Hari: 18 Mei 2026

Pelatihan Vokasi Batch 2 Dibuka, Kuota 30 Ribu Peserta

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 Batch 2, dengan kuota 30 ribu peserta. Pendaftaran dilbuka 19 Mei–9 Juni 2026 melalui laman skillhub.kemnaker.go.id.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, program ini diprioritaskan untuk lulusan SMA/SMK sederajat dan terbuka bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun serta telah memiliki akun pada platform SIAPkerja.

Seluruh rangkaian pelatihan vokasi disediakan gratis oleh pemerintah. Program tersebut disusun untuk mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja agar peserta siap bekerja maupun berwirausaha.

“Kami mengajak masyarakat, khususnya angkatan kerja muda, untuk memanfaatkan Program Pelatihan Vokasi ini. Program ini penting untuk meningkatkan kompetensi, daya saing, dan kesiapan kerja agar bisa langsung terserap di dunia kerja atau berwirausaha,” ujar Darmawansyah dalam siaran pers Biro Humas, Minggu (17/5).

Adapun tahapan pelaksanaan program dimulai dengan pendaftaran pada 19 Mei–9 Juni 2026 melalui laman skillhub.kemnaker.go.id dan platform SIAPkerja.

Selanjutnya, proses seleksi dan wawancara dilaksanakan pada 10–17 Juni 2026. Hasil seleksi diumumkan pada 18 Juni 2026, sedangkan kick off dan orientasi program dilaksanakan pada 22 Juni 2026.

Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 dilaksanakan secara serentak di 21 Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT BPVP) serta 13 Satuan Pelayanan (Satpel) dan Unit Pelatihan Teknis Daerah (UPTD) Kemnaker di seluruh Indonesia.

Peserta akan memperoleh berbagai fasilitas, antara lain pelatihan dan makan siang gratis, bantuan uang transportasi, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Fasilitas asrama juga tersedia sesuai kriteria dan ketersediaan. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Siapkan Pelatihan Berbasis AI bagi 3.100 Pemuda di Padang

Padang — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyatakan, bahwa Kemnaker menyiapkan pelatihan berbasis AI bagi 3.100 pemuda di Kota Padang dan sekitarnya, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan kompetensi masyarakat di Sumatera Barat.

Yassierli mengatakan, para peserta nantinya akan memperoleh akses pelatihan digital melalui platform pembelajaran berbasis kecerdasan artifisial (AI). Platform tersebut menyediakan berbagai materi pengembangan kompetensi, mulai dari pengembangan diri, kewirausahaan, hingga keterampilan nonteknis dan keterampilan lainnya.

“Kalau 3.100 kurang, bisa diminta tambahan. Tapi habiskan dulu kuota pelatihannya sebanyak 3.100. Saya ingin anak-anak muda kita punya keterampilan, punya skill, punya kompetensi untuk bisa bersaing,” ujar Yassierli, saat meresmikan sumur bor di Masjid Raya Balai Gadang, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (14/5).

Ia menambahkan, kuota awal sebanyak 3.100 peserta tersebut merupakan tahap pertama penerima akses pelatihan digital berbasis AI yang disiapkan Kemnaker.

Program ini diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja.

Pada kesempatan tersebut, Yassierli juga menyampaikan bahwa saat Sumatera Barat dilanda banjir dan tanah longsor, Kemnaker bergerak cepat dengan menghadirkan posko layanan bagi masyarakat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang selama tiga bulan.

Selain layanan darurat, Kemnaker juga menyalurkan berbagai program pemulihan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai Rp30,3 miliar.

Bantuan tersebut diwujudkan dalam sejumlah program ketenagakerjaan, seperti program Padat Karya dan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). (KemenakerRI-RIW/EPS)

Animo Tinggi, Polteknaker Perpanjang Masa Pendaftaran SBP 2026 Hingga 27 Mei

Jakarta — Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) memperpanjang masa pendaftaran Seleksi Berdasarkan Prestasi (SBP) Tahun Akademik 2026/2027 hingga 27 Mei 2026, dari jadwal sebelumnya pada 13 Mei 2026.

Perpanjangan ini dilakukan untuk mengakomodasi tingginya antusiasme lulusan SMA/SMK/MA sederajat dari seluruh Indonesia, yang ingin melanjutkan pendidikan vokasi di bidang ketenagakerjaan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi menyampaikan, bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi pelaksanaan pendaftaran serta tingginya minat masyarakat.

“Perpanjangan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya oleh para calon pendaftar yang masih melengkapi persyaratan maupun yang belum sempat melakukan registrasi,” ujar Cris Kuntadi melalui siaran pers Biro Humas, Kamis (14/5).

Sebagai perguruan tinggi vokasi di bawah naungan Kemnaker, Polteknaker berkomitmen mencetak sumber daya manusia yang siap kerja melalui pendidikan berbasis kebutuhan industri.

Melalui SBP Tahun 2026, Polteknaker membuka kesempatan bagi calon mahasiswa untuk memilih program studi yang sesuai dengan perkembangan dunia ketenagakerjaan dan industri saat ini.

Cris juga mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan perpanjangan waktu pendaftaran ini serta memastikan seluruh dokumen persyaratan diunggah sesuai ketentuan yang berlaku.

Informasi lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, jadwal seleksi, dan persyaratan dapat diakses melalui laman resmi https://pmb.polteknaker.ac.id/ (KemenakerRI-RIW/EPS)

Uji Ahli K3 Umum, Penguatan Kompetensi K3 di Dunia Industri

Jakarta — Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) semakin menjadi perhatian di dunia industri seiring meningkatnya tuntutan tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi. Penguatan kompetensi di bidang ini pun menjadi penting untuk memastikan lingkungan kerja yang aman sekaligus produktif.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker, Ismail Pakaya menyatakan, bahwa Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang K3 melalui Evaluasi Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli K3 Umum.

“Evaluasi ini bukan sekadar proses administratif, tetapi juga memastikan calon Ahli K3 memahami norma dan prinsip K3 agar mampu menjalankan perannya secara profesional dalam menciptakan budaya kerja yang aman dan produktif,” ujar Ismail di Jakarta, Selasa (12/5).

Kegiatan Evaluasi Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli K3 Umum Batch 2 dilaksanakan pada 12–13 Mei 2026 dan diikuti 2.100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini digelar serentak di sejumlah wilayah di Indonesia, di antaranya Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

Salah satu peserta, Syibro Ihmi (29), asal Lamongan mengatakan, kompetensi K3 menjadi kebutuhan penting bagi tenaga kerja yang ingin memasuki dunia industri.

“Untuk memasuki dunia industri diperlukan kompetensi di bidang K3. Karena itu saya mengikuti kegiatan ini agar memahami dan menguasai penerapan K3 di tempat kerja,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan penerapan K3 di lingkungan kerja masih cukup besar, terutama terkait kesadaran dan kedisiplinan penggunaan alat pelindung diri (APD) dalam menjalankan standar keselamatan kerja.

“Kadang pekerja maunya yang praktis dan tidak mau repot, padahal keselamatan kerja itu sangat penting. Dari pengalaman saya, masih ada tempat kerja yang belum optimal dalam penerapan K3, seperti perlengkapan APD yang belum lengkap,” katanya.

Ia menilai peran Ahli K3 tidak hanya memahami regulasi dan aspek teknis, tetapi juga mendorong tumbuhnya budaya keselamatan kerja melalui edukasi kepada pekerja.

Peserta lainnya, Aidil Cahyadi (23), asal Makassar, mengatakan, tantangan selama mengikuti pembinaan dan evaluasi adalah membagi waktu antara pekerjaan dan proses pembelajaran, termasuk memahami cakupan regulasi K3 yang luas.

“Namun tantangan tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus belajar dan berkembang,” ujarnya

Menurut Aidil, kegiatan sertifikasi ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan keselamatan kerja di lingkungan industri.

“Kegiatan ini sangat penting karena membantu kami memahami penerapan K3 di tempat kerja, tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga praktiknya secara langsung,” katanya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Wamenaker Tegaskan Peran SKKNI padaPenguatan SDM Maritim

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menegaskan, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berperan penting sebagai acuan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai sektor, termasuk bidang pertahanan dan keamanan maritim.

Ia menekankan bahwa sertifikasi kompetensi, merupakan instrumen strategis untuk memastikan tenaga kerja memiliki kemampuan terukur, profesional, dan sesuai kebutuhan organisasi modern.

“Sertifikasi kompetensi bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari sistem penjaminan mutu nasional untuk memastikan setiap personel memiliki kapasitas yang terukur, profesional, adaptif, dan memenuhi standar kebutuhan organisasi modern,” ujar Afriansyah, saat menghadiri Penyaksian Awal Uji Kompetensi (witness) dan Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi TNI Angkatan Laut di Jakarta, Rabu (13/5).

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas sertifikasi menjadi langkah penting menyiapkan SDM maritim yang andal di tengah dinamika geopolitik global dan pesatnya perkembangan teknologi.

Kondisi tersebut menuntut personel TNI Angkatan Laut memiliki kompetensi yang relevan, disiplin tinggi, serta kesiapan menghadapi tantangan baru.

Afriansyah menambahkan, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menjadikan wilayah maritim memiliki peran strategis, baik bagi pertahanan negara maupun aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional.

“Wilayah maritim Indonesia merupakan ruang vital yang harus dijaga bersama. Karena itu dibutuhkan sistem pertahanan maritim yang kuat, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” katanya.

Pada kesempatan itu, Ia mengapresiasi kolaborasi TNI Angkatan Laut bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TNI AL, pada penguatan sistem sertifikasi berbasis standar profesi.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan lembaga sertifikasi dalam mencetak SDM yang mampu bersaing secara global.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi langkah konkret dalam menyiapkan SDM unggul menuju visi Indonesia Emas,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Exit mobile version