Hari: 27 Maret 2026

Banjarbaru – Sebanyak 177 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat periode 1 April 2026. Penyerahan dilakukan pada kegiatan yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Pemko Banjarbaru, pada Jumat (27/3).

SK kenaikan pangkat tersebut diserahkan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, kepada para ASN dari berbagai golongan.

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni menyampaikan, bahwa kenaikan pangkat tidak sekadar dimaknai sebagai perubahan jenjang jabatan, tetapi juga merupakan bentuk kepercayaan negara atas kinerja ASN.

“Pangkat bukan hanya simbol kedudukan, melainkan cerminan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan negara. Karena itu, kenaikan pangkat harus diiringi dengan peningkatan kinerja, kompetensi, integritas, dan profesionalisme. ASN juga dituntut untuk terus belajar serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” ujarnya.

Ia menambahkan, dinamika pelayanan publik yang terus berkembang menuntut ASN untuk lebih inovatif, responsif, dan solutif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan bahwa setiap kenaikan pangkat harus sejalan dengan peningkatan tanggung jawab, kompetensi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Banjarbaru, Slamet Riyadi menjelaskan, bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan atas kinerja dan produktivitas ASN yang telah memenuhi persyaratan.

“Kenaikan pangkat adalah bentuk reward atau penghargaan. Artinya, tidak bersifat otomatis. ASN yang belum memenuhi kriteria kinerja tidak wajib naik pangkat. Pangkat diberikan kepada mereka yang menunjukkan kinerja baik dan produktivitas optimal,” jelasnya.

Melalui kebijakan kenaikan pangkat berbasis kinerja ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat. ASN diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, sekaligus menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan profesional kepada masyarakat. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah desa di Kalimantan Selatan diharapkan dapat berperan aktif, mendukung pengembangan inovasi desa, untuk meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pengembangan Inovasi Desa, Ahmad Zaky Maulana menjelaskan, peran aktif pemerintah desa menjadi faktor penting dalam menggali dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah.

Menurutnya, setiap desa memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri yang dapat dikembangkan menjadi sebuah inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ia menegaskan, bahwa inovasi desa tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain, seperti pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi desa.

“Dengan pendekatan tersebut, inovasi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Zaki, Jum’at (27/3).

Pemerintah desa memiliki peran strategis, mendorong lahirnya inovasi. Tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga inovasi dalam pelayanan dan pengelolaan potensi desa.

Zaky menyebutkan, bahwa keterlibatan aktif pemerintah desa akan mendorong tumbuhnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini penting agar inovasi yang dikembangkan benar – benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

“Pemerintah desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam menciptakan berbagai terobosan yang berdampak nyata bagi masyarakat, baik dalam peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan kerja, maupun penguatan ketahanan ekonomi desa,” lanjut Zaki.

Selain itu, sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah juga perlu terus diperkuat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan program inovasi desa dapat berjalan secara optimal, terarah, dan berkelanjutan.

Menurut Zaky, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi program akan sangat membantu desa dalam mengembangkan inovasi yang berdaya saing.

“Dengan adanya kolaborasi yang baik serta peran aktif pemerintah desa, diharapkan inovasi desa di Kalimantan Selatan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh,” tutup Zaki. (MRF/RIW/EPS)