22 Mei 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

FGD Transformasi APIP, Gubernur Muhidin: Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sistem pengawasan internal untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Transformasi APIP Menuju Pengawasan yang Adaptif, Terintegrasi, dan Berdampak yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (22/5).

Ket : Gubernur Kalsel Muhidin, saat memberikan sambutan

FGD tersebut dibuka langsung Gubernur Kalsel, Muhidin dan turut dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Mahendra Jaya, serta kepala SKPD Pemprov Kalsel.

Gubernur Muhidin menegaskan, forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota terkait pengawasan pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah.

Menurutnya, pemahaman yang sama terhadap regulasi dan kebijakan terbaru sangat diperlukan agar pelaksanaan program pemerintahan berjalan optimal serta terhindar dari kesalahan administrasi.

“Melalui FGD ini, kami berharap pelaksanaan pemerintahan di seluruh perangkat daerah semakin baik, terutama dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan,” ujar Muhidin.

Ia menambahkan, penguatan pengawasan tidak berhenti pada forum diskusi semata, tetapi juga akan dilanjutkan melalui pendampingan langsung ke kantor maupun dinas-dinas di lingkungan pemerintah daerah.

“Pendampingan akan terus dilakukan agar seluruh perangkat daerah dapat menjalankan tugas sesuai aturan dan meminimalisasi potensi kesalahan dalam tata kelola pemerintahan,” tambahnya.

Muhidin juga berharap penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mampu menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan.

Ket : Suasana pembukaan FGD Transformasi APIP

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Mahendra Jaya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Inspektorat Daerah yang menginisiasi FGD transformasi pengawasan APIP tersebut.

Menurutnya, peran APIP saat ini telah berkembang menjadi mitra strategis kepala daerah dan organisasi perangkat daerah dalam mendeteksi persoalan sejak dini, bukan lagi sekadar aparat pemeriksa.

“APIP bukan untuk ditakuti. APIP hadir untuk membantu kepala daerah dan OPD dalam mendeteksi persoalan, memberikan peringatan, serta bersama-sama mencari solusi agar masalah yang sama tidak kembali terjadi,” katanya.

Ia menilai transformasi pengawasan menjadi kebutuhan penting agar tata kelola pemerintahan semakin kuat dan seluruh program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya mengapresiasi kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan agar seluruh program dapat berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Pangdam XXII/Tambun Bungai Lepas 314 Prajurit Muda, Perkuat Ketahanan dan Pembangunan Wilayah Kalimantan

Banjarbaru – Penutupan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) TNI Angkatan Darat Gelombang I Tahun Anggaran 2026, menjadi momen bersejarah bagi penguatan pertahanan negara. Sebanyak 17.000 mantan siswa dari seluruh Indonesia resmi dilantik menjadi Prajurit Dua (Prada) usai menempuh pendidikan militer dasar.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 314 orang merupakan lulusan terbaik yang dididik di Markas Komando Resimen Induk Kodam (Mako Rindam) XXII/Tambun Bungai, dan kini siap bertugas memperkuat keamanan serta pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Jum’at (22/5).

Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin menegaskan, bahwa kelulusan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis menyiapkan ribuan prajurit muda yang tangguh.

Menurutnya, keberadaan personel tambahan ini sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan geografis wilayah Kalimantan yang luas, berkarakteristik hutan lebat, aliran sungai, dan daerah pedalaman yang membutuhkan kehadiran negara.

“Momen ini sangat penting. Kita baru saja melepas 314 putra terbaik asuhan Rindam XXII/Tambun Bungai, bagian dari 17.000 prajurit baru se-Indonesia. Mereka disiapkan memiliki kesiapan fisik, mental, dan kemampuan teritorial yang mumpuni. Wilayah Kalimantan menuntut prajurit yang tidak hanya kuat bertempur, tetapi juga adaptif dan memahami betul karakter sosial budaya masyarakat setempat,” ujar Mayjen TNI Zainul Arifin.

Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan menjadi fokus utama penempatan para lulusan ini. Langkah ini merupakan wujud nyata kebijakan Kementerian Pertahanan untuk memperkuat peran TNI AD, di mana prajurit tidak hanya bertugas menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan di daerah terpencil, perbatasan, dan kawasan rawan bencana.

Pangdam XXII/Tambun Bungai menekankan, 314 Tamtama remaja lulusan Rindam XXII/Tambun Bungai ini, telah dibekali materi lebih dari sekadar kemampuan tempur dasar. Mereka secara khusus ditempa dan disiapkan menjadi penguat satuan teritorial dengan peran strategis sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

“Mereka akan bersinergi penuh dengan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur fisik, sekaligus memperkokoh ketahanan wilayah dan semangat juang masyarakat. Inilah definisi sesungguhnya: prajurit pembangun sekaligus pelindung rakyat,” ungkap Mayjen TNI Zainul Arifin.

Peran ini dinilai sangat krusial karena menjembatani keberadaan militer dengan kebutuhan nyata warga, terutama di wilayah yang akses pembangunannya belum merata.

Kehadiran 314 prajurit baru ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan serta memperkuat rasa aman masyarakat di seluruh penjuru Kalimantan.

Kepada seluruh prajurit lulusan Rindam XXII/Tambun Bungai yang akan segera ditempatkan, Mayjen TNI Zainul Arifin menyampaikan pesan mendalam dan arahan yang tegas.

Para prajurit diingatkan untuk senantiasa menjaga kehormatan seragam, memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman utama dalam bertindak.

“Kalian adalah wajah TNI di mata masyarakat. Saat terjun ke Batalyon Teritorial Pembangunan, jadilah solusi atas setiap kesulitan yang dihadapi rakyat di tempat tugas masing-masing,” tegasnya.

Pangdam juga mengimbau agar para prajurit memanfaatkan kemajuan teknologi dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas, serta harus cepat beradaptasi dengan kearifan lokal dan senantiasa menghargai budaya setempat.

“Buktikan bahwa TNI AD selalu hadir bersama rakyat, berakar di bumi pertiwi, dan berjuang demi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Mayjen TNI Zainul Arifin.

Kelulusan 17.000 prajurit baru secara nasional dan penempatan khusus 314 orang di wilayah Kodam XXII/Tambun Bungai, menjadi bukti nyata transformasi TNI Angkatan Darat yang modern.

Kini, TNI hadir tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan yang tangguh, tetapi juga mitra setia masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan wilayah Kalimantan. (Penrem-RIW/EPS)

Hadiri HUT ke-108 Azerbaijan, Menaker Tekankan Penguatan Kerja Sama Ketenagakerjaan

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, menegaskan komitmen Indonesia memperkuat kerja sama ketenagakerjaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Azerbaijan, khususnya melalui penguatan pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Komitmen tersebut disampaikan Menaker, saat menghadiri perayaan HUT ke-108 Republik Azerbaijan di Jakarta, Kamis (21/5).

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Yassierli menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah dan rakyat Azerbaijan sekaligus mengapresiasi hubungan bilateral kedua negara yang terus berkembang sejak terjalin pada 1992.

“Selama lebih dari tiga dekade, hubungan Indonesia dan Azerbaijan terus tumbuh positif di berbagai sektor strategis, didorong semangat kerja sama untuk pembangunan dan kemakmuran bersama,” ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menilai, bahwa penguatan hubungan kedua negara perlu terus diarahkan pada kerja sama yang lebih konkret dan berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, seiring dinamika ekonomi global dan perubahan kebutuhan dunia kerja yang berlangsung cepat.

Dalam konteks tersebut, implementasi Nota Kesepahaman (MoU) ketenagakerjaan antara Indonesia dan Azerbaijan dinilai penting untuk terus diperkuat melalui kolaborasi di bidang pengembangan keterampilan kerja, pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan talenta muda, hingga penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Indonesia menyambut baik peluang kolaborasi yang lebih erat dengan Azerbaijan, khususnya dalam pengembangan keterampilan kerja, pelatihan vokasi, dan perluasan kesempatan kerja bagi generasi muda,” kata Yassierli.

Selain kerja sama bilateral, Yassierli juga menyoroti pentingnya kolaborasi kedua negara di berbagai forum internasional, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok.

Sejalan dengan itu, lanjutnya, Indonesia juga berkomitmen memperkuat kerja sama ekonomi inklusif bersama Azerbaijan melalui forum Developing Eight (D-8) yang saat ini dipimpin Indonesia.

“Kami berharap hubungan persahabatan ini terus diperkuat melalui kerja sama nyata, pertukaran keahlian, dan kolaborasi antarlembaga yang memberikan manfaat langsung bagi kedua negara,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker: Magang Nasional Perkuat Kesiapan Kerja Generasi Muda

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, menegaskan Program Magang Nasional menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kesiapan generasi muda untuk memasuki dunia kerja melalui penguatan pengalaman praktis dan peningkatan kompetensi.

Menurut Yassierli, dunia kerja saat ini menuntut lebih dari sekadar pengetahuan akademik, tetapi juga pengalaman kerja, pemahaman budaya kerja, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan profesional.

“Persaingan dunia kerja ke depan akan semakin penuh tantangan. Karena itu, Program Magang Nasional menjadi wadah untuk terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan diri,” ujar Yassierli, saat pelepasan 1.105 peserta Magang Nasional Batch II di Lingkungan Kemnaker, Kamis (21/5).

Ia menjelaskan, Program Magang Nasional tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga pembelajaran mengenai tata kelola, produktivitas, dan budaya kerja di lingkungan profesional. Peserta didorong aktif menggali pengalaman selama mengikuti program.

Selain itu, peserta memperoleh peningkatan kompetensi teknis maupun nonteknis, termasuk komunikasi, disiplin, dan profesionalisme yang dibutuhkan di dunia kerja.

Kemnaker juga menyediakan fasilitas sertifikasi kompetensi bagi peserta magang sebagai nilai tambah saat memasuki pasar kerja.

Dalam program ini tersedia sekitar 15 hingga 30 workshop sertifikasi yang dapat dipilih sesuai bidang masing-masing peserta.

“Silakan dimanfaatkan sertifikasi kompetensi sebagai bonus di akhir program. Pilih yang paling relevan dengan bidang yang dikerjakan selama magang,” kata Yassierli.

Yassierli menegaskan, Kemnaker akan terus mengevaluasi dan menyempurnakan Program Magang Nasional agar semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, program pemagangan merupakan langkah strategis pemerintah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan siap kerja.

Ia menambahkan, program ini juga mendorong pengembangan kemampuan nonteknis seperti komunikasi, disiplin, dan profesionalisme sebagai bekal menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif.

Sebagai informasi, pelepasan peserta Magang Nasional Batch II secara nasional rencananya dilaksanakan 26 Mei 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker: BPJS Ketenagakerjaan Harus Jadi Motor Penggerak K3

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, bahwa BPJS Ketenagakerjaan perlu mengambil peran lebih sentral sebagai motor penggerak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dengan fokus utama pada upaya pencegahan kecelakaan kerja di Indonesia.

Menaker Yassierli menilai, upaya pencegahan perlu diperkuat agar perlindungan pekerja berjalan efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sebanyak 319.224 klaim kecelakaan kerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9.834 kasus berujung kematian dan 4.133 kasus menyebabkan cacat fungsi maupun cacat total.

“Pendekatan yang selama ini cenderung reaktif, yaitu hanya berfokus pada pemenuhan kompensasi, tidak akan berkelanjutan secara aktuarial. Investasi di hulu melalui program promotif dan preventif akan menghasilkan penghematan yang jauh lebih besar di hilir,” ujar Yassierli, saat menjadi pemateri dalam acara bertema Menguatkan Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Mengurangi Kecelakaan Kerja di Industri di Jakarta, Kamis (21/5).

Menaker juga menyoroti data Penyakit Akibat Kerja (PAK), yang tercatat sebanyak 158 kasus. Angka tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan karena masih terdapat tantangan dalam pelaporan kasus.

Selain itu, data global Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menunjukkan, bahwa sebagian besar kematian pekerja berkaitan dengan penyakit akibat kerja yang dipengaruhi lingkungan kerja.

“Pendekatan proaktif melalui program promotif dan preventif menjadi penting untuk memperkuat upaya pencegahan, sekaligus mendorong implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang saat ini baru diterapkan sekitar 18 ribu dari 450 ribu perusahaan,” kata Menaker.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kemnaker menetapkan tiga Pekerjaan Rumah (PR) besar untuk segera dieksekusi bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Pertama, Memperkuat sistem K3 nasional melalui optimalisasi layanan dan tata kelola klaim.

Kedua, meningkatkan efektivitas program promotif dan preventif lewat pelatihan berbasis wilayah dan ketiga, memastikan penerapan SMK3 di perusahaan berjalan secara nyata dan terukur.

Merespons arahan tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyatakan kesiapannya, menyusun pembahasan teknis mendalam. Langkah cepat yang akan diambil meliputi mekanisme integrasi data, penyempurnaan alur klaim, pemetaan wilayah prioritas, hingga desain program pencegahan yang lebih efektif.

“Kegiatan pembekalan ini diharapkan menjadi titik awal sinergi yang lebih erat antara Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan budaya K3 yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan di seluruh lapisan industri Indonesia,” ujar Saiful. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Regulasi Pengelolaan Limbah dan Sampah, Jadi Prioritas DPRD Banjarmasin Tahun Ini

Banjarmasin – DPRD Kota Banjarmasin mendorong Perda prioritas 2026, untuk memperkuat sistem sanitasi dan pengelolaan sampah di Kota Seribu Sungai. Kedua aturan tersebut dinilai penting, agar penanganan lingkungan di Banjarmasin memiliki dasar hukum yang jelas dan terintegrasi.

Anggota Badan Musyawarah DPRD Banjarmasin, Hendra menjelaskan, selama ini pengelolaan limbah domestik maupun persampahan belum berjalan maksimal, karena tidak adanya regulasi kuat yang mengatur kerja sama lintas instansi.

Menurutnya, perda pertama yang menjadi prioritas adalah Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Regulasi tersebut menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah, menjalankan sistem sanitasi yang lebih terstruktur dan legal.

“Pengelolaan air limbah domestik dimaksudkan penanganan sanitasi, lebih terstruktur dan legal,” ujarnya kepada wartawan baru-baru tadi.

Hendra menjelaskan, penanganan limbah domestik membutuhkan kolaborasi sejumlah dinas terkait, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

Dengan adanya perda tersebut, koordinasi lintas sektor diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

“Kami juga memprioritaskan Perda Pengelolaan Persampahan. Regulasi ini harus mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah di Banjarmasin, agar tidak lagi dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan semata,” jelasnya.

Hendra menilai, sampah seharusnya dapat dikelola menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan memberi manfaat bagi masyarakat. Selain menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih, pengelolaan sampah yang baik dapat membuka peluang tambahan pemasukan bagi warga.

“Kedua Perda tersebut menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah kota, meningkatkan kualitas sanitasi serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (NHF/RIW/EPS)

Dispora Bekali Pemuda HST, HSS dan Tapin dengan Kompetensi Kepemimpinan

Hulu Sungai Tengah – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan menggelar peningkatan manajemen kepemimpinan bagi pemuda dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin Tahun 2026 di Barabai, HST, Kamis (21/5).

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel, Pebriadin Hapiz, melalui Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel, Rika Ayu Zainab.

Ket foto : Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Rika Ayu Zaenab

Dalam sambutannya, Rika Ayu Zainab menyampaikan, bahwa pelatihan ini menjadi langkah awal mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan siap menjadi penerus bangsa di masa mendatang.

“Alhamdulillah, hari ini resmi dibuka pelatihan peningkatan manajemen kepemimpinan untuk pemuda dari Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin,” ujarnya.

Rika menjelaskan, kegiatan ini diikuti 45 peserta, perwakilan dari berbagai organisasi kepemudaan di masing – masing kabupaten.

Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan, kemampuan, dan kompetensi para peserta, dalam memimpin organisasi maupun berkontribusi di lingkungan masyarakat.

“Harapan kami melalui pelatihan ini para pemuda dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi kepemimpinan mereka sehingga nantinya mampu menjadi generasi penerus dan calon pemimpin bangsa,” ucap Rika. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/EPS)

Ketinggalan Barang di Bandara BDJ, Begini Cara Lapornya

Banjarbaru – Ketika di bandara, kadang penumpang yang terburu-buru naik pesawat, ada yang tidak sadar meninggalkan barangnya di dalam bandara. Situasi ini tentu membuat tidak nyaman.
Tetapi kabar baiknya, barang yang hilang atau tertinggal masih dapat ditemukan kembali melalui prosedur resmi yang telah disiapkan pengelola Bandara di Regional VI.

Yakni di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman – BPN, Bandara Syamsudin Noor – BDJ, Bandara Supadio – PNK dan Bandara Tjilik Riwut – PKY yakni LOFIA “Lost & Found InJourney Airports”

“Diharapkan aplikasi ini, memudahkan penumpang yang sudah melanjutkan perjalanan dari bandara tinggal melapor melalui aplikasi Lofia yang tersedia Google Play Store” kata Minggus E.T Gandeguai, CEO Regional VI PT Angkasa Pura Indonesia

Pesawat Udara menjadi salah satu transportasi publik yang banyak diandalkan untuk perjalanan jarak jauh, oleh karena itu, CEO PT Angkasa Pura Airport Kantor Regional VI, terus mengimbau penumpang agar memerhatikan barang bawaan saat di Bandara, demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Berikut cara melapor kehilangan barang melalui aplikasi LOFIA,

Pengguna Jasa dapat mengunduh aplikasi di Google Play Store, kemudian masuk menggunakan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar. Tersedia juga opsi masuk praktis melalui akun Google.
Di halaman awal tersedia informasi Recently Found dimana bagian ini menampilkan barang-barang yang baru saja ditemukan petugas di bandara. Jika barang tersebut milik pengguna jasa, maka dapat mengklaim dengan menunjukkan bukti kepemilikan, seperti deskripsi ciri khusus yang hanya diketahui pemilik atau unggah foto bukti kepemilikan (misal: foto saat memakai barang tersebut atau kuitansi pembelian).
Jika pengguna jasa kehilangan barang, yang tidak muncul di Recently Found Dapat membuat laporan melalui ikon (+) di menu aplikasi. Tinggal mengisi nama, email, kemudian isi detail barang jika ada foto untuk diupload dengan detail waktu dan lokasi. Pengguna jasa dapat memantau proses melalui aplikasi ini.

Selain itu, jika penumpang masih berada di bandara, datang langsung ke Customer Service dan akan dibantu untuk dibuatkan laporan.

“Kami informasikan jika barang tidak segera diambil dalam waktu tertentu, petugas akan memindahkannya ke tempat penyimpanan. Proses ini dilakukan guna memastikan barang tetap aman hingga pemilik datang menjemput,” tambah Minggus.

Barang temuan disimpan maksimal satu minggu di bandara sebelum dipindahkan ke tempat penyimpanan.
Barang berupa makanan hanya disimpan selama satu hari sebelum dimusnahkan.

Barang lain yang tidak diambil dalam kurun waktu satu bulan akan disumbangkan atau dimusnahkan.

Regional CEO VI juga mengingatkan bahwa prosedur pengambilan barang mengikuti aturan yang berlaku. Meskipun layanan pelaporan barang ini tersedia, penumpang tetap diimbau untuk selalu memastikan barang bawaannya aman saat di bandara. (AngkasaPura-RIW/EPS)

Lampaui Target Mei 2026, Pawning BSI Balikpapan Tembus Rp1,04 Triliun

Balikpapan – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Area Balikpapan, mencatat kinerja positif pada segmen pawning atau gadai emas. Hingga Rabu (20/5) outstanding pawning BSI Area Balikpapan mencapai Rp1,04 triliun, melampaui target posisi Mei 2026 dengan pencapaian 108,37 persen.

Capaian tersebut menjadi salah satu penopang utama kinerja pembiayaan BSI Area Balikpapan. Secara year to date tumbuh Rp228,88 miliar. Dengan target posisi Mei sebesar Rp962,53 miliar, segmen pawning mencatat selisih positif sekitar Rp80,57 miliar.

Secara total, pembiayaan BSI Area Balikpapan per 20 Mei 2026 mencapai Rp6,02 triliun, atau 97,26 persen dari target posisi Mei 2026 sebesar Rp6,19 triliun. Total pembiayaan ini tumbuh Rp14,72 miliar secara MtD dan Rp282,25 miliar secara YtD.

Selain pawning, pembiayaan BSI Area Balikpapan juga ditopang segmen consumer sebesar Rp2,83 triliun, SME sebesar Rp1,68 triliun, dan mikro sebesar Rp461,81 miliar.

Namun, dari sisi pencapaian target, pawning menjadi segmen paling menonjol karena telah melampaui target bulanan.

Regional CEO BSI RO IX Kalimantan, Sefudin Suria Hidayat, mengatakan pertumbuhan pawning menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap solusi keuangan syariah yang mudah, cepat, dan tetap aman.

“Pertumbuhan pawning di Area Balikpapan menjadi sinyal positif bahwa masyarakat semakin percaya terhadap layanan gadai emas BSI. Produk ini tidak hanya menjadi solusi likuiditas jangka pendek, tetapi juga bagian dari ekosistem emas syariah yang semakin relevan bagi kebutuhan masyarakat modern,” ujar Sefudin.

Menurutnya, gadai emas memiliki karakter yang dekat dengan kebutuhan masyarakat karena dapat digunakan untuk berbagai keperluan produktif maupun konsumtif, mulai dari kebutuhan usaha, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan keluarga.

Dengan prinsip syariah, layanan ini juga memberikan rasa aman bagi nasabah.

Kinerja pawning Balikpapan sejalan dengan penguatan bisnis emas BSI secara nasional. BSI sebelumnya mencatat total emas kelolaan mencapai 22,5 ton dalam satu tahun sejak layanan bullion bank diluncurkan.

BSI juga mengembangkan ekosistem emas yang terintegrasi, mulai dari perdagangan emas, simpanan emas, cicil emas, gadai emas, hingga BSI Gold.

Sefudin menambahkan, BSI RO IX Kalimantan akan terus memperkuat literasi kepada masyarakat agar produk emas syariah tidak hanya dipahami sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai bagian dari perencanaan keuangan.

“Kami ingin masyarakat melihat emas bukan hanya sebagai aset simpanan, tetapi juga sebagai instrumen keuangan yang dapat dikelola secara produktif, aman, dan sesuai prinsip syariah. Karena itu, BSI akan terus memperkuat layanan, edukasi, dan akses bagi masyarakat,” tambahnya.

Dengan capaian tersebut, BSI Area Balikpapan diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan pembiayaan hingga akhir bulan, sekaligus memperkuat posisi pawning sebagai salah satu motor utama kinerja bisnis di wilayah Kalimantan Timur. (RIW/EPS)

Studi Komparasi ke Bali, Sekretariat DPRD Kalsel Pelajari Pola Kemitraan Media dan Kehumasan

Bali – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan studi komparasi ke Biro Kehumasan dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Kamis (21/5). Kegiatan tersebut turut melibatkan jurnalis yang tergabung dalam Press Room DPRD Kalsel.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Praja Sabha Setda Provinsi Bali ini, dipimpin Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini yang diwakili Kepala Bagian Umum dan Keuangan DPRD Kalsel, Ridwansyah.

Penyerahan cinderamata oleh Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali kepada Sekretariat DPRD Kalsel

Rombongan juga didampingi Kasubbag Protokol dan Kehumasan DPRD Kalsel, Adi Prasetya Radam, serta Ketua Pressroom DPRD Kalsel, Ipik Gandamana.

Ridwansyah mengatakan, kunjungan ini memberikan banyak pembelajaran, tidak hanya terkait pengelolaan kehumasan, tetapi juga strategi Pemerintah Provinsi Bali menjaga citra daerah di tengah tingginya arus wisatawan.

“Kami banyak mendapatkan pengetahuan, khususnya mengenai penanganan sampah, bagaimana menjaga adat istiadat Bali di tengah banyaknya kunjungan wisatawan, termasuk hubungan kemitraan media yang sangat baik,” ujarnya.

Menurut Ridwansyah, pola komunikasi dan kerja sama yang dibangun Pemerintah Provinsi Bali dengan media dinilai positif dan dapat menjadi referensi untuk diterapkan di Kalimantan Selatan.

“Hubungan dengan media-media, baik online maupun media cetak, yang digagas pemerintah daerah di sini sangat baik. Ini tentu menjadi hal positif yang akan kami pelajari dan coba terapkan di Kalimantan Selatan,” katanya.

Kehadiran rombongan disambut langsung Kepala Bagian Humas Biro Kehumasan dan Protokol Setdaprov Bali, Kadek Suadnyana Puriyanto.

Ia menilai kerja sama antardaerah penting untuk memperkuat pengelolaan komunikasi pemerintahan.

Kadek mengatakan, kehumasan pemerintah saat ini tidak cukup hanya membangun koordinasi di tingkat lokal, tetapi juga perlu memperluas jejaring dan kolaborasi lintas daerah.

“Kehumasan perlu melakukan upaya-upaya strategis dalam membangun komunikasi. Setiap daerah punya karakteristik masing – masing, tetapi ada banyak hal yang bisa menjadi pembelajaran bersama,” ujarnya.

Kadek menilai perkembangan platform komunikasi yang semakin cepat menuntut pemerintah untuk terus beradaptasi, termasuk dalam membangun hubungan dengan media massa dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik.

“Dulu mungkin hanya media konvensional, sekarang berkembang ke media sosial. Karena itu, pemerintah perlu memperluas pola komunikasi agar informasi bisa tersampaikan lebih luas kepada masyarakat,” pungkasnya.

Studi komparasi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi DPRD Kalsel dalam menghadirkan pengelolaan informasi publik yang lebih adaptif, profesional, dan terbuka kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah dan media dalam mendukung keterbukaan informasi publik di daerah. (SYA/RIW/EPS)