Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas, seiring dengan upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi nasional.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Bulan April Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Senin (6/4).
Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni itu, turut dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan Penilaian Maladministrasi dan Opini Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025.
Penghargaan diberikan kepada Dinas Sosial Kota Banjarbaru, RSD Idaman Banjarbaru, serta SMP Negeri 5 Banjarbaru. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi pencegahan kanker leher rahim (kanker serviks).
Dalam arahannya, Sirajoni menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan pelayanan berjalan optimal tanpa hambatan, dengan mengedepankan sikap yang humanis.
Penerapan budaya 3S (Senyum, Salam, dan Sapa) menjadi salah satu langkah konkret yang ditekankan untuk menghadirkan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional.
“Selain itu, keberadaan petugas di unit layanan publik juga harus selalu siap dan responsif guna meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ucapnya.
Tak hanya itu, upaya pencegahan praktik pungutan liar (pungli) juga menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota Banjarbaru akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah, baik secara internal maupun pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Ini penting untuk memastikan seluruh proses pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Rakor ini juga menjadi momentum konsolidasi dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru. Seluruh perangkat daerah diminta berperan aktif dan berkontribusi maksimal dalam setiap agenda kegiatan.
Di sisi lain, Sirajoni menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal. Ia menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus menjadi prioritas bersama seluruh perangkat daerah.
“Dengan kondisi negara saat ini, PAD kita harus ditingkatkan. Kemandirian fiskal perlu menjadi prioritas kita bersama,” tambahnya.
Selain itu, Ia juga mendukung penerapan sistem Work From Home (WFH) sebagai bagian dari strategi efisiensi, khususnya dalam penghematan energi listrik di lingkungan perkantoran pemerintah.
“Saya sepakat dengan sistem WFH, apalagi dalam konteks penghematan energi listrik di kantor-kantor. Budaya hemat listrik ini juga harus kita bangun bersama,” ungkapnya.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap seluruh perangkat daerah semakin solid dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga integritas birokrasi, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. (BDR/RIW/EPS)