12 Juni 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Antisipasi Ancaman Siber, TPK Banjarmasin dan Ditjen Hubla Gelar Exercise ISPS Code 2026

Banjarmasin – Terminal Petikemas (TPK) Banjarmasin bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan, menggelar Exercise International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat ketahanan operasional dan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan, menghadapi ancaman keamanan di lingkungan pelabuhan.

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pada Selasa (9/6) tersebut, melibatkan tim Recognized Security Organization (RSO) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin, Bhabinkamtibmas Polsek Kawasan Pelabuhan Laut (KPL), serta tim internal TPK Banjarmasin yang terdiri atas personel keamanan, operasional, teknologi informasi, dan tim Business Continuity Management System (BCMS).

Exercise mengangkat tema penanganan gangguan keamanan berupa penumpukan antrean truk kontainer akibat terganggunya sistem elektronik layanan pelabuhan yang disebabkan serangan siber (ransomware) di Terminal Petikemas Banjarmasin.

Skenario tersebut disusun mengacu pada ketentuan ISPS Code Part A dan Part B serta Port Facility Security Plan (PFSP).

Melalui simulasi tersebut, para peserta menguji efektivitas koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam menghadapi gangguan yang berdampak terhadap layanan operasional pelabuhan.

Skenario dimulai dari terindikasinya gangguan pada sistem perencanaan dan gate operation yang menyebabkan antrean truk kontainer di area terminal, sehingga memerlukan respons terpadu dari unsur keamanan, operasional, teknologi informasi, hingga tim BCMS.

Terminal Head TPK Banjarmasin, Sirin Purnomo mengatakan, pelaksanaan Exercise ISPS Code Tahun 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan memperkuat ketahanan operasional dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman keamanan yang terus berkembang, termasuk risiko serangan siber terhadap sistem layanan pelabuhan.

Keamanan pelabuhan saat ini tidak hanya berfokus pada perlindungan fisik fasilitas, tetapi juga mencakup aspek keamanan siber yang memiliki dampak langsung terhadap kelancaran operasional dan rantai pasok.

“Melalui Exercise ISPS Code ini, kami menguji kesiapan personel, efektivitas prosedur, serta memperkuat sinergi dengan regulator dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan layanan kepada pengguna jasa tetap berjalan secara aman, andal, dan berkelanjutan,” kata Sirin.

Dalam simulasi tersebut, peserta juga menguji berbagai langkah mitigasi melalui aktivasi prosedur penanganan gangguan, pengaturan arus kendaraan, penguatan pengamanan area terminal, serta penerapan pelayanan secara manual, untuk menjaga keberlangsungan layanan kepada pengguna jasa dan meminimalkan dampak terhadap aktivitas logistik.

Sementara itu, Andi Agussalam, selaku Kepala Seksi Penjagaan, Patroli, dan Penyidikan (P3) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin mengatakan, Exercise ISPS Code 2026 menjadi sarana penting untuk memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi dinamika ancaman keamanan yang terus berkembang.

“Exercise ISPS Code ini tidak hanya menguji prosedur keamanan, tetapi juga memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan fasilitas pelabuhan. Dengan kesiapsiagaan yang terbangun melalui latihan secara berkala, diharapkan penanganan insiden dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi sehingga kelancaran operasional dan arus logistik tetap terjaga,” ujar Andi.

Pelaksanaan Exercise ISPS Code Tahun 2026 menjadi wujud komitmen bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tim RSO Ditjen Hubla, KSOP Kelas I Banjarmasin, aparat keamanan, serta TPK Banjarmasin, memperkuat budaya keamanan maritim dan meningkatkan ketangguhan sistem pelabuhan nasional di tengah meningkatnya tantangan keamanan pada era digital.

Melalui latihan yang dilaksanakan secara berkala, diharapkan seluruh unsur terkait memiliki kesiapan yang semakin baik dalam mengantisipasi dan menangani berbagai potensi ancaman, sehingga keamanan fasilitas pelabuhan serta kelancaran arus logistik nasional dapat terus terjaga. (Pelindo–RIW/EPS)

Jaring Atlet Potensial, PERGATSI Gelar Turnamen Gateball Piala Wali Kota

Banjarmasin – Turnamen Olahraga Gateball Piala Wali Kota Banjarmasin, resmi digelar di Lapangan Gateball PJN 1 Banjarmasin, Jumat (12/6).

Ketua Pengurus Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI) Kota Banjarmasin, Hamsi Mansyur mengatakan, gelaran Gateball Piala Wali Kota ini, masuk dalam rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin tahun ini.

Ket foto : Sekum PERGATSI Kalsel Mutaal Badrun

“Tujuan dari turnamen ini, untuk mencari atlet potensial Gateball yang akan mewakili Kota Banjarmasin pada ajang selanjutnya, termasuk Pekan Olahraga Provinsi,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Namun, lanjutnya, dalam pembinaan atlet atlet Gateball ini, pihaknya terkendala dengan tidak adanya lapangan Gateball milik PERGATSI Kota Banjarmasin.

“Kami berharap pemerintah kota dapat membantu untuk lapangan Gateball,” ucapnya.

Selama ini, atlet Gateball Kota Banjarmasin meminjam lapangan milik PJN, untuk berlatih.

“Apabila lapangan terbuka yang digunakan untuk latihan dalam cuaca panas tidak mendukung,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI) Kalsel, Mutaal Badrun mengatakan, pihaknya mengapresiasi penyelenggaraan Turnamen Gateball Piala Wali Kota ini. Sehingga Gateball semakin memasyarakat, khususnya di Banjarmasin.

“Kami bersyukur atas diselenggarakannya Turnamen Gateball Piala Wali Kota Banjarmasin ini,” ucap Mutaal.

Dengan adanya turnamen ini, lanjutnya, dapat menjadi ajang sosialisasi di Kota Banjarmasin, untuk mengenalkan Gateball.

Mutaal berharap, Turnamen Gateball ini dapat melahirkan atlet atlet potensial untuk Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya.

“Pada ajang Turnamen Gateball Piala Wali Kota Banjarmasin ini, kami turut memantau kemampuan para atlet, sehingga dapat menjadi atlet Gateball Kalsel,” ucap Mutaal. (SRI/RIW/EPS)

Matangkan Draft PKS, Diskominfo Kalsel dan PSSN Gelar Rapat Daring

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat mematangkan rencana kerja sama strategis dengan Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN).

Langkah ini diwujudkan melalui rapat tindak lanjut pembahasan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang digelar secara daring, Jumat (12/6).

et : Rapat Daring Diskominfo Kalsel dalam rangka penyusunan draf PKS

Rapat yang dipimpin langsung Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, serta dimoderatori Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar ini, turut dihadiri Direktur PSSN, Laksamana Pertama TNI Arnoldus Triono, beserta jajaran.

Selain itu, juga hadir Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi, seluruh kepala seksi, dan staf bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

Dalam arahannya, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim, mengapresiasi tinggi kontribusi nyata yang selama ini telah diberikan para Taruna PSSN di lingkungan Pemprov Kalsel. Ia berharap pertemuan ini menghasilkan kesepakatan teknis yang legal dan kuat.

“Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat promosi institusi, memberikan alternatif bagi kabupaten/kota untuk berkecimpung di dunia teknologi, serta ke depannya dapat menjadi payung hukum yang lebih luas antara Kepala BSSN dan Gubernur,” ujar Muslim.

Muslim menegaskan, Diskominfo Kalsel siap menyinergikan PKS ini menjadi dokumen negara yang sah, yang nantinya akan dikawal ketat Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Kalsel.

Gayung bersambut, Direktur PSSN, Laksamana Pertama TNI Arnoldus Triono, menyetujui bahwa kolaborasi ini harus berorientasi pada output yang konkret dan berdampak nyata (impactful) bagi kedua instansi.

Jika sebelumnya fokus hanya pada Praktik Kerja Lapangan (PKL), ke depan ruang lingkupnya akan diperluas.

“Ke depannya ruang lingkup diharapkan dapat diperluas ke ranah Pengabdian kepada Masyarakat dan sharing knowledge. Pimpinan BSSN sangat berkomitmen mendukung kegiatan ini,” jelas Arnoldus.

Arnoldus menambahkan, program PKL taruna direncanakan berlangsung selama 4 bulan dan diharapkan kerjasama ini dapat berkelanjutan ke depannya.

Sementara itu, Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi mengungkapkan, bahwa rencana pelaksanaan kerja sama ini sudah dikoordinasikan dengan pihak internal Pemprov.

Pelaksanaan PKS ini pun telah disetujui untuk dimasukkan ke dalam Usulan Draft Kerja Sama Tahun 2027–2029. Skema ini nantinya akan mencakup tiga poin utama yaitu pelaksanaan PKL, penelitian bersama, serta sharing knowledge terkait persandian dan keamanan informasi.

Rencana pelaksanaan kerja sama dengan PSSN telah disampaikan kepada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah (Otda) Setda Provinsi Kalsel pada kegiatan rapat pemetaan kerja sama daerah di Biro Pemerintahan dan Otda Setda Kalsel, beberapa waktu lalu.

“Pelaksanaan PKS disetujui untuk dimasukkan ke dalam Usulan Draft Kerja Sama Tahun 2027–2029,” jelasnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil reviu pasal demi pasal draf PKS, Diskominfo Kalsel segera menyusun spesifikasi teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh para taruna selama bertugas di Banua.

Selain itu, tim Diskominfo Kalsel juga dijadwalkan melakukan konsultasi intensif ke sejumlah instansi terkait seperti Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat untuk membahas pemenuhan fasilitas para taruna selama masa PKL berlangsung. (BDR/RIW/EPS)

BPAM Banjarbakula Tuntaskan Perbaikan Jaringan, Distribusi Air ke Banjarbaru Kembali Normal

Banjarbaru – Distribusi air bersih ke wilayah Banjarbaru yang sempat mengalami gangguan akibat pekerjaan perbaikan jaringan kini telah kembali normal. BPAM Banjarbakula memastikan penggantian gate valve dan flowmeter pada pipa distribusi air curah menuju PTAM Intan Banjar, telah rampung sesuai jadwal.

Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas, Jumat (12/6), mengatakan, pekerjaan berlangsung selama dua hari, mulai 10 hingga 11 Juni 2026, di jaringan pipa berdiameter 400 milimeter di kawasan Guntung Manggis, Banjarbaru.

“Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai rencana. Setelah dilakukan pengujian, seluruh peralatan berfungsi dengan baik dan tidak ditemukan kebocoran pada sambungan perpipaan,” katanya.

Ia menjelaskan, perbaikan dilakukan karena gate valve yang terpasang sebelumnya mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme buka-tutup katup tidak lagi berfungsi secara optimal sehingga perlu segera diganti untuk menjaga keandalan distribusi air curah.

Selain itu, BPAM Banjarbakula juga mengganti flowmeter ultrasonic dengan electromagnetic flowmeter yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dalam mengukur debit dan volume air curah.

Penggantian alat ukur tersebut merupakan hasil evaluasi teknis sekaligus tindak lanjut atas kebutuhan PTAM Intan Banjar terhadap sistem pengukuran distribusi air yang lebih akurat dan andal.

Dengan selesainya pekerjaan itu, sistem distribusi air curah menuju PTAM Intan Banjar kini kembali beroperasi secara optimal.

BPAM Banjarbakula juga memastikan proses pengendalian aliran air telah kembali normal sehingga mendukung kelancaran operasional jaringan distribusi.

Menurut Wahyu, peningkatan keandalan infrastruktur ini diharapkan dapat meminimalkan potensi gangguan distribusi di masa mendatang, sekaligus menghasilkan data pengukuran debit air yang lebih akurat sebagai dasar pencatatan distribusi air curah.

“Perbaikan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menjaga kontinuitas pasokan air curah kepada PTAM Intan Banjar sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih andal,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)

Kemendagri Koordinasikan Pelaksanaan Program Prioritas Presiden, Kalsel Paparkan Capaian 10 Program Strategis

Banjarbaru – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), menggelar Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden, disalah satu hotel di Banjarbaru, Kamis (11/6).

Kegiatan yang dibuka Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda tersebut dihadiri sejumlah perwakilan kepala daerah, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Plh Sekretaris Daerah, Subhan Noor Yaumil.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, keberhasilan program prioritas Presiden membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah daerah karena implementasinya berlangsung langsung di lapangan.

“Keberhasilan program strategis nasional sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota harus terus diperkuat agar seluruh program dapat berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mengatakan, forum tersebut menjadi wadah bagi pemerintah pusat untuk menyerap masukan dan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi daerah dalam menjalankan program prioritas Presiden.

“Melalui forum ini, pemerintah pusat dapat memperoleh gambaran utuh mengenai kebutuhan dan kendala yang dihadapi daerah. Informasi tersebut menjadi dasar penting dalam memperkuat sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program di lapangan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, memaparkan perkembangan pelaksanaan 10 program prioritas Presiden di Kalimantan Selatan.

Mulai dari pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penghapusan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, pembangunan perumahan, hingga program kesehatan dan pendidikan.

Menurut Subhan, forum ini menjadi kesempatan bagi daerah untuk menyampaikan capaian sekaligus tantangan yang dihadapi dalam implementasi program – program strategis nasional.

“Hari ini kami menyampaikan perkembangan pelaksanaan 10 program prioritas Presiden di Kalimantan Selatan. Secara umum program-program tersebut terus berjalan dan menjadi fokus bersama untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mendukung penuh seluruh agenda prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh pelaksanaan seluruh program prioritas Presiden. Kami terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar setiap program dapat terlaksana dengan baik serta mencapai target yang diharapkan,” tegasnya.

Meski demikian, Subhan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Namun berbagai upaya penyelesaian terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah lainnya.

“Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda-beda. Melalui forum ini, kami dapat saling berbagi pengalaman dan solusi sehingga berbagai kendala yang ada dapat diselesaikan bersama demi keberhasilan program nasional,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Kenalkan Edukasi Kebencanaan Sejak Dini, BPBD Ajak Anak-Anak Belajar Sambil Bermain

Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan edukatif dari Yayasan Omah Kepompong bersama anak-anak kelompok bermain, dalam kegiatan belajar sambil bermain yang diselenggarakan di Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (10/6).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, menanamkan pemahaman tentang kebencanaan sejak usia dini melalui metode pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan mudah dipahami anak-anak.

kegiatan belajar sambil bermain BPBD Provinsi Kalimantan Selatan

Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, melalui Kepala Subbid Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Ariansyah mengatakan, pihaknya menyambut baik kunjungan edukatif tersebut sebagai sarana memperkenalkan pentingnya kesiapsiagaan bencana kepada anak-anak sejak dini.

“Pada hari ini kami menerima kunjungan dari Yayasan Omah Kepompong bersama anak-anak kelompok bermain yang melaksanakan kegiatan belajar sambil bermain di BPBD Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, BPBD memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta sosialisasi kebencanaan dengan pendekatan bermain yang disesuaikan dengan usia anak.

Menurutnya, BPBD Kalsel memiliki berbagai program dan fasilitas edukasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya anak-anak, untuk memahami dasar kebencanaan melalui media permainan edukatif.

“BPBD Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan sarana pembelajaran kebencanaan berbasis permainan. Anak-anak diajak bermain peran sebagai petugas penyelamat dan diperkenalkan dengan berbagai permainan edukatif yang telah kami siapkan, sehingga mereka dapat belajar sambil berinteraksi secara langsung,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi kebencanaan yang disampaikan secara interaktif melalui kegiatan bernyanyi, bercerita, serta berbagai aktivitas edukatif lainnya.

Materi yang dikenalkan meliputi pengetahuan dasar mengenai banjir, gempa bumi, kebakaran, serta langkah-langkah sederhana yang perlu dilakukan saat menghadapi situasi darurat.

Ariansyah menjelaskan, metode pembelajaran yang menyenangkan menjadi salah satu cara efektif, membangun kesadaran dan kesiapsiagaan bencana pada anak-anak.

“Kami menyesuaikan penyampaian materi dengan usia anak-anak. Mereka belajar melalui bermain dan bernyanyi sehingga lebih mudah memahami informasi tentang bencana dan bagaimana cara melindungi diri ketika menghadapi situasi darurat,” jelasnya.

Sebagai penutup kegiatan, anak-anak diajak melihat secara langsung berbagai peralatan yang digunakan petugas BPBD, saat penanganan bencana.

Mereka juga diberikan kesempatan untuk mengikuti simulasi sederhana, termasuk mencoba peran sebagai petugas pemadam kebakaran.

“Melalui kegiatan ini kami ingin memberikan pengalaman baru yang menyenangkan sekaligus menambah wawasan anak-anak mengenai kebencanaan. Harapannya, sejak usia dini mereka sudah memiliki pemahaman dasar tentang kesiapsiagaan dan keselamatan,” pungkas Ariansyah.

Kegiatan edukasi ini menjadi salah satu bentuk komitmen BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam membangun budaya sadar bencana sejak usia dini.

Dengan meningkatkan pemahaman anak-anak mengenai potensi bencana dan langkah – langkah penyelamatan diri, diharapkan akan tercipta generasi yang lebih tangguh, waspada, dan siap menghadapi berbagai risiko bencana di masa mendatang. (HUMASBPBDKALSEL-MRF/RIW/EPS)

Gelar Donor Darah, Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan Berhasil Kumpulkan 134 Kantong Darah

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, kembali menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian sosial dan kemanusiaan melalui kegiatan donor darah, yang diselenggarakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Kegiatan yang diikuti pegawai Pelindo Group, mitra kerja, serta komunitas pelabuhan ini berhasil mengumpulkan sebanyak 134 kantong darah.

Program donor darah merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus bentuk kontribusi nyata Pelindo, mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa.

Yoga Arya Kuswanto, Junior Manager HSSE Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, keberhasilan pengumpulan 134 kantong darah menunjukkan tingginya semangat solidaritas dan kepedulian insan Pelindo serta seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pelabuhan.

Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang secara rutin dilaksanakan. Pelindo bersyukur antusiasme peserta sangat tinggi sehingga berhasil mengumpulkan 134 kantong darah.

Setiap tetes darah yang didonorkan memiliki nilai kemanusiaan yang sangat besar dan dapat membantu menyelamatkan nyawa sesama.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendonor, PMI, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” ujar Yoga.

Selain membantu memenuhi kebutuhan darah di wilayah Kalimantan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan, membangun budaya kerja yang sehat, peduli, dan berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat.

Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan berkomitmen untuk terus melaksanakan berbagai program sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar pelabuhan serta mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Dengan terselenggaranya donor darah ini, Pelindo berharap dapat terus mempererat sinergi antara perusahaan, pekerja, mitra usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, peduli, dan berkelanjutan.. (Pelindo-RIW/EPS)

Pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi Tertunda, Pansus I Soroti Absennya Kepala SKPD

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya komitmen seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Ketidakhadiran sejumlah kepala SKPD dalam rapat kerja yang digelar Rabu (10/6), dinilai menghambat proses pengambilan keputusan strategis terkait penyempurnaan regulasi tersebut.

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi

Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Kalsel itu, sejatinya menghadirkan mitra kerja terkait untuk membahas substansi perubahan perda, terutama dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa menambah beban masyarakat.

Namun, absennya Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Biro Setda Provinsi Kalsel, membuat pembahasan tidak dapat dilanjutkan dan akhirnya ditunda.

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menyampaikan kekecewaannya karena rapat yang membutuhkan keputusan penting justru tidak dihadiri pejabat yang memiliki kewenangan penuh.

Menurutnya, kehadiran kepala SKPD sangat diperlukan agar berbagai masukan dan usulan yang berkembang dalam pembahasan dapat langsung ditindaklanjuti serta diputuskan dalam forum resmi.

Pansus I juga menekankan bahwa pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah memiliki peran penting, mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah.

“Setiap kebijakan yang dirumuskan harus tetap berpihak kepada masyarakat dan tidak menimbulkan beban baru, karena itu, DPRD Kalsel berupaya memastikan seluruh materi yang diatur dalam raperda benar – benar melalui kajian mendalam dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi serta kewenangan dalam pengambilan keputusan,” ungkapnya.

Yani Helmi menjelaskan, selain mengejar target peningkatan pendapatan daerah, Pansus I menilai aspek keadilan pembangunan juga harus menjadi perhatian utama.

Kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pajak dan retribusi hanya dapat terbangun apabila hasil penerimaan daerah benar-benar dirasakan manfaatnya secara merata di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

“Melalui pembahasan raperda ini, dapat melahirkan regulasi yang mampu memperkuat pendapatan daerah sekaligus menjamin pemerataan pembangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, dengan ditundanya rapat tersebut, Pansus I meminta, agar pada agenda pembahasan berikutnya, kepala SKPD dapat hadir langsung, sehingga proses penyusunan regulasi berjalan efektif dan target penyelesaian raperda dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Kita ingin menjamin pemerataan pembangunan, supaya masyarakat merasakan secara langsung manfaat dari kontribusi pajak yang mereka bayarkan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)