15 Juni 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Perkuat Peran Umat dan Nilai Kebangsaan, MUI Kalsel Gelar Mukerda I dan Dialog Kebangsaan

Banjarbaru – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan mulai menyusun arah kebijakan organisasi untuk 5 tahun ke depan melalui Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I Masa Khidmat 2026–2030 yang dirangkai dengan Dialog Kebangsaan di Banjarbaru, Senin (15/6).

Mukerda I MUI Kalimantan Selatan dibuka Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Marsudi Syuhud, dan turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, unsur pemerintah daerah, tokoh agama, serta sekitar 500 peserta dari berbagai unsur MUI se-Kalimantan Selatan.

Suasana Mukerda I dan Dialog Kebangsaan MUI Kalsel di Banjarbaru

Ketua Umum MUI Kalimantan Selatan, KH Ahmad Syairazi mengatakan, program yang dirumuskan dalam Mukerda harus mampu diwujudkan dalam langkah-langkah nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Melalui forum ini kita melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan sekaligus menetapkan agenda – agenda prioritas yang akan menjadi arah gerak organisasi pada masa yang akan datang,” ujarnya.

Menurut Syairazi, sejak berdiri MUI memegang dua peran utama, yakni sebagai Khadimul Ummah atau pelayan umat dan Shodiqul Hukumah atau mitra pemerintah.

Di Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai daerah religius, peran tersebut dinilai semakin strategis karena ulama menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai persoalan kehidupan.

Karena itu, MUI tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan, tetapi juga diharapkan mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan umat, mulai dari akidah, ibadah, pendidikan, ekonomi syariah, ketahanan keluarga, hingga persoalan sosial dan kebangsaan.

“Fatwa, tausiah, rekomendasi, dan berbagai program MUI harus menjadi instrumen yang menghadirkan kemaslahatan nyata bagi umat dan bangsa,” katanya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menaruh harapan besar agar hasil Mukerda mampu memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso menegaskan, MUI memiliki posisi penting dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat toleransi, sekaligus menjadi rujukan masyarakat dalam kehidupan beragama.

Menurutnya, tantangan kebangsaan saat ini semakin kompleks. Arus informasi yang tidak terkendali di media sosial memunculkan berbagai persoalan seperti penyebaran fitnah, ujaran kebencian, hingga paham-paham yang berpotensi memecah belah masyarakat.

“Karena itu nilai-nilai kebangsaan harus terus diperkuat di semua generasi. Ruang dialog kebangsaan seperti yang digagas MUI perlu diperluas kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap program kerja yang dihasilkan dalam Mukerda tidak hanya berorientasi pada pembinaan keagamaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan sosial di daerah.

Adi menyebut sejumlah isu yang memerlukan perhatian bersama antara lain peningkatan kualitas pendidikan, penanganan stunting, pemberantasan narkotika, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, hingga pelestarian lingkungan hidup.

“Pemerintah dan ulama harus saling merangkul untuk memperkuat solidaritas kebangsaan. Kepatuhan umat kepada ulama diharapkan dapat dioptimalkan untuk mengajak masyarakat berperan aktif menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan daerah,” katanya. (SYA/RIW/EPS)

Perkuat Fondasi Spiritual ASN, Diskominfo Kalsel Kembali Gelar Ceramah Agama

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui penguatan mental dan spiritual. Salah satunya dengan menggelar ceramah agama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Senin (15/6).

Ceramah agama kali ini, mengangkat tema “Rukun-Rukun Wudhu, Sunah-Sunah Wudhu, serta Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu” dengan menghadirkan Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Bidang Keagamaan, Muhammad Husein, sebagai penceramah.

Ket : Suasana kegiatan Ceramah Agama di Diskominfo Kalsel

Giat dihadiri Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim yang diwakili Sekretaris Dinas, Mashudi, beserta jajaran pegawai di lingkungan Diskominfo Kalsel.

Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi, mengatakan, pembinaan mental spiritual ini, merupakan implementasi arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, agar ASN senantiasa menyeimbangkan profesionalisme kerja dengan peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan.

“Pembinaan mental spiritual ini merupakan arahan langsung dari Bapak Gubernur Kalimantan Selatan agar ASN tidak hanya memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bekerja, tetapi juga memiliki fondasi keagamaan yang kuat dalam menjalankan tugas sehari-hari,” ujar Mashudi.

Menurutnya, penguatan nilai-nilai spiritual sangat penting untuk mendukung terciptanya aparatur yang berintegritas, disiplin, serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi sarana bagi ASN untuk terus memperbaiki diri, baik dari sisi pengetahuan agama maupun dalam penerapan nilai-nilai keislaman di lingkungan kerja,” katanya.

Dalam ceramahnya, Muhammad Husein menjelaskan, bahwa wudhu merupakan salah satu syarat sah ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam.

Karena itu, setiap muslim perlu memahami dengan benar rukun-rukun wudhu, sunah-sunah yang menyertainya, serta berbagai hal yang dapat membatalkan wudhu agar ibadah yang dilaksanakan menjadi sah dan sempurna.

Ia juga mengingatkan bahwa menjaga kesucian diri tidak hanya menjadi kewajiban sebelum melaksanakan salat, tetapi juga mencerminkan kedisiplinan dan kepatuhan seorang muslim terhadap ajaran agama.

“Wudhu bukan sekadar membasuh anggota tubuh, tetapi juga menjadi sarana membersihkan diri lahir dan batin sebelum menghadap Allah SWT. Oleh karena itu, tata cara dan ketentuannya perlu dipahami dengan baik,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Perbasi Kalsel Gelar Musda Pilih Pemimpin Baru

Banjarbaru – Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kalimantan Selatan, menetapkan Muhammad Syaripuddin atau Bang Dhin sebagai Ketua Umum Perbasi Kalsel periode 2026-2030.

Ia terpilih secara aklamasi dalam forum yang berlangsung di Banjarbaru, Sabtu (13/6) malam.

Ket foto : Ketua Umum Perbasi Kalsel Muhammad Syaripuddin

Terpilih sebagai nahkoda baru organisasi basket Banua, Bang Dhin langsung menegaskan komitmennya memperkuat fondasi organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan atlet di seluruh daerah.

Menurutnya, agenda awal yang akan dilakukan adalah menenata internal organisasi, termasuk menyusun struktur kepengurusan yang efektif dan memastikan program kerja dapat berjalan optimal setelah pelantikan resmi dari PB Perbasi.

Selain itu, Perbasi Kalsel akan mendata seluruh atlet, pelatih, wasit, hingga kondisi sarana dan prasarana basket di kabupaten kota.

Pendataan tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan program pembinaan yang lebih terukur.

“Setelah kepengurusan terbentuk, kami akan memetakan seluruh potensi yang ada, baik atlet maupun fasilitas olahraga. Dengan data yang lengkap, program pembinaan bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Bang Dhin juga menempatkan pembinaan usia dini sebagai prioritas utama selama masa kepemimpinannya. Ia menilai investasi pada atlet muda menjadi kunci untuk melahirkan generasi basket Kalimantan Selatan yang mampu bersaing di tingkat nasional.

“Meski hasilnya tidak dapat dirasakan dalam waktu singkat, saya optimis program pembinaan berkelanjutan akan mulai menunjukkan hasil dalam beberapa tahun ke depan dengan munculnya atlet-atlet potensial dari berbagai daerah,” ungkapnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Perbasi Kalsel mendorong pemerintah kabupaten kota, agar memberikan lebih banyak kesempatan kepada atlet lokal tampil dalam berbagai kejuaraan dan ajang multi-event daerah.

Langkah itu dianggap penting untuk memperbanyak jam terbang sekaligus memperkuat sistem pembinaan berjenjang.

Di bidang manajemen olahraga, kepengurusan baru juga akan membangun sistem database terintegrasi yang memuat informasi atlet, pelatih, wasit, serta fasilitas olahraga basket di Kalimantan Selatan.

“Basis data tersebut nantinya menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan prestasi,” katanya

Menghadapi tantangan pembiayaan olahraga, terutama menjelang babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON), Bang Dhin menilai organisasi olahraga harus mulai mengembangkan sumber pendanaan alternatif.

Karena itu, Perbasi Kalsel akan menjajaki kerja sama dengan dunia usaha melalui program sponsor ship maupun tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan.

Lebih jauh, Ia telah menyiapkan konsep pengembangan basket berbasis industri olahraga. Gagasan tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem basket yang mandiri dan berkelanjutan, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah.

“Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk para tokoh basket yang telah berpengalaman di tingkat nasional dan internasional, Perbasi Kalsel berharap mampu membangun prestasi sekaligus menghadirkan masa depan olahraga basket yang lebih kuat di Banua,” tutupnya. (PERBASIKALSEL-SRI/RIW/EPS)

Pemuda 3 Kabupaten Pesisir Kalsel, Dilatih Manajemen Kepemimpinan Tahun 2026

Tanah Bumbu – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan, Pelatihan Manajemen Kepemimpinan bagi pemuda di Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut, serta Kabupaten Kotabaru, belum lama tadi. Kegiatan dilaksanakan di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu ini, dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz diwakili Kabid Pengembangan Pemuda Rika Ayu Zaenab.

Rika menjelaskan, pelatihan kepemimpinan organisasi pemuda ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mempersiapkan generasi muda yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan manajerial organisasi.

Ket foto : Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Rika Ayu Zaenab

“Pemuda memiliki peran penting sebagai agen perubahan, kontrol sosial, dan penerus estafet kepemimpinan bangsa di masa depan,” ungkap Rika.

Sehingga, lanjutnya, melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang kepemimpinan dan organisasi, tetapi juga mampu mengembangkan sikap disiplin, kemampuan komunikasi, kerjasama tim, pengambilan keputusan, serta tanggung jawab moral, sosial, menjalankan roda organisasi kepemudaan.

“Kami menyadari bahwa organisasi kepemudaan merupakan wadah strategis dalam membentuk karakter, memperkuat jiwa kepemimpinan, serta menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan pemuda,” ujarnya.

Oleh karena itu, tambah Rika, pelatihan ini diharapkan dapat melahirkan kader-kader pemimpin muda yang visioner, beretika, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah maupun nasional.

“Dispora Kalsel mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini, sehingga diharapkan peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian dengan sungguh – sungguh,” ucap Rika.

Rika berharap, kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pemuda di tiga kabupaten pesisir, dan kedepannya dapat lahir pemimpin dari daerah tersebut. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/EPS)

Kemnaker: JKP Instrumen Penting Pelindungan dan Pengembangan Karier Pekerja

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong para pekerja memahami dan memanfaatkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bagian dari ekosistem pelindungan sosial ketenagakerjaan sekaligus penguatan kompetensi dan kesiapan karier tenaga kerja Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menegaskan, bahwa JKP dirancang untuk memperkuat pelindungan sosial, sekaligus meningkatkan kesiapan pekerja menghadapi dinamika dunia kerja.

“JKP menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pelindungan sosial sekaligus mendukung peningkatan kompetensi dan kesiapan kerja pekerja,” ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (14/6).

Adapun manfaat JKP meliputi uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta bimbingan jabatan melalui konseling karier.

Salah satu fokus layanan JKP adalah bimbingan jabatan melalui konseling karier. Layanan ini membantu peserta memahami potensi, minat, dan kompetensi kerja yang dimiliki, menyusun rencana karier baru pasca PHK, serta memperoleh arahan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.

Selain itu, konseling karier juga berperan dalam mengurangi stres dan kebingungan akibat kehilangan pekerjaan, meningkatkan kesiapan untuk kembali memasuki dunia kerja, serta memberikan rekomendasi pelatihan atau program peningkatan keterampilan (reskilling) guna memperbesar peluang memperoleh pekerjaan baru.

Adapun layanan bimbingan jabatan dan konseling karier diberikan aparatur ketenagakerjaan atau pengantar kerja pada instansi yang membidangi ketenagakerjaan, sesuai tugas pelayanan penempatan tenaga kerja.

Indah berharap, pekerja memahami syarat kepesertaan Program JKP dan memastikan diri memenuhi ketentuan agar dapat menjadi peserta serta memanfaatkan layanan yang tersedia.

Persyaratan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, pekerja pada usaha mikro dan kecil harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar harus terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

“Kami mengajak pekerja untuk memahami syarat kepesertaan dan manfaat Program JKP agar dapat memanfaatkan seluruh layanan yang telah disiapkan pemerintah secara optimal,” ujar Indah. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Diumumkan 18 Juni, Peserta Diminta Pantau Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengumumkan hasil seleksi Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Tahun 2026 Batch 2 pada Kamis (18/6). Hasil seleksi dapat diakses peserta melalui platform Skillhub dalam ekosistem SIAPkerja.

Program PVN Batch 2 sebelumnya telah membuka pendaftaran pada 19 Mei–9 Juni 2026, dilanjutkan dengan proses seleksi dan wawancara pada 10–17 Juni 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengimbau peserta untuk secara berkala memantau akun Skillhub masing-masing, untuk mengetahui hasil seleksi serta informasi lanjutan terkait pelaksanaan pelatihan.

“Pengumuman hasil seleksi pada 18 Juni 2026 menjadi tahap penting bagi peserta yang telah mengikuti seluruh proses. Kami mengimbau peserta untuk memantau akun Skillhub secara berkala dan memastikan kelengkapan data agar dapat mengikuti tahapan berikutnya,” ujar Darmawansyah, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (14/6).

Ia menjelaskan bahwa PVN merupakan upaya strategis pemerintah meningkatkan kompetensi dan daya saing angkatan kerja Indonesia melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri.

“PVN dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta yang lolos diharapkan dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh – sungguh agar kompetensi yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk bekerja maupun berwirausaha,” ujarnya.

PVN Batch 2 Tahun 2026 menyediakan kuota sebanyak 30.000 peserta yang akan mengikuti pelatihan di berbagai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelatihan Teknis Daerah (UPTD) Kemnaker di seluruh Indonesia.

Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti kegiatan kick off dan orientasi program pada 22 Juni 2026.

Selain pelatihan gratis, peserta juga memperoleh fasilitas pendukung, antara lain makan siang, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Buka Pendaftaran Program Pemagangan Jepang dan Pelatihan Kaigo

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran Program Pemagangan Jepang dan Pelatihan Kaigo melalui platform Skillhub dalam ekosistem SIAPkerja.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kompetensi dan kesiapan masyarakat Indonesia untuk mengisi peluang kerja di Jepang.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, bahwa kedua program tersebut dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis, kemampuan berbahasa Jepang, serta etos kerja yang sesuai dengan standar internasional.

“Kesempatan kerja global harus diimbangi den gan kesiapan kompetensi yang memadai. Karena itu, Kemnaker terus memperkuat pelatihan vokasi dan pemagangan agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dan beradaptasi di lingkungan kerja internasional, termasuk di Jepang,” kata Darmawansyah, dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (13/6).

Melalui Program Pemagangan Jepang, peserta akan mengikuti pelatihan pra keberangkatan, pembelajaran bahasa Jepang, serta peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Setelah itu, mereka berkesempatan memperoleh pengalaman kerja secara langsung di berbagai perusahaan di Jepang.

Rekrutmen Program Pemagangan Jepang dilaksanakan secara bertahap di berbagai daerah melalui dinas ketenagakerjaan provinsi, kabupaten/kota, serta Balai Besar Pelatihan Vokasi Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi Produktifitas (BPVP) di seluruh Indonesia.

Selain skema pemagangan, Kemnaker juga menyediakan Pelatihan Kaigo bagi pencari kerja yang berminat berkarier di bidang perawatan lansia. Selama enam bulan, peserta akan mendapatkan pelatihan bahasa Jepang dan pembekalan kompetensi sebagai caregiver sesuai standar layanan kesehatan di Jepang.

“Bidang Kaigo menawarkan prospek yang menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan tenaga perawatan lansia di Jepang. Kami ingin menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing pada sektor tersebut,” ujar Darmawansyah.

Darmawansyah mengimbau masyarakat agar hanya memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah dan tidak mudah tergiur tawaran keberangkatan kerja ke luar negeri secara instan.

“Seluruh tahapan rekrutmen dan seleksi dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan,”ucapnya.

Informasi mengenai persyaratan, jadwal seleksi, serta tata cara pendaftaran Program Pemagangan Jepang dapat diakses melalui laman jepang.magangln.id. Adapun dokumen persyaratan administrasi tersedia melalui tautan bit.ly/FormulirPersyaratanPemaganganJapan.

Sementara informasi terkait Pelatihan Kaigo dapat diperoleh melalui platform SIAPkerja, Skillhub Kemnaker, dan laman msha.ke/hinodeindonesia. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Wamenaker: Industri Tak Hanya Bertanya Ijazah, tapi juga Kompetensi

Bekasi – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan, bahwa ijazah perguruan tinggi tidak lagi menjadi satu-satunya modal untuk memasuki dunia kerja. Di tengah transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (AI), dunia industri semakin membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi nyata, adaptif, dan siap kerja.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan kembali menggulirkan program MagangHub (Pemagangan Nasional) yang ditujukan bagi lulusan diploma dan sarjana atau fresh graduate.

Program ini didukung anggaran sebesar Rp4,14 triliun dan dirancang memperkuat kompetensi sekaligus mempercepat transisi lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja.

Hal tersebut disampaikan Afriansyah Noor, saat memberikan Kuliah Umum pada acara Wisuda Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia) Tahun Akademik 2025–2026 di Bekasi, Sabtu (13/6).

“Saat ini kita berada di era transformasi ketenagakerjaan yang bergerak sangat cepat. Dunia industri tidak lagi hanya mencari individu yang memegang selembar ijazah, melainkan mencari sarjana yang cakap dan memiliki kompetensi nyata,” ujar Afriansyah.

Menurutnya, MagangHub hadir sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan keterampilan (skill gap) dan ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Melalui program tersebut, peserta akan memperoleh berbagai manfaat, mulai dari uang saku, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pendampingan mentor profesional, hingga kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional.

Afriansyah menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

“Ijazah tidak lagi cukup karena industri tidak lagi bertanya apa ijazah kamu, melainkan apa kompetensimu. Sertifikat kompetensi inilah yang menjadi bukti bahwa tenaga kerja kita memiliki standar kemampuan yang dibutuhkan industri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Afriansyah mengungkapkan bahwa kondisi ketenagakerjaan nasional menunjukkan tren yang semakin baik. Per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,68 persen.

Namun demikian, tantangan berupa disrupsi teknologi, otomatisasi, dan munculnya kebutuhan kompetensi baru tetap memerlukan penguatan ekosistem pelatihan dan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri.

Dalam kesempatan tersebut, Afriansyah juga mendorong UM Indonesia memperkuat kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan dunia industri, mengingat posisi kampus yang berada di kawasan industri strategis Bekasi.

“Kampus, pemerintah, dan industri harus bergerak bersama menyiapkan SDM yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini maupun masa depan,” ujarnya.

Di hadapan sekitar 370 wisudawan, Afriansyah berpesan agar para lulusan tidak hanya mengandalkan gelar akademik, tetapi terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

“Investasi terbaik sebuah bangsa bukan pada sumber daya alamnya, melainkan pada kualitas sumber daya manusianya. Jadilah motor penggerak kemajuan ekonomi nasional,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

ILC Adopsi Standar Internasional Pekerja Platform, Menaker: Pelindungan dan Inovasi Harus Berjalan Bersama

Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, menyambut baik adopsi standar ketenagakerjaan internasional yang secara khusus membahas kerja layak dalam ekonomi platform.

Adopsi tersebut berlangsung dalam Sidang Pleno Penutupan Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC).

Menaker mengatakan, adopsi standar tersebut menjadi kabar baik bagi pemerintah, pekerja, dan pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi platform.

Menurutnya, perkembangan ekonomi platform telah mengubah cara masyarakat bekerja, mencari penghasilan, dan mengakses peluang ekonomi, sehingga pelindungan pekerja perlu berjalan seiring dengan ruang inovasi dan pertumbuhan bisnis digital.

“Pemerintah menyambut baik lahirnya standar internasional mengenai kerja layak dalam ekonomi platform. Bagi Indonesia, pelindungan pekerja dan inovasi digital harus berjalan bersama, sehingga transformasi ekonomi digital benar-benar memberi manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan masyarakat,” kata Menaker Yassierli, Jenewa, Jumat (12/6).

Menaker menyampaikan, Konvensi mengenai Kerja Layak dalam Ekonomi Platform menjadi kerangka penting bagi negara anggota ILO.

Indonesia menilai konvensi tersebut menjaga keseimbangan antara penguatan pelindungan pekerja platform digital dan fleksibilitas bagi setiap negara untuk menerapkannya sesuai hukum serta praktik nasional masing – masing.

Menurut Menaker, sejumlah prinsip penting dalam standar tersebut perlu menjadi perhatian bersama, antara lain keselamatan dan kesehatan kerja, remunerasi yang adil, pelindungan sosial, transparansi dalam penggunaan sistem otomatis, pelindungan data pribadi, proses yang adil, serta pendekatan regulasi berbasis fakta.

Bagi masyarakat, isu ini penting karena kerja berbasis platform digital semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ojek online, kurir online, serta pekerja yang menggunakan aplikasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan membutuhkan kepastian pelindungan, transparansi sistem, keselamatan dan kesehatan kerja, serta keadilan memperoleh pendapatan.

Menaker menegaskan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang cepat dan memiliki jutaan pekerja platform digital.

Karena itu, standar internasional ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola ekonomi platform, melindungi pekerja, memastikan pekerja memahami hak dan kewajibannya, serta menjaga agar bisnis platform tetap tumbuh secara berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri menjelaskan, bahwa adopsi standar ILO tersebut tidak serta merta berarti seluruh substansinya berlaku langsung dan seragam di Indonesia.

Setiap ketentuan akan melalui proses penyesuaian dengan kerangka hukum dan kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Pemerintah akan mengikuti secara aktif proses lanjutan di ILO, termasuk pembahasan dalam pertemuan Governing Body ILO pada November tahun ini serta rumusan Rekomendasi teknis yang mengatur substansi secara lebih rinci.

“Ini kabar baik dan menjadi momentum penting bagi tripartit Indonesia. Namun, Indonesia tetap perlu menempuh mekanisme yang tepat, mencermati proses lanjutan di ILO, serta menilai kesiapan nasional sebelum mengambil keputusan mengenai ratifikasi,” ujar Indah.

Indonesia menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dalam pembahasan kerja layak di ekonomi platform.

Dengan standar internasional ini, transformasi digital diharapkan tidak hanya memperluas peluang ekonomi, tetapi juga menghadirkan pekerjaan yan g lebih aman, adil, transparan, dan bermartabat bagi pekerja platform digital. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Ikuti Rakor Inflasi, Kalsel Siap Dukung Sensus Ekonomi Daerah

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dari Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (15/6).

Rapat koordinasi diikuti Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, bersama jajaran perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap pekan ini, bertujuan memantau perkembangan inflasi di daerah, mengevaluasi berbagai langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan pemerintah daerah, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.

Usai mengikuti rakor, Rusma mengatakan bahwa kondisi inflasi di Kalimantan Selatan pekan ini relatif masih terkendali dan tidak mengalami perubahan signifikan dibanding awal Juni lalu.

“Untuk kondisi inflasi minggu ini kurang lebih masih sama seperti inflasi pada awal bulan tadi. Artinya, berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah masih berjalan dengan baik sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga,” ujarnya.

Menurut Rusma, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memantau perkembangan harga sejumlah komoditas strategis yang berpotensi memengaruhi inflasi daerah.

Koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait juga terus diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kenaikan harga di pasaran.

Ia menjelaskan, dalam rakor tersebut Kementerian Dalam Negeri juga memberikan sejumlah arahan terkait upaya pengendalian inflasi, termasuk pentingnya menjaga kelancaran distribusi pangan, memastikan ketersediaan stok bahan pokok, serta melaksanakan berbagai program intervensi seperti gerakan pangan murah dan operasi pasar.

Selain membahas perkembangan inflasi, Kemendagri juga menyoroti pelaksanaan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia.

Menurut Rusma, sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk memperoleh data akurat mengenai kondisi perekonomian daerah.

“Dalam rakor tadi juga disampaikan arahan terkait pelaksanaan sensus ekonomi yang nantinya akan dilaksanakan di setiap daerah. Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi ini sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan yang berbasis data,” katanya.

Rusma menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan berkoordinasi bersama instansi terkait agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid serta berkualitas.

“Ketersediaan data ekonomi yang akurat akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Rusma. (MRF/RIW/EPS)