Pemadaman Listrik Bergilir, Pemko Banjarmasin Datangi PLN Pusat

Jakarta – Atas arahan Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar, mendatangi Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jakarta, Selasa (28/7), untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang melanda Kota Banjarmasin dan wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan Pemerintah Kota Banjarmasin didampingi General Manager PT PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, dan diterima Vice President Executive Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan PT PLN (Persero), Saleh Siswanto.

Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda mengatakan, kedatangan Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan bentuk komitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat yang terdampak pemadaman listrik.

“Atas instruksi Bapak Wali Kota, kami datang langsung ke PLN Pusat untuk menyampaikan seluruh keluhan masyarakat, mulai dari dampak terhadap UMKM, rumah tangga, sektor usaha, hingga layanan publik. Kami juga meminta penjelasan mengenai penyebab pemadaman, langkah penanganan, serta bentuk kompensasi yang menjadi hak masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ananda, pemadaman listrik yang terjadi saat ini tidak hanya memutus pasokan listrik, tetapi juga berdampak terhadap jaringan telekomunikasi akibat Base Transceiver Station (BTS) ikut kehilangan pasokan listrik.

“Dulu ketika listrik padam, sinyal masih bisa digunakan. Sekarang listrik padam, sinyal juga ikut hilang. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat, komunikasi, hingga pelayanan menjadi semakin terganggu,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Kota Banjarmasin juga menyampaikan berbagai dampak nyata yang dirasakan masyarakat, seperti kerugian pelaku UMKM, rusaknya peralatan elektronik, matinya ribuan ternak, hingga rusaknya Air Susu Ibu (ASI) yang disimpan dalam lemari pendingin sehingga tidak lagi layak dikonsumsi.

Dalam pertemuan tersebut, pihak PLN turut memaparkan kondisi sistem kelistrikan melalui pusat pengendalian operasional (war room).

Berdasarkan penjelasan PLN, gangguan pasokan listrik disebabkan kerusakan pada tiga pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yakni PLTU Asam-Asam, PLTU Stagen, dan PLTU Tabalong, yang mengakibatkan defisit daya sekitar 250 megawatt (MW) pada sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil pembahasan, PLN menyampaikan bahwa mulai 29 Juli 2026, durasi pemadaman bergilir akan dikurangi menjadi sekitar tiga jam.

Selanjutnya, proses perbaikan di tiga PLTU ditargetkan selesai pada 3 Agustus 2026, sehingga sistem kelistrikan diharapkan kembali normal mulai 4 Agustus 2026 tanpa pemadaman bergilir.

“Alhamdulillah, kami memperoleh kepastian bahwa durasi pemadaman mulai dikurangi sejak hari ini. Insyaallah, apabila proses perbaikan berjalan sesuai rencana, pada 4 Agustus kondisi kelistrikan akan kembali normal. Tentu kami akan terus mengawal komitmen ini agar benar – benar terealisasi,” tegas Ananda.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus berkoordinasi dengan PLN serta mengawal seluruh aspirasi masyarakat hingga kondisi kelistrikan kembali pulih sepenuhnya.

“Kami memahami betapa besar dampak yang dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh aspirasi telah kami sampaikan secara langsung kepada PLN Pusat. Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus mengawal penyelesaian persoalan ini sampai masyarakat kembali mendapatkan pelayanan kelistrikan yang normal dan andal,” pungkasnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)

Cetak Pemimpin Muda Visioner, Disbudporapar Banjar Gelar Pelatihan Kepemimpinan Organisasi Kepemudaan

Banjar – Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Banjar melalui Bidang Kepemudaan menggelar Pelatihan Kepemimpinan Pengkaderan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Guest House Sultan Sulaiman Martapura, Rabu (29/7).

Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah daerah mencetak generasi muda berintegritas, visioner, dan siap menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti 50 peserta dari berbagai organisasi kepemudaan di Kabupaten Banjar.

Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai kepemimpinan, public speaking, manajemen organisasi, wawasan kebangsaan, hingga penguatan karakter sebagai calon pemimpin masa depan.

Kepala Disbudporapar Kabupaten Banjar, Irwan Jaya mengatakan, pemuda memiliki peran strategis sebagai aset pembangunan daerah.

Karena itu, mereka perlu dibekali kemampuan kepemimpinan, pengetahuan, serta motivasi agar mampu menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

“Pemuda adalah aset vital pembangunan Kabupaten Banjar. Oleh karena itu, kita perlu membekali mereka dengan keterampilan, pengetahuan, dan motivasi yang memadai untuk menjadi pemimpin yang efektif dan berpengaruh,” ujarnya.

Menurut Irwan, pengkaderan organisasi kepemudaan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan berorganisasi, tetapi juga membentuk karakter pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal.

Kepala Disbudporapar Banjar saat menyampaikan sambutan

Ia berharap para peserta mampu menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat sekaligus menjaga identitas budaya Kabupaten Banjar di tengah arus modernisasi.

“Pengkaderan ini harus melahirkan pemimpin yang visioner, berintegritas, serta mampu menjaga kelestarian budaya lokal di tengah modernisasi. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan yang positif dan membawa dampak signifikan bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kepemudaan Disbudporapar Kabupaten Banjar, Muhari menjelaskan, pelatihan dirancang untuk memperkuat kapasitas anggota organisasi kepemudaan agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam memimpin organisasi maupun berkontribusi di tengah masyarakat.

Selain meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan, peserta juga dibekali keterampilan membangun organisasi yang sehat, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan generasi muda.

“Semoga para peserta menjadi pemuda yang visioner, berintegritas, mampu memajukan Kabupaten Banjar, serta siap melanjutkan estafet kepemimpinan di masa depan,” harap Muhari.

Dalam pelaksanaannya, pelatihan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi. Kepala Disbudporapar Kabupaten Banjar, Irwan Jaya, menyampaikan materi mengenai arah kebijakan kepemudaan, sementara Normalina dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan memberikan materi tentang public speaking, komunikasi kepemimpinan, dan personal branding. (SYA/RIW/APR)

Sambut Hari Jadi ke-76, Dinsos Kalsel Salurkan Ribuan Paket Sembako

Banjarbaru – Dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi menyiapkan berbagai kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam momentum peringatan hari jadi daerah.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie mengatakan, rangkaian kegiatan yang disiapkan meliputi anjangsana, penyaluran bantuan sosial, kerja bakti, hingga donor darah yang melibatkan berbagai pihak.

Farhanie menjelaskan, kegiatan anjangsana dijadwalkan berlangsung pada 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada para Gubernur dan Wakil Gubernur terdahulu yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Banua.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammad Farhanie

Selain itu, Dinas Sosial juga akan menyalurkan 5.000 paket sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyerahan secara simbolis akan dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. Sebanyak 5.000 paket sembako akan disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat, dan penyerahan simbolisnya akan dilakukan pada acara puncak Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Farhanie.

Tidak cukup sampai disitu, Dinas Sosial juga akan ambil bagian pada kegiatan kerja bakti membersihkan masjid dan mushola bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pelaksanaan kegiatan tersebut masih menunggu arahan dari Gubernur Kalimantan Selatan.

“Kerja bakti ini menjadi bagian dari upaya membangun semangat gotong royong sekaligus menjaga kebersihan tempat ibadah. Waktu pelaksanaannya akan menyesuaikan arahan Bapak Gubernur,” katanya.

Pada puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial juga akan menggelar kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam aksi kemanusiaan.

Farhanie berharap seluruh rangkaian kegiatan yang disiapkan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat nilai-nilai kepedulian sosial, kebersamaan, dan semangat melayani yang menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)

Wakil HSS Dinobatkan Sebagai Duta Pepelengasih Kalsel 2026

Banjarmasin – Wakil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berhasil menjadi pemenang Duta Pelelingasih Tingkat Provinsi Tahun 2026. Kepala Dispora Kalsel Pebriadin Hapiz diwakili Kasi Peningkatan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda Donny Dwi, sukses menutup kegiatan tersebut pada Rabu (29/7) di Banjarmasin.

“Kami mengapresiasi para peserta yang telah mengikuti kegiatan ini,” ungkap Donny Dwi.

Pihaknya, berharap para peserta Pepelengasih Tingkat Provinsi Tahun 2026 ini, menjadi agen perubahan lingkungan ididaerahnya masing masing.

Penyerahan hadiah kepada pemenang pertama

“Dengan langkah mereka di Pepelengasih ini, dapat membawa mereka menjadi agen perubahan bagi lingkungannya,” ujar Donny.

Sehingga, lanjutnya, Duta Pepelengasih ini tidak hanya menjadi role model di media sosial saja.

“Kami juga berharap, Duta Pepelengasih ini dapat menjadi contoh bagi generasi muda lainnya, dalam menjalani hidup dengan lebih ramah lingkungan,” ucap Donny.

Sementara itu, Juri Pepelengasih Tingkat Provinsi Kalsel, Amalia Rezeki, mengapresiasi Dispora Kalsel yang konsisten menggelar pemilihan ini.

“Kami mengapresiasi kegiatan seleksi Duta Pepelengasih terus dilaksanakan,” ucapnya.

Amalia juga memastikan, bahwa kualitas peserta Duta Pepelengasih setiap tahunnya mengalami peningkatan.

“Peningkatan tersebut terlihat dari pergerakan pemuda terhadap lingkungan, dan ternyata memiliki banyak inovasi,” ujarnya lagi.

Diantaranya gerakan pengolahan sampah, hingga konservasi flora dan fauna.

“Begitu juga dengan variasi usia peserta, jika sebelumnya hanya diikuti mahasiswa, kini pelajar SMA ikut pemilihan ini,” ucapnya.

Sedangkan, Pemenang 1 Saiful Ahyar mengatakan, pada pemilihan ini Ia mempresentasikan konservasi tanaman Kemiri.

“Kami sudah mengoptimalkan pemanfaatan tanaman kemiri dari Loksado, menjadi minyak kemiri,” ungkapnya.

Pelestarian dan pemanfaatan tanaman Kemiri bagi masyarakat Loksado ini, perlu terus dilakukan, agar terus terjaga keberadaannya.

Adapun pemenang Pepelengasih Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, yakni:

Pemenang 1, Saiful Ahyar Wakil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Juara 2, Alma Cayani Fairuz Wakil Kabupaten Tanah Bumbu, juara 3 Nayshila Dewi Agustina wakil Kabupaten Kotabaru.

Sementara Juara Harapan 1 Muhammad Abiyyu wakil Kota Banjarmasin, Juara Harapan 2 Rizqi Fairuz Ansari wakil Kabupaten Tanah Bumbu, Juara Harapan 3 Akhmad Zaini Wakil Kota Banjarmasin. (SRI/RIW/APR)

Presentasi Final, 88 Inovasi Terbaik Siap Bersaing di Kalsel Innovation Award 2026

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat budaya riset dan inovasi sebagai fondasi pembangunan daerah melalui pelaksanaan Presentasi Final Kalsel Innovation Award (KIA) Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan ini menjadi tahapan akhir penilaian terhadap berbagai inovasi terbaik yang lahir dari perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat umum.

Presentasi final berlangsung selama dua hari, 28–29 Juli 2026, di Aula BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, dimana sebanyak sepuluh inovasi terbaik dari masing-masing kategori memaparkan gagasan dan hasil inovasinya di hadapan dewan juri yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Universitas Lambung Mangkurat, serta Universitas Islam Kalimantan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor mengatakan, inovasi daerah tidak lagi sekadar menghasilkan aplikasi atau sistem baru, melainkan harus mampu menjawab tantangan pembangunan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Ariadi, Kalimantan Selatan memiliki target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen pada tahun 2029.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor

“Untuk mencapai target tersebut, diperlukan inovasi yang mampu mendorong transformasi ekonomi, memperkuat hilirisasi sumber daya alam, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan,” ucapnya.

Ia menegaskan pembangunan daerah ke depan harus disusun berdasarkan hasil riset sehingga setiap kebijakan memiliki landasan ilmiah yang kuat.

Dengan pendekatan tersebut, inovasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Budaya inovasi harus terus tumbuh di seluruh perangkat daerah. Setiap inovasi harus dapat diterapkan secara berkelanjutan, memberikan solusi atas berbagai persoalan pembangunan, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat

Sementara itu, Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat menjelaskan, Kalsel Innovation Award merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah untuk membangun ekosistem riset dan inovasi yang semakin kuat sekaligus memberikan apresiasi kepada para inovator daerah.

Ia mengatakan pada KIA 2026, BRIDA berhasil menghimpun 88 inovasi yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat umum, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, hingga lembaga nonpemerintah.

“Seluruh inovasi tersebut telah melalui tahapan seleksi administrasi, penilaian substansi, hingga akhirnya terpilih sebagai finalis untuk mempresentasikan inovasinya di hadapan dewan juri,” sahutnya.

Menurut Thaufik, penghargaan yang diberikan kepada para pemenang tidak hanya berupa uang pembinaan, tetapi juga pendampingan agar inovasi yang dihasilkan dapat direplikasi, dikembangkan, bahkan dikomersialisasikan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.

“Kami berharap Kalsel Innovation Award tidak hanya menjadi ajang kompetisi tahunan, tetapi menjadi sarana membangun budaya inovasi yang berkelanjutan. Inovasi – inovasi terbaik diharapkan dapat diterapkan lebih luas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Kalimantan Selatan,” tutup Thaufik. (MRF/RIW/APR)

Jelang HUT ke-76, Ini Pemenang Lomba Tema dan Logo Hari Jadi Kalsel

Banjarmasin – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui UPTD Taman Budaya, sukses menyelenggarakan Lomba Tema dan Logo Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wadah partisipasi masyarakat menyalurkan ide, kreativitas, serta rasa cinta terhadap Banua.

Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan, Rizal Pahmi menjelaskan, lomba terbuka untuk umum, mulai dari pelajar, mahasiswa, desainer, hingga para pegiat kreatif.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya melibatkan berbagai lapisan masyarakat memaknai perjalanan panjang pembangunan Kalimantan Selatan melalui karya-karya kreatif yang memiliki nilai seni, budaya, dan identitas daerah.

Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan, Rizal Pahmi

“Melalui lomba ini lahir tema dan logo yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu merepresentasikan semangat kemajuan, kebersamaan, serta kearifan lokal Kalimantan Selatan,” ujar Rizal, pada Selasa (28/7).

Rizal mengatakan, pendaftaran dan pengumpulan karya dibuka sejak 27 Maret hingga 31 Mei 2026. Antusiasme masyarakat pun cukup tinggi. Tercatat sebanyak 42 karya logo dan 56 usulan tema diterima panitia.

Seluruh karya kemudian melalui proses kurasi administrasi dan penilaian awal hingga menyisakan 28 peserta yang memenuhi persyaratan mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

“Penilaian dilakukan secara profesional oleh dewan juri yang berasal dari kalangan seni, desain, dan budaya, dengan mempertimbangkan aspek orisinalitas, filosofi, estetika, relevansi terhadap Hari Jadi Kalimantan Selatan, serta kemudahan penerapan pada berbagai media publikasi,” jelasnya.

Juara 1 Kategori Tema : Pilihan Gubernur Kalsel

Lebih lanjut Rizal menambahkan, setelah melalui tahapan penjurian, masing – masing dipilih tiga nominasi terbaik untuk kategori tema dan logo.

Hasil tersebut kemudian dibahas dalam rapat Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Gedung Mahligai Pancasila sebelum akhirnya disepakati sebagai hasil akhir.

“Kami berharap, penyelenggaraan lomba ini mampu menumbuhkan rasa memiliki, kebanggaan, dan kecintaan masyarakat terhadap Banua,” harapnya.

Tema dan logo terpilih nantinya akan menjadi identitas resmi Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan serta digunakan dalam berbagai kegiatan dan publikasi resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun untuk kategori tema, nominasi pertama diraih Nina Damayanti dengan tema “Tugul Maharagu, Bagawi Laju, Banua Maju”.

Sedangkan
pada kategori logo, nominasi terbaik diraih Muhammad Nafis, yang karyanya dinilai mampu merepresentasikan semangat Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan melalui konsep visual yang kuat dan sarat makna. (TAMANBUDAYAKALSEL-NHF/RIW/APR)

Perkuat Daya Saing Geopark Meratus, Dispar Cetak Pokdarwis Adaptif Berbasis Digital dan Kearifan Lokal

Tanah Bumbu – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai ujung tombak pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, melalui Bimbingan Teknis (Bimtek), Selasa (28/7), bertema “Meningkatkan Daya Saing Melalui Inovasi Digital dan Kearifan Lokal.”

Kegiatan ini menjadi salah satu strategi mencetak sumber daya manusia pariwisata yang profesional, inovatif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan industri pariwisata di era digital.

Dalam sambutannya, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady, diwakili Kabid Pengembangan Destinasi, Gusti Muhammad Yosalvina Yovani menyampaikan, Pokdarwis bersama masyarakat sekitar memiliki posisi sangat strategis mendukung pengembangan destinasi wisata, khususnya kawasan Geopark Meratus yang menjadi kebanggaan Kalimantan Selatan.

Keberadaan mereka tidak hanya sebagai pengelola objek wisata, tetapi juga menjadi wajah terdepan dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang dimiliki daerah.

Kabid Pengembangan Destinasi, Dispar Kalsel, Gusti Muhammad Yosalvina Yovani

“Sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah,” katanya.

Yovani menjelaskan, wisatawan masa kini tidak lagi hanya mencari panorama alam yang indah atau tempat yang populer.

Mereka menginginkan pengalaman autentik, mengenal budaya masyarakat, memahami sejarah suatu daerah, hingga menikmati cerita yang menjadi identitas sebuah destinasi.

Oleh sebab itu, kemampuan mengelola destinasi dengan baik menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata.

Sumber humas Dinas Pariwisata Kalsel

“Persaingan antar destinasi wisata yang ketat, memerlukan inovasi baru, agar mampu bersaing dengan daerah lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yovani menambahkan, pengelolaan yang profesional tidak hanya mampu meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga dapat menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal, memperkuat karakter destinasi, serta menciptakan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan.

Melalui pendekatan tersebut, wisatawan tidak sekadar datang untuk berkunjung, tetapi juga memperoleh pengalaman yang bermakna dan memiliki keterikatan emosional dengan destinasi yang mereka datangi.

“Bimbingan teknis ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberdayakan masyarakat, agar mampu mengelola potensi wisata yang dimiliki daerah secara optimal. Pokdarwis diharapkan menjadi motor penggerak dalam menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat promosi destinasi, serta mengembangkan berbagai inovasi berbasis potensi lokal,” pungkasnya. (DISPARKALSEL-NHF/RIW/APR)

Menaker: Pengawasan Ketenagakerjaan Harus Berbasis Risiko dan Preventif

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan transformasi pengawasan ketenagakerjaan diarahkan pada pengawasan berbasis risiko yang mengedepankan upaya preventif.

Melalui pendekatan tersebut, pengawasan diharapkan semakin efektif dalam melindungi pekerja sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Menaker Yassierli pada peluncuran dan sosialisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Pengawasan Ketenagakerjaan Indonesia di Jakarta, Senin (27/7).

Menaker mengatakan, pengawasan ketenagakerjaan ke depan tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga memperkuat pencegahan melalui pemanfaatan data, teknologi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Transformasi tersebut diawali dengan memperluas jangkauan pengawasan sekaligus memperkuat kapasitasnya. Upaya itu dilakukan dengan mengoptimalkan peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai mitra dalam deteksi dini dan pencegahan potensi persoalan ketenagakerjaan.

Selain itu, Kemnaker juga memanfaatkan digitalisasi, surveillance, dan mekanisme self-assessment perusahaan sebagai instrumen pendukung pengawasan.

“Pencegahan harus menjadi bagian utama dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan. Karena itu, kita perlu memperkuat instrumen pengawasan yang mampu membaca potensi risiko sejak awal,” kata Menaker.

Menurut Menaker, pendekatan berbasis risiko menjadi kunci menentukan prioritas pengawasan.

“Ini kata kuncinya adalah berbasis risiko. Kesadaran ini sudah menjadi bagian penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan pengawasan ketenagakerjaan,” ujarnya.

Untuk mendukung pendekatan tersebut, Kemnaker mengintegrasikan data keselamatan dan kesehatan kerja (K3), norma kerja, pengaduan, serta data BPJS Ketenagakerjaan untuk memetakan risiko berdasarkan sektor dan wilayah.

“Kita integrasikan data K3, norma kerja, pengaduan, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memetakan risiko. Kita juga akan mendorong Balai K3 di dinas provinsi menjadi garda terdepan promotif dan preventif,” ujar Menaker.

Ia menjelaskan, Balai K3 akan diperkuat agar mampu memetakan risiko di wilayahnya, termasuk isu norma kerja dan norma K3.

Pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengawasan sekaligus mengarahkan intervensi pada sektor dan wilayah yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.

Menaker menambahkan, pengawasan berbasis risiko juga akan diperkuat melalui kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Balai K3 dalam memberikan edukasi serta pendampingan kepada perusahaan.

“Balai K3 harus menjadi ujung tombak Kemnaker dalam promotif dan preventif K3,” tegas Menaker.

Lebih lanjut, Menaker menyampaikan penguatan pengawasan ketenagakerjaan juga membutuhkan sumber daya manusia pengawasan yang profesional dan berintegritas.

“Regulasi sudah kita siapkan. Kita ingin pengawasan ketenagakerjaan semakin profesional, memiliki integritas, dan mampu memberikan dampak bagi terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

HUT ke-79 Kemnaker, Momentum Perkuat Vokasi dan Transformasi Green Office

Jakarta — Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadi momentum memperkuat transformasi sektor ketenagakerjaan melalui penguatan vokasi dan penerapan Green Office sebagai fondasi birokrasi yang produktif, modern, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat membuka Pekan Olahraga dalam rangka HUT ke-79 Kemnaker di Jakarta, Senin (27/7).

Menurut Menaker, penguatan vokasi terus dilakukan melalui berbagai program strategis yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.

Salah satunya melalui Program Magang Nasional (MagangHub) yang pada 2026 ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta.

“Program ini dirancang untuk mendekatkan pencari kerja dengan industri sehingga dapat meminimalkan ketidaksesuaian kompetensi (mismatch). Peserta tidak hanya memperoleh pengalaman kerja dan sertifikat kompetensi, tetapi juga mendapatkan uang saku selama mengikuti program,” ujar Menaker.

Ia mengatakan, MagangHub telah memperoleh perhatian dari berbagai mitra internasional sebagai salah satu praktik baik dalam pengembangan sumber daya manusia yang menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja.

Selain memperluas akses pemagangan, Kemnaker juga menargetkan 270 ribu peserta mengikuti Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) sepanjang 2026.

Pelaksanaannya dilakukan secara transparan, inklusif, serta memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Seiring penguatan vokasi, Kemnaker juga terus mendorong transformasi birokrasi melalui penerapan Gr een Office. Langkah ini dilakukan melalui pengelolaan lingkungan kantor secara mandiri, termasuk efisiensi energi dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Selain itu, Kemnaker secara bertahap melakukan transisi menuju pemanfaatan energi terbarukan melalui pemasangan panel surya di lingkungan Kemnaker.

Penerapan standar Green Office juga didukung penyusunan Sustainability Report sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang akuntabel.

“Transformasi ketenagakerjaan harus berjalan seiring dengan transformasi birokrasi. Karena itu, kami ingin membangun ekosistem kerja yang tidak hanya produktif dan adaptif terhadap perubahan, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata Menaker.

Menaker berharap momentum HUT ke-79 Kemnaker semakin memperkuat semangat seluruh insan Kemnaker untuk terus menghadirkan kebijakan dan pelayanan ketenagakerjaan yang berdampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju, produktif, dan berkelanjutan. (KemenakerRI-RIW/APR)

Wamenaker: PVN Siapkan SDM Sesuai Kebutuhan Dunia Usaha dan Industri

Padang — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan, Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) menjadi salah satu upaya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja, produktif, dan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Menurutnya, perubahan pasar kerja yang berlangsung semakin cepat menuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan industri.

Penegasan tersebut disampaikan Afriansyah saat membuka Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 3 Tahun 2026 di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Sumatera Barat, Jumat (24/7).

Pelaksanaan program tersebut diikuti 982 peserta yang tersebar di BPVP Padang, Satuan Pelayanan (Satpel) Jambi dan Sawahlunto, serta sejumlah UPTD binaan di wilayah Sumatera Barat dan Jambi.

“Pelatihan vokasi bukan sekadar memberikan keterampilan, tetapi menjadi investasi untuk menyiapkan SDM yang siap bekerja, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri,” ujar Afriansyah.

Ia menjelaskan, pada 2026 Kemnaker menargetkan 300.000 peserta mengikuti berbagai program Pelatihan Vokasi Nasional di seluruh Indonesia.

Target tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan berbasis kompetensi sekaligus meningkatkan kesiapan tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Selain memperluas akses pelatihan, Kemnaker juga memberikan perhatian kepada pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta masyarakat yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Melalui program resk illing dan upskilling, peserta dibekali keterampilan baru agar memiliki peluang lebih besar untuk kembali bekerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

“Kami ingin memastikan masyarakat yang terdampak perubahan ekonomi tetap memiliki kesempatan meningkatkan kompetensinya. Dengan keterampilan baru, mereka memiliki peluang untuk kembali bekerja atau membangun usaha sendiri,” kata Afriansyah.

Afriansyah menambahkan, penyelenggaraan pelatihan vokasi perlu disesuaikan dengan potensi unggulan setiap daerah agar kompetensi yang diperoleh peserta benar-benar selaras dengan kebutuhan pasar kerja.

Di Sumatera Barat, pengembangan kompetensi diarahkan pada sektor jasa, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah.

Untuk mendukung upaya tersebut, BPVP perlu terus mengoptimalkan jejaring kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan UMKM untuk meningkatkan penyerapan lulusan pelatihan sekaligus produktivitasnya.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penyerapan lulusan pelatihan di dunia kerja sekaligus membuka peluang lahirnya wirausaha baru yang dapat menggerakkan perekonomian daerah.

Di BPVP Padang, sebanyak 85 peserta mengikuti pelatihan pada enam program, yakni barista, pengolahan makanan komersial, housekeeping, penggambaran modern 3D CAD, pengelasan Fillet Welder FCAW (Flux-Cored Arc Welding), dan tata rias pengantin.

Selanjutnya, pada 27 Juli 2026 akan dimulai lima program pelatihan lainnya, yaitu pembuatan pakaian, petugas K3 konstruksi 1, petugas K3 konstruksi 2, perawatan dan perbaikan AC rumah tangga, serta juru ukur.

Menutup sambutannya, Afriansyah mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap dunia kerja. Menurutnya, peluang berkarier tidak hanya terbatas menjadi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga terbuka luas di sektor swasta maupun melalui kewirausahaan.

“Jangan terpaku hanya pada satu pilihan karier. Yang terpenting adalah memiliki keterampilan sehingga peluang bekerja maupun berwirausaha semakin terbuka,” tuturnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Exit mobile version