Banjarmasin – DPRD Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya, mendorong perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang, terintegrasi, dan berbasis koordinasi lintas pemerintahan.
Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Ahmad Sarwani, Kamis (23/4) menyampaikan, kejelasan kewenangan antar level pemerintahan menjadi kunci utama untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia menegaskan, sinergi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga instansi vertikal, seperti Balai harus diperkuat sejak tahap perencanaan.
“Tantangan geografis daerah yang memengaruhi distribusi material pembangunan, diperlukan perencanaan komprehensif, agar setiap kendala dapat diantisipasi sejak awal,” ucapnya
Sarwani menjelaskan, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara parsial, karena dampaknya yang saling berkaitan antarwilayah, khususnya antara kawasan hulu dan hilir. Untuk itu, pendekatan terintegrasi menjadi hal yang mutlak dalam setiap perencanaan.
Dari sisi teknis, DPRD Kalsel mendorong, setiap proyek didasarkan pada kajian mendalam, termasuk dalam pemilihan material.
“Infrastruktur ini harus dibangun memiliki kualitas dan daya tahan yang optimal,” harapnya.
Lebih lanjut, Sarwani menambahkan, DPRD Kalsel juga mengapresiasi pentingnya perencanaan yang dimulai dari tingkat bawah melalui mekanisme Musrenbang, untuk memastikan program pembangunan benar – benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga harus proaktif menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun instansi terkait, termasuk dalam memanfaatkan peluang pendanaan melalui skema sharing anggaran.
“Melalui langkah ini, pembangunan infrastruktur di Kalsel, dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat secara merata,” pungkasnya. (NHF/RIW/EPS)