Banjarmasin – Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses internet di Kalimantan Selatan. Fokus utama saat ini adalah menangani wilayah yang masih mengalami blank spot, atau belum terjangkau jaringan telekomunikasi.
Permasalahan ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, bertempat di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (29/4).
Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telematika, Marsma TNI Agus Pandu Purnama, menyampaikan, pemerintah pusat bersama kabupaten/kota berhasil mengantongi data akurat terkait desa-desa yang masih terkendala akses internet. Bahwa persoalan blank spot di Kalsel cukup beragam. Mulai dari keterbatasan infrastruktur telekomunikasi hingga kendala kelistrikan di wilayah terpencil.
“Data tersebut akan segera dibawa ke pemerintah pusat di Jakarta untuk ditindaklanjuti, sekaligus menjadi dasar penentuan prioritas program nasional,” katanya
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah menegaskan, bahwa rapat ini sangat strategis. Mengingat, akses internet kini bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Langkah ini akan mampu mempercepat pemerataan akses digital di seluruh pelosok Kalimantan Selatan. Sehingga, tidak ada lagi kesenjangan informasi, dan seluruh masyarakat.
“Layanan pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan saat ini sangat bergantung pada konektivitas digital. Karena itu, data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci dalam menentukan kebijakan,” jelasnya.
Dukungan juga datang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim menyebut, rapat ini sebagai langkah penting untuk mempercepat penanganan wilayah tanpa jaringan.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama. Tidak hanya menghadirkan komitmen bersama, tetapi juga memastikan adanya sistem pemantauan yang jelas dan terukur.
“Kalau ada kendala di lapangan, baik regulasi maupun teknis, bisa cepat terdeteksi dan segera ditangani,” ucap
Muslim.
Muslim berharap, hasil rapat ini tidak berhenti sebagai dokumen semata, tetapi benar – benar diimplementasikan dan dimonitor secara berkelanjutan.
Selain jaringan telekomunikasi, persoalan lain yang mencuat adalah keterbatasan akses listrik di beberapa wilayah. Hal ini menjadi perhatian serius, karena keberadaan listrik sangat menentukan operasional jaringan internet.
“Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak, termasuk dukungan lintas sektor, pemerintah optimistis wilayah blank spot di Kalimantan Selatan bisa segera teratasi,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)