Hari: 30 Maret 2026

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027, dengan mengusung tema “Penguatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan Penataan Kota yang Terintegrasi”, di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru, Senin (30/3).

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menegaskan, Musrenbang bukan sekadar tahapan formal dalam perencanaan, tetapi menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

“Ini bukan hanya tahapan formal perencanaan, tetapi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder untuk memastikan arah kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap, berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut dapat menjadi bahan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, sehingga perencanaan yang disusun tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga implementatif dan berdampak nyata.

“Dokumen perencanaan yang kita susun harus tepat sasaran, realistis, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Lisa Halaby juga menyoroti dinamika perkembangan Kota Banjarbaru, sejak ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan pada 2022. Status tersebut mendorong peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan akibat urbanisasi dan migrasi.

“Kondisi ini menghadirkan tantangan dalam pemerataan pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, kinerja pembangunan Banjarbaru dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif.

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi kota ini mencapai 6,49 persen, tertinggi di Kalimantan Selatan dan berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional.

Pertumbuhan tersebut ditopang sejumlah sektor unggulan, seperti transportasi dan pergudangan, konstruksi, serta perdagangan jasa.

“Ke depan, kita ingin sektor riil semakin ditingkatkan, terutama pengembangan ekonomi kreatif di Kota Banjarbaru,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Banjarbaru juga berkomitmen untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional, termasuk memerhatikan pokok-pokok pikiran DPRD.

“Dengan sinergi tersebut, diharapkan pembangunan Kota Banjarbaru ke depan dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, serta mampu menjawab tantangan sebagai ibu kota provinsi yang terus berkembang,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dalam rangka memperkuat pertahanan wilayah dan menjaga keamanan perairan, maka wacana peningkatan status Pangkalan TNI AL (Lanal) Banjarmasin menjadi tipe A, terua digaungkan. Wacana ini juga seiring dengan peran strategis Kalimantan Selatan, sebagai daerah penopang Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan, Anggota DPR RI, Bambang Heri Purnama, disela-sela halalbihalal Hari Raya Idulfitri 1447 H, di kediamannya kawasan Teluk Tiram Banjarmasin.

Bambang menjelaskan, wacana strategis peningkatan status Lanal Banjarmasin dari tipe B menjadi tipe A, dinilai penting, mengingat posisi Kalimantan Selatan yang semakin strategis dalam konteks nasional.

Saat ini, Lanal Banjarmasin masih berstatus tipe B yang dipimpin perwira berpangkat kolonel. Namun, dengan berbagai pertimbangan strategis, peningkatan status dinilai sudah layak untuk direalisasikan.

Beberapa faktor menjadi dasar kuat usulan tersebut. Pertama, Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kedua, daerah ini dikenal sebagai “Seribu Sungai” yang memiliki karakteristik wilayah perairan yang luas dan kompleks. Ketiga, jumlah penduduk yang besar menjadikan mobilitas dan aktivitas ekonomi semakin tinggi.

“Kalimantan Selatan ini memiliki nilai historis kuat dalam dunia kemaritiman, salah satunya melalui sosok pahlawan nasional dari TNI AL, Hasan Basri, yang namanya kini juga diabadikan pada kapal perang Republik Indonesia,” jelas Bambang.

Bambang menilai, penguatan Lanal Banjarmasin menjadi tipe A, tidak hanya sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan.

Dimana, jika melihat posisi dan peran Kalimantan Selatan saat ini, sudah sangat layak Lanal Banjarmasin ditingkatkan menjadi tipe A, apalagi usia Lanal Banjarmasin yang telah mencapai lebih dari tiga dekade, menjadi salah satu indikator bahwa penguatan kelembagaan perlu segera dilakukan.

“Peningkatan status ini diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan dan pengamanan wilayah perairan, terutama menghadapi berbagai potensi ancaman seperti penyelundupan dan pencurian sumber daya,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Danlanal Banjarmasin, Letkol Laut (P) Galih Nurna Putra menambahkan, langkah ini krusial untuk mendukung peran strategis daerah sebagai penopang Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus menjaga keamanan wilayah perairan.

Oleh karena itu, kebutuhan akan pangkalan dengan tipe yang lebih tinggi menjadi sangat relevan, seiring perkembangan wilayah serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas di kawasan perairan.

“Memang kita membutuhkan Lanal dengan tipe yang lebih tinggi untuk mendukung seluruh kegiatan operasional, terlebih posisi Kalimantan Selatan sangat strategis,” ucapnya.

Galih Nurna Putra menambahkan, saat ini, Lanal Banjarmasin masih berstatus tipe B dengan pimpinan berpangkat kolonel. Namun, dengan adanya rencana peningkatan menjadi tipe A, diharapkan kapasitas kelembagaan, personel, hingga sarana prasarana dapat semakin diperkuat.

Langkah ini juga sejalan dengan keberadaan berbagai institusi strategis di daerah, seperti Komando Daerah Militer (Kodam) dan Kepolisian Daerah (Polda), yang telah lebih dulu memiliki struktur organisasi lebih besar.

Dorongan tersebut juga telah dikomunikasikan dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), dan mendapat respons positif. Bahkan, terdapat optimisme, bahwa peningkatan status ini dapat terealisasi dalam waktu dekat.

Selain itu, penguatan Lanal Banjarmasin dipandang penting, mendukung peran Kalimantan Selatan sebagai daerah penyangga IKN.

Dengan posisi geografis yang dikenal sebagai wilayah “seribu sungai”, pengamanan jalur perairan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

“Ekonomi kita banyak bertumpu pada jalur sungai dan laut. Jadi penguatan pengamanan di sektor ini menjadi sangat penting,” tutupnya.(NHF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sedang menyiapkan program pelatihan, untuk meningkatkan kompetensi brigade pangan, mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional, dan terampil.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah, memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Syamsir Rahman, melalui Kepala Bidang Penyuluhan, Hotni Elfrida Silalahi menjelaskan, pelatihan ini difokuskan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian, khususnya brigade pangan, agar mampu mengikuti perkembangan teknologi pertanian yang terus berkembang.

Menurutnya, pengelolaan lahan secara modern menjadi kunci utama, meningkatkan produktivitas serta efisiensi hasil pertanian.

Dengan penerapan teknologi yang tepat, proses produksi dapat berjalan lebih efektif dan mampu menghasilkan output yang lebih optimal.

“Pelatihan ini penting agar brigade pangan memiliki kemampuan yang memadai, baik dari sisi teknis maupun manajerial dalam mengelola lahan pertanian,” ujar Hotni, baru – baru ini.

Ia menambahkan, setiap pelatihan nantinya akan diikuti sebanyak 50 brigade pangan yang berasal dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

Dengan melibatkan perwakilan dari seluruh daerah, diharapkan pemerataan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian dapat tercapai.

“Melalui pelatihan tersebut para brigade pangan diharapkan memiliki keterampilan yang lebih komprehensif, mulai dari tahap perencanaan, pengolahan lahan, penanaman, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern,” sahut Hotni.

Selain itu, pendekatan profesional juga menjadi perhatian utama dalam pelatihan ini. Dengan pengelolaan yang terencana dan berbasis pengetahuan, sektor pertanian diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan serta mampu menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim dan keterbatasan lahan.

Program ini juga diharapkan dapat mendorong brigade pangan menjadi garda terdepan, mendukung peningkatan produksi pangan daerah.

Tidak hanya itu, keberadaan brigade pangan yang kompeten juga dapat membantu petani mengadopsi teknologi baru, serta meningkatkan kualitas hasil panen.

“Dengan peningkatan kompetensi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis sektor pertanian akan semakin maju, produktif, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah serta kesejahteraan petani,” tutup Hotni. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Kerja Teknis dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026, sebagai upaya memperkuat koordinasi serta mendorong peningkatan realisasi investasi di daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru pada Senin (30/3) ini, dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, Kepala DPMPTSP Provinsi Kalsel, Endri, serta perwakilan DPMPTSP kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan.

Kepala DPMPTSP Provinsi Kalsel, Endri menyampaikan, bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program kerja, antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya pada bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

“Forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun investor. Dengan pelayanan yang semakin baik, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kalimantan Selatan,” ungkap Endri.

Ditambahkan Endri, melalui rapat kerja teknis ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis, meningkatkan realisasi investasi di daerah.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan terintegrasi juga menjadi fokus utama, untuk mendukung kemudahan berusaha.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor menegaskan, bahwa pemerintah daerah terus berupaya mendorong manifestasi penanaman modal, agar investasi yang masuk tidak hanya sebatas komitmen, tetapi benar – benar terealisasi dalam bentuk kegiatan usaha di lapangan.

Menurutnya, realisasi investasi memiliki peran penting menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk memastikan setiap rencana investasi dapat berjalan sesuai target.

“Yang kita dorong bukan hanya masuknya investasi, tetapi bagaimana investasi tersebut benar-benar terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ariadi Noor.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan pelayanan perizinan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga terus diperkuat guna mendukung kelancaran investasi di daerah.

“Melalui sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis mampu meningkatkan realisasi penanaman modal secara signifikan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/EPS)