Hari: 17 Maret 2026

Banjarbaru – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat sinergi riset dan inovasi sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif, berbasis data, serta mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat mengatakan, penguatan ekosistem riset dan inovasi dilakukan melalui kolaborasi strategis dengan berbagai perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung program pembangunan daerah.

“Sinergi antar perangkat daerah menjadi langkah penting agar hasil penelitian dan inovasi tidak hanya berhenti pada kajian akademis, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam berbagai program pembangunan,” ungkapnya, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, penguatan ekosistem riset dan inovasi di Kalimantan Selatan juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan berbagai gagasan serta solusi inovatif dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah.

Thaufik menilai, saat ini pembangunan daerah tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan konvensional. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan data yang akurat serta hasil riset yang komprehensif sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Dengan pendekatan berbasis data dan riset tersebut, berbagai program yang dijalankan pemerintah diharapkan dapat lebih tepat sasaran, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pendekatan pembangunan yang berbasis data dan riset akan membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan,” jelas Thaufik.

Selain itu, penguatan ekosistem inovasi juga menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Melalui inovasi yang terus berkembang, berbagai sektor pembangunan dapat berjalan lebih adaptif terhadap perubahan serta mampu menciptakan nilai tambah bagi daerah.

Ia menambahkan, bahwa riset dan inovasi memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing daerah, baik di tingkat regional maupun nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong terciptanya iklim inovasi yang kondusif melalui berbagai program dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Ke depan, BRIDA Kalsel akan terus memperkuat sinergi dengan perangkat daerah serta lembaga riset lainnya agar inovasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara lebih luas dalam mendukung pembangunan daerah.

“Melalui penguatan sinergi riset dan inovasi, kita berharap pembangunan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Thaufik. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pelayanan Samsat di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan akan diliburkan selama periode Hari Raya Idul Fitri 2026. Meski demikian, masyarakat tetap dapat mengakses layanan pembayaran pajak kendaraan secara daring, melalui platform digital yang disediakan pemerintah.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Indra Surya Saputra mengatakan, penutupan sementara pelayanan Samsat ini mengikuti jadwal libur nasional dan cuti bersama Lebaran.

“Selama libur Lebaran, pelayanan Samsat di seluruh kabupaten kota tidak beroperasi. Namun masyarakat tetap bisa memanfaatkan layanan e-Signal dan e-Samsat untuk pembayaran pajak kendaraan,” ujarnya, Selasa (17/3).

Ia menjelaskan, kedua layanan digital tersebut aktif selama masa libur, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin tetap memenuhi kewajiban pembayaran pajak tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.

Menurut Indra, keberadaan layanan berbasis digital ini menjadi solusi praktis, terutama di momen libur panjang seperti Lebaran, di mana mobilitas masyarakat cenderung meningkat.

Pelayanan Samsat di Kalimantan Selatan dijadwalkan akan kembali beroperasi secara normal pada 25 Maret 2026.

Indra juga mengimbau masyarakat, agar dapat memanfaatkan layanan online yang tersedia untuk menghindari antrean saat pelayanan kembali dibuka.

“Kami mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan digital selama masa libur, sehingga kewajiban tetap dapat dipenuhi dengan mudah, cepat, dan aman,” tambahnya.

Dengan adanya layanan e-Signal dan e-Samsat, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tetap terjaga meski di tengah libur panjang Hari Raya Idul Fitri. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak.

Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, khususnya bagi kelompok rentan.

Kepala DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah menegaskan, bahwa perempuan dan anak merupakan fondasi penting dalam pembangunan. Menurutnya, lingkungan yang aman, setara, dan suportif akan berpengaruh besar terhadap kualitas generasi di masa mendatang.

“Ketika perempuan terlindungi dan anak – anak tumbuh dalam ruang yang aman serta mendukung, maka kualitas pembangunan juga akan meningkat. Ini merupakan investasi jangka panjang bagi daerah,” ujarnya.

Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan anak, eksploitasi hingga pelecehan masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian bersama.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang Januari hingga September 2025, tercatat 515 kasus kekerasan di Kalimantan Selatan dengan total 544 korban.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 202 korban merupakan perempuan, sementara 331 lainnya adalah anak-anak. Adapun bentuk kekerasan yang paling dominan meliputi kekerasan psikis, seksual, dan fisik.

Husnul menyebut angka tersebut ibarat “puncak gunung es”, karena masih banyak kasus yang belum terlaporkan. Oleh karena itu, penguatan upaya pencegahan menjadi hal yang krusial dan harus dilakukan secara menyeluruh.

“Pencegahan harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari edukasi masyarakat, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penyediaan layanan perlindungan yang terintegrasi,” jelasnya.

Ia juga menekankan, bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, pendidik, dan tokoh masyarakat.

Selain itu, peningkatan kesadaran publik dinilai penting agar masyarakat tidak hanya memahami bentuk-bentuk kekerasan, tetapi juga berani melaporkan setiap kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar.

“Perubahan harus dimulai dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, sekolah, dan komunitas, dengan menanamkan nilai kesetaraan dan saling menghargai,” tambahnya.

DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan pun terus mendorong terbangunnya gerakan bersama dalam menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan tercipta generasi yang lebih terlindungi, perempuan yang berdaya, serta keluarga yang semakin sejahtera,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan memastikan, pelayanan informasi kepada masyarakat tetap berjalan selama masa libur dan cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim, usai memimpin apel sekaligus kegiatan silaturahmi dan bermaafan antar seluruh pegawai Diskominfo Kalsel di Banjarbaru, Selasa (17/3).

Muslim mengatakan, sebagai perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi, Diskominfo memiliki tanggung jawab untuk terus menyampaikan berbagai informasi penting kepada masyarakat, termasuk selama masa libur.

“Walaupun nanti dalam suasana liburan, tim kita tetap berada di lapangan, baik dalam konteks meliput berbagai informasi yang dapat kita sampaikan kepada masyarakat terkait dengan apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berbagai informasi mengenai program pemerintah akan terus disampaikan kepada masyarakat, mulai dari kegiatan pencegahan dan pengendalian inflasi hingga berbagai program layanan publik yang disediakan pemerintah.

Selain itu, Diskominfo juga akan terus mensosialisasikan berbagai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti program mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah.

“Semua itu kita informasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam suasana libur, sebagian besar kawan-kawan yang menangani informasi maupun keamanan informasi tetap bekerja dalam konteks pemantauan, pengawasan, dan turun ke lapangan,” jelasnya.

Terkait masa libur yang berlangsung mulai 18 hingga 24 Maret dan kembali masuk kerja pada 25 Maret mendatang, Muslim juga berpesan kepada seluruh pegawai untuk tetap menjaga keamanan dan kesiapsiagaan selama libur.

Ia mengingatkan agar seluruh pegawai tetap memerhatikan keamanan lingkungan serta selalu siap apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang bersifat mendesak.

“Kita minta kepada semua pegawai agar tetap memperhatikan keamanan, baik keamanan lingkungan maupun hal lainnya saat libur. Kemudian juga tetap siap siaga apabila ada penugasan yang sifatnya urgen dan mendadak,” tegasnya.

Menurutnya, komunikasi antarpegawai juga harus tetap terjaga melalui sistem komunikasi yang telah dibangun di lingkungan Diskominfo.

Khususnya bagi para pejabat, Muslim menambahkan, bahwa pada dasarnya tidak ada libur yang sepenuhnya terlepas dari pekerjaan, mengingat tugas Diskominfo berkaitan dengan urusan wajib pemerintah dalam penyampaian informasi kepada publik.

“Karena pekerjaan kita termasuk urusan wajib pemerintah, tentu kita minta tetap memerhatikan apabila ada informasi yang perlu diteruskan sebagai bagian dari pelaksanaan pekerjaan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk memanfaatkan masa libur dan cuti bersama Idulfitri dengan sebaik-baiknya, terutama untuk berkumpul bersama keluarga.

Hal tersebut disampaikan Syarifuddin saat diwawancarai di Banjarbaru, Senin (16/3). Ia menyebutkan bahwa masa libur Lebaran tahun ini cukup panjang, dimulai pada 18 Maret hingga 24 Maret 2026.

Menurutnya, momentum libur ini diharapkan dapat dimanfaatkan para pegawai untuk mempererat silaturahmi dengan keluarga, termasuk bagi yang berencana melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.

“Libur Lebaran kali ini cukup lumayan panjang, mulai tanggal 18 sampai 24 Maret. Gunakan waktu ini untuk berkumpul dengan keluarga. Jika mudik, ikuti rambu-rambu lalu lintas dan jangan terlalu tergesa-gesa,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar mengutamakan keselamatan selama perjalanan mudik dengan mengikuti imbauan dari pihak kepolisian, yakni tagline Mudik Aman, Keluarga Bahagia.

“Harapan kita mudiknya aman, keluarga bahagia. Sehingga bisa berkumpul dan merayakan Lebaran bersama-sama dengan keluarga,” tambahnya.

Terkait kedisiplinan pegawai setelah masa libur, Syarifuddin menegaskan, bahwa seluruh ASN Pemprov Kalsel diharapkan sudah kembali bekerja seperti biasa pada 25 Maret 2026.

Bahkan, pada hari pertama masuk kerja tersebut direncanakan akan dilaksanakan apel gabungan sekaligus kegiatan halal bihalal bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Yang jelas tanggal 25 semuanya sudah kembali. Karena Pak Gubernur juga mengharapkan nantinya ada apel gabungan sekaligus halal bihalal,” jelasnya.

Selain itu, Ia juga mengingatkan para pegawai untuk menggunakan kendaraan dinas secara bijak selama masa libur Lebaran. Menurutnya, kendaraan dinas harus dijaga dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar tugas.

“Kita harapkan jangan disalahgunakan. Yang penting dijaga, jangan sampai dengan mobil dinas ini nantinya ada hal-hal yang kurang baik,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, mulai melakukan langkah percepatan, mempersiapkan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2026. Persiapan dilakukan lebih awal sebagai upaya mitigasi risiko sekaligus untuk meningkatkan capaian nilai dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah mengatakan, proses persiapan telah dimulai sejak Februari 2026. Hingga pertengahan Maret, sejumlah agenda penting telah dilaksanakan, untuk memperkuat koordinasi dan kesiapan tim.

“Proses persiapan sudah kami mulai sejak Februari 2026. Hingga pertengahan Maret, kami telah melaksanakan koordinasi internal bersama Tim Penilai Internal pada 12 Maret, serta pertemuan dengan lokus evaluasi yaitu Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan pada 13 Maret 2026,” ujarnya.

Ia menjelaskan, evaluasi EPSS mencakup lima domain utama yang menjadi tolok ukur kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di daerah.

Lima domain tersebut meliputi penerapan prinsip Satu Data Indonesia, proses bisnis statistik, kualitas data, dukungan terhadap statistik nasional, serta penguatan kelembagaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data.

Menurutnya, prinsip Satu Data Indonesia menekankan pentingnya pengelolaan data secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Sementara itu, proses bisnis statistik menitikberatkan pada standardisasi kebutuhan data hingga tahap analisis agar data yang dihasilkan memiliki kualitas dan akurasi yang baik.

“Kelima domain ini menjadi fondasi utama dalam penilaian EPSS. Mulai dari penerapan Satu Data Indonesia, proses bisnis statistik, kualitas data, hingga dukungan terhadap statistik nasional dan penguatan kelembagaan pengelolaan data di daerah,” jelasnya.

Meski demikian, Diskominfo Kalsel mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam upaya meningkatkan capaian nilai dari predikat “Cukup” menjadi “Baik”.

Kendala yang dihadapi di antaranya berkaitan dengan kedisiplinan pelaksanaan kegiatan serta sistem perekaman dan dokumentasi hasil kegiatan sebagai bukti pendukung.

“Jika kedisiplinan pelaksanaan kegiatan dapat dijaga dan setiap aktivitas terdokumentasi dengan baik sebagai bukti pendukung, kami optimistis seluruh indikator penilaian dapat terpenuhi dengan maksimal,” tambahnya.

Pelaksanaan EPSS juga menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga proses penyelenggaraannya menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Untuk memperkuat sinergi antarinstansi, Diskominfo Kalsel menerapkan pola koordinasi yang fleksibel namun tetap intensif.

Selain memanfaatkan platform digital seperti WhatsApp Group dan Google Drive untuk pemantauan data secara real time, tim juga menggelar pertemuan rutin dua mingguan yang dikenal dengan istilah “Kopdar” atau Kopi Darat.

Pertemuan tersebut dinilai efektif untuk membahas berbagai kendala teknis secara lebih mendalam sebelum nantinya dibahas dalam rapat koordinasi resmi yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Setelah libur Idulfitri, tepatnya pada akhir Maret 2026, Diskominfo Kalsel juga berencana kembali berkoordinasi dengan sejumlah SKPD terkait, untuk memantapkan dokumen perencanaan serta melakukan validasi data.

“Harapan kami pada tahun 2026 nilai EPSS Kalimantan Selatan dapat meningkat signifikan. Target minimal kami berada di atas 2,6 dan kami optimistis bisa mencapai 2,85 agar posisi daerah berada di atas rata-rata nasional,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pengurus Provinsi (Pengprov) Olahraga Domino Nasional (ORADO) Kalimantan Selatan, menggelar sosialisasi bertajuk Semua Orang Main Domino (SOMD) di Gedung Batas Kota, Banjarmasin, baru baru tadi.

Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan mini turnamen domino yang mengacu pada aturan resmi ORADO, sebagai persiapan jelang kejuaraan berjenjang yang akan segera bergulir.

Sekretaris Pengprov ORADO Kalsel, Arif Rahman Hakim menjelaskan, bahwa kegiatan ini digagas bersama Yayasan Amnesia dari Banua Indonesia, sebagai bagian dari upaya mensosialisasikan peraturan resmi olahraga domino kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga sekaligus mempersiapkan para pegiat domino, jelang kejuaraan kabupaten/kota (Kejurcab), kejuaraan provinsi (Kejurprov) pada April, hingga kejuaraan nasional (Kejurnas) yang juga dijadwalkan pada bulan yang sama.

“Ini bagian dari sosialisasi bagaimana peraturan-peraturan domino, yang mana ini juga menjadi persiapan teman-teman menjelang Kejurcab di tingkat kabupaten kota, menuju Kejurprov bulan April dan Kejurnas bulan April,” ujar Arif.

Peserta kegiatan ini berasal dari berbagai komunitas dan organisasi olahraga di Kalimantan Selatan. Antara lain dari Perbasi, Porgasi, komunitas Airsoft, e sports, serta komunitas anak muda yang ada di Kalsel.

Arif mengungkapkan, bahwa ORADO Kalsel saat ini telah berhasil membentuk kepengurusan di 11 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, sementara dua kabupaten lainnya masih dalam proses pembentukan dan penyusunan struktur.

Koordinasi dan komunikasi dengan berbagai tokoh olahraga di tingkat kabupaten hingga provinsi juga telah berjalan aktif.

Salah satu misi besar yang diemban ORADO Kalsel, adalah mengubah citra olahraga domino yang selama ini masih kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat.

“Semoga olahraga domino ini bukan lagi sekadar image-nya olahraga kampungan, olahraga yang ada di pinggiran. Tetapi ini sudah menjadi olahraga yang naik kelas, yang mana ada aturan secara umum dan terbuka yang bisa dijalankan pegiat maupun pecinta olahraga domino di Kalimantan Selatan,” tegas Arif.

Soal potensi, Arif mengaku sangat bersyukur dengan antusiasme masyarakat Kalsel terhadap olahraga ini. Domino sudah menjadi aktivitas yang lekat dengan keseharian warga, dari kampung, desa, posko, hingga kafe-kafe di Banjarmasin yang kini ramai dengan permainan domino.

“Hampir di setiap kampung, di setiap desa, di setiap posko, bahkan sekarang di kafe-kafe yang ada di Banjarmasin itu ramai bermain domino. Jadi sebuah potensi yang luar biasa,” katanya.

Namun Arif menekankan, bahwa ORADO hadir untuk mengarahkan potensi besar tersebut ke jalur yang lebih terstruktur dan berorientasi prestasi, bukan sekadar hobi semata.

“Mereka yang bermain domino bukan sekadar rame-rame kemudian hobi, tetapi ini bisa lebih terarah ke arah prestasi,” pungkas Arif. (ORADO.KALSEL-SRI/RIW/EPS)