Banjarbaru – Memasuki awal Juni 2026, kondisi inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan masih dalam kondisi terkendali.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, termasuk memantau penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di daerah-daerah yang mengalami kenaikan inflasi.
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terkini, Kalimantan Selatan berada pada urutan keenam inflasi di tingkat nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berjalan efektif.
“Posisi ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan mampu menjaga stabilitas harga di daerah. Namun demikian, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan agar inflasi tetap terkendali,” ujarnya, usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara daring yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Ruang Rapat Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (8/6).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, serta distributor pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok di masyarakat tetap aman.
“Berbagai program pengendalian inflasi juga terus digencarkan, seperti pelaksanaan gerakan pangan murah, pemantauan harga secara rutin di pasar tradisional maupun modern, serta penguatan distribusi pangan guna menekan potensi kenaikan harga komoditas strategis,” lanjutnya.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga akan memberikan perhatian khusus terhadap penyaluran beras SPHP di wilayah yang mengalami peningkatan inflasi maupun kenaikan harga beras.
Eddy menuturkan, pemantauan penyaluran beras SPHP dilakukan untuk memastikan bantuan intervensi pasar tersebut tepat sasaran dan benar-benar dapat membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.
“Intervensi melalui beras SPHP menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Karena itu, penyalurannya akan terus dipantau agar tepat sasaran dan efektif menekan gejolak harga,” katanya.
Menurut Eddy, pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan Perum Bulog dan instansi terkait untuk memastikan stok beras SPHP serta kelancaran distribusinya, terutama di daerah yang menjadi penyumbang inflasi.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keterjangkauan harga beras di masyarakat sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang terjadi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen terus mengoptimalkan berbagai strategi pengendalian inflasi melalui sinergi lintas sektor, sehingga stabilitas harga dapat terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan dengan baik.
“Dengan pengendalian inflasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang stabil, sementara kondisi perekonomian daerah tetap kondusif dan berdaya tahan menghadapi berbagai tantangan,” tutup Eddy. (MRF/RIW/EPS)