Jawa Tengah – Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan berbagai strategi inovatif. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang dinilai memiliki potensi besar, dengan cara melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, akhir pekan tadi.
Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menegaskan, kunjungan ini untuk memperkaya referensi kebijakan terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga, menjadi langkah strategis DPRD Kalsel, menggali praktik terbaik (best practices) dari daerah yang dinilai berhasil meningkatkan PAD secara signifikan, tanpa membebani masyarakat.
“Optimalisasi aset daerah menjadi salah satu kunci utama, dalam meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan,” katanya.
Disampaikan Yani Helmi, hasil diskusi dengan pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, membuka wawasan baru terkait pengelolaan aset yang lebih produktif dan bernilai ekonomi tinggi.
Pertemuan berlangsung produktif, dan banyak masukan strategis yang dapat diadopsi, terutama untuk memaksimalkan aset daerah yang selama ini belum tergarap optimal.
“Aset berupa tanah dan bangunan milik pemerintah daerah di Kalsel memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber PAD,” ungkapnya.
Yani Helmi mencontohkan, pemanfaatan fasilitas pendidikan seperti SMA dan SMK yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Menurutnya, aset tersebut dapat dimanfaatkan secara fleksibel untuk kegiatan masyarakat di luar jam operasional, seperti acara pernikahan, pelatihan, hingga kegiatan sosial lainnya.
Apabila dikelola dengan baik, aset sekolah ini dapat disewakan. Potensinya dinilai besar, bahkan mampu menghasilkan jutaan hingga puluhan juta rupiah dalam satu kegiatan.
“Dengan jumlah aset yang tersebar luas, termasuk di kawasan strategis dan jalan protokol, optimalisasi ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD jika dikelola secara sistematis dan berkelanjutan,” harapnya
Lebih lanjut, Yani Helmi menekankan, bahwa peningkatan PAD tidak semata-mata harus dilakukan melalui kenaikan tarif pajak. Kebijakan yang diambil harus tetap memerhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Kita tidak ingin kebijakan yang justru membebani masyarakat. Pendapatan daerah harus ditingkatkan, tapi dengan cara yang bijak dan berkeadilan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)