Efesiensi Anggaran, DPRD Banjarbaru Minta Formasi CPNS 2026 Tepat Sasaran

Banjarbaru – DPRD Kota Banjarbaru menyoroti usulan kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mencapai 267 formasi. Usulan tersebut dinilai penting untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal, terutama dalam mengisi kekosongan pegawai akibat pensiun.

Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari Restuningtyas mengatakan, berdasarkan data dari BKPSDM Banjarbaru, formasi CPNS yang diusulkan terdiri dari 83 tenaga teknis, 122 tenaga guru, dan 44 tenaga kesehatan.

Selain itu, terdapat pula usulan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yakni 14 formasi guru dan 4 formasi tenaga kesehatan.

Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari, saat diwawancara.

Menurut Ririk, seluruh formasi tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan riil pemerintah daerah, khususnya untuk menggantikan ASN yang telah maupun akan memasuki purna tugas atau pensiun.

“Formasi yang diusulkan ini memang disiapkan untuk memastikan tidak terjadi kekosongan jabatan pelayanan publik ketika ada pegawai pensiun. Jadi kebutuhan ASN tetap bisa terpenuhi sesuai kondisi di lapangan,” ucap Ririk belum lama ini.

Ia menilai, usulan formasi yang diajukan BKPSDM sudah melalui perhitungan matang di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah.

Ririk menambahkan, pelaksanaan seleksi nantinya juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Meski tahapan pendaftaran dilakukan secara daring, proses seleksi hingga pelatihan CPNS tetap memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar.

“BKPSDM tentu harus menyusun strategi pelaksanaan yang efektif karena masih menunggu apakah seluruh 267 formasi ini nantinya disetujui oleh Kementerian PAN-RB atau tidak,” katanya.

Ia mengungkapkan, apabila seluruh usulan formasi disetujui pemerintah pusat, maka Pemko Banjarbaru diperkirakan harus menyiapkan anggaran hampir Rp1 miliar untuk mendukung tahapan seleksi dan pelatihan CPNS.

Karena itu, DPRD Banjarbaru turut mendorong agar pelaksanaan pelatihan CPNS dapat dilakukan secara bertahap apabila kondisi anggaran belum memungkinkan dilaksanakan sekaligus.

“Kami menyarankan jika seluruh formasi diterima, pelatihannya bisa dilakukan bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Yang terpenting proses rekrutmen tetap berjalan dan kebutuhan pegawai bisa terpenuhi,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)

Pertumbuhan Ekonomi Kalsel Solid, Inflasi Terkendali dan Belanja Daerah Terakselerasi

Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalsel) kembali melaporkan capaian impresif pada indikator ekonomi dan fiskal regional. Laporan itu disampaikan pada Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan untuk realisasi hingga 30 April 2026, pada Senin (25/5).

Publikasi dipimpin Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, didampingi Muhtadi, Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Tetik Fajar Ruwandari, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, dan Rimedi Tarigan Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah.

Dalam pemaparannya, Catur Ariyanto Widodo menjelaskan, performa positif yang tercatat sepanjang Triwulan I berhasil dipertahankan dan terus berlanjut hingga April 2026. Lewat pertumbuhan ekonomi yang solid serta penyaluran anggaran yang kian efektif, Kalimantan Selatan mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika perekonomian nasional.

“Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sukses mencapai 5,67% pada Triwulan I 2026,” jelasnya.

Dari sisi pengelolaan fiskal, realisasi Belanja Negara telah mencapai sebesar Rp9,50 triliun atau 31,75% dari pagu, di mana porsi terbesarnya dialokasikan untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,68 triliun.

Selain itu, menurut Catur, kinerja APBD pada periode ini juga mencatatkan surplus sebesar Rp993,29 miliar, menandakan ruang fiskal yang sehat untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan.

Dinamika Neraca Perdagangan dan Tantangan Pengendalian Inflasi Perekonomian Kalimantan Selatan, juga terus menunjukkan resiliensi yang solid memasuki awal kuartal II 2026. Neraca Perdagangan Kalsel pada April 2026 konsisten mencatatkan surplus yang signifikan sebesar US$805,95 juta.

Meski surplus ini mengalami kontraksi sebesar 2,29% (yoy) dan 13,46% (mtm) yang disebabkan pertumbuhan nilai impor yang lebih tinggi dari ekspor, kinerja perdagangan luar negeri tetap impresif.

“Nilai ekspor pada April 2026 mencapai US$1.059,10 juta, tumbuh 15,1%, yang utamanya didorong peningkatan volume ekspor komoditas batubara sebagai penopang utama dengan kontribusi lebih dari 50%,” tambahnya.

Di sisi lain, nilai impor juga naik tajam sebesar 46,06% (yoy) menjadi US$253,15 juta, akibat naiknya nilai impor komoditas minyak petroleum serta kenaikan harga transaksi BBM diesel.

Dari sisi pergerakan harga, tekanan inflasi di Kalimantan Selatan menunjukkan tren melandai pada April 2026. Inflasi tahunan tercatat sebesar 3,67% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,75, turun dan melanjutkan tren positif dari bulan sebelumnya.

Meskipun angka ini masih berada di atas rata-rata inflasi nasional yang menyentuh level 2,42% (yoy), secara bulanan (month-to-month), Kalimantan Selatan justru mencatatkan deflasi sebesar -0,04%, berbeda dengan nasional yang mengalami inflasi 0,13%.

Kabupaten Tanah Laut tercatat sebagai wilayah dengan tekanan inflasi tertinggi di regional yang mencapai 3,96% (yoy), sementara inflasi terendah berada di Kabupaten Kotabaru sebesar 2,90% (yoy).

“Tekanan inflasi tahunan masih didominasi andil komoditas emas perhiasan, beras, dan ikan nila. Namun secara bulanan, deflasi yang terjadi utamanya disumbang penurunan harga pada komoditas daging ayam ras, emas perhiasan, dan terong, yang mampu meredam dorongan inflasi dari angkutan udara dan beras,” ujarnya.

Sebagai langkah mitigasi, Catur menegaskan, TPID di wilayah Kalimantan Selatan terus memperkuat sinergi. Hingga 26 April 2026, pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pasar Murah telah menyalurkan beras SPHP sebesar 3,69 ribu ton.

Langkah strategis lainnya juga terus diimplementasikan, meliputi Gerakan Tanam Padi Serempak dan Optimasi Lahan (Oplah) di Kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Selatan, pemberian bantuan distribusi bapokting di kawasan Basirih, serta penguatan sisi pasokan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan diversifikasi konsumsi yang ditekankan melalui HLM TPID Kota Banjarmasin. (DJPKalselteng-RIW/EYN)

Pemkab Banjar Lindungi PKL Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar mulai memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pedagang kaki lima (PKL) dan pekerja rentan di lingkungan pasar tradisional.

Hal ittu dibuktikan dengan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 212 pedagang kaki lima di lingkungan pasar Kabupaten Banjar.

Program yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Banjar tersebut, menjadi tahap awal perluasan perlindungan bagi pedagang sektor informal yang selama ini dinilai rentan terhadap risiko kerja.

Bupati Banjar Saidi Mansyur melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Dian Marliana mengatakan, pemerintah daerah akan memperluas pendataan cakupan penerima manfaat dapat diperluas.

“Ini tahap pertama, selanjutnya akan didata kembali agar seluruh pedagang rentan bisa mendapatkan perlindungan,” ujarnya, usai penyerahan secara simbolis di halaman kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Bauntung Batuah (PBB), baru-baru tadi.

Di sisi lain, Direktur Perumda Pasar Bauntung Batuah, Rusdiansyah menjelaskan, seluruh iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam program tersebut ditanggung pemerintah daerah.

Sebanyak 212 PKL di Kabupaten Banjar mendapat bantuan BPJS Ketenagakerjaan dari Pemkab Banjar.

Menurutnya, program perlindungan sosial bagi pedagang pasar akan terus dilanjutkan, meski proses pendataan di lapangan masih menjadi tantangan tersendiri.

“Kendala kita di lapangan pada pendataan karena sebagian PKL berpindah-pindah lokasi berjualan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanah Laut dan Kabupaten Banjar, Ardhinata Surya, menyebut, Pemkab Banjar sejak 2024 telah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada sekitar 19.150 pekerja informal.

Meski demikian, tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar saat ini masih berada di angka sekitar 22 persen dari total jumlah pekerja.

Karena itu, pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong perluasan perlindungan, khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal.

“Sepanjang 2025, manfaat klaim yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp75 miliar kepada kurang lebih 3.000 warga Kabupaten Banjar,” ungkapnya. (SYA/RIW/EYN)

Perkuat Pengembangan BUMDes, DPMD Kalsel Siapkan Pelatihan Pemasaran Digital

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan, akan menggelar pelatihan pemasaran berbasis teknologi bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha desa di era digital.

Program tersebut disampaikan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa DPMD Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Novita Purnamasari, Senin (25/5).

Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa DPMD Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Novita Purnamasari.

Indah menjelaskan, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi saat ini menuntut pengelola BUMDesa mampu beradaptasi, khususnya dalam memasarkan produk dan mengembangkan usaha desa secara lebih modern dan efektif.

Menurutnya, selama ini masih banyak produk unggulan desa yang memiliki kualitas baik, namun belum maksimal dalam pemasaran karena keterbatasan pemanfaatan teknologi digital.

“Pemanfaatan teknologi saat ini menjadi hal yang sangat penting agar produk-produk desa mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga regional bahkan nasional,” ujarnya.

Ia mengatakan, pelatihan tersebut nantinya akan difokuskan pada penguatan kemampuan pengelola BUMDesa, memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi dan pemasaran usaha.

Materi yang diberikan meliputi strategi pemasaran digital, pemanfaatan media sosial, pengelolaan konten promosi, hingga pengembangan jaringan pemasaran berbasis teknologi informasi.

Selain itu, para pengelola BUMDesa juga akan diberikan pemahaman mengenai pentingnya inovasi usaha dan peningkatan kualitas pelayanan agar usaha desa mampu berkembang secara berkelanjutan.

“Perkembangan teknologi digital saat ini memberikan peluang besar bagi desa untuk memperkenalkan potensi dan produk unggulannya kepada masyarakat yang lebih luas,” lanjutnya.

Karena itu, DPMD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia di desa agar lebih siap menghadapi perkembangan zaman dan perubahan pola pemasaran yang kini semakin berbasis digital.

Ia menambahkan, pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan BUMDesa yang profesional, mandiri, dan adaptif terhadap teknologi.

“BUMDesa harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Dengan pemanfaatan teknologi yang baik, peluang usaha desa akan semakin berkembang dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa,” tutup Indah. (MRF/RIW/EYN)

Taklukan Banjarbaru, Kontingen Banjarmasin Rebut Emas Sepakbola POPDA Kalsel 2026

Banjarmasin – Kontingen Kota Banjarmasin berhasil meraih gelar juara cabang olahraga sepak bola pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kalimantan Selatan 2026, setelah menundukkan Banjarbaru dengan skor tipis 1-0 pada partai final, Minggu (24/5) siang.

Laga final yang berlangsung di Green Yakin Soccer Field itu berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua tim sama-sama tampil agresif demi memperebutkan medali emas ajang olahraga pelajar terbesar di Kalimantan Selatan tersebut.

Gol kemenangan Banjarmasin tercipta pada babak kedua melalui Muhammad Fathan Noor pada menit ke-21. Gol tunggal itu sekaligus memastikan Banjarmasin keluar sebagai kampiun sepak bola POPDA Kalsel 2026.

Sepanjang pertandingan, Banjarbaru sebenarnya berupaya memberikan perlawanan. Namun, rapatnya lini pertahanan Banjarmasin membuat peluang yang dibangun lawan gagal dikonversi menjadi gol.

Pelatih Banjarmasin, Ana Supriatna mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya merebut gelar juara, meski dalam kondisi kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan.

“Kita memang menargetkan juara. Anak-anak juga kelelahan karena tidak ada jeda pertandingan. Strategi sebenarnya tidak begitu berjalan sesuai rencana, tetapi kami bersyukur bisa menjadi juara,” ujar Ana Supriatna usai pertandingan.

Menurutnya, mental bertanding dan semangat juang para pemain menjadi faktor utama keberhasilan timnya meraih kemenangan pada laga final tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan, Pebriadin Hapiz, menyambut positif hasil kompetisi sepak bola POPDA tahun ini.

Ia menilai munculnya Banjarmasin sebagai juara menjadi gambaran pemerataan kekuatan pembinaan olahraga di daerah.

“Alhamdulillah ada satu peta kekuatan baru. Banjarmasin bisa meraih peringkat pertama. Ke depan kita berharap pembinaan olahraga ini semakin merata,” katanya.

Kadispora Kalsel, Pebriadin Hapiz, mengalungkan medali kepada pemenang.

Pebriadin menambahkan, hasil POPDA menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, mempersiapkan atlet muda menuju level yang lebih tinggi.

“Ini juga menjadi ajang evaluasi bagi kami agar para atlet nantinya bisa masuk ke level atlet junior dan berkembang lebih baik lagi ke depannya,” tambahnya.

Sementara di peringkat ketiga ditempati Kabupaten Tanah Laut yang menang atas Tapin dengan skor 3-0. (DISPORAKALSEL-SRI/EYN)

Banua CreativePreneur 2026, Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Kalimantan Selatan

Banjarmasin – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya, memperkuat sektor ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Banua CreativePreneur 2026. Program digelar selama dua hari, dari 25 – 26 Mei 2026 disalah satu Hotel berbintang di Banjarmasin.

Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, didampingi Kabid Ekraf Kelembagaan dan SDM Pariwisata, dan Kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan melalui Bidang Ekonomi Kreatif, Kemitraan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (EK2P-SDMP) ini, diikuti peserta yang mengikuti kurasi dengan seleksi ketat, melalui tahapan open call lebih dari hampir 300 pendaftar. Akhirnya terpilih 60 peserta terbaik untuk mengikuti proses kurasi.

“Nantinya akan dipilih kembali 20 pelaku ekonomi kreatif unggulan yang akan menjadi binaan tahun 2026,” katanya kepada wartawan.

Menurut Iwan, untuk menjaga kualitas dan objektivitas penilaian, Dispar Kalsel menghadirkan tim kurator dari berbagai kalangan profesional dan praktisi nasional.

Mereka di antaranya Direktur Kriya Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Neli Yana, kemudian Head of Program Fashion BINUS University, Ratna Dewi Paramita, Chef sekaligus Entrepreneur Agus Sasirangan, serta pelaku ekonomi kreatif binaan tahun 2025, Nurhamdhani, serta melibatkan para kurator eksternal Dinas Pariwisata Kalsel, untuk memastikan proses kurasi berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Banua CreativePreneur 2026 dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Salah satu produk ekonomi kreatif.

Iwan menambahkan, peserta yang mengikuti kurasi mayoritas berasal dari subsektor kuliner, kriya, dan fashion yang selama ini menjadi unggulan ekonomi kreatif Kalimantan Selatan.

Meski demikian, kesempatan juga diberikan kepada subsektor ekonomi kreatif lainnya, agar memiliki peluang berkembang dan mendapatkan pembinaan.

“Program ini dapat membantu para pelaku ekonomi kreatif meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta memperkuat identitas lokal sebagai ciri khas ekonomi kreatif Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (NHF/RIW/EYN)

Vokasi Nasional 2026 Batch 2, Kemnaker Buka Pendaftaran melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat yang ingin mengikuti Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2, segera mendaftar melalui portal SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pendaftaran dilakukan secara daring dengan alur yang telah disederhanakan, mulai dari pembuatan akun hingga proses seleksi, agar lebih mudah diakses seluruh calon peserta.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, bahwa sistem pendaftaran dirancang terintegrasi, transparan, dan dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta.

“Seluruh proses pendaftaran kami desain agar mudah diakses dan transparan. Peserta cukup mengikuti alur melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker mulai dari pembuatan akun hingga asesmen kesiapan,” ujar Darmawansyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (24/5).

Untuk Batch 2, Kemnaker menyediakan kuota sebanyak 30.000 peserta dengan periode pendaftaran 19 Mei hingga 9 Juni 2026.

Tata Cara Pendaftaran

1. Akses Skillhub

Peserta mengunjungi laman resmi Skillhub di skillhub.kemnaker.go.id melalui browser. Setelah itu, klik tombol Masuk untuk diarahkan ke laman SIAPkerja.

2. Login atau membuat akun SIAPkerja

Jika sudah memiliki akun, peserta cukup memasukkan username dan password, lalu klik Masuk. Namun, jika belum memiliki akun, klik Daftar Sekarang, kemudian isi data diri sesuai identitas (email, nomor HP, dan password).

Setelah berhasil mendaftar, peserta wajib login kembali dan melengkapi profil SIAPkerja. Kelengkapan profil menjadi syarat utama untuk mengikuti pelatihan.

3. Ikuti Asesmen Penilaian Diri dan Asesmen Potensi Diri/SPI (opsional)

Peserta masuk ke menu Aktivitas, pilih Asesmen, kemudian mengisi Asesmen Penilaian Diri dan Asesmen Potensi Diri (Self Potential Inventory/SPI)

Asesmen Penilaian Diri bertujuan mengidentifikasi minat dan kecenderungan pilihan kerja, baik untuk bekerja di dalam negeri, luar negeri, maupun berwirausaha.

Sementara Asesmen Potensi Diri bertujuan untuk mengetahui tingkat kecocokan potensi diri dengan jenis pekerjaan atau bidang pelatihan yang dipilih.

4. Pemilihan program pelatihan di Skillhub

Peserta memilih program pelatihan yang diminati melalui Skillhub sesuai jadwal pendaftaran. Setiap peserta dapat memilih hingga tiga program kejuruan dalam satu balai pelatihan yang sama.

5. Asesmen Siap Latih

Peserta membuka menu Aktivitas pada SIAPkerja, kemudian memilih Asesmen, dan mengisi Asesmen Siap Latih.

Tes ini mencakup kemampuan dasar seperti pengetahuan umum, verbal, numerik, dan figural untuk mengukur kesiapan mengikuti pelatihan.

Asesmen ini dapat diisi peserta kapan pun selama periode pengisian masih dibuka dan paling lambat sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Namun, peserta wajib menyelesaikan asesmen sebelum batas akhir agar dapat diproses pada tahap seleksi berikutnya.

Setelah pendaftaran ditutup, proses seleksi peserta akan dilaksanakan pada 10–17 Juni 2026, dan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 18 Juni 2026.

Adapun tahap kick off dan orientasi Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 akan dilaksanakan pada 22 Juni 2026.

Peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan berbagai manfaat berupa pelatihan dan makan siang gratis, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM), sertifikat pelatihan, dan sertifikat kompetensi BNSP, serta fasilitas asrama bagi peserta yang memenuhi kriteria. (KemenakerRI-RIW/EYN)

Jembatani Alumni MagangHub ke Dunia Kerja, Kemnaker Siapkan Estafet Karir

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen menjembatani penyerapan alumni pemagangan nasional (MagangHub Kemnaker) ke pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

Langkah Estafet Karir ini diimplementasikan melalui transisi layanan digital dari MagangHub menuju KarirHub di bawah naungan ekosistem SIAPkerja.

“Melalui transisi ini, para alumni pemagangan tidak lagi sekadar menyelesaikan program belajar di perusahaan, melainkan langsung diarahkan ke dalam platform pasar kerja yang terintegrasi penuh dengan ribuan lowongan kerja terpercaya,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (23/5).

Menaker menjelaskan, melalui KarirHub, alumni MagangHub dapat langsung memasukkan portofolio dan pengalaman riil yang mereka dapatkan selama di MagangHub ke dalam profil profesional mereka.

Sistem Job Matching pada KarirHub secara otomatis akan mencocokkan kompetensi alumni tersebut dengan kebutuhan spesifik dari perusahaan perekrut (recruiter).

Ia menambahkan, untuk memperluas daya serap tenaga kerja, Kemnaker juga telah mengintegrasikan sistem ini dengan berbagai job portal swasta terkemuka seperti Glints, Jobstreet, Kalibrr, hingga KitaLulus.

“Pengalaman yang didapatkan selama masa magang merupakan nilai jual yang sangat tinggi di mata perusahaan. Keikutsertaan dalam pemagangan nasional ini terbukti memperbesar peluang talenta muda untuk dilirik oleh perekrut profesional, memperluas akses komunikasi ke berbagai perusahaan berskala nasional, serta menyederhanakan seluruh proses lamaran kerja,” imbuhnya.

Adapun proses transisi ke KarirHub dapat dilakukan masyarakat melalui ekosistem SIAPkerja di situs resmi https://karirhub.kemnaker.go.id/.

Proses ini dimulai dari registrasi akun secara digital, dilanjutkan dengan melengkapi data profil diri secara menyeluruh.

Pengguna kemudian diarahkan untuk memilih minat pekerjaan yang diinginkan, mengunggah (upload) file CV terbaik, serta memasukkan riwayat pengalaman dari program MagangHub.

Setelah profil siap, pengguna dapat langsung aktif mencari dan melamar lowongan kerja yang tersedia.

Menaker pun menekankan bahwa masa magang bukanlah akhir, melainkan sebuah titik awal dari perjalanan karir yang panjang. Ia mengingatkan alumni untuk jangan pernah berhenti belajar serta selalu gigih dalam menangkap setiap peluang baru.

“Jadi, KarirHub ini adalah jembatan utama yang kami siapkan dalam mengantarkan alumni MagangHub menuju dunia kerja yang sesungguhnya,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EYN)

Kemnaker: Sertifikasi Kompetensi Perkuat Daya Saing Lulusan Magang

Jakarta — Seiring berakhirnya Program Magang Nasional Batch 2 pada Sabtu (23/5), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi para lulusan sebagai langkah memperkuat daya saing dan memperbesar peluang kerja di dunia industri.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, sertifikasi kompetensi menjadi bagian penting setelah peserta menyelesaikan program magang karena memberikan pengakuan resmi atas keterampilan yang diperoleh selama praktik kerja.

“Program magang tidak hanya memberikan pengalaman praktik di dunia kerja, tetapi juga harus menghasilkan pengakuan kompetensi yang dapat menjadi bekal peserta saat memasuki pasar kerja,” ujar Darmawansyah dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (22/5).

Kemnaker pun mendorong lulusan Program Magang Batch 2 untuk melanjutkan peningkatan kompetensi melalui sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang difasilitasi secara gratis. Pendaftaran sertifikasi dibuka pada 8–19 Juni 2026 melalui platform MagangHub.

Selain itu, Kemnaker memastikan seluruh tahapan akhir Program Magang Nasional Batch 2 berjalan optimal, termasuk penyelesaian administrasi peserta, evaluasi program, serta pelaporan hasil pelaksanaan oleh penyelenggara.

Pelepasan Program Magang Nasional Batch 2 dijadwalkan berlangsung pada Selasa (26/5) dan akan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (KemenakerRI-RIW/EYN)

Banua QRIStival 2026, Perkuat Ekosistem Digital dan Sinergi Daerah di Kalimantan Selatan

BANJARMASIN — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menyelenggarakan Banua QRIStival 2026 pada 23 – 24 Mei 2026 di kawasan Siring 0 Kilometer Banjarmasin.

Memasuki penyelenggaraan di tahun ketiganya, Banua QRIStivaI hadir dengan konsep dan inovasi baru yang memadukan semangat digitalisasi pembayaran dengan pelestarian seni budaya khas Kalimantan Selatan, menjadikannya Iebih dari sekadar festival melainkan momentum strategis percepatan ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan modern di Banua.

Data terkini menunjukkan, adopsi QRIS di Kalimantan Selatan terus bertumbuh dan potensi perluasannya masih sangat besar.

Per Maret 2026, jumlah pengguna QRIS tercatat sebanyak 832.209 orang atau baru sekitar 19% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah merchant QRIS mencapai 564.547, sementara volume transaksi tercatat sebanyak 24.696.906 transaksi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi menyatakan, bahwa Banua QRIStival 2026 dirancang sebagai sarana edukasi sekaligus apresiasi kepada masyarakat, yang telah antusias menggunakan QRIS dalam kehidupan sehari-hari.

“Banua QRIStival bukan hanya tentang teknologi pembayaran. Ini adalah wujud kolaborasi nyata antara Bank Indonesia, Penyedia Jasa Pembayaran, dan Pemerintah Daerah dalam mendorong percepatan digitalisasi yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Fadjar menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada Banua Qristival 2026 ini mencanangkan Kawasan Menara 0 Kilometer menjadi kawasan wisata digital pertama di Kalimantan Selatan, sekaligus menjadikan QRIS sebagai kanal pembayaran utama yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin melalui Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, menyambut baik penyelenggaraan Banua QRIStival 2026 yang telah menjadi bagian dari Calendar of Event Kalimantan Selatan.

“Banua QRIStivaI adalah bukti nyata sinergi Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, dan mitra strategis dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi pembayaran di daerah. Saya mengapresiasi penyelenggaraan tahun ini yang tidak hanya menghadirkan aktivitas olahraga, tetapi juga mendorong pelestarian seni dan budaya khas Kalimantan Selatan sebagai identitas daerah yang patut kita banggakan, ” ungkapnya.

Gubernur Kalimantan Selatan juga menekankan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), mengakselerasi digitalisasi transaksi keuangan daerah.

Melalui kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Penyedia Jasa Pembayaran (PJ P), perbankan, dan UMKM, digitalisasi diharapkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari transaksi belanja pemerintah hingga layanan publik berbasis digital.

Masyarakat pun didorong untuk menjadikan transaksi digital sebagai gaya hidup yang praktis, modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Banua QRIStival 2026 diselenggarakan selama dua hari dengan menghadirkan beragam kegiatan olahraga dan hiburan, mulai dari Fun Run, Fun Zumba, Fun Walk, Fun Fit, hingga berbagai perlombaan dan permainan interaktif. Kegiatan ini juga diwarnai dengan nuansa budaya lokal.

Selain itu, pada kegiatan Banua QRlStivaI 2026 juga dilakukan seremoni dan kick-off kompetisi Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Banua 2026. Fesyar Banua terdiri atas beragam rangkaian kegiatan, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah (Eksyar) di Kalimantan Selatan.

Beragam program edukasi, fasilitasi, dan kompetisi dilakukan guna memperkuat ekosistem rantai nilai halal yang terintergrasi dan berkelanjutan, mendukung pembiayaan syariah yang optimal, dan meningkatkan literasi dan inklusi Eksyar.

Pemerintah Daerah bersama Bank Indonesia dan mitra strategis Iainnya menegaskan komitmen bersama, memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Selatan.

Melalui inovasi, kolaborasi, dan sinergi yang berkelanjutan, Banua QRlStivaI 2026 diharapkan memberikan dampak nyata bagi perluasan akseptasi QRIS, peningkatan daya saing UMKM, serta pertumbuhan ekonomi Banua yang lebih inklusif dan berdaya saing. (BIKalsel-RIW/EYN)

Exit mobile version