Balangan – Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai peringatan Hari Jadi ke-23 Kabupaten Balangan yang digelar meriah pada Rabu (8/4).
Momentum bersejarah ini turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kemajuan daerah.
Anggota DPRD Kalsel Dapil V, Firman Yusi, (ditengah)
Anggota DPRD Kalsel Dapil V, Firman Yusi mengatakan, kehadiran para wakil rakyat ini menjadi simbol kuat sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Dengan mengusung tema “Balangan Baharat”, peringatan tahun ini tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, melainkan juga refleksi mendalam atas perjalanan panjang pembangunan daerah yang sarat dengan nilai kebersamaan, kearifan lokal, dan semangat gotong royong masyarakat.
“Momentum hari jadi ini bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga refleksi atas perjalanan pembangunan serta komitmen bersama untuk terus memajukan daerah,” ucapnya.
Firman menilai, memasuki usia ke-23, Kabupaten Balangan diharapkan semakin matang dalam tata kelola pemerintahan, semakin kuat dalam daya saing daerah, serta semakin sejahtera masyarakatnya.
Semangat “Balangan Baharat” diharapkan terus menjadi energi kolektif dalam melangkah menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan.
Tariankebersamaan mewarnai peringatan Hari Jadi ke-23 Kabupaten Balangan
Tema “Balangan Baharat” sendiri memiliki makna filosofis yang kuat. “Baharat” menggambarkan semangat kebersamaan yang hangat, harmoni dalam keberagaman, serta daya juang masyarakat dalam menghadapi dinamika pembangunan.
“Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga identitas daerah di tengah arus modernisasi yang semakin pesat,” katanya.
Firman menambahkan, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui perwakilannya juga menegaskan komitmen, untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam mendukung program-program prioritas daerah di wilayah Dapil V.
Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Peringatan ini pun menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat kebersamaan yang terus terjaga, Balangan optimis mampu menjawab tantangan zaman dan meraih peluang di masa depan.
“Kami mendorong potensi daerah, baik di sektor ekonomi, pariwisata, maupun budaya, dapat terus dikembangkan secara optimal. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat, Balangan diyakini mampu menjadi salah satu daerah unggulan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Sebanyak 1.523 karateka dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, mengikuti Kejuaraan Karate Piala Pangdam XXII 2026 se-Kalselteng yang resmi dibuka pada Kamis (9/4).
Ajang bergengsi yang berlangsung hingga 11 April 2026 ini diikuti kontingen dari 10 FORKI kabupaten kota, ditambah perguruan – perguruan di bawah naungan Kodim se-Kalselteng.
Ket foto : Wagub Kalsel Hasnuryadi Sulaiman
Kejuaraan ini dibuka secara resmi dan dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, Ketua Umum FORKI Kalsel, Sahbirin Noor, serta Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, yang mewakili Pangdam Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin
Wagub Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan apresiasi tinggi, atas terselenggaranya ajang ini sebagai wadah bagi para atlet muda untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka.
Namun Ia menekankan bahwa prestasi bukan satu-satunya tujuan, melainkan penanaman nilai-nilai sportivitas dan persatuan yang jauh lebih penting.
“Yang paling penting adalah menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, fair play, dan persatuan. Semoga nilai-nilai tersebut tidak hanya dipegang oleh atlet, tetapi juga pelatih dan semua yang terlibat di sini,” ujar Hasnuryadi.
Ketua FORKI Kalsel, Sahbirin Noor juga menggarisbawahi pentingnya pembinaan generasi muda yang tangguh di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian saat ini.
Menurutnya, olahraga karate menjadi salah satu instrumen strategis dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang siap menghadapi zamannya, khususnya menuju Indonesia Emas 2045.
“Hari ini dunia tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu kita harus mencetak generasi yang tangguh, terampil, dan cerdas melalui olahraga, salah satunya karate. Nanti di 2045 mereka yang akan jadi ujung tombak bangsa. Kalau dihitung usianya, mereka adalah generasi abad ke-101 Indonesia yang harus kita persiapkan dari sekarang. Dan ini adalah wujud komitmen kita,” tegas pria yang akrab disapa Paman Birin itu.
Sementara Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus mewakili Pangdam Tambun Bungai menegaskan komitmen TNI, mendukung pengembangan olahraga bela diri di wilayah Kalselteng.
Dengan diikuti lebih dari seribu atlet dari berbagai latar belakang perguruan dan daerah, Kejuaraan Karate Piala Pangdam XXII 2026 diharapkan menjadi batu loncatan bagi para karateka muda, untuk terus berkembang dan mengharumkan nama Kalimantan Selatan di pentas nasional maupun internasional. (FORKIKALSEL-SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Kalimantan Selatan Tahun 2026, Kamis (8/4).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis, untuk menyatukan arah kebijakan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady (ditengah)
Rakornis secara resmi dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady. Kegiatan turut dihadiri perwakilan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia secara daring, serta diikuti Kepala Dinas Pariwisata kabupaten/kota se-Kalsel, perwakilan Geopark Meratus, Sekretaris Dinas Perdagangan, Bappeda Kalimantan Selatan, hingga Bappelitbang kabupaten/kota. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.
Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady mengatakan, dengan mengusung tema “Penguatan Peran Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Melalui Sinergi Program Peningkatan Daya Saing dan Pengembangan Nilai Tambah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan”, Rakornis ini dirancang sebagai forum konsolidasi sekaligus akselerasi program lintas daerah.
Dimana, bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah konkret untuk memperkuat fondasi pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalsel.
“Rakornis ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah, meningkatkan kualitas destinasi, serta mendorong akselerasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal,” katanya.
Iwan menekankan, keberhasilan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dapat dicapai secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya. Kebersamaan dan sinergi menjadi kunci utama dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan.
Karena itu, penting membangun satu pemahaman bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan selaras dan saling mendukung.
“Saat ini penting peningkatan daya saing destinasi wisata melalui penguatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta inovasi produk wisata yang adaptif terhadap tren global,” jelasnya.
Lebih lanjut Iwan menambahkan, sektor ekonomi kreatif didorong untuk mampu memberikan nilai tambah melalui pengolahan potensi lokal menjadi produk unggulan yang berdaya saing tinggi.
Kehadiran Geopark Meratus dalam forum ini turut menjadi perhatian, mengingat kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata berkelas dunia yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap tercipta sinkronisasi program kerja yang lebih terarah, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Tidak hanya dalam peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga dalam membuka lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Gubernur Muhidin yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, menghadiri wisuda ke-126 Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis, dan Doktor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), yang digelar di Auditorium ULM Banjarbaru, Kamis (9/4).
Dalam sambutannya, Rusma Khazairin menyampaikan, bahwa momen wisuda merupakan hari yang istimewa bagi para lulusan. Ia menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil dari perjuangan panjang, kerja keras, serta doa dari mahasiswa bersama orang tua dan keluarga.
Staf Ahli Gubernur Kalsel saat menyampaikan sambutan di wisuda ke 126 ULM
Namun demikian, Ia mengingatkan bahwa wisuda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru dalam kehidupan. Menurutnya, para lulusan akan menghadapi tantangan yang lebih kompleks di dunia nyata, sehingga ilmu yang diperoleh selama perkuliahan harus mampu menjawab berbagai persoalan, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat.
“Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekitar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia mendorong para lulusan ULM untuk menjadi generasi yang adaptif terhadap perubahan, inovatif dalam menghadapi perkembangan zaman, serta melek teknologi.
Meski demikian, Ia menekankan pentingnya tetap berpegang pada nilai-nilai agama, etika, dan budaya.
Selain itu, para wisudawan juga diingatkan untuk terus membangun integritas, menjaga kejujuran, serta tidak berhenti belajar. Ia menilai, di era yang terus berkembang saat ini, keberhasilan tidak hanya ditentukan kecerdasan, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi.
“Kesuksesan sejati tidak semata diukur dari jabatan atau materi, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain,” tutupnya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarmasin – Banjarmasin Raya untuk pengelolaan sampah menjadi energi segera terlaksana, dengan adanya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik (PSEL), untuk kawasan aglomerasi Banjarmasin Raya. Penandatanganan berlangsung, di Gedung K.H. Idham Chalid, Komplek Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Kamis (9/4).
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin menyambut antusias PKS tersebut, yang merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas pemerintah pusat yang mendorong percepatan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan menuju waste to energy.
Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin
“Kerja sama ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret menjawab krisis sampah yang selama ini belum terselesaikan,” ungkap Yamin.
Dengan sudah ditandatanganinya kesepakatan bersama tersebut, maka lanjut Yamin, menjadi komitmen nyata sampah akan diubah jadi energi.
“Sehingga pada pelaksanaan ke depan warga di Kota Banjarmasin diminta untuk memilah sampah dari rumah, karena memilah sampah tersebut menjadi kunci utama, kesuksesan pelaksanaan sampah menjadi energi,” ujarnya.
Dijelaskan Yamin, Proyek Pengolah Sampah Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik ini menargetkan kapasitas pengolahan hingga 500 ton sampah per hari.
“Sampah tersebut merupakan dukungan dari suplai dari Kabupaten Banjar dan Barito Kuala, total potensi sampah bahkan mencapai sekitar 600 ton per hari,” ucapnya.
Kondisi ini menjadi peluang besar untuk menghasilkan energi terbarukan sekaligus mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Seperti diketahui, lanjut Yamin, di TPA Basirih tersedia lahan sekitar 5 sampai 6 hektare yang telah disiapkan untuk proyek tersebut.
“Dengan infrastruktur pengolahan modern yang didukung kementerian, hal ini membuka harapan baru dalam pola tata kelola sampah ke depannya,” ujar Yamin.
Selain itu, di balik peluang tersebut, pemerintah daerah masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Yamin tetap menyoroti persoalan klasik seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah yang kini masih menjadi pekerjaan rumah.
Masih katanya, tanpa perubahan perilaku masyarakat, teknologi secanggih apa pun tidak akan maksimal. Karena itu, Pemko Banjarmasin tetap mendorong pengurangan sampah plastik dan pemilahan sejak sumbernya.
“Kami tidak menunggu proyek ini selesai. Dari sekarang, edukasi pemilahan dan pengurangan sampah terus kami lakukan. Ini harus berjalan bersamaan,” tegas Yamin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berbasis teknologi ramah lingkungan.
Penandatanganan strategis lintas wilayah ini melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bersama Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Kota Banjarmasin.
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana
Penandatanganan dilaksanakan di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Kamis (9/4), sebagai langkah konkret pengelolaan sampah berkelanjutan sekaligus mendukung pemanfaatan energi terbarukan di daerah.
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana menyampaikan, bahwa kesepakatan ini merupakan langkah teknokratis dalam mengelola timbulan sampah secara lebih terintegrasi dan produktif.
Menurutnya, kerja sama lintas daerah ini memungkinkan pengelolaan sampah dilakukan secara terpusat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memberikan nilai tambah berupa energi listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Kesepakatan makro ini merupakan langkah teknokratis untuk mengonversi timbulan sampah regional menjadi energi produktif secara terpusat,” ujar Hanifah.
Ia menambahkan, pembangunan PSEL berbasis teknologi ramah lingkungan, juga menjadi bagian dari upaya pemerintah, menekan dampak negatif sampah terhadap lingkungan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap metode pengelolaan konvensional seperti penimbunan di tempat pembuangan akhir.
Selain itu, proyek ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan sampah perkotaan yang terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah Kalimantan Selatan.
“Kerja sama ini juga mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong inovasi pengelolaan lingkungan berbasis teknologi, dengan pendekatan regional, pengelolaan sampah tidak hanya lebih efektif, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan,” lanjut Hanifah.
Melalui implementasi PSEL ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis dapat menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang modern, efisien, dan ramah lingkungan, sekaligus berkontribusi mendukung target nasional pengurangan emisi dan pengembangan energi baru terbarukan. (MRF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menggelar pembinaan mental spiritual bagi aparatur sipil negara (ASN) melalui ceramah agama, yang berlangsung di Aula Diskominfo Kalsel Banjarbaru, pada Kamis (9/4).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Mempertahankan Ketakwaan dan Menjalin Silaturahmi” yang disampaikan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Keagamaan, Muhammad Maulani.
Ket : Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim (kiri) bersama TAG Bidang Keagamaan Muhammad, Maulani (kanan)
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Selatan, untuk memperkuat pembinaan karakter ASN di lingkungan pemerintah daerah.
“Ini adalah bentuk komitmen kami dalam menindaklanjuti arahan Gubernur, agar ASN tidak hanya unggul secara profesional, tetapi juga memiliki karakter dan nilai keagamaan yang kuat,” ujar Muslim.
Ia menegaskan, keseimbangan antara kompetensi kerja dan spiritualitas menjadi kunci dalam membangun ASN yang berintegritas dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Melalui kegiatan pembinaan mental spiritual ini, kami berharap ASN dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai – nilai keimanan dalam setiap tugasnya,” lanjutnya.
Muslim juga menambahkan, bahwa pembinaan yang dilakukan secara rutin diharapkan mampu meningkatkan etos kerja ASN di lingkup Diskominfo Kalsel.
“Dengan pembinaan yang berkelanjutan, kami optimistis etos kerja ASN akan semakin meningkat dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Keagamaan, Muhammad Maulani, mengapresiasi konsistensi Diskominfo Kalsel, untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental spiritual bagi ASN.
“Kami mengapresiasi Diskominfo Kalsel yang terus istiqamah melaksanakan kegiatan seperti ini. Ini bukan hanya penting, tetapi sangat dibutuhkan dalam membentuk karakter ASN,” ungkap Maulani.
Menurutnya, di tengah perkembangan zaman dan tingginya tuntutan pekerjaan, ASN perlu memiliki pondasi spiritual yang kuat agar tidak mudah tergerus berbagai tantangan.
“ASN hari ini dihadapkan pada dinamika kerja yang kompleks. Karena itu, nilai keimanan harus tetap dijaga agar setiap tugas dapat dijalankan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan antar sesama pegawai melalui silaturahmi yang baik di lingkungan kerja.
“Silaturahmi yang terjalin dengan baik akan menciptakan suasana kerja yang harmonis, sehingga kinerja organisasi juga akan semakin optimal,” tambahnya.
Maulani berharap, kegiatan pembinaan mental spiritual ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya membangun ASN yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual.
“Harapannya, kegiatan seperti ini terus berlanjut dan menjadi budaya kerja, sehingga mampu memperkuat ketakwaan sekaligus mempererat silaturahmi antarpegawai,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Arah pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru kini memasuki babak baru. Pola lama yang selama puluhan tahun menjadi praktik umum yakni kumpul, angkut, lalu buang ke tempat pemrosesan, akhirnya mulai ditinggalkan. Kini, Banjarbaru bergerak menuju pendekatan yang lebih mendasar, yakni pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya: rumah tangga.
Perubahan ini bukan sekadar program, melainkan arah kebijakan yang ditegaskan melalui Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2023, tentang Pengelolaan Sampah.
Regulasi tersebut menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam sistem persampahan kota, sekaligus menandai pergeseran cara pandang terhadap sampah.
Sampah tidak lagi diposisikan sebagai beban yang harus segera disingkirkan, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi apabila dikelola secara tepat.
Di sejumlah kawasan permukiman, perubahan tersebut mulai terlihat. Warga kini membiasakan diri memilah sampah sejak dari rumah menjadi tiga kategori utama, organik, anorganik yang bernilai daur ulang, dan residu.
Skema sederhana ini menjadi fondasi penting dalam menekan volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA), sekaligus membuka peluang ekonomi melalui bank sampah dan aktivitas daur ulang.
Pemerintah daerah turut memperkuat gerakan ini dengan menghadirkan berbagai sarana pendukung, mulai dari tempat penampungan sementara (TPS), fasilitas TPS 3R, hingga pengembangan bank sampah sebagai bagian dari penguatan ekonomi sirkular di tingkat masyarakat.
Di sisi lain, pelaku usaha juga didorong untuk mengurangi penggunaan kemasan yang sulit terurai serta bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan.
Namun, di balik seluruh skema tersebut, satu faktor tetap menjadi penentu utama, yakni kesadaran masyarakat. Dan perubahan itu dimulai dari rumah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarbaru, Shanty Eka Septiani mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk menyusun strategi pengelolaan sampah berbasis kesepakatan bersama masyarakat di masing-masing wilayah.
“Pemilahan nantinya difokuskan menjadi dua jenis, yakni organik (sisa dapur atau makanan/sampah basah) dan anorganik. Sampah organik harus diselesaikan dari sumbernya atau di sekitar rumah, misalnya dengan diolah menjadi kompos,” ujarnya, Rabu (8/4).
Ia juga menambahkan, pihaknya mendorong penetapan lokasi percontohan pemilahan sampah di setiap kelurahan dengan target jumlah rumah yang melakukan pengolahan sampah organik di tingkat RT/RW.
“Selain itu, dilakukan identifikasi bersama warga terkait fasilitas pengolahan sampah organik yang akan digunakan di masing – masing wilayah. Persoalan sampah ini merupakan tanggung jawab bersama, tidak bisa diselesaikan oleh DLH saja,” tambahnya.
Untuk itu, Ia mengharapkan kolaborasi dan dukungan dari camat dan lurah sebagai ujung tombak pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, agar dapat mendorong partisipasi aktif warga dalam mengelola sampah secara mandiri.
“Harapannya, setelah studi tiru di Kelurahan Rorotan, camat dan lurah bersama DLH serta SKPD terkait dapat terus mengedukasi masyarakat agar mulai memilah sampah dari rumah,” katanya.
Salah satu potret nyata pengelolaan sampah dapat dilihat di RT 33 RW 07 Kelurahan Syamsudin Noor. Selama delapan bulan terakhir, warga secara konsisten menjalankan program “Markisa” (Mari Kita Sedekah Sampah). Setiap Minggu pagi, sampah nonorganik yang masih memiliki nilai ekonomi dikumpulkan, dipilah, dan dikelola melalui bank sampah warga.
Sementara itu, sampah organik tidak lagi dibuang, melainkan diolah melalui sumur komposter yang ditempatkan di lingkungan permukiman.
Setiap sampah yang masuk bahkan dicatat secara sistematis untuk mengetahui volume sampah yang berhasil ditekan agar tidak berakhir di TPS.
Pendekatan ini menjadikan pengelolaan sampah tidak sekadar aktivitas lingkungan, tetapi juga berbasis data. Dari pencatatan tersebut, warga dapat menghitung kebutuhan fasilitas secara lebih akurat.
Bahkan, satu sumur komposter diperkirakan mampu menampung hingga satu ton sampah organik.
Dengan pola ini, alur pengelolaan sampah menjadi lebih jelas: sampah organik diolah, anorganik dimanfaatkan kembali, dan hanya residu yang dibuang ke TPA.
Gerakan serupa juga mulai berkembang di Kelurahan Mentaos. Di wilayah RW 04, empat RT telah ditetapkan sebagai kawasan percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Program ini mencakup pembangunan komposter komunal, penyediaan sepuluh titik tong organik, serta pelibatan sekitar 20 relawan lingkungan yang aktif mengedukasi warga melalui praktik pengolahan sampah rumah tangga dengan metode ember tumpuk.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru, tidak lagi berjalan sporadis, melainkan mulai bergerak menuju sistem yang lebih terstruktur, terencana, dan berkelanjutan.
Di titik inilah peran RT menjadi sangat krusial. Ke depan, setiap RT di Banjarbaru didorong untuk menyusun roadmap pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.
Perencanaan ini penting agar gerakan pengelolaan sampah tidak berhenti sebagai kegiatan insidental, tetapi berkembang menjadi sistem yang berkelanjutan dan terukur.
Setiap lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari jumlah kepala keluarga, kepadatan permukiman, pola konsumsi masyarakat, hingga kedekatan dengan fasilitas pengolahan sampah. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan tidak dapat diseragamkan.
RT didorong untuk merancang langkahnya sendiri, mulai dari menghitung kebutuhan komposter, menentukan titik pengumpulan sampah, merancang pola pengangkutan, hingga menyiapkan para penggerak utama di wilayahnya.
Roadmap tersebut setidaknya memuat tahapan yang jelas, mulai dari edukasi warga, penyediaan sarana, pembentukan relawan lingkungan, hingga penguatan kelembagaan melalui bank sampah atau unit pengelola di tingkat masyarakat.
Peran RW dan kelurahan menjadi penting sebagai penguat kebijakan, memastikan setiap RT bergerak dalam arah yang sama, sekaligus memberi ruang inovasi sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
Banjarbaru kini berada pada fase penting, dari sekadar membangun kesadaran menuju pembentukan sistem pengelolaan sampah kota yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, sistem tersebut bertumpu pada simpul terkecil kehidupan masyarakat, yakni RT.
Jika setiap RT mampu menyusun dan menjalankan roadmap pengelolaan sampahnya, maka transformasi kota bukan lagi sekadar harapan, melainkan gerakan nyata yang tumbuh dari rumah, digerakkan warga, dan bersama-sama mewujudkan Banjarbaru yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. (PemkoBanjarbaru-BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui kolaborasi tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas Cempaka, sukses melaksanakan kegiatan skrining kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Banjarbaru, Rabu (8/4). Kegiatan proaktif yang berlangsung sejak pukul 08.30 hingga 14.15 WITA ini, memfokuskan pemeriksaan pada tiga penyakit menular utama. Yakni Tuberkulosis (TBC), Human Immunodeficiency Virus (HIV), dan Hepatitis.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Juhai Triyanti Agustina menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjamin pemerataan layanan kesehatan, termasuk bagi warga binaan.
Dari target sasaran sebanyak 200 orang warga binaan, tim kesehatan berhasil merealisasikan skrining terhadap 162 orang.
“Telah dilaksanakan skrining kesehatan yang menyasar Warga Binaan Lapas Kelas II Banjarbaru. Dari hasil pemeriksaan hari ini, kami menemukan beberapa kasus yang akan segera ditindaklanjuti secara medis. Terdapat 4 orang reaktif HIV, 1 orang reaktif Hepatitis C, dan 20 orang terduga TBC,” jelas Juhai.
Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyiapkan langkah penanganan komprehensif, bagi warga binaan yang terindikasi reaktif dan terduga.
Tindak Lanjut HIV, bagi 4 orang yang reaktif HIV, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan reagen 1 dan 2 dalam kurun waktu 2 hingga 4 pekan ke depan. Jika hasil pemeriksaan lanjutan tetap reaktif, pengobatan Antiretroviral (ARV) akan segera dimulai.
Tindak Lanjut Hepatitis C: Satu orang yang dinyatakan reaktif Hepatitis C akan menjalani pemeriksaan Viral Load (VL) di RSUD Idaman Banjarbaru. Pemeriksaan ini dijadwalkan bersamaan dengan pemeriksaan VL bagi pasien Orang Dengan HIV (ODHIV) yang berada di Lapas.
Tindak Lanjut TBC, untuk 20 orang terduga TBC, petugas kesehatan akan segera melakukan pemeriksaan lanjutan secara lebih spesifik menggunakan metode Tes Cepat Molekuler (TCM).
Pelaksanaan kegiatan skrining kesehatan di Lapas Kelas II Banjarbaru ini, juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana, turut hadir meninjau langsung jalannya pemeriksaan. Kunjungan tersebut kemudian disusul kehadiran Rafiqie, Anggota Komisi XIII DPR RI, yang meninjau lokasi untuk memberikan dukungan langsung terhadap program layanan kesehatan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
Melalui deteksi dini ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap dapat mencegah penularan penyakit di dalam fasilitas pemasyarakatan sekaligus memberikan hak akses pengobatan yang tepat sasaran dan cepat bagi warga binaan yang membutuhkan. (PemkoBanjarbaru-RIW/EPS)
