Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, mulai tancap gas memperkuat pertahanan digital daerah. Langkah ini diawali dengan pembentukan Tim Persiapan Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kematangan Siber dan Sandi (PPTKSS) Tahun 2026.
Pembentukan tim ini merupakan respon cepat atas arahan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN-RI), melalui surat resmi tertanggal 25 Februari 2026.
Ket : Rapat Pembentukan Tim persiapan PPTKSS 2026 Diskominfo Kalsel
Dalam instruksi tersebut, Kalimantan Selatan dijadwalkan menjalani PPTKSS secara luring pada 27 April hingga 1 Mei 2026 mendatang.
Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar menjelaskan, bahwa persiapan harus dilakukan secara matang agar IKASANDI (Indeks Keamanan Siber dan Sandi) serta indeks Keamanan Informasi (IKAMI) provinsi tetap terjaga dengan baik.
“Merujuk pada jadwal dari BSSN, kami bergerak cepat membentuk tim ini untuk mengawal proses penilaian,” ujar Sucilianita.
Sebagai langkah awal koordinasi, Diskominfo mengundang perwakilan dari berbagai bidang terkait untuk merumuskan strategi di Ruang Rapat Kepala Dinas Kominfo, pada Rabu (8/4).
Pertemuan ini fokus pada sinkronisasi data dan kesiapan teknis sebelum tim assesor dari pusat tiba di kalimantan selatan.
“Melalui assesment ini, diharapkan potret keamanan siber dan sandi di lingkungan Pemprov Kalsel dapat terukur secara akurat, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meminimalisir celah kerawanan digital di masa depan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru mengambil langkah strategis, untuk mendukung kebijakan efisiensi pemerintah dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penghematan energi sekaligus peningkatan efektivitas kinerja di lingkungan pemerintahan.
Ket : Walikota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby
Penerapan WFH tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait langkah efisiensi di sektor pemerintahan.
Melalui kebijakan ini, aktivitas kerja aparatur tetap berjalan produktif dengan pola kerja yang lebih fleksibel, namun tetap terukur dan bertanggung jawab.
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menegaskan, bahwa kebijakan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia memastikan seluruh sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat tetap menjalankan pelayanan secara normal.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Dinas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik seperti kesehatan dan perpajakan tetap bekerja seperti biasa,” tegasnya pada Rabu (8/4).
Menurutnya, penerapan WFH dilakukan secara selektif dan proporsional. Pemko Banjarbaru memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penghematan energi, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas ASN melalui pola kerja yang lebih adaptif.
Wali Kota juga menekankan, bahwa kebijakan ini bukanlah bentuk perbandingan dengan kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.
Langkah tersebut murni merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat yang juga didorong arahan gubernur kepada seluruh kepala daerah di Kalimantan Selatan, untuk melakukan efisiensi di wilayah masing-masing.
Dalam mekanisme pelaksanaannya, kebijakan ini akan dilaporkan secara berjenjang. Setelah Surat Edaran diterbitkan, Pemerintah Kota Banjarbaru akan menyampaikan laporan kepada Gubernur Kalimantan Selatan, untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari monitoring pelaksanaan kebijakan efisiensi nasional.
Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap langkah efisiensi energi dan pengelolaan anggaran dapat berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen pemerintah daerah tetap jelas: menghadirkan birokrasi yang efisien, responsif, dan tetap mengutamakan kepentingan publik di atas segalanya. (MediaCenterBJB-BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, optimis seluruh perangkat daerah mampu menghasilkan berbagai inovasi yang tidak hanya kreatif, tetapi juga aplikatif dan berkelanjutan pada tahun 2026.
Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat, baru – baru ini menjelaskan, bahwa inovasi menjadi salah satu kunci penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah.
Menurut Thaufik, perangkat daerah tidak hanya dituntut untuk menghadirkan ide-ide baru, tetapi juga harus mampu mengimplementasikannya secara nyata di lapangan.
“Inovasi yang dihasilkan harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi kinerja, maupun dalam menjawab berbagai permasalahan di daerah,” ungkap Thaufik.
Selain itu, Ia juga menekankan bahwa inovasi perlu didukung dengan perencanaan yang matang, penguatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna.
“Dengan demikian, setiap perangkat daerah dapat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan solusi yang relevan serta berkelanjutan,” lanjut Thaufik.
Dalam upaya mendukung hal tersebut, BRIDA Kalimantan Selatan juga terus mendorong penguatan kapasitas perangkat daerah agar mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal.
Thaufik menjelaskan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta pemahaman terhadap inovasi menjadi faktor utama dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
“BRIDA secara aktif memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada perangkat daerah dalam pengembangan inovasi, termasuk melalui pelatihan dan bimbingan teknis,” sahut Thaufik.
Selain itu, pemanfaatan teknologi dan hasil riset juga terus didorong sebagai dasar dalam penyusunan program kerja yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan ekosistem inovasi di Kalimantan Selatan semakin berkembang, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (MRF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan keselamatan berlalu lintas di masyarakat, Polda Kalimantan Selatan, resmi meluncurkan Safety Driving Center (SDC) di Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (8/4).
Fasilitas ini diresmikan langsung Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, dan turut dihadiri Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, serta jajaran Forkopimda.
Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, mengapresiasi Polda Kalimantan Selatan yang menghadirkan Safety Driving Center sebagai sarana edukasi keselamatan berkendara bagi masyarakat. Menurutnya, kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis untuk membangun budaya tertib berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya.
Ia juga menegaskan komitmennya, untuk menghadirkan polisi lalu lintas yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat.
“Indikator keberhasilan Polantas adalah seberapa dekat dengan masyarakat. Kita ingin kehadiran Polantas tidak lagi menakutkan, tetapi menjadi pelayan yang responsif dan bersahabat,” ujarnya.
Ia juga berharap, kehadiran Safety Driving Center dapat memberikan kontribusi nyata dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya fatalitas korban meninggal dunia.
“Ke depan, kehadiran kita di lapangan bukan hanya mengatur lalu lintas, tetapi memastikan setiap perjalanan masyarakat berlangsung aman,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, menyampaikan apresiasi atas peluncuran fasilitas tersebut yang dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan keselamatan berkendara.
“Dengan adanya langkah ini, diharapkan tidak terjadi lagi kecelakaan yang berdampak parah. Launching hari ini juga menunjukkan komitmen dan kepedulian kita terhadap keselamatan berlalu lintas di masyarakat,” ungkap Muhidin.
Ia menambahkan, tren penurunan angka kecelakaan di Kalimantan Selatan diharapkan terus berlanjut dengan adanya dukungan berbagai program keselamatan, termasuk kehadiran SDC.
Bahkan, menurutnya, capaian keselamatan lalu lintas di Kalsel saat ini sudah cukup baik dan dapat menjadi perbandingan dengan negara lain seperti Singapura dan Jepang.
Muhidin juga mengapresiasi dukungan Korlantas Polri yang dinilai signifikan, termasuk penambahan bantuan kendaraan operasional dari rencana awal 10 unit menjadi 30 unit, serta dua unit mobil operasional tambahan.
Di sisi lain, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan mengungkapkan, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan.
“Upaya ini kami lakukan secara konsisten, termasuk turun langsung ke lapangan, meskipun masih terdapat beberapa wilayah yang menjadi titik rawan atau blank spot,” jelasnya.
Kapolda menekankan bahwa faktor utama penyebab kecelakaan masih didominasi human error atau kesalahan pengemudi, terutama kurangnya pemahaman terhadap etika dan teknik berkendara yang aman.
“Penegakan hukum saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, Polda Kalsel membangun Safety Driving Center sebagai pusat pembelajaran dan pelatihan berkendara yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan karakter dan disiplin berlalu lintas.
Pembangunan SDC sendiri telah dimulai sejak 2023 di kawasan Kilometer 21 Liang Anggang, dilanjutkan pada 2024 dengan pembangunan gedung utama dan fasilitas pendukung, serta pengembangan sirkuit dan infrastruktur lainnya pada 2025.
Ke depan, fasilitas ini diharapkan menjadi pusat unggulan (center of excellence) dalam mencetak pengemudi yang berkompeten dan berbudaya tertib lalu lintas, untuk menekan angka kecelakaan secara berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai memasuki musim rawan.
Muhidin menegaskan, salah satu wilayah yang menjadi perhatian utama adalah kawasan Liang Anggang, mengingat dampak kebakaran di wilayah tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas vital.
Gubernur Kalsel imbau masyarakat bantu cegah karhutla.(foto : BPBD Kalsel)
“Liang Anggang ini harus kita jaga bersama. Kalau terjadi kebakaran dan menimbulkan asap, maka penerbangan di Bandara Syamsudin Noor bisa terganggu. Ini tentu berdampak pada pergerakan ekonomi,” ujarnya, di Banjarbaru, belum lama tadi.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyiapkan sejumlah strategi, diantaranya pembangunan kanal dan resapan air di wilayah rawan karhutla.
Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelembaban lahan agar tidak mudah terbakar saat musim kemarau.
“Kita instruksikan pembuatan kanal resapan air, khususnya di Liang Anggang, supaya kondisi tanah tetap basah dan tidak mudah terbakar,” jelasnya.
Selain langkah teknis, Gubernur juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah karhutla. Ia mengingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena berisiko memicu kebakaran yang lebih luas.
Muhidin juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan indikasi pembakaran hutan atau lahan secara ilegal di lingkungan sekitar.
“Kami mengimbau masyarakat untuk berhati – hati, terutama saat musim panas. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar, karena api bisa merembet dan meluas. Selain merusak lingkungan, juga ada sanksi hukum,” tegasnya. (SYA/RIW/EPS)
Tabalong – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menegaskan pentingnya pengelolaan Penduduk Non Permanen (PNP) secara lebih terstruktur, adaptif, dan terintegrasi. Hal ini mengemuka dalam kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tabalong, baru-baru tadi.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, menilai, isu PNP menjadi perhatian serius karena tidak hanya berkaitan dengan validitas data kependudukan, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, hingga potensi dinamika sosial di masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat
Maka upaya yang telah dilakukan Disdukcapil Tabalong patut diapresiasi, terutama melalui pendekatan jemput bola dan kolaborasi lintas sektor. Namun, di lapangan masih terdapat tantangan signifikan, khususnya dalam mendata PNP yang bekerja di sektor informal.
“Pendataan pekerja informal memang menjadi tantangan tersendiri karena mobilitasnya tinggi dan tidak terikat secara administratif seperti pekerja perusahaan. Di sinilah diperlukan strategi aktif dan inovatif agar mereka tetap terjangkau dalam sistem pendataan,” katanya.
Menurut Rais, keberadaan PNP yang tidak terdata secara optimal dapat memunculkan berbagai konsekuensi, mulai dari meningkatnya beban layanan kesehatan, pendidikan, hingga tekanan terhadap infrastruktur dasar.
Bahkan, jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat.
Sebagai langkah antisipatif, DPRD Kalsel mendorong penguatan sistem pendataan berbasis integrasi data lintas instansi. Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat dinilai menjadi kunci utama, untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang akurat dan responsif.
Foto : suasana pertemuan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tabalong
“Kita ingin memastikan bahwa keberadaan PNP tidak menjadi beban, tetapi justru memberikan kontribusi positif bagi daerah. Oleh karena itu, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan masyarakat lokal harus benar-benar dijaga,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Tabalong, Wardhana Yudha menjelaskan, bahwa pihaknya terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan cakupan pendataan PNP.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Dinas Tenaga Kerja, sosialisasi kepada perusahaan, serta pendekatan langsung ke lapangan.
“Kami melakukan jemput bola, baik ke perusahaan maupun ke komunitas pekerja informal, agar proses pendataan bisa menjangkau seluruh lapisan,” jelasnya.
Selain itu, Disdukcapil Tabalong juga melibatkan peran aktif ketua RT dalam mendata penduduk non permanen yang tinggal di rumah kontrakan, kos, maupun asrama.
Pendekatan berbasis komunitas ini dinilai efektif dalam mengidentifikasi keberadaan PNP secara lebih akurat.
Sebagai bentuk inovasi pelayanan, Disdukcapil turut menghadirkan kemudahan akses melalui platform digital Pelanduk Online, yang memungkinkan masyarakat melakukan pendataan secara daring.
“Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis teknologi yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3), melaksanakan penanaman padi perdana, di kawasan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Rabu (8/4). Tanam padi dimulai Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Dandim 1007 Banjarmasin Kolonel Slamet Riyadi, serta Kepala DKP3 Banjarmasin Yuliansyah.
Yamin mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Di balik lumpur sawah yang diinjak, tersimpan kekhawatiran serius. Dari total sekitar 260 hektare lahan pertanian yang tersisa di wilayah tersebut, hanya sekitar 200 hektare yang masih dapat digarap. Bahkan hingga April ini, luas tanam baru menyentuh 1 hektare.
Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin
“Ini jadi alarm bagi kita semua. Kalau tidak dijaga, lahan pertanian bisa habis tergeser pembangunan,” ujar Yamin.
Ia menegaskan, kondisi geografis Banjarmasin yang hanya seluas 98 kilometer persegi membuat ruang semakin terbatas.
Di satu sisi, kebutuhan perumahan meningkat, pun di sisi lain ketahanan pangan juga tak boleh diabaikan.
“Kita harus menjaga kawasan ini sebagai wilayah pertanian. Jangan sampai hilang. Ini soal masa depan pangan kita,” tegasnya.
Realitas potensi sebenarnya masih terbuka. Sungai Andai dinilai mampu menjadi penopang kebutuhan pangan lokal.
Apalagi, puncak musim tanam diperkirakan terjadi pada Mei 2026. Namun tantangan nyata mulai mengintai mulai dari ancaman banjir, kekeringan saat kemarau, hingga serangan hama.
“Kami berharap dukungan dari pemerintah provinsi dan balai wilayah untuk pembangunan irigasi. Saat banjir, air jangan sampai merendam tanaman. Saat kemarau, harus ada sistem pompanisasi agar petani tetap bisa bertani,” jelas Yamin.
Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian pembangunan perumahan dengan karakter kota rawa.
“Rumah harus tetap berpanggung tinggi. Jangan abaikan kondisi alam Banjarmasin sebagai kota seribu sungai,” tambahnya.
Lebih jauh, pemerintah menjanjikan pendampingan dan kebijakan yang berpihak pada petani, sementara para petani tetap menunjukkan komitmen menjaga lahan yang ada. Namun, ancaman alih fungsi lahan dan keterbatasan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda.
Sementara itu, kehadiran lintas sektor ini menjadi sinyal bahwa persoalan pangan bukan hanya urusan petani, melainkan tanggung jawab bersama. Jika konsistensi terjaga, kolaborasi diperkuat, dan solusi infrastruktur direalisasikan, bukan tidak mungkin Sungai Andai akan menjadi benteng terakhir ketahanan pangan di tengah laju urbanisasi Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)
Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, pemerintah menyiapkan langkah cepat agar kesempatan kerja di Indonesia tetap terbuka meski ketidakpastian geopolitik global mulai menekan industri. Langkah ini penting agar pencari kerja mudah mendapatkan informasi lowongan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar.
Menaker Yassierli menyampaikan hal tersebut, saat membuka Forum Jejaring Kemitraan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri bersama Kamar Dagang Amerika di Indonesia (American Chamber of Commerce in Indonesia/AmCham) dan Firma Hukum SSEK di Jakarta, Selasa (7/4).
Menaker menekankan bahwa penguatan ketenagakerjaan nasional hanya dapat berjalan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan tenaga kerja.
“Indonesia tak bisa hanya menunggu masalah terjadi. Kita harus bergerak cepat agar pasar kerja tetap stabil. Kemnaker menyiapkan sistem peringatan dini PHK, dialog bersama perusahaan dan pekerja, serta akselerasi program pelatihan dan peningkatan keterampilan,” ujar Yassierli.
Pada kesempatan ini, Yassierli juga menyoroti kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri. Menurutnya, banyak lowongan tersedia, tetapi informasi dan kualifikasi yang dibutuhkan belum tersambung dengan pencari kerja.
Untuk itu, perusahaan diminta melaporkan kebutuhan tenaga kerja melalui platform KarirHub SIAPKerja, sehingga rekrutmen lebih transparan dan mudah diakses masyarakat.
Selain itu, Ia menekankan pentingnya pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri. Ia mengajak AmCham terlibat langsung dalam pengembangan keterampilan bagi pekerja low-medium skill, agar lulusan pelatihan siap memasuki dunia kerja.
“Selain menyiapkan peluang kerja, kita juga mendorong akses setara bagi penyandang disabilitas. Dunia kerja yang sehat bukan hanya soal pertumbuhan, tapi juga soal kesempatan yang adil untuk semua,” tambah Yassierli.
Menaker mengingatkan, perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), akan mengubah dunia kerja secara masif. Kemnaker siap memfasilitasi kebutuhan perusahaan terkait tenaga kerja agar pasar kerja lebih adaptif, inklusif, dan mampu menjawab perubahan.
“Semua tantangan ini harus kita hadapi bersama demi stabilitas pasar kerja nasional,” tutupnya. (BiroHumasKemenaker-RIW/EPS)
