25 Juni 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Lulus Program Rehabilitasi Sosial Fajar Harapan, 9 Penyandang Disabilitas Didorong Mandiri dan Berwirausaha

Banjarbaru – Program Rehabilitasi Sosial Klien Angkatan VII Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik (PRSPDNF) Fajar Harapan Tahun 2026 resmi ditutup di Aula Persada PRSPDNF Fajar Harapan, Kamis (26/6).

Penutupan program tersebut menjadi penanda berakhirnya masa pembinaan bagi para peserta yang selama ini mengikuti pelatihan keterampilan, baik di bidang tata boga maupun komputer, sebagai bekal untuk kembali ke tengah masyarakat secara mandiri.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Farhanie, melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Selamat Riadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran panti, instruktur, dan pendamping yang telah menjalankan program rehabilitasi sosial tersebut.

Menurutnya, program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian serta kualitas hidup penyandang disabilitas.

“Program ini adalah wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menghadirkan layanan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ujarnya dalam sambutan penutupan.

Pada angkatan tahun ini, sebanyak sembilan penyandang disabilitas fisik dinyatakan lulus program rehabilitasi. Mereka terdiri dari lima peserta pelatihan tata boga dan empat peserta pelatihan komputer.

Selain itu, para peserta juga menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebagai modal awal untuk memulai usaha mandiri setelah menyelesaikan pelatihan.

Bantuan tersebut, kata dia, bukan sekadar bentuk seremonial kelulusan, tetapi menjadi dorongan nyata agar para lulusan mampu berwirausaha dan berdaya secara ekonomi.

“Keterampilan yang diperoleh selama pelatihan diharapkan terus dikembangkan sebagai bekal untuk bekerja, berwirausaha, dan berpartisipasi dalam pembangunan,” lanjutnya.

Ia juga menegaskan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berprestasi. Setiap individu, menurutnya, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Sosial juga mendorong pemerintah kabupaten/kota memperkuat dukungan terhadap layanan inklusif bagi penyandang disabilitas, termasuk pendampingan dan penguatan akses ekonomi di daerah masing-masing.

Sementara itu, Kepala PRSPDNF Fajar Harapan Kalsel, Andrie Iswandi menyebut, penutupan program ini menjadi momentum penting bagi para peserta sekaligus evaluasi terhadap layanan rehabilitasi yang telah diberikan.

Ia menjelaskan, saat ini jumlah penerima manfaat di panti tersebut mencapai 70 orang, dengan berbagai latar belakang layanan, mulai dari pendidikan, vokasional, hingga perkuliahan.

Di antaranya terdapat 6 penyandang disabilitas fisik yang masih bersekolah, 23 penyandang disabilitas netra di jenjang pendidikan formal, 25 peserta dalam program bimbingan vokasional, serta 7 orang yang tengah menempuh pendidikan tinggi.

Untuk angkatan VII ini, sebanyak sembilan lulusan disabilitas fisik telah menyelesaikan program, termasuk hasil pelatihan tata boga dan keterampilan lainnya yang telah dipraktikkan melalui kegiatan magang di sejumlah instansi.

Melalui program rehabilitasi ini, pemerintah berharap para lulusan dapat lebih percaya diri dan mampu mengembangkan potensi diri di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat peran penyandang disabilitas sebagai bagian dari pembangunan daerah di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Open House Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru, Tampilkan Karya dan Capaian Siswa Selama Setahun

Banjarbaru – Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru menggelar Open House Tahun 2026, di Balai BPPKS Banjarbaru, Kamis (25/6). Kegiatan yang mengusung tema “Satu Tahun Merajut Asa, Berbagai Karya” tersebut, menjadi ajang menampilkan hasil pembelajaran, keterampilan, dan capaian peserta didik selama satu tahun terakhir.

Open House ini juga menjadi sarana memperkenalkan program Sekolah Rakyat kepada masyarakat luas sekaligus menunjukkan perkembangan para siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah tersebut.

Kegiatan dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polhukam RI, Kartika Adi Putranta, perwakilan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru, Rifki Hakim mengatakan, kegiatan Open House merupakan tindak lanjut arahan Menteri Sosial agar setiap Sekolah Rakyat membuka ruang bagi peserta didik menunjukkan hasil belajar dan kreativitas yang telah dikembangkan selama setahun.

“Open House ini merupakan wadah bagi anak-anak untuk menunjukkan hasil karya, keterampilan, dan perkembangan mereka selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. Kami juga ingin masyarakat lebih mengenal program ini,” ujarnya.

Menurut Rifki, selama proses pembelajaran pihak sekolah menghadapi berbagai tantangan, terutama karena peserta didik berasal dari latar belakang dan karakter yang beragam.

“Banyak problematika yang kami hadapi karena anak-anak datang dari berbagai kalangan dengan karakter berbeda-beda. Tantangan terbesar kami adalah menyamakan frekuensi dan membangun semangat belajar mereka agar dapat mengikuti pendidikan dengan sungguh – sungguh dan meraih keberhasilan di masa depan,” katanya.

Meski demikian, Ia menilai perkembangan yang ditunjukkan para siswa cukup menggembirakan. Berbagai karya dan kemampuan yang ditampilkan pada Open House menjadi bukti bahwa peserta didik mampu berkembang ketika mendapatkan kesempatan dan pendampingan yang tepat.

Rifki berharap masyarakat memberikan dukungan keberlangsungan program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan.

“Kami berharap masyarakat semakin mengenal Sekolah Rakyat dan bersama – sama mendukung program ini agar semakin banyak anak yang memperoleh kesempatan pendidikan yang layak,” tuturnya.

Ket : Suasana Open House SRT Terintegrasi 9 Banjarbaru

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polhukam RI, Kartika Adi Putranta, menyebut Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Program ini memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga mereka memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Menurut Kartika, keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya berperan meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Pendidikan merupakan kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Karena itu, program seperti Sekolah Rakyat perlu terus diperkuat dan mendapat dukungan dari berbagai pihak,” katanya.

Ia berharap program tersebut dapat terus berkembang sehingga manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat di berbagai daerah.

“Dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, kami optimistis Sekolah Rakyat akan semakin maju dan mampu mencetak generasi yang unggul di masa mendatang,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Dispora Kalsel Jalin Kerjasama Gowes Sepeda Bersama Komunitas

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, menjalin kerjasama gowes sepeda dengan komunitas pencinta sepeda Banua.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Pebriadin Hapiz melalui Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Muhammad Anugrah mengatakan, baru baru tadi Dispora Kalsel melaksanakan kegiatan olahraga bersepeda, bekerjasama dengan komunitas sepeda.

Ket foto : Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Muhammad Anugrah

“Dispora Kalsel baru saja melaksanakan kegiatan Gowes Sepeda bersama komunitas sepeda,” ungkap Anugrah, Rabu (24/6).

Gowes sendiri, lanjutnya, dilaksanakan di kawasan Gunung Pamaton Kabupaten Banjar, dan pelaksanaannya berjalan sukses.

“Dua ribu peserta dari 13 kabupaten kota antusias mengikuti gowes sepeda dengan pemandangan alam di kawasan Kiram tersebut. Termasuk peserta dari Kalteng dan Kaltim,” ujarnya.

Kerjasama dengan komunitas sepeda ini akan terus berlanjut, mengingat gowes merupakan olahraga yang digemari masyarakat Banua.

Selain itu, tambah Anugrah, tahun ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, tetap mempertahankan pembinaan olahraga sepeda masyarakat.

“Dispora Kalsel melihat sampai saat ini masyarakat antusias untuk berolahraga sepeda,” jelasnya lagi.

Selain itu, jumlah goweser di Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan, sehingga kegiatan gowes sepeda dapat tetap dilaksanakan tahun ini.

“Tahun ini kegiatan bersepeda tetap dilaksanakan oleh Dispora Kalsel,” ucapnya.

Anugrah berharap, dengan terus berolahraga sepeda, meningkatkan kebugaran masyarakat Banua.

“Dispora Kalsel menilai olahraga masyarakat sendiri di Provinsi Kalimantan Selatan saat sudah sangat luar biasa perkembangannya, serta membudaya,” ujar Anugrah.

Saat ini, masyarakat di Kalsel sudah gemar berolahraga, dan ini menjadi salah satu target dari Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel, untuk membudayakan olahraga ditengah masyarakat. (SRI/RIW/EPS)

Lepas 77 Klien Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja, PPRSAR Mulia Satria Kalsel Berikan Modal Usaha Produktif

Banjarbaru – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menutup Program Rehabilitasi Sosial Penerima Manfaat Anak, Klien, dan Remaja Angkatan IX di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria, Banjarbaru, Kamis (25/6).

Sebanyak 77 penerima manfaat dinyatakan menyelesaikan program rehabilitasi sosial yang telah dijalankan selama enam bulan. Rinciannya, 67 klien remaja dan 10 klien anak yang masih berstatus sekolah.

Foto bersama saat penutupan program klien binaan PPRSAR Mulia Satria provinsi Kalimantan Selatan angkatan ke IX tahun 2026

Sekretaris Dinas Sosial Kalsel, Wildan Akhyar mengatakan, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membekali anak dan remaja agar memiliki keterampilan serta kesiapan kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

“Programnya berlangsung enam bulan. Harapannya setelah kembali ke masyarakat, mereka bisa memanfaatkan pelatihan yang diperoleh untuk menambah kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan, serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberadaan program rehabilitasi sosial tidak hanya berfokus pada pembinaan di dalam panti, tetapi juga pada proses reintegrasi sosial agar para penerima manfaat dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri.

Sementara itu, Kepala PPRSAR Mulia Satria Kalsel, Sacik Kartikowati berharap, ilmu yang diperoleh para klien selama mengikuti program, menjadi bekal utama saat kembali ke daerah asal masing – masing.

“Harapannya apa yang sudah kami ajarkan di sini bisa menjadi modal mereka untuk kembali ke kampung halaman, supaya mereka bisa mandiri dan menerapkan ilmu keterampilan, sosial, maupun agama yang sudah diberikan selama enam bulan,” katanya.

Ia menjelaskan, pendampingan tidak berhenti setelah masa rehabilitasi berakhir. Pihak panti tetap melakukan pembinaan lanjutan dengan memantau perkembangan para alumni di daerah asal mereka.

“Tidak kami lepas begitu saja. Kami tetap melakukan pembinaan lanjut ke kabupaten/kota asal mereka untuk melihat perkembangan dan membantu jika ada kendala dalam penerapan keterampilan yang sudah diperoleh,” jelasnya.

Selain itu, seluruh lulusan juga menerima bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) sebagai modal awal untuk memulai kemandirian ekonomi. Bantuan tersebut disesuaikan dengan keterampilan masing-masing penerima manfaat.

“Jika mereka mengambil keterampilan komputer, maka dibantu laptop dan printer. Kalau menjahit, ada mesin jahit dan mesin obras. Semuanya disesuaikan dengan jurusan pelatihan yang diambil,” tambahnya. (SYA/RIW/EPS)

Jangkau Hingga Pelosok Daerah, Polda Kalsel Salurkan 2.244 Paket Sembako ke Warga

Banjarbaru – Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menyalurkan ribuan paket sembako kepada masyarakat dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Bakti sosial ini dilepas di Lapangan Gedung SDC Ditlantas Polda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (25/6), bersama jajaran Forkopimda Kalsel.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, total sebanyak 2.244 paket sembako didistribusikan ke sejumlah wilayah, meliputi Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Penyaluran juga dilakukan serentak polres jajaran di seluruh Kalimantan Selatan.

Foto bersama Kapolda Kalsel dan jajaran Forkopimda usai penyerahan paket sembako kepada anggota kepolisian

“Bantuan sembako ini kita distribusikan ke masyarakat di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Selain itu, polres jajaran juga bergerak serentak membagikan bantuan ke masyarakat,” ujarnya.

Kapolda menjelaskan, sasaran penerima bantuan difokuskan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga kurang mampu, mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kelompok yang terdampak kondisi ekonomi saat ini.

Ia juga menyebut distribusi bantuan tidak hanya dilakukan di kawasan perkotaan, tetapi menjangkau hingga daerah terpencil dan pedalaman.

Sejumlah personel bahkan dikerahkan menggunakan kendaraan roda dua jenis trail untuk memastikan bantuan sampai ke wilayah yang sulit diakses.

“Ini menjangkau sampai pelosok dan pedalaman, agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan juga bisa merasakan manfaatnya,” katanya.

Selain penyaluran bantuan, Kapolda menegaskan bahwa bakti sosial ini juga menjadi sarana bagi personel Polri untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Melalui dialog di lapangan, anggota diharapkan dapat menyerap berbagai persoalan yang dihadapi warga.

“Nanti anggota juga berdialog dengan masyarakat penerima bantuan untuk mengetahui kendala atau kesulitan yang mereka hadapi, kemudian dilaporkan dan dibahas bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso, yang mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut.

Ia mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik inisiatif Polda Kalsel yang dinilai turut membantu meringankan beban masyarakat melalui aksi sosial tersebut.

Adi juga berharap kegiatan serupa dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan terima kasih kepada Polda Kalsel dan jajaran yang telah peduli terhadap kesulitan masyarakat melalui bantuan sembako ini,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)

BBPOM di Banjarbaru Perkuat Partisipasi Masyarakat dan Standar Pelayanan Publik

Banjarbaru – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru, berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 yang mengusung tema “Mewujudkan Pelayanan Publik BBPOM di Banjarbaru yang Responsif, Inklusif, dan Berintegritas melalui Penguatan Standar Pelayanan dan Partisipasi Masyarakat”, Kamis (25/6).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BBPOM di Banjarbaru, Ary Yustantiningsih mengatakan, pelayanan publik merupakan wajah utama pemerintah dalam memberikan manfaat sekaligus perlindungan kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas,” ungkapnya.

Menurut Ary, tema yang diangkat dalam forum tersebut mencerminkan komitmen BBPOM Banjarbaru untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pihaknya ingin memastikan setiap layanan yang diberikan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, memberikan akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan, serta dilaksanakan secara profesional dan berintegritas.

Ary menjelaskan, Forum Konsultasi Publik merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan penyempurnaan pelayanan.

Melalui forum tersebut, BBPOM di Banjarbaru membuka ruang dialog untuk menerima masukan, saran, kritik, maupun rekomendasi dari seluruh pemangku kepentingan.

“Partisipasi masyarakat bukan hanya pelengkap dalam penyusunan standar pelayanan, tetapi merupakan bagian penting dalam menciptakan pelayanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Ary menyampaikan bahwa saat ini BBPOM di Banjarbaru terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui berbagai inovasi dan penyempurnaan proses bisnis.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen memperkuat aksesibilitas layanan bagi kelompok rentan, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, serta membangun budaya kerja yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam kesempatan tersebut, BBPOM di Banjarbaru juga mengharapkan dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Ombudsman Republik Indonesia, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga media massa untuk bersama-sama mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ary menegaskan bahwa pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berintegritas tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja.

Diperlukan kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat agar pelayanan yang diberikan semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan publik.

“Melalui Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 ini, diharapkan dapat terus memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tutup Ary. (MRF/RIW/EPS)

Komisi II DPRD Kalsel Jadi Rujukan DPRD Jambi Susun Perda Ekonomi Kreatif

Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menjadi rujukan daerah lain, pada penguatan regulasi pembangunan ekonomi.

Kali ini, Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kalsel untuk mempelajari kebijakan dan implementasi pengembangan ekonomi kreatif yang telah lebih dahulu diterapkan di Banua.

Kunjungan yang berlangsung pada Rabu (24/6) tersebut difokuskan pada pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Keterampilan Masa Depan yang saat ini tengah digodok DPRD Provinsi Jambi.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bentuk sinergi antarlembaga legislatif memperkuat kualitas regulasi daerah.

Menurutnya, pertukaran informasi dan pengalaman menjadi langkah penting untuk menghasilkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Yani Helmi menjelaskan, dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai strategi pengembangan ekonomi kreatif yang telah dijalankan di Kalimantan Selatan. Tidak hanya terkait penguatan sektor usaha kreatif, tetapi juga mencakup pengembangan produk halal, pemberdayaan pelaku UMKM, hingga upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

“Setiap regulasi harus lahir dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, kami selalu berupaya melibatkan pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat dalam proses penyusunannya,” katanya.

Disampaikan Yani Helmi, DPRD Kalsel secara aktif membuka ruang partisipasi publik melalui berbagai forum diskusi maupun pemanfaatan media sosial untuk menjaring aspirasi masyarakat terhadap raperda yang sedang dibahas.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat sejak tahap awal menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan regulasi yang implementatif dan tepat sasaran.

“Kita minta masukan langsung dari masyarakat. Untuk ekonomi kreatif misalnya, UMKM kita kumpulkan bersama masyarakat agar pendapat mereka bisa menjadi bahan dalam pembahasan raperda,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jambi, Heru Kustanto mengungkapkan, bahwa pihaknya secara khusus datang ke Kalimantan Selatan untuk mempelajari implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Menurut Heru, Provinsi Jambi saat ini belum memiliki perda yang secara spesifik mengatur pengembangan ekonomi kreatif.

Oleh sebab itu, pengalaman Kalimantan Selatan dinilai dapat menjadi referensi penting dalam menyusun regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan sektor pariwisata, UMKM, serta industri kreatif di daerahnya.

“Kami sengaja berkunjung ke Kalimantan Selatan untuk studi tiru dan sharing dengan DPRD maupun perangkat daerah terkait. Alhamdulillah banyak hal yang bisa kami dapatkan dan ini menjadi modal bagi kami dalam menyusun perda ekonomi kreatif di Provinsi Jambi,” ungkapnya.

Heru berharap, berbagai masukan yang diperoleh selama kunjungan kerja dapat memperkaya substansi raperda yang sedang dibahas sehingga mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi.

“Langkah strategis ini menghadirkan regulasi yang berkualitas, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Pastikan Program Perumahan Tepat Sasaran, Komisi III Dorong Perkim Kalsel Kejar Serapan Anggaran

Banjarmasin – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kalsel mempercepat realisasi anggaran dan pelaksanaan program pembangunan, agar target yang ditetapkan tahun 2026 dapat tercapai optimal.

Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Perkim yang digelar di Banjarmasin, Rabu (24/6). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III mengevaluasi progres program kerja, realisasi anggaran tahun berjalan, serta rencana kebutuhan anggaran untuk tahun 2027.

Salah satu perhatian utama yang mengemuka adalah capaian serapan anggaran Dinas Perkim yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, mengatakan, pihaknya ingin memastikan seluruh program yang telah direncanakan berjalan sesuai jadwal sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan Dinas Perkim, realisasi anggaran saat ini masih berada di bawah target. Namun, pihak dinas menyatakan komitmennya mempercepat kegiatan dan mengejar capaian serapan anggaran dalam waktu dekat.

“Kepala dinas sudah berkomitmen bahwa serapan anggaran bisa dikejar pada akhir bulan ini. Kami tentu berharap apa yang telah disampaikan tersebut dapat direalisasikan dengan baik,” ujarnya.

Mustaqimah menegaskan, tingkat serapan anggaran merupakan salah satu indikator penting mengukur efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Selain menunjukkan kinerja pelaksanaan kegiatan, capaian tersebut juga menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program dan penganggaran pada tahun berikutnya.

Suasana rapat di ruang Komisi III DPRD Kalsel

Oleh karena itu, Komisi III DPRD Kalsel meminta seluruh perangkat daerah, khususnya yang menjadi mitra kerja komisi, untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan program agar tidak terjadi keterlambatan penyerapan anggaran.

“Kita ingin serapan anggaran setiap SKPD bisa maksimal, bahkan mendekati 100 persen. Dengan serapan yang baik, pembangunan dapat berjalan sesuai target dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Mustaqimah.

Lebih lanjut Mustaqimah menambahkan, optimalisasi serapan anggaran bukan sekadar persoalan administrasi keuangan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Semakin cepat dan tepat program direalisasikan, semakin besar pula dampak yang dapat dirasakan masyarakat, terutama pada sektor perumahan dan kawasan permukiman.

“Komisi III DPRD Kalsel terus berkomitmen, untuk mengawal pelaksanaan program pembangunan daerah agar berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Menaker Yassierli: Pekerja dan Perusahaan Harus Jadi Mitra Strategis

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pekerja dan perusahaan harus menjadi mitra strategis menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah.

Kemitraan tersebut dinilai penting untuk menjaga daya saing perusahaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Penegasan tersebut disampaikan Menaker Yassierli usai menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen PT Jasa Raharja dan Serikat Pekerja Jasa Raharja (SPJR) periode 2026–2028 di Jakarta, Rabu (24/6).

Menurut Yassierli, hubungan industrial yang kuat tidak cukup hanya mengedepankan keharmonisan, tetapi juga mampu membangun kolaborasi yang mendorong kemajuan perusahaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.

“Hubungan industrial harus naik kelas. Tak hanya harmonis, tetapi juga transformatif sehingga pekerja dan perusahaan menjadi mitra strategis yang tumbuh bersama,” ujar Yassierli.

Saat ini, Kemnaker telah menetapkan lima tingkat kematangan hubungan industrial, yaitu Level 1 (Terfragmentasi), Level 2 (Patuh), Level 3 (Harmonis), Level 4 (Proaktif), dan Level 5 (Transformatif).

Yassierli menjelaskan bahwa sebagian besar perusahaan telah berupaya membangun hubungan industrial yang harmonis.

Namun, tantangan ke depan menuntut perusahaan dan pekerja bergerak lebih jauh menuju hubungan industrial yang proaktif dan transformatif.

Menurut Yassierli, level transformatif merupakan tingkat kematangan hubungan industrial yang menempatkan pekerja dan perusahaan sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan bersama.

“Pada level ini, hubungan industrial dibangun tidak hanya untuk menjaga keharmonisan, tetapi juga untuk mendorong kemajuan perusahaan, peningkatan produktivitas, dan penciptaan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menaker juga memberikan tiga fokus perhatian bagi Jasa Raharja untuk mendukung terwujudnya hubungan industrial yang lebih proaktif dan transformatif.

Pertama, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kedua, mempercepat transformasi digital di lingkungan kerja. Ketiga, memperkuat kontribusi nyata perusahaan bagi bangsa dan negara.

Yassierli berharap PKB yang telah disepakati dapat diimplementasikan konsisten dan menjadi landasan meningkatkan produktivitas perusahaan sekaligus kesejahteraan pekerja.

“Lebih dari itu, PKB ini diharapkan mampu mendorong terciptanya hubungan industrial yang tidak hanya harmonis, tetapi juga kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Direktur Utama Jasa Raharja , Muhammad Awaludin, menyambut baik arahan Menaker dan menegaskan komitmen perusahaan untuk terus membangun lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan kolaboratif.

“PKB ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi antara perusahaan dan pekerja, membangun budaya kerja yang positif, serta memperkokoh komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia,” kata Awaludin. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Wamenaker: Penggunaan TKA Harus Berdampak pada Peningkatan SDM Lokal

Morowali — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan, bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal melalui alih keahlian dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Penegasan tersebut disampaikan Wamenaker Afriansyah saat melakukan kunjungan kerja ke PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) di Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (23/6).

Pada kunjungan tersebut, Wamenaker menegaskan kewajiban perusahaan melakukan alih keahlian (transfer of knowledge) secara masif kepada tenaga kerja Indonesia sebagai bagian dari komitmen meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional.

“TKA hanya diizinkan bekerja untuk keahlian tertentu dan dalam jangka waktu terbatas. Karena itu, perusahaan wajib memastikan tenaga kerja Indonesia mampu menguasai keahlian tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan kompetensi secara mandiri di masa mendatang,” tegas Afriansyah Noor.

Wamenaker mengingatkan pihak manajemen perusahaan untuk mematuhi regulasi ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Pembinaan yang dilakukan Kemnaker mengacu pada Pasal 45 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021, yang meliputi sosialisasi tata cara penggunaan TKA, penyuluhan mengenai kewajiban dan larangan, analisis pasar kerja, serta monitoring dan evaluasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

“Pembinaan ini sangat penting untuk memastikan setiap pemberi kerja mematuhi regulasi yang berlaku. Penggunaan TKA harus memberikan nilai tambah strategis bagi bangsa kita melalui peningkatan ko mpetensi tenaga kerja Indonesia,” tambahnya.

Selain transfer keahlian, Wamenaker juga menyoroti pentingnya kepatuhan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA).

Ia menegaskan bahwa dana tersebut harus dimanfaatkan optimal untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal di Kabupaten Morowali.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha perlu terus diperkuat agar manfaat investasi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

“Kita ingin investasi yang masuk tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas SDM lokal, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Afriansyah.

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya Kemnaker untuk memastikan penggunaan TKA berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia di kawasan industri strategis nasional. (KemenakerRI-RIW/EPS)