Hari: 22 Juni 2026

Banjarmasin – Bank Kalsel resmi memasuki babak baru perjalanan institusinya dengan diluncurkannya layanan Bank Devisa, Senin (22/6). Status tersebut menjadi tonggak penting yang memungkinkan Bank Kalsel memperluas layanan hingga mencakup berbagai transaksi keuangan internasional.

Peresmian layanan Bank Devisa disambut positif Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin. Menurutnya, kehadiran Bank Kalsel sebagai bank devisa akan berdampak besar bagi penguatan ekonomi daerah dan pengembangan sektor usaha berorientasi ekspor.

“Banyak peluang yang bisa dikembangkan dengan menjadi Bank Devisa. Ini tentu akan membantu pelaku UMKM ekspor agar bisa lebih berkembang,” ujar Muhidin.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachruddin menjelaskan, bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang dilakukan secara bertahap. Berbagai aspek telah dipersiapkan, mulai dari penguatan tata kelola perusahaan, pengembangan sistem dan infrastruktur, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

“Hari ini merupakan salah satu tonggak sejarah baru bagi Bank Kalsel. Setelah melalui proses persiapan yang panjang, akhirnya Bank Kalsel secara resmi hadir sebagai Bank Devisa yang menghadirkan layanan perbankan dalam valuta asing,” kata Fachruddin.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak yang terlibat selama proses persiapan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, regulator, dewan komisaris, direksi, hingga seluruh pegawai Bank Kalsel dinilai memiliki peran penting dalam mewujudkan status baru tersebut.

“Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses ini sejak awal hingga Bank Kalsel resmi menjadi Bank Devisa,” ucapnya.

Dengan status sebagai Bank Devisa, Bank Kalsel kini dapat menyediakan berbagai layanan transaksi internasional. Layanan tersebut meliputi tabungan, giro dan deposito valuta asing, jual beli valuta asing, remittance, bank notes, serta pengembangan layanan internasional lainnya secara bertahap.

Fachruddin menegaskan kehadiran layanan devisa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelaku ekspor-impor, investor, jamaah umrah dan haji, hingga pelajar yang menempuh pendidikan di luar negeri.

“Kami berharap layanan Bank Devisa ini menjadi salah satu instrumen yang mampu membuka akses ekonomi Kalimantan Selatan ke pasar global, sehingga ekonomi Banua semakin kuat, modern, dan kompetitif,” ujarnya. (ADV-RIW/EPS)

Banjarmasin – Kontingen renang Kalimantan Selatan berhasil menorehkan prestasi pada ajang A-Stream Open Water Swimming 2026 yang digelar di Jimbaran, Bali.

Dua perenang muda Banua sukses mempersembahkan medali perak dan perunggu pada nomor 500 meter di kelompok umur masing-masing.

Medali perak diraih Dasha Sakinah Ayu dari Mudskipper Swimming Club pada nomor 500 meter kelompok umur 17–19 tahun dengan catatan waktu 7 menit 36,6 detik.

Sementara itu, medali perunggu disumbangkan Lenafika Delvania Daisiria, perenang asal Kabupaten Tanah Laut, pada nomor 500 meter kelompok umur 11–13 tahun dengan waktu 7 menit 10,3 detik.

Pelatih renang Kalimantan Selatan, Djuhriannor mengatakan, capaian tersebut menjadi hasil yang membanggakan mengingat persiapan atlet masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama pada latihan renang perairan terbuka.

Menurutnya, para atlet selama ini lebih banyak menjalani latihan di kolam renang, sementara karakter perlombaan open water swimming menuntut kemampuan beradaptasi dengan kondisi alam seperti laut maupun danau.

“Untuk nomor perairan terbuka, idealnya atlet lebih sering berlatih di laut atau danau. Saat ini latihan masih dominan di kolam renang, sehingga ke depan porsi latihan di alam terbuka perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Meski demikian, Djuhriannor menilai hasil yang diraih para atlet menunjukkan potensi besar yang dimiliki perenang Kalimantan Selatan.

Ia optimis, prestasi pada kejuaraan berikutnya dapat meningkat seiring bertambahnya pengalaman dan pembinaan yang lebih terarah.

Selain menjadi ajang uji kemampuan, keikutsertaan dalam kompetisi tersebut juga membuka peluang munculnya bibit-bibit atlet baru yang dapat memperkuat tim Kalimantan Selatan pada masa mendatang.

“Ini menjadi modal baik untuk pengembangan atlet open water swimming. Kami berharap tahun depan jumlah atlet yang berprestasi bisa lebih banyak lagi,” katanya. (RenangKalsel-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dewan Pers menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada media yang tidak memenuhi standar perusahaan pers atau homeless media apabila tersandung persoalan hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam seminar bertajuk “Verifikasi Dewan Pers Penting atau Cuma Stempel Pajangan?” yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan bersama Dewan Pers Banjarmasin, Senin (22/6).

Seminar yang didukung PT Adaro Indonesia dan Bank Kalsel tersebut, diikuti para pemimpin redaksi media cetak, online, televisi, dan radio. Turut hadir perwakilan Pemerintah Provinsi Kalsel, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel Muhamad Muslim, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie, unsur organisasi pers, serta jajaran pengurus PWI Kalsel.

Anggota Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto mengatakan, kegiatan ini digelar untuk menjawab keresahan yang berkembang di kalangan insan pers terkait maraknya perusahaan media yang mudah berdiri, namun tidak memenuhi standar perusahaan pers sebagaimana diatur Undang-Undang Pers.

“Ini dilakukan untuk membedakan media profesional dengan perusahaan media yang mengatasnamakan wartawan, tetapi perilakunya tidak sesuai kode etik jurnalistik atau justru menyalahgunakan profesi wartawan,” kata Yogi.

Ia mengakui, Undang – Undang Pers memberikan ruang yang sangat terbuka bagi siapa saja untuk mendirikan perusahaan media.

“Keterbukaan tersebut harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap standar perusahaan pers dan kode etik jurnalistik,” ungkapnya.

Terkait fenomena “homeless media” atau media yang tidak memiliki legalitas dan tidak terdaftar dalam sistem Dewan Pers, Yogi mengatakan pihaknya memberikan pilihan kepada perusahaan media untuk bergabung dan mengikuti ketentuan yang berlaku atau berada di luar sistem.

“Kalau mau menjadi perusahaan pers, maka harus mengikuti standar perusahaan pers yang telah ditetapkan. Artinya, harus mematuhi kode etik jurnalistik dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Yogi menegaskan, Dewan Pers tidak akan memberikan perlindungan kepada media yang tidak memenuhi standar perusahaan pers ketika menghadapi persoalan hukum, baik yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Kalau media yang tidak memenuhi standar perusahaan pers bermasalah dengan hukum, kami tidak akan melindungi. Berbeda dengan perusahaan pers profesional, tentu akan kami lindungi sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan, verifikasi perusahaan pers sangat penting untuk menjaga profesionalisme jurnalistik sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan media serta wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Verifikasi membuktikan bahwa media dijalankan oleh entitas yang profesional dan memenuhi standar administrasi maupun operasional,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, mengatakan, seminar tersebut dilaksanakan untuk menjawab keresahan terkait munculnya fenomena “homeless media” atau media tanpa rumah yang dinilai dapat mencoreng martabat profesi wartawan.

“Kita berharap martabat wartawan tidak dicoreng oleh oknum yang dengan mudah membuat media tanpa memenuhi syarat-syarat jurnalistik,” kata Zainal.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Muhidin, melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso, juga menyatakan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pers melalui kegiatan seminar ini.

Kegiatan ini diharapkan mampu membuat rekomendasi dan rumusan dalam rangka melindungi insan pers melaksanakan kegiatan jurnalistik termasuk keberadaan media – media di Kalsel.

“Semoga dengan kegiatan ini melahirkan jurnalis-jurnalis beradab dalam menjalankan tugas jurnalistik,” tutup Adi. (PWIKALSEL-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Upaya pelestarian seni Topeng Banjar mendapat angin segar. Ratusan masyarakat, seniman, budayawan, hingga akademisi memadati kegiatan Revitalisasi Seni Topeng Banjar yang digelar UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan pada 19–20 Juni 2026 di Banjarmasin.

Kegiatan yang menjadi bagian dari program pelestarian warisan budaya daerah ini, tidak hanya menghadirkan pertunjukan seni, tetapi juga ruang diskusi, sarasehan, serta pertukaran gagasan mengenai masa depan Topeng Banjar di tengah perkembangan zaman.

Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan, Rizal Pahmi mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa seni Topeng Banjar masih memiliki tempat di hati masyarakat.

Menurutnya, revitalisasi dilakukan bukan untuk mengubah identitas kesenian tersebut, melainkan memberikan ruang agar Topeng Banjar tetap hidup dan relevan tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi yang diwariskan para leluhur.

“Topeng Banjar memiliki nilai sakral sekaligus nilai seni pertunjukan. Tujuan revitalisasi ini adalah melakukan pembaruan tanpa menghilangkan pakem yang sudah diwariskan. Kami ingin kesenian ini terus berkembang dan semakin dikenal masyarakat luas,” ungkapnya.

Sebagai langkah lanjutan, Rizal memastikan, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan agar Seni Topeng Banjar dapat diperkenalkan melalui kurikulum muatan lokal di sekolah – sekolah.

“Langkah tersebut penting untuk menciptakan regenerasi pelaku seni sekaligus mengenalkan budaya Banjar kepada generasi muda sejak dini,” katanya.

Di sisi lain, kegelisahan terhadap masa depan Topeng Banjar juga dirasakan seniman tari Kalimantan Selatan, sekaligus narasumber Lupi Anderiani. Ia menilai sistem pewarisan Topeng Banjar klasik yang masih terbatas pada keturunan tertentu membuat kesenian tersebut menghadapi tantangan regenerasi.

Berangkat dari kondisi tersebut, Lupi menciptakan karya baru bernama Tari Topeng Srikandi, sebuah inovasi seni yang tetap menghormati nilai-nilai tradisi namun membuka ruang kreativitas bagi generasi muda.

Menurutnya, Topeng Banjar klasik di Barikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memiliki kedudukan sakral dan hanya ditampilkan dalam kegiatan adat, ritual tolak bala, maupun pengobatan tradisional.

“Kalau hanya berada di ruang-ruang adat yang terbatas, dikhawatirkan masyarakat luas semakin tidak mengenalnya. Karena itu kami mencoba menghadirkan ruang baru agar Topeng Banjar tetap hidup dan dikenal tanpa mengganggu kesakralan tradisi yang ada,” jelasnya.

Sementara itu, narasumber ULM Setia Budhi menambahkan, dunia akademik juga ikut mendorong pelestarian warisan budaya tersebut. Topeng Banjar perlu didukung melalui penelitian, dokumentasi, serta penerbitan literatur ilmiah agar keberadaannya tidak hanya dikenal sebagai seni pertunjukan, tetapi juga menjadi objek kajian ilmu pengetahuan.

Ia mendorong mahasiswa dan dosen memperbanyak riset mengenai Topeng Banjar yang dinilai memiliki nilai budaya, sejarah, dan filosofi yang sangat kaya.

“Dokumentasi dan penelitian sangat penting agar Topeng Banjar memiliki jejak akademik yang kuat. Selain menjaga warisan budaya, hasil riset juga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pelestarian budaya oleh pemerintah daerah,” pungkasnya. (NHF/RIW/EPS)