Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalsel) kembali melaporkan capaian impresif pada indikator ekonomi dan fiskal regional. Laporan itu disampaikan pada Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan untuk realisasi hingga 30 April 2026, pada Senin (25/5).
Publikasi dipimpin Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, didampingi Muhtadi, Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Tetik Fajar Ruwandari, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, dan Rimedi Tarigan Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah.
Dalam pemaparannya, Catur Ariyanto Widodo menjelaskan, performa positif yang tercatat sepanjang Triwulan I berhasil dipertahankan dan terus berlanjut hingga April 2026. Lewat pertumbuhan ekonomi yang solid serta penyaluran anggaran yang kian efektif, Kalimantan Selatan mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika perekonomian nasional.
“Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sukses mencapai 5,67% pada Triwulan I 2026,” jelasnya.
Dari sisi pengelolaan fiskal, realisasi Belanja Negara telah mencapai sebesar Rp9,50 triliun atau 31,75% dari pagu, di mana porsi terbesarnya dialokasikan untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,68 triliun.
Selain itu, menurut Catur, kinerja APBD pada periode ini juga mencatatkan surplus sebesar Rp993,29 miliar, menandakan ruang fiskal yang sehat untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan.
Dinamika Neraca Perdagangan dan Tantangan Pengendalian Inflasi Perekonomian Kalimantan Selatan, juga terus menunjukkan resiliensi yang solid memasuki awal kuartal II 2026. Neraca Perdagangan Kalsel pada April 2026 konsisten mencatatkan surplus yang signifikan sebesar US$805,95 juta.
Meski surplus ini mengalami kontraksi sebesar 2,29% (yoy) dan 13,46% (mtm) yang disebabkan pertumbuhan nilai impor yang lebih tinggi dari ekspor, kinerja perdagangan luar negeri tetap impresif.
“Nilai ekspor pada April 2026 mencapai US$1.059,10 juta, tumbuh 15,1%, yang utamanya didorong peningkatan volume ekspor komoditas batubara sebagai penopang utama dengan kontribusi lebih dari 50%,” tambahnya.
Di sisi lain, nilai impor juga naik tajam sebesar 46,06% (yoy) menjadi US$253,15 juta, akibat naiknya nilai impor komoditas minyak petroleum serta kenaikan harga transaksi BBM diesel.
Dari sisi pergerakan harga, tekanan inflasi di Kalimantan Selatan menunjukkan tren melandai pada April 2026. Inflasi tahunan tercatat sebesar 3,67% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,75, turun dan melanjutkan tren positif dari bulan sebelumnya.
Meskipun angka ini masih berada di atas rata-rata inflasi nasional yang menyentuh level 2,42% (yoy), secara bulanan (month-to-month), Kalimantan Selatan justru mencatatkan deflasi sebesar -0,04%, berbeda dengan nasional yang mengalami inflasi 0,13%.
Kabupaten Tanah Laut tercatat sebagai wilayah dengan tekanan inflasi tertinggi di regional yang mencapai 3,96% (yoy), sementara inflasi terendah berada di Kabupaten Kotabaru sebesar 2,90% (yoy).
“Tekanan inflasi tahunan masih didominasi andil komoditas emas perhiasan, beras, dan ikan nila. Namun secara bulanan, deflasi yang terjadi utamanya disumbang penurunan harga pada komoditas daging ayam ras, emas perhiasan, dan terong, yang mampu meredam dorongan inflasi dari angkutan udara dan beras,” ujarnya.
Sebagai langkah mitigasi, Catur menegaskan, TPID di wilayah Kalimantan Selatan terus memperkuat sinergi. Hingga 26 April 2026, pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pasar Murah telah menyalurkan beras SPHP sebesar 3,69 ribu ton.
Langkah strategis lainnya juga terus diimplementasikan, meliputi Gerakan Tanam Padi Serempak dan Optimasi Lahan (Oplah) di Kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Selatan, pemberian bantuan distribusi bapokting di kawasan Basirih, serta penguatan sisi pasokan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan diversifikasi konsumsi yang ditekankan melalui HLM TPID Kota Banjarmasin. (DJPKalselteng-RIW/EYN)