Hadiri Pembinaan dan Pemberian Proteksi Asuransi Bagi UMKM, Ini Harapan Wamen UMKM RI

Banjarmasin – Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza, menghadiri Pembinaan dan Pemberian Proteksi Asuransi Kerusakan Tempat Usaha Bagi Pelaku UMKM di Kota Banjarmasin, yang digelar di Pasar Antasari, Selasa (21/4).

Kegiatan ini juga dihadiri Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, serta Dinas Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Machli Riyadi.

Ket foto : Wamen UMKM RI Helvi Moraza saat memberikan keterangan

Wamen Helvi menyampaikan apresiasi, atas dilaksanakannya kegiatan ini, dalam rangka menaikkan kelas UMKM, berdasarkan arahan Presiden RI, agar pemerintah memberikan dukungan terhadap peningkatan pelaku usaha UMKM di daerah masing masing.

“Berbahagia kita hari ini bersama Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, dalam menjalankan amanat dari Presiden RI,” ungkap Wamen Helvi.

Pemerintah Pusat, lanjutnya, menitikberatkan dua hal utama dalam pengembangan UMKM. Yakni pembukaan akses pasar dan fasilitasi permodalan.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Banjarmasin, yang telah berinisiatif mengakomodir perlindungan kepada pelaku UMKM, khususnya di kawasan Pasar Sentra Antasari.

“Alhamdulillah, Wali Kota Banjarmasin telah menginisiasi perlindungan bagi teman teman UMKM di Pasar Sentra Antasari, sehingga memberikan rasa tenang dalam menjalankan usaha,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ia berharap berbagai fasilitas yang telah diberikan pemerintah daerah dapat menjadi motivasi bagi pelaku UMKM, untuk terus berkembang dan naik kelas.

Dalam arahannya, Wamen UMKM juga menekankan pentingnya pengelompokan atau klasterisasi UMKM di Banjarmasin.

Menurutnya, langkah ini akan mempermudah akses terhadap pembiayaan maupun pasar.

“Banjarmasin perlu mulai mengelompokkan UMKM ke dalam beberapa sektor. Dengan begitu, akan lebih mudah membuka akses permodalan dan pasar,” jelasnya.

Ia menambahkan, ke depan UMKM akan diarahkan sebagai penunjang ekosistem industri nasional. Pemerintah pusat pun telah menyiapkan berbagai program strategis yang melibatkan UMKM, seperti program makan bergizi gratis, koperasi Merah Putih, sektor perikanan nelayan, hingga program perumahan.

“Semua program tersebut membutuhkan peran UMKM sebagai penyedia bahan pokok, baik makanan, material, maupun kebutuhan lainnya,” katanya.

Selain itu, Kementerian UMKM juga tengah mendorong peningkatan sektor produksi dalam pengembangan UMKM nasional.

“Saat ini kami terus mendorong sektor produksi, yang sudah mencapai 61 persen pada tahun 2025. Karena sektor ini mampu membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Banjarmasin menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bank Rakyat Indonesia, atas inisiatif dan kontribusinya memberikan bantuan polis asuransi kepada pelaku UMKM di Kota Banjarmasin.

“Pemerintah Kota Banjarmasin menyambut baik dan memberikan apresiasi tukasnya tingginya atas bantuan polis asuransi ini. Ini adalah langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi serta keberlanjutan usaha UMKM di Banjarmasin,” ujar Yamin.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, yang telah hadir dan memberikan perhatian terhadap pembinaan serta pengembangan UMKM di Banjarmasin.

Lebih lanjut, Wali Kota berharap bantuan yang diberikan tidak hanya menjadi bentuk perlindungan usaha, tetapi juga mampu mendorong semangat pelaku UMKM untuk terus berkembang.

“Kami berharap bantuan ini menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas usahanya,” tutup Yamin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

PAUD Citra Indonesia Kunjungi LPPL Abdi Persada FM, Kenalkan Dunia Penyiaran Sejak Dini

Banjarbaru – PAUD Citra Indonesia melaksanakan kunjungan edukatif ke LPPL Abdi Persada FM pada Selasa (21/4). Kegiatan yang dipimpin langsung Owner PAUD Citra Indonesia, Widi Sulistiyowati ini, diikuti puluhan murid bersama dewan guru sebagai bagian dari program pembelajaran interaktif di luar kelas.

Dalam kunjungan tersebut, anak-anak diperkenalkan secara langsung dengan dunia penyiaran radio. Mulai dari melihat ruang studio, mengenal peralatan siaran dengan pendampingan tim LPPL Abdi Persada FM.

Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman baru, tetapi juga bertujuan menumbuhkan rasa percaya diri, melatih kemampuan komunikasi, serta memperluas wawasan anak-anak tentang alat komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Owner PAUD Citra Indonesia, Widi Sulistiyowati menyampaikan, bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari metode pembelajaran interaktif yang dirancang agar anak – anak dapat belajar secara langsung di lapangan.

“Kunjungan ini kami lakukan sebagai bagian dari pembelajaran interaktif, agar anak – anak bisa mengenal langsung dunia komunikasi, khususnya radio, sekaligus melatih keberanian dan kepercayaan diri mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan berbagai alat komunikasi kepada anak sejak usia dini.

“Kami ingin anak-anak lebih mengenal alat komunikasi yang ada di sekitar mereka, terutama radio, sehingga wawasan mereka semakin luas sejak dini,” katanya.

Lebih lanjut, Widi menjelaskan, bahwa kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan dalam satu hari, melainkan berlangsung selama tiga hari agar proses pembelajaran lebih optimal.

“Kunjungan ini akan kami laksanakan selama tiga hari, mulai hari ini hingga Kamis, agar anak-anak dapat menyerap pengalaman belajar secara lebih maksimal,” tambahnya.

Ket : Suasana Kunjungan PAUD Citra Indonesia ke LPPL Abdi Persada FM

Selama kegiatan berlangsung, terlihat antusiasme tinggi dari para murid yang aktif dan mencoba langsung pengalaman berkomunikasi dengan media siaran.

Sementara itu, Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai kegiatan seperti ini sangat penting dalam mengenalkan media radio kepada generasi muda sejak usia dini.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan dari PAUD Citra Indonesia. Ini menjadi langkah positif untuk mengenalkan dunia penyiaran kepada anak-anak sejak dini,” ungkapnya.

Menurutnya, radio tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi yang menyenangkan bagi anak-anak.

“Kegiatan ini menjadi sarana edukasi yang menarik dan bermanfaat, karena anak-anak bisa belajar sambil bermain dan merasakan langsung pengalaman komunikasi yang lebih berkesan,” jelasnya.

Melalui kunjungan ini, diharapkan anak-anak tidak hanya mendapatkan pengalaman baru, tetapi juga tumbuh rasa percaya diri serta ketertarikan terhadap dunia komunikasi dan penyiaran di masa depan. (BDR/RIW/EPS)

Perkuat Rekomendasi LKPj 2025, Pansus I DPRD Kalsel Gali Data dari Mitra Kerja

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menggelar rapat bersama mitra kerja, untuk memperdalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung bertempat di Ruang Komisi I Lantai IV Gedung A Banjarmasin, Selasa (21/4).

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Ilham Noor, (kiri)

Rapat dipimpin Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Ilham Noor, bersama tiga mitra kerja yang hadir yakni Biro Administrasi Pimpinan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kalsel.

Ilham mengatakan, rapat difokuskan untuk menggali target, capaian, kendala, serta langkah strategis yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah. Dari pembahasan ini pihaknya menggali target, capaian, kendala, serta langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah.

“Rapat ini untuk memperkuat sinergi legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, menyoroti tindak lanjut rekomendasi LKPj Tahun Anggaran 2024.

Suasana Rapat Pansus I DPRD Kalsel

Menurutnya, penting mengetahui sejauh mana rekomendasi legislatif ditindaklanjuti eksekutif.

Melalui pendalaman yang komprehensif dan terukur, rekomendasi yang dihasilkan nantinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah serta pelayanan kepada masyarakat di Banua

“Dengan mengetahui tindak lanjut dari LKPj 2024, kita melihat sejauh mana mereka merealisasikan dari apa-apa yang kita rekomendasikan tahun lalu. Apa yang dilaksanakan, dan apa yang belum dilaksanakan,” tutup Rais. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Tekan Inflasi, Disdag Kalsel Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah,

Banjarbaru – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu langkah strategis dalam menekan angka inflasi di daerah.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah, menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama pada periode rawan kenaikan harga.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan, usai menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin, (20/4), menjelaskan bahwa pelaksanaan GPM bertujuan memberikan akses kepada masyarakat, agar dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Dengan demikian, tekanan inflasi yang disebabkan kenaikan harga pangan dapat ditekan.

“Gerakan Pangan Murah ini merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga di pasar, sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih ringan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan GPM akan difokuskan pada komoditas strategis yang kerap mengalami fluktuasi harga, seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan pokok lainnya.

Program ini juga diharapkan mampu menjadi penyeimbang harga di pasar, sehingga tidak terjadi lonjakan yang signifikan.

“Pelaksanaan GPM juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari distributor, pelaku usaha, hingga instansi terkait lainnya. Keterlibatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga dan distribusi berjalan lancar hingga ke masyarakat,” lanjut Bagiawan.

Bagiawan menambahkan, pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga di lapangan.

Langkah ini penting agar kebijakan pengendalian inflasi dapat dilakukan secara tepat dan responsif terhadap kondisi yang terjadi.

“Pemantauan harga akan terus dilakukan secara intensif, sehingga jika terjadi gejolak harga, kita bisa segera mengambil langkah yang diperlukan,” tambahnya.

Tidak hanya itu, koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan, distribusi, dan stabilitas harga.

“Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan inflasi di Kalimantan Selatan dapat tetap terkendali, sekaligus menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil di tengah dinamika perekonomian,” tutup Bagiawan. (MRF/RIW/EPS)

TMMD ke-127 Rampung, Pemenuhan Sarana Air Bersih Jadi Prioritas Pembangunan Desa di Kalsel

Banjarbaru – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di Kalimantan Selatan, resmi rampung dan dinilai berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Program ini menjadi salah satu upaya strategis, mendorong percepatan pembangunan di wilayah perdesaan, khususnya pada daerah yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana dasar.

Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Frendy Arifin

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Frendy Arifin menjelaskan, TMMD ke-127 dilaksanakan di dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong.

Menurut Frendy, program TMMD difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat desa.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan TNI, program ini tidak hanya mempercepat pemerataan pembangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas yang lebih layak.

“TMMD menjadi salah satu bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah dan TNI dalam membangun desa. Program ini sangat membantu membuka akses serta meningkatkan ketersediaan sarana dasar yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Frendy, Senin (20/4) siang.

Program TMMD ke 127

Sejumlah sasaran fisik yang telah direalisasikan dalam program TMMD ke-127 ini, antara lain rehabilitasi Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), penyediaan sarana air bersih untuk TPA, rehabilitasi mushola, hingga pembangunan pos keamanan lingkungan (poskamling).

Lebih lanjut, Frendy menegaskan, bahwa dalam pelaksanaan TMMD tahun 2026, pembangunan sarana air bersih menjadi salah satu prioritas utama.

Hal ini mengingat air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih memiliki keterbatasan akses.

Ia menyebutkan, masih terdapat sejumlah desa yang membutuhkan fasilitas air bersih yang memadai. Oleh karena itu, program TMMD diarahkan untuk menjawab kebutuhan tersebut secara langsung melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.

“Penyediaan air bersih tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan,” jelasnya.

Selain itu, pembangunan sarana air bersih juga diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan dan keagamaan.

Dengan tersedianya fasilitas yang memadai, masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan lebih nyaman dan produktif.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama TNI juga terus berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah pelosok desa.

Program TMMD menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan hal tersebut, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaannya.

“Dengan selesainya TMMD ke-127, diharapkan manfaat program ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sekaligus menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan desa di Kalimantan Selatan,” tutup Frendy. (MRF/RIW/EPS)

Menteri LH dan Bupati Banjar Turun ke Pasar, Aksi Kurvey Percepat Penanganan Sampah

Banjar – Upaya penanganan sampah di Kabupaten Banjar kian diperkuat melalui aksi nyata di lapangan. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, bersama Bupati Banjar Saidi Mansyur, turun langsung melakukan kurvey sekaligus pungut sampah di kawasan Pasar Cahaya Bumi Selamat (CBS) dan Pasar Batuah, Senin (20/4).

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional pengelolaan sampah, sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI agar persoalan lingkungan, khususnya sampah, ditangani secara serius dan terukur menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri LH memimpin apel kurvei di Taman Cahaya Bumi Selamat.(foto : MC Banjar)

Dalam kegiatan tersebut, Menteri LH menilai Kabupaten Banjar telah menunjukkan langkah progresif, terutama dengan penghentian praktik open dumping di TPA sejak awal 2025. Namun, Ia mengingatkan masih ada pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan.

“Sekitar 27 persen sampah masih perlu penanganan lebih serius. Tapi kami mengapresiasi respon cepat pemerintah daerah yang sudah menghentikan open dumping. Ini langkah penting menuju sistem pengelolaan yang lebih baik,” ujar Hanif.

Ia menegaskan, arah kebijakan ke depan harus berfokus pada pengurangan sampah dari sumber, khususnya sampah organik.

Selain itu, penerapan sistem control landfill juga harus dilakukan secara disiplin. Hanif juga menaruh harapan besar agar Kabupaten Banjar mampu menjadi daerah percontohan nasional dalam pengelolaan sampah.

Bupati Banjar, Saidi Mansyur menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah, memperkuat pengelolaan sampah secara menyeluruh.

“Adipura bukan hal baru bagi Banjar. Kita pernah meraihnya, dan saat ini fokus kami adalah menguatkan komitmen agar pengelolaan sampah semakin optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai langkah konkret telah dilakukan, mulai dari penguatan anggaran, penyediaan sarana-prasarana, hingga pemberdayaan masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM).

“Kami mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kini sampah juga memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat mendorong kemandirian warga,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, yang turut hadir dan terlibat langsung dalam aksi kurvey, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan sampah.

“Penanganan sampah harus dilakukan secara kolaboratif. Pemerintah provinsi siap mendukung Kabupaten Banjar menjadi percontohan pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” ujarnya.

Saat ini, Kabupaten Banjar memproduksi sekitar 365 ton sampah per hari, dengan 265 ton di antaranya telah dikelola di TPA Kencana menggunakan sistem control landfill. Pemerintah menargetkan pengelolaan sampah dapat mencapai 100 persen pada 2029.

Aksi kurvey ini juga melibatkan Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi, jajaran Forkopimda, SKPD, serta pelajar, sebagai bentuk edukasi dan penguatan budaya bersih di tengah masyarakat. (SYA/RIW/EPS)

Exit mobile version