Bali – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan studi komparasi ke Biro Kehumasan dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Kamis (21/5). Kegiatan tersebut turut melibatkan jurnalis yang tergabung dalam Press Room DPRD Kalsel.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Praja Sabha Setda Provinsi Bali ini, dipimpin Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini yang diwakili Kepala Bagian Umum dan Keuangan DPRD Kalsel, Ridwansyah.
Rombongan juga didampingi Kasubbag Protokol dan Kehumasan DPRD Kalsel, Adi Prasetya Radam, serta Ketua Pressroom DPRD Kalsel, Ipik Gandamana.
Ridwansyah mengatakan, kunjungan ini memberikan banyak pembelajaran, tidak hanya terkait pengelolaan kehumasan, tetapi juga strategi Pemerintah Provinsi Bali menjaga citra daerah di tengah tingginya arus wisatawan.
“Kami banyak mendapatkan pengetahuan, khususnya mengenai penanganan sampah, bagaimana menjaga adat istiadat Bali di tengah banyaknya kunjungan wisatawan, termasuk hubungan kemitraan media yang sangat baik,” ujarnya.
Menurut Ridwansyah, pola komunikasi dan kerja sama yang dibangun Pemerintah Provinsi Bali dengan media dinilai positif dan dapat menjadi referensi untuk diterapkan di Kalimantan Selatan.
“Hubungan dengan media-media, baik online maupun media cetak, yang digagas pemerintah daerah di sini sangat baik. Ini tentu menjadi hal positif yang akan kami pelajari dan coba terapkan di Kalimantan Selatan,” katanya.
Kehadiran rombongan disambut langsung Kepala Bagian Humas Biro Kehumasan dan Protokol Setdaprov Bali, Kadek Suadnyana Puriyanto.
Ia menilai kerja sama antardaerah penting untuk memperkuat pengelolaan komunikasi pemerintahan.
Kadek mengatakan, kehumasan pemerintah saat ini tidak cukup hanya membangun koordinasi di tingkat lokal, tetapi juga perlu memperluas jejaring dan kolaborasi lintas daerah.
“Kehumasan perlu melakukan upaya-upaya strategis dalam membangun komunikasi. Setiap daerah punya karakteristik masing – masing, tetapi ada banyak hal yang bisa menjadi pembelajaran bersama,” ujarnya.
Kadek menilai perkembangan platform komunikasi yang semakin cepat menuntut pemerintah untuk terus beradaptasi, termasuk dalam membangun hubungan dengan media massa dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik.
“Dulu mungkin hanya media konvensional, sekarang berkembang ke media sosial. Karena itu, pemerintah perlu memperluas pola komunikasi agar informasi bisa tersampaikan lebih luas kepada masyarakat,” pungkasnya.
Studi komparasi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi DPRD Kalsel dalam menghadirkan pengelolaan informasi publik yang lebih adaptif, profesional, dan terbuka kepada masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah dan media dalam mendukung keterbukaan informasi publik di daerah. (SYA/RIW/EPS)