14 Juli 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

DPRD Banjarbaru Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Momentum Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah

Banjarbaru – DPRD Kota Banjarbaru menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (14/7).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Muhammad Syahrial, serta dihadiri Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, beserta jajaran pemerintah kota dan anggota DPRD.

Sekretaris Daerah Banjarbaru, Sirajoni menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan Raperda.

Menurutnya, hubungan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Banjarbaru atas sinergi yang telah terjalin selama proses pembahasan Raperda ini. Kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Sirajoni.

Dalam laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Banjarbaru mencatat sejumlah capaian positif.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercatat sebesar Rp490,95 miliar, sementara realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,813 triliun dan realisasi belanja daerah sebesar Rp1,722 triliun, sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp91,80 miliar.

Selain itu, pemerintah daerah juga mencatat efisiensi belanja sebesar Rp157,48 miliar dibandingkan anggaran setelah perubahan, yang menunjukkan optimalisasi penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Sirajoni menegaskan, persetujuan bersama terhadap Raperda merupakan hasil pembahasan yang konstruktif antara pemerintah daerah dan DPRD.

Berbagai masukan, saran, serta pendapat dari anggota dewan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi Raperda.

“Masukan dan rekomendasi dari DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi Raperda. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang,” katanya.

Ia menambahkan, setelah memperoleh persetujuan bersama, Raperda tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Neni Hendriyawaty, menegaskan bahwa persetujuan terhadap Raperda bukan hanya menjadi tahapan formal dalam proses legislasi, tetapi juga merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah selama tahun 2025.

“Persetujuan terhadap Raperda ini bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi, tetapi menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025,” ujar Neni.

Menurutnya, persetujuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Berbagai catatan dan rekomendasi DPRD diharapkan menjadi perhatian pemerintah kota meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran. Kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar pelaksanaan APBD ke depan semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Banjarbaru,” pungkasnya. (BDR/RIW/EYN)

Harlah ke-112, Ponpes Darussalam Martapura Perkuat Komitmen Cetak Generasi Berilmu dan Berakhlak

Banjar – Pondok Pesantren Darussalam Martapura memeringati Hari Lahir (Harlah) ke-112 pada Selasa (14/7). Momentum ini menjadi refleksi perjalanan panjang salah satu pondok pesantren tertua di Kalimantan Selatan, mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pimpinan PP Darussalam Martapura, KH Hasanuddin Badruddin, saat menyampaikan sambutan.

Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura, KH Hasanuddin Badruddin mengatakan, usia 112 tahun merupakan amanah besar yang harus terus dijaga melalui peningkatan kualitas pendidikan, pembinaan karakter, dan penguatan nilai-nilai keislaman.

“Alhamdulillah, perjalanan waktu membawa Pondok Pesantren Darussalam hingga mencapai usia 112 tahun. Mudah – mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada seluruh guru yang mengabdi serta para santri di semua jenjang pendidikan,” ujarnya.

Ia menuturkan, keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tidak hanya diukur dari lamanya berdiri, tetapi juga dari kontribusinya melahirkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu, akhlak, dan tanggung jawab kepada agama maupun masyarakat.

Karena itu, para santri diharapkan dapat menempuh proses belajar dengan penuh kesungguhan, disiplin, dan semangat menuntut ilmu agar mampu menjadi pribadi yang berkualitas ketika kembali ke tengah masyarakat.

Menurut Hasanuddin, seluruh civitas Pondok Pesantren Darussalam memiliki harapan yang sama, yakni melahirkan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga mampu mengamalkan serta menyebarkan ilmu yang diperoleh untuk kemaslahatan umat.

Ia juga mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan harus selalu disertai dengan petunjuk dan hidayah dari Allah SWT.

Menurutnya, hidayah menjadi fondasi penting agar ilmu yang dimiliki dapat memberikan manfaat serta menjadi bekal dalam menjalani kehidupan.

“Kami berharap para santri yang belajar dengan sungguh – sungguh di Pondok Pesantren Darussalam nantinya menjadi pribadi yang saleh dan salehah, mampu mengemban ilmu yang diperoleh, kemudian menyampaikannya kepada masyarakat,” katanya. (SYA/RIW/

Hadiri Forum BRICS, Menaker Bahas Jaminan Sosial hingga Pengembangan Keterampilan

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli akan bertolak ke India, menghadiri Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) atau Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS pada 15–16 Juli 2026.

Forum tersebut menjadi wadah bagi para menteri ketenagakerjaan negara anggota BRICS untuk memperkuat kerja sama sekaligus membahas berbagai tantangan dunia kerja yang terus berkembang.

Agenda pembahasan dalam LEMM tahun ini akan berfokus pada empat isu strategis, meliputi Penguatan Jaminan Sosial dan Formalisasi Pasar Kerja; Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Inklusi dalam Angkatan Kerja; Kerja Sama Peningkatan Daya Saing, Pemetaan Keterampilan, dan Pengembangan Keterampilan Kerja; serta Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Seluruh Pekerja, termasuk Pekerja Gig dan Platform.

Menaker Yassierli mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas kemitraan internasional sekaligus meningkatkan kolaborasi menghadapi dinamika ketenagakerjaan global.

“Forum BRICS menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan. Melalui forum ini, Indonesia dapat bertukar pengalaman, memperluas kolaborasi, serta memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan dunia kerja,” ujar Menaker melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (14/7).

Menurut Menaker, tantangan ketenagakerjaan saat ini semakin kompleks, mulai dari transformasi pasar kerja, perubahan kebutuhan kompetensi, hingga pentingnya memperluas perlindungan bagi pekerja.

Karena itu, kerja sama antarnegara menjadi faktor penting menghadirkan solusi yang saling menguatkan.

“Indonesia siap berkontribusi secara aktif dalam setiap pembahasan serta berbagi praktik baik yang telah dilakukan untuk mendukung terwujudnya dunia kerja yang lebih inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan,” kata Menaker.

LEMM BRICS menjadi momentum bagi negara – negara anggota untuk memperkuat kesamaan pandangan dalam menyikapi berbagai perkembangan ketenagakerjaan, sekaligus memperdalam pemahaman atas beragam pendekatan yang diterapkan dalam menghadapi perubahan dunia kerja. (KemenakerRI-RIW/EYN)

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang, Perluas Peluang Tenaga Kerja Indonesia

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut.

Pemetaan tersebut dilakukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor bersama delegasi selama kunjungan kerja ke Jepang pada 8–12 Juli 2026.

Selama kunjungan, Wamenaker bersama delegasi berdialog dengan KBRI Tokyo, lembaga pelatihan dan penempatan, sejumlah perusahaan penerima tenaga kerja Indonesia, serta Sekretariat Asian Productivity Organization (APO).

Dari rangkaian pertemuan tersebut, Kemnaker memperoleh gambaran mengenai kebutuhan industri Jepang, kesiapan tenaga kerja, serta aspek perlindungan yang perlu terus diperkuat.

Wamenaker Afriansyah Noor mengatakan, Jepang masih memiliki peluang besar bagi tenaga kerja Indonesia, terutama pada sektor otomotif, transportasi, konstruksi, pertanian, care giving, dan sektor lain yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

“Peluang kerja di Jepang harus kita siapkan dengan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Penyiapan SDM tidak hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan bahasa, pemahaman budaya kerja, dan kesiapan beradaptasi,” ujar Wamenaker melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (13/7).

Menurutnya, mitra Jepang memberikan penilaian positif terhadap tenaga kerja Indonesia karena dinilai memiliki kemampuan adaptasi yang baik.

Namun, kualitas tenaga kerja tetap perlu diperkuat, terutama pada keterampilan praktik, kemampuan bahasa Jepang, penguasaan istilah teknis, keselamatan kerja, disiplin, serta pemahaman budaya kerja agar semakin sesuai dengan standar perusahaan Jepang.

Salah satu temuan penting dari kunjungan tersebut adalah perlunya pelatihan yang semakin mendekati kondisi kerja nyata di perusahaan Jepang.

Pada sektor otomotif, misalnya, perusahaan menekankan pentingnya penguasaan praktik perawatan kendaraan, inspeksi dasar, keselamatan kerja, serta menjaga kualitas dan kerapian area kerja.

Selain itu, kemampuan berkomunikasi dan menjalankan prosedur kerja secara disiplin juga menjadi perhatian.

Kemnaker juga mencatat bahwa penguasaan bahasa Jepang menjadi salah satu faktor penting mendukung kesiapan tenaga kerja Indonesia.

Karena itu, pembekalan tidak hanya mencakup kemampuan berbahasa sehari-hari, tetapi juga bahasa teknis yang digunakan di lingkungan kerja, termasuk istilah keselamatan dan komunikasi operasional.

Wamenaker menegaskan, masukan langsung dari perusahaan Jepang menjadi bekal penting bagi Kemnaker untuk menyempurnakan penyelenggaraan pelatihan vokasi di Indonesia.

“Kita ingin memastikan pelatihan vokasi benar – benar menjawab kebutuhan industri. Masukan langsung dari perusahaan di Jepang menjadi penting untuk memperbaiki kurikulum, meningkatkan kualitas instruktur, dan memperkuat pembelajaran berbasis praktik,” kata Wamenaker.

Selain peningkatan kompetensi, kunjungan tersebut juga membahas penguatan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Jepang, mulai dari pendampingan dan layanan pengaduan hingga pembekalan kesiapan mental, kemampuan adaptasi, serta budaya kerja Jepang, seperti kedisiplinan, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, dan komunikasi di lingkungan kerja.

Pertemuan dengan Sekretariat APO juga membahas peluang penguatan kerja sama di bidang produktivitas, termasuk pengembangan kapasitas SDM, penguatan sertifikasi produktivitas, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Hasil pemetaan kebutuhan industri Jepang tersebut menjadi masukan bagi Kemnaker, menyelaraskan program pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan penyiapan tenaga kerja agar semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha serta perkembangan pasar kerja global.

“Hasil kunjungan ini menjadi masukan penting bagi Kemnaker untuk memperkuat penyiapan tenaga kerja Indonesia, mulai dari pelatihan, sertifikasi, penempatan, hingga perlindungan.
Harapannya, tenaga kerja Indonesia semakin siap bersaing dan memperoleh peluang kerja yang berkualitas,” tutur Wamenaker. (KemenakerRI-RIW/

Kemnaker Gelar Seleksi Wawancara Pelatihan Vokasi Nasional Batch 3

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginformasikan bahwa seleksi wawancara calon peserta Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 3 berlangsung pada 10—15 Juli 2026.

Seleksi ini merupakan tahapan wajib yang harus diikuti calon peserta sebelum ditetapkan sebagai peserta pelatihan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, seleksi wawancara menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan calon peserta mengikuti pelatihan sesuai bidang yang dipilih.

“Seleksi wawancara merupakan tahapan penting dalam proses seleksi calon peserta Program Pelatihan Vokasi Nasional Batch 3. Kami mengimbau seluruh calon peserta mengikuti seleksi sesuai jadwal dan menunjukkan kesiapan serta komitmennya untuk mengikuti pelatihan hingga selesai,” kata Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (11/7).

Ia menjelaskan, hasil seleksi wawancara akan menjadi salah satu dasar penetapan peserta Program Pelatihan Vokasi Nasional Batch 3.

Melalui tahapan ini, Kemnaker memastikan peserta yang terpilih memiliki kesiapan untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan sesuai bidang yang dipilih.

Kemnaker mengimbau seluruh calon peserta mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta mengikuti setiap tahapan seleksi dengan sungguh-sungguh.

Melalui proses tersebut, calon peserta dapat menunjukkan kesiapan dan komitmennya untuk mengikuti pelatihan hingga selesai.

Pengumuman peserta yang lolos seleksi akan disampaikan pada 16 Juli 2026 melalui Skillhub. Calon peserta diimbau memantau Skillhub secara berkala untuk mengetahui hasil seleksi serta informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelatihan. (KemenakerRI-RIW/EYN)

Perkuat Peran Ayah, Wali Kota Lisa Instruksikan Seluruh SKPD Dukung GAMAS dan GEMAR

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat pembangunan keluarga sebagai fondasi mencetak generasi unggul. Melalui Surat Edaran Wali Kota Banjarbaru Nomor: 000/2/VI/BIDKKK/2026, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, secara resmi mengimbau para ayah untuk terlibat aktif dalam pendidikan anak melalui Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS) dan Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah (GEMAR).

Gerakan ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Banjarbaru, mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan sekaligus menjawab tantangan fenomena fatherless, yakni minimnya kehadiran figur ayah dalam tumbuh kembang anak.

Melalui GAMAS dan GEMAR, para ayah diharapkan tidak hanya hadir secara simbolis, tetapi juga membangun ikatan emosional yang lebih kuat dengan anak, menumbuhkan rasa percaya diri mereka, serta memberikan dukungan nyata terhadap proses pendidikan sejak hari pertama sekolah hingga penerimaan hasil belajar.

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mendukung penuh pelaksanaan gerakan tersebut.

“Saya mengimbau kepada seluruh pimpinan SKPD, camat, dan lurah se-Kota Banjarbaru agar memberikan dukungan kebijakan maupun imbauan kepada seluruh pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan GEMAR dan GAMAS,” ujarnya.

Begitu pula seluruh satuan pendidikan agar menginformasikan kepada ayah atau wali ayah peserta didik sehingga gerakan ini dapat terlaksana secara maksimal.

Lisa juga mengajak seluruh ayah maupun wali murid yang memiliki anak pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah untuk turut ambil bagian dalam gerakan tersebut.

Menurutnya, kehadiran seorang ayah pada momen-momen penting pendidikan anak akan menjadi pengalaman berharga yang mampu membangun kedekatan keluarga sekaligus meningkatkan motivasi belajar anak.

Program ini menjadi bagian dari implementasi strategi nasional dalam penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai langkah mewujudkan Banjarbaru Emas sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan GEMAR telah dimulai sejak Juni 2026, sementara GAMAS mulai dilaksanakan pada Juli 2026, dengan menyesuaikan jadwal yang ditetapkan masing – masing satuan pendidikan di Kota Banjarbaru.

Melalui gerakan ini, Pemerintah Kota Banjarbaru ingin menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan ibu, tetapi juga membutuhkan kehadiran, perhatian, dan peran aktif seorang ayah sebagai pilar utama membangun keluarga yang kuat dan generasi masa depan yang berkualitas. (MedCenBJB-RIW/EYN)

Angkasa Pura Salurkan TJSL 320 Juta di Banjarbaru

Banjarbaru – PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor kembali menunjukkan komitmennya, memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Bertempat di Puskesmas Landasan Ulin, Banjarbaru, Selasa (14/7), perusahaan menyerahkan bantuan dengan total nilai Rp 319.625.000,00 yang difokuskan pada empat sektor prioritas. Yaitu kesehatan, pendidikan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor kepada Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, sebagai bentuk sinergi PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) dengan pemerintah daerah, mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor mengatakan, bahwa program TJSL merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat melalui berbagai program yang memberikan dampak nyata.

Bandara bukan hanya menjadi pusat konektivitas transportasi udara, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

“Melalui program TJSL ini, kami ingin berkontribusi menciptakan generasi sehat, meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung kepedulian terhadap lingkungan, serta membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Kota Banjarbaru,” ujar General Manager PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Stephanus Millyas Wardana.

Pada kesempatan tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia menyalurkan bantuan melalui empat program TJSL InJourney.

Melalui Program InJourney Lawan Stunting, perusahaan menyerahkan bantuan senilai Rp 164.625.000,00 kepada 127 anak di Kota Banjarbaru. Bantuan berupa paket pemenuhan gizi, terdiri dari susu, sebagai bentuk dukungan terhadap program percepatan penurunan angka stunting yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Di bidang pendidikan, melalui Program InJourney Cerdaskan Bangsa, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) memberikan bantuan perbaikan halaman sekolah kepada SDN 3 Landasan Ulin Utara senilai Rp 30.000.000,00 untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi peserta didik.

Selain itu, perusahaan juga memberikan bantuan pembangunan panggung sekolah kepada SMP Negeri 15 Banjarbaru senilai Rp 50.000.000,00. Panggung tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana kegiatan seni, budaya, pembelajaran, serta pengembangan kreativitas siswa.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, melalui Program InJourney Airports Peduli Lingkungan, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) menyerahkan bantuan mesin pencacah sampah kepada LPM Guntung Payung, Desa Guntung Damar, senilai Rp 25.000.000,00.

Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat sehingga mampu mengurangi timbulan sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi melalui pengolahan sampah organik.

Sementara itu, melalui Program InJourney Airports Rumah Layak Huni, perusahaan menyalurkan bantuan renovasi rumah senilai Rp 50.000.000,00 kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini merupakan wujud kepedulian perusahaan membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat sehingga lebih sehat, aman, dan layak huni.

General Manager menambahkan, bahwa keberhasilan program TJSL tidak terlepas dari kolaborasi yang baik antara PT Angkasa Pura Indonesia (Persero), Pemerintah Kota Banjarbaru, tenaga kesehatan, institusi pendidikan, serta masyarakat.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banjarbaru dan seluruh pemangku kepentingan atas sinergi yang telah terjalin dengan baik. Kolaborasi ini menjadi modal penting menghadirkan program – program sosial yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata,” tambahnya.

Ke depan, Angkasa Pura akan terus memperkuat program TJSL agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.

Program TJSL PT Angkasa Pura Indonesia merupakan implementasi komitmen perusahaan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan Tanpa Kemiskinan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, serta Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Sebagai pengelola Bandara Internasional Syamsudin Noor, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) berkomitmen terus menghadirkan program TJSL yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Kehadiran perusahaan diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas transportasi udara di Kalimantan Selatan, tetapi juga menjadi mitra pembangunan yang mampu menciptakan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. (AngkasaPura-RIW/EYN)

Perdana Ikuti Open Tournament Sukaido Borneo 2, Tim Karate Shokaido Kalsel Berhasil Raih Prestasi

Banjarmasin – Tim Karate Shokaido Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi pada Kejuaraan Karate Open Tournament dan Festival Shukaido Borneo 2, di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM, baru baru tadi.

Ketua KKSH Shokaido Kalsel Sayyid M Yusfiansyah Al Azhmatkhan menyampaikan, pihaknya berhasil meraih 17 medali, dengan rincian 5 medali emas, 2 perak, serta 10 perunggu.

“Alhamdulillah, Shukaido Kalsel telah berhasil meraih prestasi,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Sebagai perguruan karate baru di Kalsel, Shukaido siap meningkatkan prestasi mengharumkan nama Provinsi Kalimantan Selatan.

“Perguruan Karate Shukaido Kalsel baru pertama kali mengikuti kejuaraan, setelah resmi bergabung di FORKI,” ucapnya.

Pada kejuaraan tersebut, Shokaido Kalsel berada di posisi ke empat. Dengan 5 emas, 2 perak, serta 10 perunggu.

“Kami menilai keberhasilan tersebut merupakan capaian yang sudah luar biasa,” ujarnya lagi.

Pada Kejuaraan tersebut Perguruan Karate Shokaido Kalsel menurunkan 70 atlet terbaiknya.

Yusfi menegaskan, Perguruan Karate Shokaido akan fokus meningkatkan pembinaan atlet di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Meskipun cabang olahraga ini tidak masuk dalam pembinaan Sentra Pembinaan Olahraga Berprestasi Daerah (SPOBDA) atau Desain Besar Olahraga Nasional (DBON),” tuturnya.

Begitu juga untuk O2SN, cabang olahraga Karate juga telah dihapus. Sehingga pihaknya khawatir perkembangan olahraga karate mengalami hambatan.

“Selain itu, saat ini cabang olahraga beladiri lainnya semakin banyak berkembang. Namun, kami tetap terus melakukan peningkatan pembinaan,” ujar Yusfi.

Namun Yusfi optimis, cabor karate akan tetap bertahan, mengingat penggemarnya sudah mendunia. (SRI/RIW/EYN)

Perkuat Budaya Riset dan Inovasi, BRIDA Kalsel Kembali Gelar Kalsel Innovation Award dan Lomba Karya Tulis Ilmiah

Banjarbaru – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan akan menggelar dua kegiatan strategis, yakni Kalsel Innovation Award (KIA) 2026 dan Lomba Karya Tulis Ilmiah, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kedua kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah memperkuat budaya riset, mendorong lahirnya inovasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat mengatakan, penyelenggaraan Kalsel Innovation Award dan Lomba Karya Tulis Ilmiah merupakan bentuk komitmen BRIDA, membangun ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

“Pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan program yang baik, tetapi juga ide-ide kreatif dan inovatif yang lahir dari berbagai kalangan, baik pemerintah, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat,” ungkapnya, baru – baru ini.

Thaufik menjelaskan, Kalsel Innovation Award 2026 menjadi ajang apresiasi bagi inovasi – inovasi terbaik yang mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik maupun pembangunan daerah.

“Kompetisi ini terbuka untuk tiga kategori peserta, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Selatan, SKPD kabupaten dan kota, serta masyarakat umum,” lanjutnya.

Ia berharap melalui ajang tersebut semakin banyak inovasi yang lahir dan dapat diterapkan secara nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

Selain Kalsel Innovation Award, BRIDA juga akan menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Ilmiah Tahun 2026.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan budaya riset dan semangat berkarya di Kalimantan Selatan melalui penyusunan karya ilmiah yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan.

Menurutnya, karya tulis ilmiah memiliki peran penting menghasilkan rekomendasi berbasis data dan kajian yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kedua kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu membangun budaya berpikir ilmiah, kreatif, dan inovatif di tengah masyarakat,” ucapnya.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah, akademisi, mahasiswa, pelajar, komunitas, hingga masyarakat umum untuk berpartisipasi aktif dan memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai sarana menunjukkan gagasan terbaik bagi kemajuan Kalimantan Selatan.

Melalui Kalsel Innovation Award dan Lomba Karya Tulis Ilmiah 2026, BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan optimis akan lahir lebih banyak inovasi dan gagasan berkualitas yang dapat diimplementasikan dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing Kalimantan Selatan di tingkat nasional. (MRF/RIW/EYN)

Terima Massa Aksi, DPRD Kalsel Pastikan Aspirasi Masyarakat Disalurkan Sesuai Mekanisme

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima aspirasi ratusan massa yang tergabung dalam Forum Demokrasi Masyarakat Sipil, Ormas PEKAT IB Kalsel, dan GANTARA saat berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalsel, Senin (13/7) siang.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Hasyim bin Alwi Al bin Yahya, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini (ki-ka).

Massa diterima Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Hasyim bin Alwi Al bin Yahya, didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Jaini. Dalam aksi tersebut, demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya terkait penanganan perkara yang menyeret konten kreator Muhammad Ali Ridho atau Babeh Aldo, pemadaman listrik, hingga isu pembangunan di Kalimantan Selatan.

Menanggapi persoalan kelistrikan, Habib Hasyim menyampaikan informasi yang diterimanya, bahwa saat ini tidak lagi terjadi pemadaman bergilir di wilayah Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah.

DPRD juga mencatat aspirasi masyarakat terkait dugaan penyebab terjadinya gangguan listrik yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Habib Hasyim juga memberikan tanggapan mengenai adanya dugaan korupsi yang disebut sebagian peserta aksi sebagai penyebab pemadaman listrik, yang dinilai berbeda dengan penjelasan sebelumnya dari pihak PLN mengenai pekerjaan perbaikan jaringan.

“Kami akan meminta penjelasan mengenai substansi persoalan tersebut kepada instansi yang memiliki kewenangan dan data teknis,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini menambahkan, kedepan akan dijadwalkan rapat kembali bersama pihak PLN Kalselteng untuk meminta penjelasan lebih rinci.

Terkait tuntutan demonstran mengenai perkara yang menyeret Babeh Aldo, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan persoalan tersebut, bukan merupakan ranah maupun kewenangan lembaga legislatif daerah.

“Aspirasi yang menjadi kewenangan DPRD akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, sedangkan hal-hal di luar kewenangan legislatif akan diteruskan kepada instansi yang berwenang,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)