4 Mei 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Tingkatkan Kapasitas Keamanan Siber, Diskominfo Kalsel Gelar In House Training Cyber Security Government

Banjarbaru – Dalam upaya meningkatkan kapasitas keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar In House Training Cyber Security Government, yang dilaksanakan di salah satu hotel di Banjarbaru, pada Senin (4/5).

Kegiatan yang dibuka langsung Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim ini, diikuti agen siber dari seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel serta perwakilan Diskominfo dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Ket : Suasana kegiatan In House Training Cyber Scurity Government Diskominfo Kalsel

Pelatihan tersebut juga menghadirkan narasumber secara daring, yakni Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, serta perwakilan Pusat Pengembangan SDM BSSN, Kussanti.

Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para admin dan operator sistem elektronik di lingkungan pemerintah daerah.

“Pemanfaatan sistem elektronik dalam pelayanan publik saat ini sudah sangat luas dan berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan SDM, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman keamanan informasi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pencegahan menjadi prioritas utama menghadapi ancaman siber.

“Harapannya, kita dapat lebih cepat melakukan pencegahan. Pencegahan menjadi prioritas utama, namun apabila terjadi insiden, maka penanganannya juga bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” tambahnya.

Selain itu, Diskominfo Kalsel juga terus mendorong integrasi dan penyederhanaan aplikasi layanan publik agar memudahkan masyarakat mengakses layanan.

“Kita ingin aplikasi yang ada bisa terintegrasi dengan baik, sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa harus membuat banyak aplikasi baru,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, menekankan pentingnya kesadaran keamanan siber di seluruh lini pemerintahan.

“Dalam beberapa tahun terakhir, kita fokus pada implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kini, penguatan keamanan menjadi hal yang tidak kalah penting agar sistem yang dibangun tetap terlindungi,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar menyampaikan, bahwa kegiatan ini diikuti agen siber SKPD serta tim teknis dari kabupaten/kota.

“Hari ini peserta terdiri dari agen siber SKPD dan tim teknis dari kabupaten/kota. Kegiatan difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM, termasuk melalui simulasi langsung penanganan insiden siber,” jelasnya.

Ia menambahkan, melalui simulasi tersebut peserta diharapkan mampu melakukan penanganan awal saat terjadi serangan siber di instansi masing-masing.

“Kegiatan ini akan terus berkelanjutan, tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BSSN,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, koordinasi antar perangkat daerah juga terus diperkuat untuk menjaga keamanan sistem informasi pemerintah tetap aman.

“Dengan langkah tersebut, kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi ancaman siber diharapkan semakin meningkat,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Perkuat Kapasitas Pemandu Geowisata Meratus, Kalsel Undang Pengelola Geopark Gunung Batur

Banjarmasin – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui kegiatan “Penguatan Kapasitas Pemandu Geowisata di Kawasan UNESCO Global Geopark Meratus Tahun 2026”.

Kegiatan ini diikuti sekitar 90 peserta, terdiri dari 54 pemandu geosite yang mewakili tiap titik geosite di kawasan Geopark Meratus, perwakilan dari 13 kabupaten/kota, serta sejumlah SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Kabid Pengembangan Destinasi, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Wisata.

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady mengatakan, pelatihan dilaksanakan selama dua hari, 4 – 5 Mei 2026, dengan konsep kombinasi teori dan praktik.

Pada hari pertama, peserta mendapatkan pembelajaran di dalam ruangan yang berfokus pada penguatan wawasan geowisata, pelayanan wisata, serta pemahaman nilai geologi, budaya, dan kearifan lokal.

Sementara itu, hari kedua diisi dengan studi lapangan untuk mengasah keterampilan langsung di lokasi geosite.

“Menariknya, kegiatan ini menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai lembaga dan daerah yang telah lebih dahulu berkembang dalam pengelolaan geopark. Di antaranya perwakilan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, serta pengelola Geopark Gunung Batur yang telah lebih dulu memperoleh pengakuan dari UNESCO,” ucapnya.

Disampaikan Iwan, lembaga sertifikasi profesi turut dilibatkan untuk memberikan pengakuan kompetensi kepada para peserta. Diharapkan, seluruh peserta dapat memperoleh sertifikat resmi sebagai pemandu geowisata yang kompeten dan berstandar nasional.

Kegiatan ini merupakan hasil diskusi panjang dalam rangka memperkuat posisi Geopark Meratus di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami ingin para pemandu di Meratus dapat belajar langsung dari praktik terbaik yang sudah terbukti,” jelasnya Senin (4/5).

Iwan menambahkan, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Pariwisata sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dalam mendorong pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. Para pemandu geowisata tidak hanya mampu meningkatkan kualitas layanan kepada wisatawan.

“Para peserta dapat menjadi duta yang mampu menyampaikan nilai penting kawasan Geopark Meratus sebagai warisan geologi, budaya, dan lingkungan yang perlu dijaga bersama,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Peringati Otda ke-30 dan Hardiknas 2026, Kalsel Tekankan Kebijakan Pro-Rakyat dan Penguatan Pendidikan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, serta memperkuat sektor pendidikan dalam momentum peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, saat mewakili Gubernur Kalsel, Muhidin sebagai pembina upacara di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (4/5).

Sekda Kalsel saat memimpin upacara peringatan Hari Otda dan Hardiknas di halaman kantor Gubernur Kalsel

Dalam amanatnya, Syarifuddin menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, menjaga stabilitas di tengah tantangan global, khususnya pada sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya air.

“Seluruh kepala daerah harus terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ketahanan pangan, energi, dan air menjadi pondasi penting yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Selain itu, Ia mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan kewirausahaan, serta dukungan terhadap UMKM. Upaya tersebut, harus ditopang birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada hasil.

“Birokrasi harus bergerak cepat, responsif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti capaian Pemprov Kalsel yang meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa arah pembangunan daerah sudah berada di jalur yang tepat.

“Ini menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih optimal,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, peringatan Hari Pendidikan Nasional juga menjadi refleksi penting bagi penguatan sektor pendidikan di Kalimantan Selatan.

Syarifuddin menekankan perlunya perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penguatan peran guru.

“Pendidikan harus menghadirkan manfaat nyata. Tidak hanya berhenti pada capaian administratif, tetapi benar-benar dirasakan oleh peserta didik dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sehingga sekolah menjadi ruang tumbuh yang optimal bagi generasi muda.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional, pendidikan dinilai menjadi kunci dalam mencetak sumber daya manusia unggul, berdaya saing, dan berkarakter.

“Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan komitmen yang lurus,” tambahnya.

Syarifuddin mengajak seluruh elemen untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah yang berorientasi pada pelayanan publik serta mendorong pendidikan berkualitas sebagai fondasi masa depan.

“Mari kita wujudkan pelayanan publik yang semakin baik dan pendidikan bermutu untuk semua demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Dorong Hilirisasi Perikanan, Disperin Kalsel Gelar Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan IKM

Banjarmasin – Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi membuka Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Hasil Sumber Daya Alam Perikanan se – Kalimantan, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sektor perikanan sekaligus memperkuat daya saing industri kecil dan menengah (IKM).

Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Senin (4/5), yang dilatarbelakangi besarnya potensi hasil perikanan di Kalimantan Selatan, yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Miftahul Chair

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Miftahul Chair menyampaikan, bahwa tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah masih tingginya ketergantungan pada penjualan bahan mentah serta belum optimalnya pemanfaatan hasil samping produksi.

Dengan kekayaan sumber daya perairan, baik sungai maupun laut, serta kualitas hasil tangkapan yang unggul, sektor perikanan dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui inovasi produk olahan.

“Selama ini kita masih terlalu bergantung pada penjualan ikan dalam bentuk segar. Padahal tanpa diversifikasi, nilai ekonomi produk perikanan akan tetap rendah, mudah rusak, dan belum memberikan keuntungan maksimal bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Melalui pelatihan ini, para pelaku IKM dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah hasil perikanan menjadi berbagai produk bernilai tambah tinggi, sekaligus diperkenalkan dengan teknologi pengolahan yang tepat guna.

“Pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk mendorong transformasi sektor perikanan dari hulu ke hilir agar lebih inovatif, produktif, dan berdaya saing,” lanjut Chair.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi produk berbasis kearifan lokal Kalimantan Selatan, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas dalam membangun ekosistem industri pengolahan perikanan yang berkelanjutan.

“Sinergi sangat penting. Kita tidak hanya bicara soal banyaknya hasil tangkapan, tetapi bagaimana kreativitas dalam hilirisasi mampu meningkatkan daya saing produk kita di tingkat nasional,” tambahnya.

Dinas Perindustrian Kalsel juga menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi IKM, khususnya dalam peningkatan kapasitas produksi, standarisasi mutu, hingga pemanfaatan teknologi pengolahan.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan sektor perikanan di Kalimantan tidak hanya kuat dari sisi produksi, tetapi juga unggul dalam pengolahan, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,” tutup Chair. (MRF/RIW/EPS)

Kalsel Dapat Kuota 20 Ribu Sertifikasi Halal Gratis, DPR RI Dorong Integrasi dengan BPJS Kesehatan

Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan menerima kuota lebih dari 20 ribu sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat sertifikasi halal sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar.

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Abidin menjelaskan, program sertifikasi halal gratis ini merupakan langkah strategis pemerintah, mendorong pelaku usaha agar lebih mudah mendapatkan legalitas produk.

Dengan adanya sertifikasi halal, produk yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai tambah serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

“Dengan adanya kuota ini, kami berharap semakin banyak produk lokal yang tersertifikasi halal, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan membuka peluang pasar yang lebih besar,” ujarnya saat kegiatan Sosialisasi Literasi Sadar Halal bagi Kelompok Masyarakat yang digelar di Gedung Idham Chalid, Senin (4/5).

Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya sertifikasi halal, baik dari sisi kualitas produk maupun peluang ekonomi yang dapat dihasilkan.

Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah juga terus diperkuat guna memastikan program ini berjalan optimal dan tepat sasaran.

pembagian sertifikat halal oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Sudian Noor

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI, Sudian Noor menyampaikan usulan, agar penerbitan sertifikasi halal ke depan dapat diintegrasikan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi para penerima.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada pelaku usaha, khususnya sektor mikro dan kecil.

Tidak hanya mendapatkan legalitas produk, pelaku usaha juga diharapkan memperoleh jaminan kesehatan sebagai bagian dari perlindungan sosial.

“Selain sertifikasi halal, pelaku usaha juga perlu mendapatkan perlindungan kesehatan agar mereka dapat menjalankan usaha dengan lebih tenang dan berkelanjutan,” jelas Sudian Noor.

Ia menambahkan, integrasi antara sertifikasi halal dan kepesertaan BPJS Kesehatan diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, sekaligus mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mengembangkan usaha.

Langkah ini juga dinilai mampu memperkuat ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Dengan adanya kuota sertifikasi halal gratis serta dorongan kebijakan yang lebih terintegrasi, diharapkan pelaku usaha di Kalimantan Selatan dapat memanfaatkan peluang ini secara maksimal, sehingga mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tutup Sudian Noor. (MRF/RIW/EPS)

Sektor Informal Masih Mendominasi, Wamenaker: Pemuda Perlu Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan, generasi muda perlu mengambil peran aktif dalam menciptakan lapangan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan nasional, terutama tingginya peran sektor informal serta kebutuhan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Ia menyampaikan, bahwa struktur ketenagakerjaan Indonesia saat ini masih didominasi sektor informal, dengan lebih dari 155 juta angkatan kerja berada di sektor tersebut, sementara jutaan lainnya belum terserap di pasar kerja.

Kondisi ini mendorong perlunya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, khususnya di kalangan pemuda.

“Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari angka statistik, tetapi mampu menunjukkan kemampuan melalui tindakan nyata,” ujar Afriansyah saat memberikan sambutan pada pelantikan Biru Muda Project bertajuk “UNWRAP: From Potential to Impact Conference 2026” di Jakarta, Sabtu (2/5).

Menurutnya, kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan utama yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Oleh karena itu, diperlukan transformasi menyeluruh dalam pembangunan sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap perubahan.

Dalam konteks tersebut, generasi muda didorong untuk tidak hanya berorientasi sebagai pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang melalui inovasi, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi.

“Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi melalui penciptaan peluang kerja baru, terutama di era digital,” katanya.

Afriansyah menambahkan, bahwa penguatan ekosistem ketenagakerjaan terus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, serta media.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Ketenagakerjaan pada 2026 menetapkan empat pilar strategis, yaitu penguatan pelatihan vokasi melalui skilling dan reskilling, pengembangan Talent and Innovation Hub (TIH), perluasan akses pelatihan termasuk bagi penyandang disabilitas, serta peningkatan produktivitas melalui Labor Productivity Clinics.

Selain itu, pengembangan talenta juga dilakukan melalui pendekatan inkubasi untuk mendorong lahirnya wirausaha digital baru.

Upaya ini diharapkan dapat menciptakan pelaku ekonomi mandiri yang inovatif, termasuk di sektor ekonomi kreatif dan industri hijau.

“Seluruh program tersebut merupakan bagian dari strategi terintegrasi untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing global,” ucap Afriansyah. (KemenakerRI-RIW/EPS)

May Day 2026: Komitmen Negara Melindungi Pekerja Hingga ke Tengah Lautan

Jakarta – Pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Pemerintah Indonesia secara resmi mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 untuk meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188, tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa setiap awak kapal perikanan memiliki hak atas kondisi kerja yang layak, setara dengan standar internasional.

“Melalui ratifikasi ini, negara memastikan kehadirannya tidak hanya di darat, tetapi hingga ke tengah lautan luas untuk melindungi seluruh awak kapal, termasuk mereka yang bekerja di kapal-kapal berukuran kecil,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (2/5).

Menaker mengatakan, pemerintah menyadari bahwa sektor penangkapan ikan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Selain itu, isu ini juga bersinggungan langsung dengan hukum yang berlaku di berbagai negara. Oleh karenanya, diperlukan standar hukum yang kuat untuk melindungi para awak kapal.

“Dengan ratifikasi ini, Indonesia kini berdiri sejajar dengan negara-negara maritim maju lainnya dalam menegakkan standar hak asasi manusia di laut lepas,” ujarnya.

Menaker menjelaskan, melalui ratifikasi Konvensi ILO No.188, pelindungan yang diberikan mencakup aspek-aspek mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap pihak.

Pertama, persyaratan usia minimum. Pemilik kapal atau pengusaha perikanan harus memastikan standar usia dan kesehatan awak kapal sebelum mulai bekerja.

Kedua, adanya Perjanjian Kerja yang mewajibkan adanya kontrak tertulis yang transparan agar hak-hak pekerja memiliki kepastian hukum.

Ketiga, Kesejahteraan di Kapal. Awak kapal harus mendapat jaminan ketersediaan akomodasi dan makanan yang layak selama awak kapal bertugas di laut.

Keempat, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Pihak kapal harus memberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja serta akses perawatan medis yang memadai di atas kapal.

“Tak hanya itu, melalui ratifikasi ini kita ingin memastikan awak kapal mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang adil dan memadai,” jelasnya.

Menaker menambahkan, ratifikasi ini juga menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam memerangi praktik kerja paksa serta bentuk – bentuk pekerjaan terburuk bagi anak di sektor perikanan.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip hak dasar di tempat kerja, Indonesia berkomitmen menciptakan ekosistem industri perikanan yang bersih dari eksploitasi.

“Ini adalah sejarah baru. Melalui ratifikasi ini, kita ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita yang bekerja di laut tidak lagi merasa bekerja sendirian. Negara hadir untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan martabat mereka sebagai pekerja,” tegasnya.

Konvensi ini diadopsi pada 14 Juni 2007 di Jenewa dan merupakan revisi dari berbagai konvensi lama untuk memperluas jangkauan perlindungan bagi jutaan awak kapal perikanan di seluruh dunia.

Ratifikasi konvensi ini menjadi kado dari Presiden Prabowo Subianto pada peringatan May Day 2026, sebagai komitmen negara untuk melindungi seluruh pekerja/buruh di mana pun mereka bekerja.

“Selanjutnya, dengan penguatan dari regulasi nasional yang sudah ada, kita akan mengawal bersama implementasi dari Konvensi ILO 188 ini,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

GenRe 2026 Banjarbaru, Wujudkan Generasi Unggul dan Berprestasi

Banjarbaru – Energi muda, semangat kolaborasi, dan keberanian untuk membawa dampak positif mewarnai pelaksanaan Grand Final Apresiasi Duta Generasi Berencana (GenRe) Kota Banjarbaru Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Senin (27/4).

Kegiatan yang diselenggarakan DP3APMP2KB Kota Banjarbaru ini menjadi wadah bagi generasi muda Banjarbaru untuk menunjukkan potensi terbaik mereka sebagai pelopor, pendidik sebaya, sekaligus agen perubahan di tengah masyarakat.

Mengangkat tema “Rise with Passion, Inspire with Vision: Banjarbaru Emas in Action”, ajang ini hadir sebagai ruang pembentukan karakter, kepemimpinan, dan kepedulian sosial bagi remaja.

Sebanyak 10 finalis terbaik berhasil melaju ke babak grand final setelah melewati berbagai tahapan seleksi dari total 43 peserta.

Dalam prosesnya, para finalis tidak hanya dinilai dari kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan komunikasi, kepemimpinan, wawasan, hingga kepedulian terhadap isu-isu remaja dan sosial.

Kepala DP3APMP2KB Kota Banjarbaru, Erma Epiyana Hartati menyampaikan, bahwa para finalis yang berhasil berdiri di panggung grand final merupakan representasi generasi muda pilihan yang diharapkan mampu membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya.

“Kalian adalah yang terbaik dari yang terbaik. Selempang yang akan dikenakan bukan sekadar simbol, tetapi tanggung jawab besar sebagai agen perubahan,” ujarnya.

Erma juga menekankan pentingnya kehadiran generasi muda yang mampu menjadi teladan, menyampaikan edukasi positif kepada teman sebaya, serta aktif mengambil peran dalam menghadapi berbagai tantangan remaja di era digital saat ini.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarbaru, Rizana Mirza, yang hadir mewakili Wali Kota Banjarbaru, mengajak para finalis untuk memanfaatkan pengaruh dan platform yang dimiliki secara bijak, untuk menyebarkan nilai-nilai positif kepada masyarakat.

“Gunakan platform yang kalian miliki baik di dunia nyata maupun di media sosial untuk menyebarkan virus-virus kebaikan. Jadilah pilar pendidik sebaya dan konselor sebaya yang tangguh,” pesannya.

Melalui ajang ini, diharapkan lahir generasi muda Banjarbaru yang tidak hanya unggul dalam prestasi, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan kepedulian sosial yang mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat dan masa depan Kota Banjarbaru. (DP3APMP2KBJB-RIW/EPS)

Kalsel Dukung Kebangkitan Sepak Bola Putri

Banjar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi pelaksanaan MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Banjarmasin Seri 2 2025 – 2026 yang diselenggarakan Bayan Peduli di Green Yakin Soccer Field, Banjar, pada 30 April hingga 3 Mei, yang telah menemukan juara.

Pada KU 10, SDN Pagatan Besar sukses menjadi juara, usai menang 1-0 atas SDN Sungai Andai 4. Sementara pada KU 12, SDN Sungai Lulut 1 berhasil menaiki podium tertinggi setelah menundukkan SDN Telaga Biru 1 dengan skor 1-0.

Ket foto : Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman

MilkLife Soccer Challenge Banjarmasin Seri 2, 2025 – 2026 diikuti 661 peserta pelajar putri dari 49 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar (SD) yang berasal dari Banjarmasin dan sekitarnya.

Mereka tergabung dalam 62 tim yang terdiri dari atas 30 tim KU 10 dan 32 tim KU 12.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang juga menjabat sebagai Ketua Asprov PSSI Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, yang menyaksikan secara langsung partai final pada Minggu (3/5), menyambut gembira terselenggaranya MilkLife Soccer Challenge di Banjarmasin.

Menurutnya, turnamen ini menjadi jawaban putri Banjarmasin yang memiliki minat tinggi di bidang sepak bola, tapi masih minim turnamen.

“Kita mencari bibit-bibit terbaik supaya sepak bola putri mampu menorehkan prestasi membanggakan di masa depan. Perlu diingat tugas utama adik-adik adalah belajar, tapi salah satu modalnya adalah hidup sehat ditopang dengan berolahraga dan gizi cukup,” ucap Hasnuryadi.

Wagub Hasnuryadi juga mengajak orang tua dan guru, untuk tidak hanya fokus pada prestasi instan, namun menyiapkan putrinya menjadi sumber daya manusia unggul menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung kesuksesan turnamen ini,” ucap Hasnuryadi.

Sementara itu, Direktur PT Bayan Resources Tbk, Merlin, mengaku terkesan dengan antusiasme peserta maupun dukungan dari berbagai stakeholder terhadap MilkLife Soccer Challenge, yang baru pertama kalinya hadir di Banjarmasin.

Merlin menegaskan, pihaknya bersama Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife yang menggagas turnamen ini, memiliki komitmen kuat untuk menumbuhkan kecintaan terhadap sepak bola sedari dini yang dinilai mampu membangun karakter, sportivitas, serta memperkuat kerja sama tim dan disiplin.

“Gelaran perdana MilkLife Soccer Challenge di Banjarmasin, mendapat sambutan positif dari banyak pihak. Hal itu terlihat dari jumlah peserta yang terlibat mencapai 661 siswi. MLSC adalah salah satu program yang sangat tepat untuk mencetak atlet sepak bola putri masa depan. Mudah – mudahan ini menjadi titik awal pembinaan yang lebih terukur, berkelanjutan, dan lebih terarah. Sesuai dengan visi Bayan Peduli ‘Berkarya Nyata, Bangun Bangsa’ kami harap semakin banyak srikandi sepak bola masa depan yang kelak membanggakan Tanah Air,” ujar Merlin.

Sedangkan, Head Coach MilkLife Soccer Challenge, Jacksen F Tiago menilai, bahwa upaya pengembangan sepak bola putri di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan, membutuhkan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, khususnya terkait penyediaan wadah pembinaan maupun kompetisi usia dini.

Melanjutkan semangat yang telah ditunjukkan pada gelaran sebelumnya di Samarinda, MilkLife Soccer Challenge tidak hanya hadir sebagai kompetisi, tetapi juga bagian dari proses pembinaan berjenjang yang membuka peluang bagi talenta-talenta putri untuk berkembang dan terpantau.

“Seperti yang kita lihat pekan lalu di Samarinda, antusiasme dan potensi pemain putri di Kalimantan sangat besar. Ini harus terus dijaga dengan menyediakan lebih banyak ruang latihan dan kompetisi yang konsisten. Tujuan MilkLife Soccer Challenge hadir di sini adalah untuk pemassalan sepak bola putri di Banjarmasin. Kami mengimbau agar dalam waktu dekat lebih banyak SSB yang fokus kepada pembinaan pemain putri,” ujar Jacksen.

Seperti diketahui, Banjarmasin juga dipastikan akan ambil bagian di ajang MilkLife Soccer Challenge All-Stars 2026 – 2026 yang dijadwalkan berlangsung 24 hingga 28 Juni 2026 di Kudus, Jawa Tengah, menghadapi perwakilan dari 11 kota lainnya. (HumasBayan-SRI/RIW/EPS)

Peringati May Day 2026, Ini Harapan Gubernur Muhidin

Banjarmasin – Pemprov Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menjamin upah yang layak. Selain itu, Pemprov juga terus berusaha menjaga komunikasi dan kolaborasi, sehingga hubungan pekerja dengan pengusaha terjalin dengan baik, tidak ada tindakan sewenang-wenang.

“Jadi kalau ada investor yang ingin masuk ke Kalimantan Selatan, dia harus berjanji untuk mensejahterakan pekerja di Kalimantan Selatan,” ujar Gubernur Kalsel, Muhidin di hadapan ribuan buruh saat memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2026, Minggu (3/5) di kawasan Kilometer 0 atau depan Kantor Gubernur Kalsel di Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin.

Ket foto : Gubernur Kalsel Muhidin saat menyerahkan potongan pertama nasi tumpeng kepada salah satu ketua Serikat Buruh di Kalsel

Gubernur bersyukur, selama ini hubungan tripartit (pekerja -pengusaha – pemerintah) terjalin dengan baik dan selalu dikomunikasikan jika ada sesuatu yang menjadi masalah.

Gubernur juga memberikan ruang untuk para investor yang berniat melakukan kegiatan usaha.

“Semoga perusahaan di Kalsel ini tidak kekurangan bahan baku, sehingga usahanya tetap lancar,” ujar gubernur lagi.

Lanjut dikatakan gubernur, peringatan May Day yang dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, mulai senam bersama dan pembagian doorprize, pasar murah, hingga layanan kesehatan gratis ini, memang dirancang untuk menghadirkan kebersamaan sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Di momentum peringatan May Day ini, dilibatkan tiga pihak yakni pekerja, pengusaha/badan usaha dan pemerintah yang sudah seharusnya membangun kerjasama dan kebersamaan.

Sementara itu, Ketua panitia penyelanggara May Day 2026 sekaligus Ketua DPD Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalsel, Misdi melaporkan, peringatan May Day tahun ini diawali dengan senam bersama para buruh dan masyarakat sekitar 2.000 orang, dan pembagian doorprize dari sejumlah donatur, antara lain KADIN, Bank Kalsel, APINDO, PT Bangun Banua, dan PT Ambapers.

Kegiatan juga diisi dengan pasar murah yang melibatkan sejumlah SKPD lingkup Pemprov Kalsel yakni Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bulog, KADIN, dan pelaku usaha lain dengan total 20 stan.

“Kegiatan peringatan May Day ini diharapkan menciptakan semangat kebersamaan dan solidaritas di kalangan buruh dan pihak terkait,” ucap Misdi.

Selanjutnya, Misdi selaku Ketua KSBSI bersama Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel Zulfikar, dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel, Sadin Sasau, menyampaikan pernyataan sikap buruh/pekerja.

“Pernyataan sikap ini sebagai bentuk aspirasi dan kepedulian terhadap nasib kita, buruh di Kalsel,” tegas Sadin Sasau.

Poin pernyataan sikap dimaksud adalah, memperjuangkan upah yang layak, perlindungan hak pekerja seperti jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, menolak kerja tak layak seperti kontrak dan outsourcing yang tidak ada kejelasan bagi pekerja, dan mendorong penegakan hukum aparat atas pelanggaran kepada pekerja. (Biroadpim-SRI/RIW/EPS)