Tanah Bumbu – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), menggelar rapat koordinasi Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) sekaligus kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan se-wilayah Laboratorium PTPH Mudalang, Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, pada Kamis (2/4).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni, bersama jajaran, diantaranya Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura, serta Kasubbag Tata Usaha.
Rapat ini membahas berbagai agenda penting, mulai dari penyampaian arahan pimpinan hingga laporan para petugas POPT terkait kondisi terkini Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di wilayah kerja masing-masing.
Informasi tersebut menjadi dasar, menyusun langkah antisipasi terhadap potensi serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) menjelang musim tanam 2026/2027.
Kepala BPTPH Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni, menekankan pentingnya deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi serangan hama dan penyakit tanaman. Menurutnya, peran petugas POPT di lapangan sangat strategis dalam menjaga stabilitas produksi pertanian di daerah.
Ia menjelaskan, melalui koordinasi yang intensif dan pelaporan yang akurat, langkah pengendalian dapat dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, sinergi antara petugas lapangan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam menghadapi ancaman OPT yang dapat berdampak pada produktivitas pertanian.
“Upaya perlindungan tanaman harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemantauan, pencegahan, hingga pengendalian. Ini penting agar produksi pertanian tetap terjaga, terutama dalam menghadapi musim tanam mendatang,” ujar Sri Lestari, saat ditemui dikantornya, Senin (6/7) siang.
Sementara itu, kunjungan kerja yang juga dihadiri langsung Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi ekonomi dan keuangan, dipimpin Muhammad Yani Helmi bersama anggota Burhanuddin, dimana kehadiran legislatif ini dalam rangka melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengamanan produksi pertanian dari serangan OPT dan dampak perubahan iklim, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, bahwa sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian daerah, sehingga perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam hal perlindungan tanaman dari ancaman hama dan penyakit.
Menurutnya, penguatan peran petugas POPT serta dukungan sarana dan prasarana menjadi hal yang penting agar upaya pengendalian OPT dapat berjalan maksimal.
Ia juga mendorong adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan petugas di lapangan, sehingga setiap potensi gangguan dapat segera ditangani.
“Kami ingin memastikan bahwa upaya pengamanan produksi pertanian berjalan dengan baik. Jika produksi terganggu akibat serangan OPT, tentu akan berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat,” tegas Yani Helmi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, petugas teknis, dan legislatif dalam menjaga produktivitas pertanian di Kalimantan Selatan.
Selain itu, langkah – langkah antisipatif terhadap serangan OPT dan dampak perubahan iklim dapat semakin diperkuat, sehingga musim tanam 2026/2027 dapat berjalan optimal. (MRF/RIW/EYN)