22 Juli 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Gelar FGD, BKD Kalsel Himpun Aspirasi Purna Tugas ASN

Banjarbaru – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menghimpun aspirasi para pejabat purna tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kalimantan Selatan. Kegiatan berlangsung di Aula Maksid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Rabu (22/7).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pensiunan ASN atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan di Kalimantan Selatan hingga saat ini tidak terlepas dari kontribusi dan kerja keras para ASN yang kini telah memasuki masa purna tugas.

“Saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun mengemban tugas sebagai Aparatur Sipil Negara. Keberhasilan pembangunan daerah Kalimantan Selatan hingga saat ini tidak lepas dari kontribusi dan kerja keras Bapak dan Ibu sekalian pada masa aktif bertugas,” ujar Dinansyah.

Ia menegaskan, memasuki masa purna tugas bukan berarti berakhirnya peran para pensiunan ASN dalam pembangunan daerah.

Sebaliknya, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan yang dimiliki masih sangat dibutuhkan sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Memasuki masa purna tugas bukan berarti berakhirnya peran Bapak dan Ibu dalam membangun Kalimantan Selatan. Para pensiunan ASN tetap menjadi bagian dari keluarga besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan memiliki pengalaman berharga yang dapat menjadi inspirasi sekaligus masukan dalam pembangunan daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi mengatakan, FGD menjadi wadah menyerap berbagai gagasan, pengalaman, serta masukan konstruktif dari para pensiunan ASN yang dinilai masih memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan Banua.

*Suasana FGD penghimpunan aspirasi pejabat purna tugas ASN*

“Hari ini kami melaksanakan FGD bersama Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), yang merupakan organisasi para pensiunan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui kegiatan ini kami berharap terjalin kolaborasi yang semakin erat antara PWRI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Noryadi menjelaskan, seluruh masukan yang dihimpun dalam FGD akan dirumuskan menjadi rekomendasi dan disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepegawaian dan pengembangan birokrasi.

“Seluruh masukan yang bersifat positif akan kami himpun dan laporkan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan,” jelasnya.

Melalui FGD tersebut, BKD Kalsel berharap dapat membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan para purna tugas ASN, sekaligus memanfaatkan pengalaman panjang mereka di bidang birokrasi sebagai kontribusi nyata dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)

Dua Pelajar Kalsel Ikuti Pemusatan Latihan Paskibraka Nasional Jelang HUT ke-81 RI

Banjarbaru – Dua pelajar asal Kalimantan Selatan resmi mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional dalam rangka persiapan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.

Kedua pelajar tersebut adalah I Nyoman Harya dari SMA Negeri 7 Banjarmasin dan Siti Nur Adlina dari MA Hidayatullah Martapura, Kabupaten Banjar.

Keduanya menjadi wakil Kalimantan Selatan setelah melalui rangkaian seleksi berjenjang yang ketat mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, melalui Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, Ihda Wardati mengatakan, kedua pelajar tersebut telah diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan sejak 14 Juli hingga 22 Agustus 2026.

“Mereka akan mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan sebelum bertugas pada Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional,” ujar Ihda, Rabu (22/7).

Ia menjelaskan, proses seleksi Paskibraka di Kalimantan Selatan dilaksanakan secara berjenjang, transparan, dan objektif. Setiap kabupaten/kota mengirimkan tiga peserta putra dan tiga peserta putri terbaik untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi.

Sebanyak 88 peserta yang terdiri dari 45 putra dan 43 putri dari 13 kabupaten/kota mengikuti seleksi tingkat provinsi selama empat hari.

Dari proses tersebut dipilih tiga putra dan tiga putri terbaik untuk mengikuti seleksi tingkat nasional di Jakarta.

“Materi seleksi meliputi verifikasi administrasi, tes wawasan kebangsaan, tes intelegensi umum, observasi psikologi, pemeriksaan kesehatan, parade dan peraturan baris-berbaris, hingga penilaian kepribadian, komunikasi, minat, dan bakat. Dari seluruh tahapan tersebut akhirnya terpilih satu putra dan satu putri sebagai wakil Kalimantan Selatan di tingkat nasional,” jelasnya.

Sebelum diberangkatkan ke Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kesbangpol memberikan pembinaan intensif kepada para calon peserta.

Pembinaan meliputi penguatan fisik dan kesehatan, pembekalan mental dan karakter, serta penanaman nilai disiplin, tanggung jawab, dan etika.

“Kami membekali mereka dengan penguatan fisik, menjaga kebugaran, pemeriksaan kesehatan, serta pembinaan mental agar memiliki rasa percaya diri dan mampu bersaing di tingkat nasional. Selain itu, kami juga menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan etika sebagai bekal selama mengikuti pemusatan pelatihan,” kata Ihda.

*Dua pelajar Kalsel mengikuti pelatihan Paskibraka*

Menurutnya, keberhasilan dua pelajar tersebut merupakan hasil dari proses seleksi yang komprehensif. Selain kemampuan baris-berbaris, peserta juga dinilai dari aspek administrasi, kesehatan, psikotes, postur tubuh, ketahanan jasmani, hingga karakter dan jiwa kepemimpinan.

Ihda berharap kedua wakil Kalimantan Selatan dapat mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan dengan baik serta mampu mengemban tugas sebagai Paskibraka Nasional di Istana Negara.

“Kami berharap keduanya selalu menjaga kesehatan, kedisiplinan, serta membawa nama baik Kalimantan Selatan. Jadilah duta daerah yang mampu memperkenalkan budaya Banua di tingkat nasional dan mengharumkan nama Kalimantan Selatan melalui prestasi yang membanggakan,” tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh generasi muda Kalimantan Selatan untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila, memperluas wawasan kebangsaan, serta menjaga disiplin dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

“Generasi muda merupakan modal utama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena itu, karakter yang kuat, integritas, semangat kebangsaan, dan kecintaan terhadap tanah air harus terus ditanamkan sejak dini,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Tinjau Pilkades Serentak, Saidi Mansyur Optimis Partisipasi Pemilih Meningkat

Banjar – Bupati Banjar Saidi Mansyur bersama Wakil Bupati Habib Said Al Habsyi meninjau pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 dan TPS 04 Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Rabu (22/7).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berjalan tertib, aman, dan lancar. Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten Banjar serta instansi terkait.

Saidi Mansyur mengatakan, Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Banjar diikuti sekitar 60 calon kepala desa yang bersaing di sejumlah desa.

Ia berharap seluruh proses, mulai dari pemungutan hingga penghitungan suara, dapat berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

“Semoga pelaksanaan pemilihan kepala desa ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Kami juga menitipkan kepada seluruh penyelenggara agar melaksanakan tugas dengan sebaik – baiknya,” ujarnya.

Menurut Saidi, Pilkades merupakan pesta demokrasi di tingkat desa yang menjadi momentum penting untuk melahirkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi masyarakat.

“Setiap desa nantinya diharapkan memiliki pemimpin yang mampu membawa kemajuan dan menjawab harapan masyarakat,” katanya.

*Foto bersama saat peninjauan Bupati Banjar dan Forkopimda di TPS Desa Cindai Alus*

Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan hak pilihnya agar tingkat partisipasi dalam Pilkades terus meningkat hingga berakhirnya waktu pemungutan suara.

“Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pesta demokrasi ini. Mudah-mudahan hingga batas waktu pemungutan suara, masyarakat yang sebelumnya masih bekerja dapat datang menggunakan hak pilihnya,” ungkapnya.

Saidi berharap kepala desa yang terpilih nantinya dapat membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Banjar, mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan terpilihnya kepala desa yang amanah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di setiap desa dapat berjalan lebih baik dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar, Muhammad Hafizh Anshari menyampaikan pelaksanaan Pilkades di sejumlah desa berlangsung lancar dengan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi.

Berdasarkan hasil pemantauan pada pagi hari, tingkat kehadiran pemilih di Desa Tunggul Irang telah mendekati 50 persen, sedangkan di Desa Melayu Tengah mencapai hampir 40 persen saat pemungutan suara masih berlangsung sekitar pukul 09.00 Wita.

“Partisipasi masyarakat sejauh ini cukup baik. Kami berharap tingkat kehadiran pemilih terus meningkat hingga penutupan pemungutan suara. Siapa pun yang nantinya terpilih adalah pilihan terbaik bagi masyarakat desanya,” kata Hafizh. (SYA/RIW/APR)

Komisi III Kawal Prioritas Infrastruktur 2027, PUPR Kalsel Hadapi Pemangkasan Anggaran 800 Miliar

Banjarmasin – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya mengawal penyusunan program pembangunan tahun anggaran 2027 agar tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat, meski Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus menghadapi pemangkasan pagu anggaran hingga Rp800 miliar.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas PUPR dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Selasa (21/7).

Pertemuan tidak hanya membahas usulan program tahun 2027, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan tahun berikutnya.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, mengatakan, seluruh program yang diajukan harus benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran mengharuskan pemerintah daerah menetapkan skala prioritas secara lebih selektif.

“Yang pastinya program – program yang mereka susun itu pasti akan berkurang. Tetapi nanti kita akan bahas kembali, kita akan lihat lagi mana-mana program yang memang masih bisa digeser angkanya,” ujarnya.

Ia menegaskan, Komisi III akan mengawal agar alokasi anggaran tetap diarahkan pada program strategis mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan.

“Kita akan terus mengawal setiap tahapan perencanaan agar pembangunan infrastruktur tetap menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan daerah secara berkelanjutan,” ungkap Mustaqimah.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib mengungkapkan, bahwa pagu anggaran instansinya mengalami penurunan signifikan akibat kebijakan efisiensi pemerintah yang berdampak pada berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.

Dari usulan awal sebesar Rp2,4 triliun, Dinas PUPR hanya memperoleh alokasi sekitar Rp1,6 triliun atau berkurang Rp800 miliar.

“Kita dipangkas sebesar Rp800 miliar, dari usulan Rp2,4 triliun menjadi Rp1,6 triliun,” kata Yasin usai rapat.

Menurutnya, kondisi tersebut memaksa Dinas PUPR melakukan penyesuaian rencana pembangunan tahun 2027 dengan menyusun ulang skala prioritas.

Program yang berkaitan langsung dengan visi-misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta proyek multiyears akan tetap menjadi fokus utama.

“Kami memastikan pembangunan Stadion Internasional Kalimantan Selatan dan rumah dinas gubernur tetap masuk dalam daftar prioritas. Sementara sejumlah proyek lain berpotensi mengalami penundaan, salah satunya pembangunan kantor DPRD Kalsel yang hingga kini masih menghadapi persoalan pembebasan lahan,” jelasnya.

Di sisi lain, Dinas PUPR juga terus berupaya memperjuangkan tambahan anggaran. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD Kalsel melalui Komisi III agar sejumlah program strategis tetap dapat dilaksanakan.

Selain mengandalkan APBD, PUPR juga berharap beberapa proyek infrastruktur dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui program seperti Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah maupun pembangunan jaringan irigasi.

Terkait usulan pokok – pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, Yasin menegaskan, pihaknya siap mengakomodasi seluruh usulan yang menjadi kewenangan Dinas PUPR, selama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Insya Allah usulan yang sesuai kewenangan PUPR dan sejalan dengan RPJMD akan kami upayakan untuk direalisasikan. Melalui sinergi antara DPRD, Bappeda, dan Dinas PUPR, penyusunan program pembangunan tahun 2027 diharapkan tetap berjalan efektif meski di tengah keterbatasan anggaran,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Sekjen Kemnaker: Pejabat Fungsional Harus Hadirkan Dampak Nyata bagi Masyarakat

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi menegaskan bahwa pejabat fungsional di lingkungan Kemnaker harus mampu menghadirkan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya.

“Kita tidak sekadar bekerja, tetapi bekerja yang benar-benar bermakna sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pekerjaan kita,” ujar Cris saat melantik dan mengambil sumpah/janji 30 pejabat fungsional di lingkungan Kemnaker, Selasa (21/7).

Dalam arahannya, Cris mengatakan jabatan fungsional memegang peran penting mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Karena itu, Ia me minta para pejabat yang baru dilantik memegang teguh sumpah dan janji jabatan serta menjalankan amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

Menurutnya, setiap pekerjaan yang dilakukan di Kemnaker harus berorientasi pada pelaksanaan amanat konstitusi, yakni membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Sebagai wujud komitmen tersebut, orientasi pelayanan kepada masyarakat harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Ia mencontohkan, instruktur pelatihan tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pelatihan atau pemberian sertifikat, tetapi juga perlu terus memantau perkembangan peserta agar memiliki peluang memperoleh pekerjaan.

“Anggaplah mereka seperti anak atau saudara kita. Ketika mereka sudah lulus pelatihan tetapi belum mendapatkan pekerjaan, kita juga harus ikut memikirkan bagaimana mereka bisa memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak,” katanya.

Cris berharap semangat tersebut menjadi budaya kerja seluruh pejabat fungsional Kemnaker sehingga setiap program dan layanan yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan masyarakat. (KemenakerRI-RIW/APR)

Menaker: Program Magang Nasional Permudah Industri Dapatkan Talenta Siap Kerja

Bekasi – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, bahwa Program Magang Nasional (MagangHub) menjadi mekanisme rekrutmen efektif bagi dunia usaha untuk mendapatkan talenta sesuai kebutuhan industri.

Penegasan tersebut disampaikan Menaker saat meninjau implementasi MagangHub di PT Adyawinsa Electrical and Power (AEP), perusahaan manufaktur dan penyedia solusi energi di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (21/7).

Dalam kunjungan tersebut, Menaker meninjau proses pembelajaran di tempat kerja sekaligus bertemu dengan 8 alumni Program Magang Nasional yang telah direkrut menjadi karyawan tetap setelah dinilai memenuhi kompetensi, etos kerja, dan kebutuhan perusahaan.

Yassierli mengatakan, hasil peninjauan dan dialog dengan manajemen PT AEP menunjukkan bahwa MagangHub memberikan nilai tambah dalam proses pemenuhan kebutuhan tenaga kerja perusahaan.

“Berdasarkan masukan dari manajemen perusahaan, Program Magang Nasional memberikan manfaat yang nyata. Perusahaan memiliki kesempatan untuk membina, mendampingi, sekaligus menilai kompetensi calon tenaga kerja secara langsung sebelum memutuskan untuk merekrut mereka sebagai karyawan,” ujar Yassierli.

Ia menjelaskan, proses pembelajaran di tempat kerja memberikan ruang bagi perusahaan memperoleh gambaran utuh mengenai kompetensi dan kesiapan peserta sebelum melakukan rekrutmen.

“Program Magang Nasional memberikan kepastian yang lebih baik bagi perusahaan dalam memperoleh talenta yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ini menjadi bentuk talent acquisition yang lebih efektif karena proses pembelajaran dan penilaian berlangsung secara bersamaan,” kata Yassierli.

Di sisi lain, MagangHub juga memberikan manfaat bagi lulusan baru, khususnya lulusan perguruan tinggi yang belum memiliki pengalaman kerja.

Melalui magang, peserta memperoleh pengalaman nyata di dunia industri, meningkatkan kompetensi, membangun etos kerja, serta memperbesar peluang memperoleh pekerjaan.

Yassierli menambahkan, keberhasilan penyerapan alumni magang menjadi karyawan menunjukkan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif terhadap kebutuhan industri.

“Kami ingin Program Magang Nasional menjadi jembatan yang mempertemukan kebutuhan industri akan tenaga kerja yang kompeten dengan talenta-talenta muda Indonesia yang siap berkembang. Dengan demikian, produktivitas perusahaan meningkat, sementara lulusan memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak,” ujarnya.

Menaker juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia yang menjadikan Program Magang Nasional sebagai salah satu program prioritas nasional.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk mempercepat penyelarasan (link and match) antara dunia pendidikan dan dunia kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperluas peluang kerja bagi lulusan baru.

Kemnaker akan terus memperluas kolaborasi dengan dunia usaha agar semakin banyak perusahaan berpartisipasi dalam MagangHub sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh pencari kerja maupun pelaku industri di berbagai sektor.

Dalam kunjungan tersebut, Menaker didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Darmawansyah, serta Administration Director PT Adyawinsa Electrical and Power (AEP), Ign. Ilham Chrisbijantiro. (KemenakerRI-RIW/APR)

Menaker: Data Sensus Ekonomi 2026 Perkuat Penyusunan Kebijakan Ketenagakerjaan

Bekasi – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa data Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan menjadi landasan penting, penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Menaker saat menjadi narasumber pada High Level Meeting (HLM) Lintas Kementerian bertema “Kolaborasi SE 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan” yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (21/7).

Menurut Menaker, pelaksanaan SE 2026 akan menghasilkan data yang komprehensif mengenai berbagai aspek kegiatan ekonomi.

“Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penggunaan tenaga kerja,” ujar Menaker Yassierli.

Ia menjelaskan, melalui data tersebut pemerintah dapat memetakan perkembangan lapangan kerja, kebutuhan keterampilan tenaga kerja, serta kebutuhan peningkatan produktivitas.

Pemetaan tersebut juga membantu mengidentifikasi sektor dan wilayah yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja tinggi serta memahami perubahan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.

Lebih lanjut, Menaker mengatakan hasil SE 2026 dapat dimanfaatkan untuk menyelaraskan penyelenggaraan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri, meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja, serta mendorong peningkatan produktivitas untuk memperkuat daya saing dunia usaha dan tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

“SE ini untuk kita semua, untuk Indonesia, serta untuk adik-adik kita dan anak cucu kita. Maju industrinya, sejahtera pekerjanya. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” kata Menaker.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan pelaksanaan SE 2026.

Ia menyampaikan empat harapan utama, yaitu penguatan sinergi antara BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian; komitmen bersama dari asosiasi, pengelola Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta pelaku usaha; pelaksanaan sosialisasi SE 2026 secara masif di sektor industri; serta sinergi konkret antarkementerian dalam mendukung kelancaran proses pendataan di lapangan. (KemenakerRI-RIW/APR)

Data Tidak Akurat, Warga Pemurus Baru Keluhkan Pembagian Bapang

Banjarmasin – Warga Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, mengeluhkan pembagian bantuan pangan beras untuk warga kurang mampu, yang belum tepat sasaran. Hal tersebut terungkap pada Rapat Koordinasi Kelurahan, di Aula Kantor Kelurahan Pemurus Baru, Rabu (22/7).

Menanggapi keluhan tersebut Lurah Pemurus Baru Budi Rahmadhani menjelaskan, pihaknya siap menindaklanjuti keluhan warga tersebut. Mengingat data penerima bantuan beras yang dimiliki Bulog saat ini, masih belum lengkap.

“Kami menerima keluhan dari warga tersebut,” ungkap Budi.

Budi mencontohkan, pihaknya masih menemukan data penerima berupa nama, tanpa dilengkapi keterangan lainnya. Sehingga pihaknya perlu melakukan pengecekan ulang, berkoordinasi dengan para RT di kelurahan.

“Kami menerima data misalnya Muhammad RT 0 RW 0, di Kelurahan Pemurus Baru terdapat 35 RT, kami menanyakan kepada masing masing RT apakah ada warga mereka bernama Muhammad dengan nomor NIK ini,” jelasnya lagi.

Bahkan saat pembagian beras, pihaknya juga memasang pengumuman nama nama penerima bantuan tersebut.

“Dengan adanya pengumuman tersebut, kami mempersilakan warga melakukan pengecekan kembali, apakah namanya menjadi penerima bantuan pangan dari Bulog ,” ucapnya.

Namun, apabila pada saat pembagian pihaknya menemukan ada sisa beras bantuan,.maka akan dialihkan untuk penerima bantuan lainnya.

Budi berharap, kedepannya, Bulog memberikan data update penerima bantuan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu, Sekretaris RT 14, Keluhan Pemurus Baru, Agustina mengaku, bahwa masih ada warga kurang mampu tidak menerima bantuan pangan beras di lingkup RT nya.

“Kami menemukan ada warga tidak mampu yang belum menerima bantuan, sedangkan warga mampu malah menjadi penerima,” ungkapnya.

Karena itu lah pihaknya melaporkan adanya temuan tersebut kepada pihak kelurahan agar ditindaklanjuti. (SRI/RIW/APR)