19 Mei 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Puluhan SDN di Banjarbaru Masih Dipimpin Plt, DPRD Dorong Penetapan Kepsek Definitif

Banjarbaru – Persoalan kekosongan kepala sekolah definitif di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Banjarbaru menjadi sorotan DPRD. Sedikitnya 20 SDN saat ini masih dipimpin pelaksana tugas atau Plt kepala sekolah.

DPRD Kota Banjarbaru melalui Komisi I meminta pemerintah daerah segera mempercepat penetapan kepala sekolah definitif agar proses pendidikan dan tata kelola sekolah dapat berjalan lebih optimal.

Ket : Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari saat diwawancara

Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari Restuningtyas mengatakan, kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan berlangsung terlalu lama karena jabatan Plt hanya bersifat sementara dan harus diperpanjang secara berkala.

“Komisi I mendorong adanya percepatan penetapan kepala sekolah definitif di tingkat sekolah dasar. Jabatan Plt tentu tidak bisa berlangsung terus-menerus karena setiap beberapa bulan harus diperpanjang kembali,” ujarnya, Selasa (19/5).

Menurut Ririk, sebagian besar kekosongan jabatan kepala sekolah terjadi karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun. Untuk sementara, posisi tersebut diisi guru di sekolah masing-masing sebagai pelaksana tugas kepala sekolah.

Ia berharap persoalan itu dapat diselesaikan paling lambat awal Juli 2026 sehingga seluruh sekolah sudah memiliki kepala sekolah definitif saat memasuki tahun ajaran baru.

Selain itu, DPRD Banjarbaru juga menyoroti masih terbatasnya jumlah guru yang memiliki sertifikat dan kompetensi sebagai calon kepala sekolah.

Ririk meminta BKPSDM bersama Dinas Pendidikan Banjarbaru memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan kepala sekolah.

“Kalau memang baru tersedia 10 sampai 15 calon yang memenuhi syarat, maka itu bisa diprioritaskan terlebih dahulu. Namun prosesnya tetap harus mengikuti aturan yang berlaku, termasuk ketentuan adanya beberapa kandidat calon kepala sekolah dalam satu sekolah,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, Komisi I DPRD Banjarbaru juga akan kembali menggelar rapat bersama BKPSDM dan Dinas Pendidikan untuk membahas formulasi percepatan pengangkatan kepala sekolah definitif di tingkat SD negeri.

“Kami berharap persoalan kepala sekolah ini bisa benar-benar tuntas paling lambat awal Juli, sehingga seluruh sekolah sudah memiliki kepala sekolah definitif,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Hadirkan Program “Pelita Warna”, Pelindo Sub Regional Kalimantan Tingkatkan Kemandirian Warga Binaan Lapas Kelas IIA Banjarmasin

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, kembali menunjukkan komitmennya mendukung pembangunan sosial berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Pelita Warna.

Program ini diwujudkan melalui bantuan pendampingan pelatihan serta sarana dan prasarana penunjang bagi warga binaan Lapas Kelas IIA Banjarmasin, sebagai upaya peningkatan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan seremonial penyaluran bantuan dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin dan dihadiri Wali Kota Banjarmasin M. Yamin, Subregional Head Kalimantan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sugiono, Kepala Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Akhmad Heriansyah, Kepala BNN Kota Banjarmasin Wuryantono, Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin yang diwakili AKP Siswadi, selaku Kasat Sabhara Polres Banjarmasin, serta Amrullah, selaku Camat Banjarmasin Barat.

Melalui Program Pelita Warna, Pelindo memberikan bantuan berupa pelatihan keterampilan sekaligus dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Program ini dirancang untuk memberikan bekal keterampilan praktis kepada warga binaan agar mampu lebih mandiri dan produktif ketika kembali ke tengah masyarakat.

Adapun pelatihan yang diberikan meliputi pelatihan bordir dan jahit sasirangan, sablon kaos metode sublimasi heat press, pemanfaatan sampah organik, serta kerajinan batok kelapa.

Masing-masing pelatihan diikuti 30 peserta sehingga total penerima manfaat dalam program ini mencapai 120 warga binaan.

Seluruh pelaksanaan program turut didampingi Ekosistem Berdaya Lestari Indonesia sebagai mitra pelaksana dan pendamping program.

Dalam sambutannya, Subregional Head Kalimantan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Sugiono menyampaikan, bahwa Pelindo sebagai bagian dari ekosistem Danantara memiliki komitmen untuk terus menghadirkan program – program sosial yang memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Melalui Program Pelita Warna ini, kami berharap para warga binaan tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga mampu menumbuhkan kreativitas, semangat kewirausahaan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal untuk mendukung kemandirian dan membuka peluang usaha setelah kembali ke masyarakat,” ujar Sugiono.

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengapresiasi sinergi antara Pelindo, pemerintah daerah, serta seluruh pihak terkait, menghadirkan program pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya warga binaan.

Menurutnya, program seperti ini menjadi bentuk nyata kolaborasi dalam mendukung pembinaan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.

Pelindo berharap Program Pelita Warna dapat menjadi langkah awal terciptanya kolaborasi berkelanjutan dalam mendorong pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Ke depan, Pelindo akan terus menghadirkan berbagai program TJSL yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. (RIW/EPS)

Inflasi Turun ke Peringkat Enam Nasional, Kalsel Waspadai Kenaikan Jelang Iduladha

Banjarbaru – Angka inflasi Kalsel hingga April 2026 tercatat mengalami penurunan menjadi 3,67 % setelah sebelumnya berada di angka 3,84 % pada Maret lalu.

Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel, Idris mengatakan, capaian tersebut menunjukkan upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama berbagai pihak berjalan cukup efektif.

Kabag Kebijakan Perekonomian Biro Ekonomi Kalsel, Idris (kanan) saat memberikan keterangan kepada wartawan

“Alhamdulillah, inflasi kita sampai April berada di angka 3,67 persen. Sebelumnya kita sempat berada di urutan kedua nasional, sekarang turun ke peringkat enam. Artinya usaha dan kolaborasi seluruh SKPD terkait cukup berhasil,” ujarnya di Banjarbaru, Senin (18/5).

Menurut Idris, pengendalian inflasi dilakukan melalui sinergi lintas sektor, mulai dari Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, hingga instansi vertikal lainnya yang turut mendukung stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok di daerah.

Tak hanya inflasi, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan juga menunjukkan tren positif. Idris menyebut pertumbuhan ekonomi Kalsel saat ini berada di atas rata-rata nasional.

“Pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,61 persen, sementara Kalsel mencapai 5,67 persen. Ini tentu menjadi capaian yang cukup baik,” katanya.

Meski demikian, Pemprov Kalsel tetap mewaspadai potensi kenaikan inflasi menjelang Iduladha. Peningkatan konsumsi masyarakat saat momentum keagamaan dinilai menjadi salah satu faktor utama yang dapat memicu kenaikan harga.

Selain itu, potensi gangguan produksi pangan akibat pengaruh cuaca seperti El Nino di sejumlah daerah penghasil juga menjadi perhatian pemerintah.

“Kalau ada perayaan keagamaan tentu permintaan masyarakat meningkat. Itu biasanya berdampak pada inflasi. Ditambah lagi kemungkinan produksi berkurang di beberapa daerah, sehingga perlu kita antisipasi bersama,” jelasnya.

Idris juga mengimbau masyarakat agar berbelanja secara bijak dan menyesuaikan konsumsi dengan kebutuhan, bukan sekadar keinginan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Karena pola konsumsi masyarakat juga sangat mempengaruhi stabilitas harga di pasaran,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Bank Kalsel Masuk Peringkat 2 BPD dengan Pengalaman Nasabah Terbaik Versi BankCX Tracker 2026

Banjarmasin — Bank Kalsel kembali mencatatkan capaian positif pada aspek pelayanan dan pengalaman nasabah. Berdasarkan publikasi BankCX Tracker: The Best Bank in Customer Experience 2026, yang diterbitkan Infobank bersama Marketing Research Indonesia (MRI), Bank Kalsel berhasil menempati peringkat ke-2 dalam kategori 10 BPD dengan Pengalaman Nasabah Terbaik Tahun 2025–2026.

Dalam pemeringkatan tersebut, Bank Kalsel mencatatkan skor 83,28%, sekaligus menunjukkan konsistensi kualitas layanan di tengah persaingan antar-bank pembangunan daerah yang semakin kompetitif.

Capaian ini menjadi bukti bahwa Bank Kalsel terus memperkuat kualitas pelayanan, baik melalui jaringan kantor, frontliner, maupun berbagai kanal digital yang semakin dekat dengan kebutuhan nasabah.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan Bank Kalsel, menjaga kualitas layanan dan membangun pengalaman nasabah yang lebih baik.

“Kami bersyukur atas capaian Bank Kalsel yang kembali mendapatkan pengakuan dalam BankCX Tracker 2026. Bagi kami, pelayanan bukan hanya tentang kecepatan dan keramahan, tetapi juga bagaimana nasabah mendapatkan pengalaman yang mudah, aman, nyaman, dan konsisten di setiap titik layanan Bank Kalsel,” ujar Fachrudin.

BankCX Tracker 2026 menilai pergeseran fokus industri perbankan dari sekadar service excellence menuju customer experience yang lebih menyeluruh.

Pengukuran dilakukan dengan melihat pengalaman nasabah lintas kanal, mulai dari layanan di kantor cabang, ATM, call center, website, media sosial, mobile banking, email, live chat, hingga layanan digital lainnya.

Dalam publikasi tersebut, Bank Kalsel juga tercatat masuk dalam jajaran terbaik pada sejumlah aspek layanan BPD.

Diantaranya Peringkat 1 Performa Terbaik Website BPD, Peringkat 2 Performa Terbaik Layanan Electronic Mail BPD, Peringkat 2 Performa Terbaik Layanan Live Chat BPD, Peringkat 2 Performa Terbaik Layanan SMS Banking BPD, Peringkat 2 Performa Terbaik Call Center BPD, Peringkat 2 Performa Terbaik Kenyamanan ATM BPD, Peringkat 2 Performa Terbaik Satpam BPD, Peringkat 3 Performa Terbaik Mobile Banking BPD, Peringkat 3 Performa Terbaik Social Media BPD, dan Peringkat 3 Performa Terbaik Customer Service BPD.

Menurut Fachrudin, capaian ini menjadi dorongan bagi Bank Kalsel untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan, khususnya menghadirkan layanan yang relevan dengan perubahan perilaku nasabah.

“Perilaku nasabah saat ini semakin dinamis. Nasabah tidak hanya menilai pelayanan dari satu kanal, tetapi dari keseluruhan pengalaman ketika berinteraksi dengan bank. Karena itu, Bank Kalsel terus memperkuat layanan berbasis digital, meningkatkan kompetensi frontliner, serta menjaga kenyamanan dan keamanan transaksi nasabah,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa pencapaian ini juga menjadi bagian dari komitmen Bank Kalsel, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan daerah.

“Bank Kalsel akan terus menjaga kualitas layanan secara menyeluruh, baik di kantor cabang maupun kanal digital. Pengalaman nasabah menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan, loyalitas, dan citra Bank Kalsel sebagai bank daerah yang terus tumbuh dan beradaptasi,” pungkasnya.

Ke depan, Bank Kalsel berkomitmen meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi digital, penguatan sumber daya manusia, penyempurnaan proses layanan, serta pengembangan kanal komunikasi yang semakin responsif terhadap kebutuhan nasabah.

Dengan semangat Setia Melayani, Melaju Bersama, Bank Kalsel akan terus hadir sebagai mitra keuangan terpercaya bagi masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh nasabah di Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/EPS)

Ratusan Atlet Pelajar Siap Raih Prestasi Terbaik POPDA Kalsel 2026

Banjarmasin – ratusan pelajar dari 13 kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan, adu kebolehan di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tingkat Provinsi tahun 2026 yang diselenggarakan pada 18–24 Mei 2026 di Kota Banjarmasin.

Kompetisi olahraga antar-pelajar ini dibuka Gubernur Kalsel, Muhidin melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Dinansyah, pada Senin (18/5), di Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Ket foto : Peresmian digelar POPDA Tingkat Provinsi Kalsel

Pada kesempatan itu, disampaikan Dinansyah pesan-pesan dan harapan Gubernur Muhidin kepada peserta POPDA.

“Namun diingatkan, ajang ini tidakhanya mencari juara, tapi sebagai wahana menanamkan kebersamaan dan sikap sportivitas,” ungkapnya.

Diingatkan lagi, bahwa POPDA merupakan seleksi awal atlet pelajar yang nantinya menjadi wakil daerah ajang di tingkat nasional, yaitu Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS).

“Oleh karena itu, event POPDA Kalsel 2026 ini harus dilaksanakan secara profesional dan sportif, serta menjadi wadah seleksi yang obyektif, transaparan, dan menjunjung tinggi mutu pembinaan,” ujarnya.

Melalui POPDA ini, juga, diharapkan lahirnya atlet pelajar Banua yang unggul dan memiliki daya saing. Karena atlet sejati bukan hanya hebat di arena, tapi juga di luar arena.

Sementara itu, Ketua panitia pelaksana merangkap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel, Pebriadin Hapiz menyebutkan, kompetisi olahraga antar-pelajar ini mempertandingkan empat cabang olahraga beregu yakni sepak bola, bola basket, bola voli, dan sepak takraw.

POPDA tingkat Provinsi Tahun 2026 diikuti 997 peserta dari unsur pelajar, pelatih dan official, terbagi dalam 13 kontingen. Prosesi opening ceremony ditandai dengan penekanan LCD atau layar touchscreen. Dimana POPDA tahun ini mengangkat tema “Sportif, Tangguh, Raih Prestasi untuk Banua”. (Biroadpim-SRI/RIW/EPS)

Kemnaker – Unpad Bangun Sinergi Pengembangan SDM dan Ketenagakerjaan

Sumedang — Kemnaker dan Universitas Padjadjaran menjalin kerja sama pengembangan SDM dan bidang ketenagakerjaan, melalui Penandatanganan Kesepahaman Bersama pada kegiatan Employer Meeting Unpad Talent and Employer Partnership Summit 2026 di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (18/5).

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri di tengah perubahan pasar kerja yang dipengaruhi perkembangan teknologi dan transformasi digital.

Sinergi lintas sektor dinilai penting agar lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung transformasi ketenagakerjaan nasional melalui penguatan riset, inovasi, serta pengembangan talenta yang adaptif terhadap perubahan dunia kerja.

“Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri menjadi kunci dalam menyiapkan SDM unggul yang adaptif, kompeten, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja masa depan,” ujar Cris.

Dalam kerja sama tersebut, Kemnaker dan Unpad mengembangkan berbagai program mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, penguatan kajian ketenagakerjaan, hingga penyusunan pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri.

Selain itu, kolaborasi ini juga diarahkan untuk mendorong terciptanya link and match antara kurikulum pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja sehingga kesenjangan kompetensi lulusan dapat dikurangi secara bertahap.

“Kerja sama ini diharapkan mampu mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, dan dunia kerja sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan serta daya saing yang lebih kuat,” katanya.

Sinergi Kemnaker dan Unpad juga mencakup penguatan pelatihan vokasi dengan mengintegrasikan program pelatihan Kemnaker bersama kapasitas akademik, pusat kajian, serta riset dan inovasi yang dimiliki Unpad.

Pada kesempatan tersebut, Cris menegaskan komitmen Kemnaker memperluas akses peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui transformasi layanan ketenagakerjaan berbasis digital SIAPKerja serta penguatan balai pelatihan vokasi yang responsif terhadap perkembangan industri.

Menurutnya, upaya tersebut diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda untuk memperoleh pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini.

“Kami ingin memastikan generasi muda dan lulusan perguruan tinggi memiliki akses terhadap pelatihan yang relevan, sertifikasi kompetensi, dan peluang kerja yang lebih luas,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Berkomitmen Jaga Keseimbangan Kinerja Perusahaan dan Kesejahteraan Pekerja

Jakarta – Pemerintah berkomitmen menciptakan keseimbangan yang harmonis antara peningkatan kinerja perusahaan dan perlindungan hak serta kesejahteraan pekerja.

Komitmen ini disampaikan langsung Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, usai menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XI antara manajemen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dengan Serikat Karyawan (Sekar) Telkom di Jakarta, Senin (18/5).

Dalam sambutannya, Menaker Yassierli menekankan pentingnya sinergi antara pelaku usaha dan pekerja. Menurutnya, keberhasilan sebuah industri harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan sumber daya manusianya.

“Kami pemerintah selalu punya prinsip bahwa industrinya harus maju dan pekerjanya sehati dengan industri. Industri harus maju dan pekerjanya harus sejahtera. Menemukan rumusan itu tentu tidak mudah, tetapi itu yang terus kami upayakan,” ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah memikul tanggung jawab konstitusional, untuk memastikan seluruh pekerja di Indonesia memperoleh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Karena itu, regulasi ketenagakerjaan terus disempurnakan agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi tenaga kerja.

Menaker Yassierli juga mendorong agar peran serikat pekerja dapat bertransformasi menjadi lebih strategis. Hubungan antara manajemen dan pekerja harus bergeser dari pola konfrontatif menjadi kolaboratif guna melahirkan berbagai inovasi di tempat kerja.

“PKB bukan tujuan akhir, tetapi awal perjalanan untuk membangun hubungan industrial yang lebih transformatif,” tambahnya.

Melalui momen penandatanganan PKB XI ini, Menaker berharap nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah dapat menjadi fondasi hubungan industrial yang modern.

“Kolaborasi solid di PT Telkom Indonesia ini diharapkan mampu menjadi benchmark atau contoh nyata bagi perusahaan-perusahaan lain di Indonesia dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Sementara Dirut Telkom Dian Siswarini mengatakan PKB XI Telkom merupakan momentum untuk menata kembali Governance (Tata Kelola) dan Compliance (Kepatuhan), proses untuk memastikan keselarasan dengan regulasi dan memperjelas batas kewenangan masing – masing pihak.

Yakni dari sisi manajemen, serikat karyawan maupun karyawan serta mendorong penerapan merit system yang lebih kuat.

“Semoga PKB Telkom XI ini semakin memperkuat fondasi hubungan industrial yang harmonis, adaptif dan berkelanjutan serta serta sejalan dengan perlindungan hak-hak karyawan, sesuai regulasi yang berlaku, ” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

BBPOM Banjarbaru dan Bea Cukai Perkuat Pengawasan Jalur Ilegal OOT

Banjarbaru – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru, memperkuat pengawasan peredaran Obat- Obatan Tertentu (OOT) dengan menggandeng Bea Cukai, menyisir jalur distribusi ilegal yang berpotensi menjadi pintu masuk peredaran obat berbahaya di Kalimantan Selatan.

Langkah tersebut disampaikan Plt Kepala BBPOM di Banjarbaru, Ary Yustantiningsih, usai pencanangan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat- Obatan Tertentu di Aula Balai Besar BBPOM di Banjarbaru, Senin (18/5).

Ary menjelaskan, pengawasan lintas instansi menjadi langkah penting untuk mencegah masuknya obat-obatan tertentu melalui jalur ilegal yang dapat disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, peredaran obat-obatan tertentu yang tidak sesuai aturan dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan berpotensi memicu penyalahgunaan, terutama di kalangan generasi muda.

“Kerja sama dengan Bea Cukai dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap jalur distribusi ilegal. Pengawasan lintas sektor sangat penting agar peredaran obat – obatan tertentu yang berpotensi disalahgunakan dapat dicegah sejak awal,” ujarnya.

Ia menambahkan, BBPOM bersama Bea Cukai akan terus meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dalam melakukan pengawasan di berbagai jalur distribusi obat – obatan tertentu.

“Selain pengawasan, edukasi kepada masyarakat juga terus diperkuat agar masyarakat lebih waspada terhadap bahaya penyalahgunaan obat-obatan tertentu maupun peredaran obat ilegal yang tidak memiliki izin resmi,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Ary juga mengungkapkan bahwa saat ini 23 daerah di Indonesia terindikasi peredaran obat-obatan tertentu, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena penyalahgunaan obat – obatan tertentu dapat berdampak luas terhadap kesehatan, keamanan, dan ketertiban sosial masyarakat.

“Pengawasan dan penindakan harus terus diperkuat agar penyalahgunaan obat tidak semakin meluas di daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, BBPOM di Banjarbaru terus memperkuat sinergi bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi obat-obatan tertentu di Kalimantan Selatan.

Selain itu, peningkatan edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar masyarakat memahami risiko dan dampak penyalahgunaan obat – obatan tertentu, khususnya di kalangan remaja dan usia produktif.

“Melalui penguatan pengawasan dan kolaborasi lintas sektor tersebut, kami berharap peredaran obat-obatan tertentu yang disalahgunakan dapat ditekan, sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang lebih sehat, aman, dan terlindungi dari bahaya obat ilegal,” tutup Ary. (MRF/RIW/EPS)

Komisi III DPRD Kalsel Dorong Hilirisasi Batubara Berdampak Nyata

Jakarta – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya, mengawal pengelolaan sektor pertambangan agar tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mampu menghadirkan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat daerah melalui program hilirisasi batubara.

Komitmen tersebut disampaikan saat Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke PT Adaro Indonesia di Jakarta, baru-baru tadi.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustaqimah menuturkan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap aktivitas pertambangan, khususnya terkait keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan implementasi hilirisasi batubara di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar yang beroperasi di Kalsel, PT Adaro Indonesia mampu memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat, tidak hanya melalui aktivitas pertambangan, tetapi juga pengembangan industri turunan yang mampu menciptakan efek ekonomi jangka panjang.

“Komisi III ingin memastikan proses hilirisasi benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Jangan sampai daerah hanya menjadi lokasi pengambilan sumber daya, tetapi manfaat tambahannya justru tidak dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain membahas hilirisasi, Komisi III DPRD Kalsel juga menyoroti pentingnya penguatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dewan menilai, dampak aktivitas pertambangan tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar area operasional atau ring satu dan dua, namun juga berdampak lebih luas terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Suasana pertemuan ke PT Adaro Indonesia di Jakarta

Karena itu, DPRD Kalsel berharap program TJSL PT Adaro Indonesia, dilaksanakan merata dan berkeadilan, sehingga manfaat kehadiran perusahaan dapat dirasakan masyarakat Banua secara keseluruhan.

“Kita berharap program CSR tidak hanya terfokus di wilayah tertentu saja. Dampak lingkungan akibat pertambangan dirasakan secara luas, sehingga masyarakat Kalimantan Selatan juga berhak mendapatkan manfaat pembangunan dari keberadaan perusahaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Head External Relations PT Adaro Indonesia, Muhammad Antonio Kurniawan menyampaikan apresiasi, atas kunjungan Komisi III DPRD Kalsel beserta rombongan.

Ia menilai pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara perusahaan dengan pemerintah daerah.

Antonio menegaskan, PT Adaro Indonesia berkomitmen mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan, termasuk pelaksanaan reklamasi, pengelolaan pasca tambang, hilirisasi batubara serta pemerataan program TJSL.

“Kehadiran Adaro diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Kalimantan Selatan, baik bagi masyarakat sekitar operasional maupun pemerintah daerah secara keseluruhan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Komisi IV Pelajari BOSDA Jawa Barat

Jawa Barat – Dalam upaya mendorong pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efektif dan tepat sasaran, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan studi komparasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terkait pengelolaan Dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), baru-baru tadi.

Kunjungan kerja yang berlangsung di Aula Pandawa Lantai 4 Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tersebut, dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha, bersama jajaran anggota komisi dan tenaga pendukung sekretariat dewan.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha

Rombongan turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim beserta jajaran.

Kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Kalsel disambut jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang diwakili Kasubag Suharyono Adhi Saswito.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha mengatakan, dalam pertemuan tersebut, DPRD Kalsel mempelajari berbagai mekanisme pengelolaan dana BOSDA yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat, mulai dari proses penganggaran, pola penyaluran, hingga sistem pengawasan program agar berjalan efektif dan transparan.

Selain itu, Komisi IV DPRD Kalsel juga menggali berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan BOSDA di Jawa Barat.

“Kami ingin mengetahui kebijakan mengenai sekolah-sekolah tertentu yang tidak menerima BOSDA serta keberadaan Peraturan Gubernur yang mengatur pelaksanaan program, agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran,” katanya.

Jihan menjelaskan, hasil studi komparasi ini menjadi langkah penting untuk memperkaya referensi dan bahan evaluasi penyempurnaan tata kelola BOSDA di Kalimantan Selatan.
Yakni mempelajari tentang pengelolaan dan efektivitas kelola BOSDA di Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap berbagai pengalaman dan inovasi pengelolaan pendidikan di Jawa Barat, menjadi referensi menyusun kebijakan pendidikan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan peserta didik serta masyarakat Kalimantan Selatan.

Suasana pertemuan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dengan optimalisasi pengelolaan BOSDA, DPRD Kalsel menginginkan kualitas pendidikan di Banua, terus meningkat dan mampu memberikan pemerataan layanan pendidikan yang lebih baik bagi seluruh siswa di Kalimantan Selatan.

“Banyak masukan bagi kita, seperti adanya sekolah-sekolah elit yang tidak mau menerima BOSDA. Kemudian di sini juga sudah ada Pergub yang mengatur BOSDA sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Jihan menambahkan, tidak hanya membahas BOSDA, dalam diskusi tersebut kedua belah pihak juga menyoroti persoalan kegiatan perpisahan sekolah yang kerap membebani orang tua siswa melalui pungutan atau sumbangan tertentu.

“Kita saling bertukar pandangan mengenai pola pengawasan serta mekanisme pelaksanaan kegiatan sekolah agar tetap dapat dilaksanakan secara sederhana, edukatif, dan tidak memberatkan wali murid,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)