Banjarmasin – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar rapat kerja bersama 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Gedung H.M. Ismail Abdullah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (29/7) sore.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Ketua Banggar, Supian HK, didampingi jajaran pimpinan Banggar.
Seluruh kepala SKPD yang diundang diminta memaparkan program prioritas, target kinerja, serta kebutuhan anggaran yang akan dijalankan pada tahun 2027.
Supian HK mengatakan, pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap program yang diusulkan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan disusun berdasarkan kebutuhan yang terukur.
“Kami ingin memastikan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 disusun secara matang. Setiap SKPD harus mampu menjelaskan prioritas programnya secara rinci agar anggaran yang dialokasikan benar – benar efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih antarprogram,” katanya.
Disampaikan Supian HK, Banggar DPRD Kalsel akan mengawal setiap tahapan pembahasan agar penggunaan APBD benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Fokus pembangunan tetap diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan pelayanan publik.
“Penyusunan anggaran yang berkualitas tidak hanya diukur dari besarnya nilai anggaran, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh program harus memiliki target yang jelas, terukur, dan mampu mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Supian HK menambahkan, selain mengevaluasi usulan program, Banggar juga melakukan sinkronisasi terhadap rencana kerja masing-masing SKPD agar selaras dengan visi pembangunan daerah dan tidak terjadi duplikasi kegiatan yang berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan anggaran.
“Pembahasan KUA-PPAS 2027 sendiri masih akan berlanjut. Banggar DPRD Kalsel dijadwalkan kembali mengundang SKPD lainnya pada Jumat, 31 Juli 2026, untuk melanjutkan pendalaman terhadap program-program yang akan dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2027,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)