Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dari Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (15/6).
Rapat koordinasi diikuti Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, bersama jajaran perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap pekan ini, bertujuan memantau perkembangan inflasi di daerah, mengevaluasi berbagai langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan pemerintah daerah, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.
Usai mengikuti rakor, Rusma mengatakan bahwa kondisi inflasi di Kalimantan Selatan pekan ini relatif masih terkendali dan tidak mengalami perubahan signifikan dibanding awal Juni lalu.
“Untuk kondisi inflasi minggu ini kurang lebih masih sama seperti inflasi pada awal bulan tadi. Artinya, berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah masih berjalan dengan baik sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga,” ujarnya.
Menurut Rusma, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memantau perkembangan harga sejumlah komoditas strategis yang berpotensi memengaruhi inflasi daerah.
Koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait juga terus diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kenaikan harga di pasaran.
Ia menjelaskan, dalam rakor tersebut Kementerian Dalam Negeri juga memberikan sejumlah arahan terkait upaya pengendalian inflasi, termasuk pentingnya menjaga kelancaran distribusi pangan, memastikan ketersediaan stok bahan pokok, serta melaksanakan berbagai program intervensi seperti gerakan pangan murah dan operasi pasar.
Selain membahas perkembangan inflasi, Kemendagri juga menyoroti pelaksanaan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia.
Menurut Rusma, sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk memperoleh data akurat mengenai kondisi perekonomian daerah.
“Dalam rakor tadi juga disampaikan arahan terkait pelaksanaan sensus ekonomi yang nantinya akan dilaksanakan di setiap daerah. Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi ini sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan yang berbasis data,” katanya.
Rusma menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan berkoordinasi bersama instansi terkait agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid serta berkualitas.
“Ketersediaan data ekonomi yang akurat akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Rusma. (MRF/RIW/EPS)