16 Maret 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Ramaikan GPM Bazar Murah 2026, Stand Dinas Kelautan dan Perikanan Langsung Diserbu Warga

Banjarbaru – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, turut meramaikan Gerakan Pangan Murah (GPM) Bazar Murah Tahun 2026, di Halaman Kantor Dislutkan Kalsel, di Banjarbaru, Senin (16/3).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono menyampaikan, GPM Bazar Murah tahun ini, dikoordinatori Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel.

*Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono*

“Kami bersyukur Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel dapat berpartisipasi pada GPM Bazar Murah, dengan SKPD lainnya,” ungkap Rusdi, kepada sejumlah wartawan.

Ditambahkan Rusdi, pada GPN Bazar Murah kali ini, stand Dislutkan Kalsel menjual ikan patin dengan harga hanya 10 ribu per kilogram, sedangkan harga di pasaran mencapai 40 sampai 50 ribu.

“Harga ikan yang kami jual ini lebih murah dari harga di pasaran,” ungkap Rusdi lagi.

Pada GPM Bazar Murah ini, lanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel juga menjual produk olahan ikan dari pelaku UKM, dari Kota Banjarmasin serta Banjarbaru.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel bersyukur masyarakat antusias membeli ikan serta produk olahan yang dijual dengan harga murah ini,” ucapnya.

Rusdi mengatakan, tujuan dari kegiatan ini untuk membantu masyarakat jelang perayaan Idulfitri.

Pada kesempatan tersebut, Rusdi juga mengatakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan, mendorong pemenuhan gizi protein selama Ramadan.

“Berdasarkan arahan dari Gubernur Kalsel Mudihin, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel turut bekerja bersama merangkul semua. Salah satunya dengan mendorong pemenuhan gizi seimbang dari protein ikan,” tutur Rusdi.

Karena, lanjut Rusdi, ikan merupakan sumber protein yang murah serta mudah di dapat masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Selama Ramadan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel telah berpartisipasi dalam gerakan pangan murah yang dilaksanakan di kabupaten dan kota di Kalsel,” ucap Rusdi. (SRI/RIW/APR)

Lantik 54 Kepala Sekolah, Kalsel Dorong Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melantik dan mengambil sumpah, 54 guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Pelantikan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Senin (16/3).

Pelantikan ini dilaksanakan, setelah sebelumnya sempat tertunda, dan akhirnya digelar bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, pelantikan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kepemimpinan di sekolah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

“Pelantikan kepala sekolah SMA, SMK, dan juga SLB ini sebelumnya sempat tertunda. Hari ini dalam momen bulan puasa kita melantik para kepala sekolah tersebut,” ujarnya.

Ia berharap para kepala sekolah yang baru dilantik, mampu meningkatkan kinerja sekolah serta berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan, khususnya pada sektor pendidikan.

Menurutnya, salah satu indikator penting dalam pembangunan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang saat ini masih berada di kisaran 8,6 hingga 8,9 tahun.

“Harapan kita dengan dilantiknya para kepala sekolah ini, kinerja sekolah semakin meningkat. Selain itu, kita juga ingin meningkatkan indeks pembangunan manusia pada sektor pendidikan, terutama lama sekolah. Harapan kita tentu semakin banyak masyarakat yang bersekolah,” jelasnya.

*Sekda Kalsel melantik 54 Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB di Gedung Idham Chalid Banjarbaru.(foto : MC Kalsel)*

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim menjelaskan, pelantikan kali ini mencakup 54 kepala sekolah yang berasal dari berbagai SMA, SMK, dan SLB di Kalsel.

“Untuk pelantikan hari ini ada 54 orang yang diangkat menjadi kepala sekolah, baik melalui rotasi, mutasi, maupun pengangkatan,” katanya.

Ia menambahkan, penugasan guru sebagai kepala sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2025, tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.

Dalam aturan tersebut, masa jabatan kepala sekolah berlaku selama empat tahun untuk satu periode dan dapat diperpanjang hingga dua periode apabila kinerjanya dinilai baik.

Saat ini, jumlah kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Selatan mencapai lebih dari 200 orang.

Abdul Rahim juga memastikan, bahwa pelantikan ini telah direncanakan sebelumnya sebagai bagian dari upaya penguatan manajemen pendidikan di daerah.

“Kegiatan ini sudah dirancang sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan setiap ada kebutuhan pengisian jabatan kepala sekolah bisa langsung kita laksanakan,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik agar mampu meningkatkan kinerja, disiplin, serta mutu pendidikan di sekolah masing-masing.

“Kami memohon kepada seluruh kepala sekolah yang sudah dilantik agar meningkatkan kinerjanya, menjaga disiplin, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan,” tegasnya.

Selain itu, Abdul Rahim mengungkapkan, saat ini masih terdapat sekitar 14 sekolah yang dipimpin pelaksana tugas (PLT) kepala sekolah. Kondisi tersebut terjadi karena adanya kekosongan jabatan serta beberapa kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.

Abdul Rahim menargetkan, pengisian jabatan kepala sekolah yang masih kosong dapat segera dilakukan setelah Hari Raya Idulfitri.

“Untuk yang kosong masih ada sekitar 14 sekolah yang sementara dipimpin PLT. Mudah – mudahan pada April nanti sudah bisa kita isi semuanya, karena saat ini juga sudah memasuki masa ujian sekolah sehingga kita tidak ingin sekolah dipimpin terlalu lama oleh plt,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Ideologi Pancasila, Penguat Persatuan di Tengah Dinamika Global

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menilai, ideologi Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai penguat persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, terutama di tengah dinamika geopolitik internasional yang semakin kompleks dan rawan konflik.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, usai menggelar kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Ideologi Pancasila bersama sejumlah perwakilan media cetak, elektronik, dan online, akhir pekan tadi.

Menurutnya, perkembangan situasi global saat ini menunjukkan bahwa berbagai konflik masih terus terjadi di sejumlah kawasan dunia, termasuk di wilayah Timur Tengah.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia tentang pentingnya menjaga persatuan serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki keragaman suku, agama, budaya, serta latar belakang sosial yang berbeda. Namun justru di tengah keberagaman tersebut, bangsa Indonesia mampu berdiri kokoh sebagai satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan besar yang harus dijaga bersama. Karena itu, ideologi Pancasila menjadi fondasi utama dalam mempersatukan seluruh elemen bangsa,” katanya.

Gusti Iskandar menekankan, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara formal, tetapi juga harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, DPRD Kalimantan Selatan berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga nilai-nilai persatuan, toleransi, serta semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami ingatkan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang dapat memicu perpecahan. Perbedaan pandangan maupun latar belakang tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekayaan sosial yang memperkuat persatuan bangsa,” jelasnya.

Lebih lanjut Gusti Iskandar menambahkan,
konflik sosial sering kali berawal dari persoalan kecil yang kemudian dibesar-besarkan tanpa adanya upaya penyelesaian yang bijak.

Karena itu, semangat kebersamaan dan dialog menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Perbedaan adalah hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Namun perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik yang merusak persatuan dan keharmonisan sosial.

“Melalui sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi ideologi Pancasila ini, DPRD Kalimantan Selatan juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, untuk terus berperan aktif dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)