Hari: 10 Juni 2026

Kemnaker Permudah Pengajuan Job Fair Lewat SIAPkerja

Jakarta – Pengajuan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (job fair) kini semakin mudah setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), memperkuat fitur layanan pada platform SIAPkerja.

Pembaruan ini dihadirkan untuk menyederhanakan proses pengajuan hingga penerbitan persetujuan dalam satu sistem digital yang terintegrasi.

Melalui laman jobfair.kemnaker.go.id, seluruh proses mulai dari pengajuan, verifikasi dokumen, hingga penerbitan surat rekomendasi atau persetujuan kini dapat dilakukan secara digital.

Sistem ini dirancang agar proses berjalan lebih cepat, praktis, serta dapat dipantau secara real time.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Estiarty Haryani mengatakan, digitalisasi ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang lebih modern, transparan, dan efisien.

“Pengembangan ini membuat proses pengajuan job fair menjadi lebih terintegrasi, cepat, dan transparan,” ujar Estiarty dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan, layanan ini dapat dimanfaatkan instansi pemerintah maupun penyelenggara swasta. Kemnaker juga mengimbau agar setiap penyelenggara mengajukan permohonan melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota melalui platform SIAPkerja pada fitur job fair.

Selain itu, penyelenggara diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan fitur SIAPkerja dalam pelaksanaan job fair, baik secara daring maupun hibrid.

Kemnaker menegaskan, penguatan layanan digital ini diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan job fair sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi kesempatan kerja di berbagai daerah.

“Mari manfaatkan layanan job fair untuk mendukung penyelenggaraan bursa kerja yang lebih efektif, transparan, dan modern,” ajaknya. (KemenakerRI-RIW/EYN)

Gandeng TP PKK, DPKP Kalsel Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi, bekerja sama dengan Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), di area perkantoran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, mulai Rabu (10/6) hingga Kamis (11/6).

GPM bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Gerakan Pangan Murah ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejak pagi hari, warga tampak antusias mendatangi lokasi kegiatan, untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga di bawah pasar.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman mengatakan, GPM merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, dalam upaya menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Menurutnya, Gerakan Pangan Murah tidak hanya bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi salah satu langkah strategis, menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah dinamika harga komoditas di pasaran.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan TP PKK ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat agar tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan pangan di Kalimantan Selatan,” ujar Syamsir.

Ia menjelaskan, berbagai komoditas pangan strategis disediakan dalam kegiatan tersebut, di antaranya beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya yang banyak dibutuhkan masyarakat.

Syamsir menilai, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah juga berperan penting mendukung pengendalian inflasi daerah. Penyediaan bahan pangan dengan harga murah, menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan potensi kenaikan harga bahan pokok.

“Intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah sangat penting, terutama pada komoditas yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat dapat terbantu, sementara stabilitas harga tetap terjaga,” katanya.

Lebih lanjut, Syamsir menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk distributor, pelaku usaha pangan, serta instansi terkait, untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan pangan di daerah.

“Langkah ini penting untuk mengantisipasi gejolak harga, terutama menjelang periode meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok,” sahutnya.

Selain menjaga stabilitas harga, Gerakan Pangan Murah juga diharapkan dapat menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan pangan secara bijak dan mendukung konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih stabil, sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (MRF/RIW//EYN)

Komisi III Dorong Transformasi Transportasi Hijau, Bus Listrik Jadi Arah Baru Layanan Publik di Kalsel

Jawa Timur – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong penguatan layanan transportasi publik yang modern, ramah lingkungan, dan terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian adalah pengembangan armada angkutan umum bertenaga listrik, untuk mendukung mobilitas masyarakat yang lebih efisien sekaligus mengurangi emisi kendaraan.

Komitmen tersebut mengemuka saat Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke PT Bagong Dekaka Mandiri di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (8/6).

Suasana pertemuan ke PT Bagong Dekaka Mandiri di Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung proses perakitan armada bus yang selama ini melayani masyarakat Kalimantan Selatan, sekaligus menjajaki peluang pengembangan transportasi umum berbasis energi bersih di masa mendatang.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengatakan, bahwa kebutuhan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terjangkau harus diimbangi dengan inovasi teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, penggunaan bus listrik dapat menjadi solusi jangka panjang, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menjawab tantangan ketersediaan BBM jenis solar, yang masih menjadi kendala di beberapa wilayah Kalimantan Selatan.

“Kami berharap ke depan PT Bagong Dekaka dapat mengembangkan armada bus listrik untuk mendukung transportasi publik yang lebih ramah lingkungan, mengurangi emisi, serta memberikan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” katanya.

Selain membahas pengembangan armada masa depan, Komisi III juga memberikan apresiasi terhadap kualitas layanan transportasi publik yang selama ini dioperasikan PT Bagong Dekaka Mandiri, khususnya layanan Bus Trans Banjarbakula, yang melayani kawasan Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah

Kehadiran layanan tersebut dinilai telah memberikan dampak positif, mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong penggunaan angkutan umum sebagai pilihan utama transportasi sehari-hari.

“Pengembangan bus listrik diharapkan menjadi langkah awal menuju ekosistem transportasi hijau yang mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat daya saing daerah di masa depan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bagong Dekaka Mandiri, Budi Susilo, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan DPRD Kalsel terhadap pengembangan transportasi publik.

Ia menegaskan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjaga keberlanjutan operasional angkutan umum di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap layanan yang telah berjalan di Kalimantan Selatan dapat terus berlanjut dan berkembang. Angkutan umum ini telah menjadi kebutuhan dan andalan masyarakat, sehingga keberlanjutannya sangat penting,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M. Fitri Hernadi mengungkapkan, bahwa tingkat keterisian penumpang (loading factor) Trans Banjarbakula hingga Mei 2026 telah mencapai 87,77 persen.

Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang tersedia saat ini.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi dasar kuat untuk menambah armada serta perluasan koridor layanan agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati akses transportasi aman, nyaman, dan terjangkau.

“Transportasi publik yang terintegrasi akan semakin memudahkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi maupun kegiatan sehari-hari. Dengan dukungan layanan BTS beserta jaringan feeder yang terus dikembangkan, kami optimis kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum akan semakin meningkat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Belajar dari DKI Jakarta, Komisi II Siap Dorong Ekosistem Industri Hijau di Kalsel

Jakarta – Komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan terus diperkuat Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui kunjungan kerja ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Senin (8/6).

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan, kunjungan ini bertujuan menggali berbagai strategi pengelolaan limbah yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, dengan fokus mempelajari tata kelola minyak jelantah sebagai limbah rumah tangga dan industri kecil.

Suasana pertemuan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta.

“Hasil diskusi berkembang lebih luas hingga membahas keberhasilan DKI Jakarta membangun ekosistem industri hijau yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” ucapnya.

Disampaikan Firman, pendekatan yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bagaimana limbah tidak lagi dipandang sebagai persoalan semata, melainkan dapat menjadi sumber daya yang bernilai dan membuka peluang usaha baru.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi kuat antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan masyarakat.

Kolaborasi tersebut mampu menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya berbagai inovasi berbasis ekonomi hijau.

“Kami pelajari bukan hanya soal pengelolaan minyak jelantah, tetapi bagaimana DKI Jakarta berhasil membangun industri hijau melalui kolaborasi yang nyata. Ini menjadi pelajaran berharga bagi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan program serupa,” ungkapnya.

Firman menilai, konsep industri hijau sangat relevan dengan arah pembangunan Kalimantan Selatan yang tengah mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, peluang pengembangan usaha berbasis pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular di Banua dinilai sangat terbuka.

“Dengan semangat Kalimantan Selatan Bekerja, kita dapat membangun platform kolaborasi yang mampu melahirkan berbagai inovasi dan industri ramah lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Industri Kreatif dan Digital Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Nuzula Dhina, menyambut baik kunjungan Komisi II DPRD Kalsel.

Penyerahan cendramata sumber Humas DPRD Kalsel.

Ia menilai pertemuan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus memperkuat sinergi antardaerah dalam mengembangkan sektor industri yang berkelanjutan.

Menurut Nuzula, selain menyampaikan berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan di DKI Jakarta, pihaknya juga memperoleh perspektif baru mengenai potensi pengembangan industri di Kalimantan Selatan yang memiliki karakteristik dan sumber daya berbeda.

“Kami mengapresiasi kunjungan Komisi II DPRD Kalimantan Selatan. Diskusi ini memberikan banyak wawasan baru dan semoga berbagai gagasan positif yang muncul dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan serta potensi daerah masing – masing,” tutupnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap dapat membawa berbagai inspirasi dan praktik terbaik yang nantinya dapat diadaptasi untuk memperkuat pengelolaan limbah, mendorong ekonomi sirkular, serta mempercepat lahirnya industri hijau yang mampu menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Exit mobile version