakin interaktif, agar mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa,” katanya.

Sofyan menjelaskan, salah satu fokus utama lomba tahun ini adalah pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI). Berbagai karya yang ditampilkan peserta telah mengintegrasikan AI ke dalam media pembelajaran, mulai dari pembuatan kuis interaktif hingga permainan edukatif yang memudahkan siswa memahami materi pelajaran.

Antusiasme guru mengikuti kompetisi ini cukup tinggi. Sebanyak 125 karya dikirimkan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Setelah melalui proses kurasi secara daring yang melibatkan tim dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), Kementerian Pendidikan, serta Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), terpilih 50 karya terbaik dari jenjang SMA dan 50 karya terbaik dari jenjang SMK untuk melaju ke babak semifinal.

“Para guru juga memanfaatkan perangkat smart board dan interactive flat panel yang telah tersedia di sekolah sebagai media pembelajaran digital yang lebih inovatif,” ungkapnya.

*Salah satu finalis saat memberikan presentasi*

Sementara itu, tim Dewan Juri, Arie Mursandi menyampaikan, proses penilaian dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melihat tampilan visual, tetapi juga kualitas materi pembelajaran, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, hingga pengalaman pengguna saat menggunakan media yang dibuat peserta.

“Penilaian meliputi kesesuaian dengan RPP, kualitas materi, tipografi, tata letak, desain antarmuka atau user interface, pemanfaatan unsur permainan edukatif, serta penyusunan kuis yang mampu meningkatkan keterlibatan siswa,” ucapnya.

Arie menambahkan, dari 100 peserta semifinal, dewan juri akan memilih 10 karya terbaik sebelum menetapkan enam pemenang, yakni Juara I, II, III serta Juara Favorit I, II, dan III.

Para pemenang akan memperoleh trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan, sementara peserta yang masuk 10 besar juga akan menerima apresiasi atas inovasi yang dihasilkan.

“Melalui kompetisi ini, BTIKP Kalsel optimis budaya inovasi di lingkungan pendidikan akan terus tumbuh dan mampu mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)

Menaker: AI Mengubah Cara Bekerja, SDM Unggul Kunci Hadapi Perubahan Dunia Kerja

Medan— Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), transformasi digital, dan dinamika industri telah membentuk wajah baru dunia kerja. Kondisi tersebut menjadi momentum untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang adaptif, memiliki keterampilan yang relevan, dan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.

“Pesan saya yang pertama adalah perubahan teknologi saat ini banyak mengubah hal di industri, tapi sebenarnya bukan menghilangkan profesinya, melainkan menghilangkan cara bekerjanya,” kata Yassierli ketika memberikan Kuliah Umum bertema Menyiapkan SDM Ungg ul Masa Depan, di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (8/7).

Yassierli menjelaskan tantangan ketenagakerjaan kini tidak lagi sebatas menyediakan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus memastikan angkatan kerja memiliki kemampuan selaras dengan perkembangan teknologi sehingga mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat pelatihan vokasi melalui program upskilling dan reskilling, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan ketenagakerjaan.

“Saya bertanggung jawab mulai dari penyiapan angkatan kerja, mereka mencari kerja di industri, sampai mengantarkan mereka selesai bekerja. Itu adalah ekosistem yang harus kita bangun bersama,” ucap Yassierli.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui platform SIAPkerja yang mengintegrasikan layanan pelatihan, sertifikasi kompetensi, informasi lowongan kerja, hingga program pemagangan dalam satu ekosis tem digital.

Kemnaker juga memperluas Program Pemagangan Nasional dengan target 150 ribu peserta agar semakin banyak calon tenaga kerja memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilannya.

Langkah itu, ujar Yassierli dinilai penting karena perkembangan AI, transformasi digital, dan ekonomi hijau (green economy) terus mengubah kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Kondisi ini menuntut setiap pekerja untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan agar tetap mampu bersaing.

Mengutip laporan World Economic Forum yang menyebut transformasi teknologi akan membentuk struktur baru pasar kerja global. Di tengah berkurangnya sejumlah jenis pekerjaan, berbagai profesi baru akan terus bermunculan sehingga tenaga kerja dituntut memiliki keterampilan yang relevan dan mampu beradaptasi dengan cepat.

Menyikapi kondisi itu, Yassierli menilai perguruan tinggi perlu lebih cepat menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan industri.

Lulusan tidak cukup hanya dibekali pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Ia juga menyoroti bergesernya pola rekrutmen di berbagai sektor. Dunia usaha kini semakin mengutamakan keterampilan yang dapat dibuktikan dibandingkan sekadar latar belakang pendidikan formal.

“Saat ini industri semakin mengutamakan keterampilan. Yang dinilai bukan hanya ijazah, tetapi apa yang benar-benar mampu dikerjakan oleh seseorang,” katanya.

Karena itu, Yassierli mengajak generasi muda, mulai mempersiapkan karier sejak masih menempuh pendidikan.

Pengalaman magang, pelatihan, sertifikasi kompetensi, kegiatan organisasi, hingga portofolio dinilai menjadi bekal penting untuk meningkatkan daya saing saat memasuki dunia kerja.

“CV itu bukan dibuat ketika akan melamar pekerjaan, tetapi direncanakan sejak awal. Bangun pengalaman dan kumpulkan kompetensi, Itulah yang akan membuat seseorang siap bersaing di pasar kerja,” pungkas Yassierli. (KemenakerRI-RIW/APR)

Fokus Perawatan Koleksi, Museum Lambung Mangkurat Tutup Setiap Senin

Banjarbaru – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan akan memberlakukan penutupan layanan kunjungan bagi masyarakat setiap hari Senin, mulai 20 Juli 2026. Kebijakan tersebut diambil untuk memberikan waktu khusus bagi perawatan dan pembersihan koleksi museum agar tetap terjaga dengan baik.

Kepala Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya mengatakan, sebelumnya museum melayani kunjungan setiap hari, mulai Senin hingga Minggu. Namun, tingginya intensitas kunjungan membuat proses pemeliharaan koleksi, khususnya pembersihan vitrin atau etalase pameran, sulit dilakukan secara maksimal.

“Melalui komunikasi dengan Bidang Kebudayaan, diputuskan bahwa setiap hari Senin museum tidak menerima kunjungan. Hari tersebut akan dimanfaatkan untuk membersihkan vitrin dan melakukan perawatan koleksi,” ujarnya, belum lama tadi.

*Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel Ady Surya (hitam) saat memberikan keterangan kepada wartawan*

Menurut Ady, jika museum tetap dibuka setiap hari, proses pemeliharaan akan terganggu karena aktivitas pengunjung. Oleh sebab itu, penutupan layanan setiap Senin dinilai sebagai langkah tepat untuk menjaga kualitas koleksi, sekaligus kenyamanan pengunjung pada hari operasional.

Informasi mengenai perubahan jadwal tersebut akan mulai disosialisasikan kepada masyarakat menjelang penerapannya pada 20 Juli mendatang, sehingga pengunjung maupun rombongan sekolah dapat menyesuaikan jadwal kunjungan.

Meski ada pengurangan satu hari operasional dalam sepekan, Ady optimis target pendapatan retribusi museum tetap dapat tercapai.

Menurutnya, penutupan pada hari Senin tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap jumlah kunjungan.

“Insyaallah tidak terlalu berpengaruh. Kalau sudah diumumkan, masyarakat maupun sekolah bisa mengatur ulang jadwal kunjungannya,” katanya.

Ia menjelaskan, target retribusi Museum Lambung Mangkurat pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp140 juta. Hingga memasuki semester kedua, realisasi pendapatan telah melampaui Rp60 juta atau sekitar 60 persen dari target yang ditetapkan.

Ady menambahkan, potensi kunjungan terbesar selama ini memang terjadi pada akhir pekan. Karena itu, museum tetap optimis target pendapatan dapat dipenuhi meski layanan ditutup setiap hari Senin.

“Kami tetap optimis target tercapai karena kunjungan paling banyak memang pada hari Sabtu dan Minggu,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Nobar Pildun, Tingkatkan Antusiasme Warga dan Penjualan UMKM

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia 2026 antara Mesir dan Argentina di Lapangan Dr. Murdjani, Rabu (8/7) dini hari.

Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pemberdayaan pelaku UMKM, menghidupkan aktivitas di ruang publik, serta memperkuat kebersamaan dan interaksi sosial antarwarga.

Selain menyaksikan pertandingan bersama, pengunjung juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli makanan dan minuman yang dijajakan para pelaku UMKM di sekitar lokasi.

Bagi para pelaku UMKM, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap penjualan. Ramainya pengunjung membuat omzet pedagang meningkat dibandingkan hari biasa.

Keberkahan ini diakui Rosi, pedagang pentol di kawasan Lapangan Murdjani. Menurutnya, kegiatan nobar seperti ini sangat membantu meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM.

“Kami berharap kegiatan nobar seperti ini bisa terus diadakan. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, penjualan kami juga meningkat sehingga sangat membantu para pedagang,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjarbaru memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan sektor kuliner.

Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi upaya menghidupkan ruang publik sebagai tempat masyarakat berkumpul, sekaligus menjaga suasana yang aman, nyaman, dan tertib selama acara berlangsung. (MedCenBJB-RIW/APR)

Diskominfo Matangkan Tata Kelola Statistik Sektoral Jelang Penilaian EPSS 2026

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Penilaian Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Rabu (8/7).

Kegiatan dipimpin Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, didampingi Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah.

Penilaian internal ini menjadi tahapan penting sebelum proses evaluasi Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat.

Pelaksanaan penilaian internal sekaligus dirangkaikan dengan rapat pembahasan rekomendasi kegiatan statistik sektoral daerah sebagai upaya memperkuat tata kelola statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

*Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim (kanan) didampingi Kasi Pengelolaan Data Statistik, M. Hidayatullah (kiri)*

Melalui proses tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan peningkatan Indeks Penyelenggaraan Statistik Sektoral dari predikat “cukup” menjadi “baik” pada evaluasi tahun 2026.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim mengatakan, EPSS bukan sekadar proses penilaian untuk memperoleh nilai indeks, tetapi menjadi sarana mengevaluasi tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah.

Menurutnya, hasil evaluasi diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan hingga pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

“Melalui EPSS ini, yang ingin kita capai bukan hanya peningkatan nilai indeks, tetapi bagaimana seluruh proses penyelenggaraan statistik sektoral semakin matang. Dengan tata kelola yang baik, data yang dihasilkan akan semakin berkualitas dan mampu menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan kebijakan pemerintah,” ujar Muslim.

Pada penilaian tahun ini, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dipilih sebagai perangkat daerah sampel dalam proses penilaian.

Muslim menjelaskan, kedua perangkat daerah tersebut dipilih karena dinilai mampu merepresentasikan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain memiliki tingkat kematangan yang baik, data yang dihasilkan juga berperan strategis mendukung pelayanan publik maupun penyusunan kebijakan daerah.

Menurutnya, data sektor kesehatan menjadi dasar dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan tepat sasaran, sedangkan data sektor perdagangan berperan penting dalam pengendalian inflasi serta penyusunan berbagai kebijakan ekonomi daerah.

“Semakin matang penyelenggaraan statistik sektoral, maka data yang dihasilkan akan semakin valid, reliabel, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah yang menjadi fondasi utama bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan yang tepat sasaran,” katanya.

Ia juga berharap seluruh perangkat daerah dapat memberikan informasi secara optimal kepada tim penilai serta menyiapkan seluruh bukti dukung yang diperlukan agar kondisi penyelenggaraan statistik sektoral di Kalimantan Selatan dapat tergambar secara komprehensif.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah menjelaskan, bahwa EPSS merupakan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala setiap dua tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia mengatakan, setelah tahapan penilaian internal selesai, proses selanjutnya akan dilaksanakan Tim Penilai dari BPS.

Karena itu, tahapan ini menjadi kesempatan terakhir bagi tim internal untuk memastikan seluruh dokumen dan bukti dukung telah dipenuhi secara maksimal.

“Penilaian internal ini menjadi tahapan yang sangat penting sebelum dilakukan evaluasi oleh BPS. Kami memastikan seluruh indikator beserta bukti dukung telah dipenuhi secara optimal sehingga target peningkatan nilai EPSS dapat tercapai,” jelas Hidayatullah.

Ia menambahkan, pada EPSS tahun 2024 Kalimantan Selatan masih memperoleh predikat “cukup”.

Namun, pada evaluasi tahun 2026 pihaknya optimis mampu meraih predikat “baik”, mengingat sekitar 90 persen bukti dukung telah berhasil dipenuhi.

“Dalam proses evaluasi, tim penilai akan melakukan penilaian berdasarkan 38 indikator yang terbagi ke dalam 5 domain penilaian untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

DP3A Banjarmasin Gelar Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin, melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Sosialisasi yang dilaksanakan ini bekerjasama dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin Neli Listriani, sebagai penguatan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak di Kota Banjarmasin,” ungkap Kepala DP3A Kota Banjarmasin, Muhammad Ramadhan, Rabu (8/7).

Diharapkan, melalui sosialisasi ini, apabila ditemukan adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak, maka pihak kelurahan tahu cara penanganan maupun penyelesaiannya.

“Sosialisasi dilaksanakan selama dua hari pada 6- 7 Juli 2026, dengan tujuan mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan pelindungan anak di Kota Banjarmasin yang berkeadilan, aman, dan bebas dari kekerasan,” jelas Ramadhan lebih lanjut.

Dengan asas kemanusiaan, non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kesetaraan, partisipasi, perlindungan, dan kemitraan.

*Kepala DP3A Banjarmasin Muhammad Ramadhan*

“DP3A Kota Banjarmasin mengharapkan kota ini semakin ramah terhadap anak dan perempuan kedepannya,” ucap Ramadhan.

Dengan semakin ramahnya Kota Banjarmasin terhadap anak dan perempuan, maka perempuan akan mendapat akses setara di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya.

“Sehingga, Pemko Banjarmasin wajib fasilitasi UMKM perempuan, pelatihan, akses permodalan, dan kemitraan,” ujarnya.

Selain itu setiap SKPD wajib membuat perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis gender, maka dengan begitu Kota Banjarmasin akan semakin ramah perempuan dan anak.

“Sedangkan, untuk anak mendapatkan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi wajib dipenuhi Pemko Banjarmasin,” tutur Ramadhan.

DP3A Banjarmasin juga melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, seperti larangan kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, perdagangan anak, dan pernikahan anak.

Untuk Anak Berkebutuhan Khusus dan Anak Korban, wajib mendapat layanan khusus, kesehatan, pendidikan, rehabilitasi, dan pendampingan hukum.

“Kota Layak Anak (KLA) Banjarmasin didorong memenuhi indikator KLA melalui forum anak, ruang ramah anak, dan data anak,” ucap Ramadhan.

Pada kesempatan tersebut, Ramadhan juga menyoroti hal baru di perda tersebut, yaitu, adanya penguatan peran RT/RW dan kelurahan, sebagai garda terdepan deteksi dini kasus.

Termasuk pelindungan di ruang digital, penanganan perundungan siber dan eksploitasi anak online, serta keterlibatan dunia usaha, yang wajib memiliki kebijakan ramah perempuan dan ramah anak.

“Perda ini jadi payung hukum Pemko Banjarmasin untuk memastikan perempuan punya akses setara dan anak terlindungi. Fokusnya, pencegahan, penanganan, pemulihan, dan pemberdayaan. Pelaksana utamanya DPPPA Kota Banjarmasin dengan dukungan semua pihak terkait lainnya,” pungkas Ramadhan. (SRI/RIW/APR)