10 Maret 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Dorong Penguatan Keamanan Siber Daerah, Kalsel Perkuat Benteng Digital

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan (Diskominfo) terus memperkuat sistem keamanan informasi l, untuk menjaga kedaulatan data di era digital. Melalui sistem inovatif SI KAMI (Sistem Keamanan Informasi), Kalimantan Selatan berhasil mencatatkan capaian yang menempatkan daerah ini di jajaran terdepan nasional dalam pengelolaan keamanan siber.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar menyampaikan, bahwa penguatan keamanan siber tersebut telah dimulai sejak tahun 2024 untuk melindungi ruang digital di lingkup Pemerintah Provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota.

Ket : Kabid Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar

Salah satu langkah strategis yang dilakukan, adalah pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2024.

“Kalimantan Selatan merupakan provinsi kedua di Indonesia yang berhasil membentuk CSIRT secara serentak. Ini menjadi bukti kesiapan kita dalam menghadapi ancaman siber yang semakin dinamis,” ujar Sucilianita.

Selain itu, pada tahun yang sama Diskominfo Kalsel juga membentuk Agen Siber di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Agen siber tersebut berperan sebagai garda terdepan dalam merespons potensi serangan siber yang dapat mengganggu sistem informasi di masing – masing instansi.

Upaya penguatan keamanan informasi ini terus berlanjut pada tahun 2025. Pemprov Kalsel bahkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan penilaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) secara serentak di seluruh kabupaten/kota.

Hasilnya menunjukkan capaian yang menggembirakan. Berdasarkan Penilaian Tingkat Keamanan Siber dan Sandi (PTKSS), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih skor sebesar 71 persen, melampaui target nasional.

“Capaian ini menjadi indikator bahwa tata kelola keamanan informasi di Kalimantan Selatan telah berada pada tingkat yang baik dan terus berkembang,” katanya.

Ke depan, Diskominfo Kalsel juga akan membentuk Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) pada tahun 2027.

“Forum ini dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepolisian Daerah dan Badan Intelijen Negara Daerah,” tutupnya.

Melalui sinergi tersebut, diharapkan ekosistem digital di Kalimantan Selatan tidak hanya berkembang secara teknologi, tetapi juga semakin kuat dari sisi keamanan, hukum, dan intelijen demi melindungi data serta kepentingan masyarakat. (BDR/RIW/EPS)

724 Kebakaran di Kalsel, Banjarmasin Catatkan Kasus Tertinggi

Banjarbaru – Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 724 kejadian kebakaran terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Data tersebut dihimpun dari laporan seluruh kabupaten dan kota oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalsel.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kalsel, Maulana Fatahillah mengatakan, selain kebakaran, petugas pemadam juga menangani ribuan kegiatan penyelamatan lainnya.

“Untuk tahun 2025 total kejadian kebakaran yang tercatat ada 724 kejadian. Sementara untuk kegiatan penyelamatan, karena pemadam kebakaran bukan hanya memadamkan api tetapi juga menangani berbagai jenis penyelamatan, totalnya mencapai 6.043 kejadian,” ujarnya di Banjarbaru, belum lama tadi.

Berdasarkan data yang dihimpun, Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan jumlah kejadian kebakaran tertinggi sepanjang 2025.

“Kalau untuk kejadian kebakaran, yang tertinggi itu ada di Banjarmasin dengan 128 kejadian selama tahun 2025,” jelasnya.

Jumlah tersebut mencakup berbagai jenis kebakaran, mulai dari kebakaran permukiman, bangunan gedung, hingga kendaraan bermotor.

Sementara itu, daerah dengan jumlah kejadian kebakaran terbanyak berikutnya adalah Kabupaten Tanah Laut dengan 93 kejadian, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Kemudian disusul Kabupaten Banjar dengan 86 kejadian sepanjang tahun.

Maulana menjelaskan, Damkar Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beberapa peran penting, terutama dalam pembinaan dan pengawasan layanan pemadam kebakaran di kabupaten dan kota.

“Kami melaksanakan pembinaan terhadap unit pemadam kebakaran, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sub urusan kebakaran di tingkat provinsi maupun kabupaten kota,” katanya.

Selain itu, Damkar provinsi juga melakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran serta memberikan fasilitasi pemadaman dan penyelamatan di wilayah yang masih dapat dijangkau pos Damkar provinsi.

Saat ini Damkar Provinsi Kalimantan Selatan memiliki dua pos pemadam kebakaran, yakni di Kota Banjarbaru dan Banjarmasin.

Pos pertama berada di kawasan Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, sementara pos kedua berada di sekitar Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Untuk mendukung operasional di lapangan, Damkar Provinsi Kalsel saat ini memiliki sejumlah armada, di antaranya satu unit medium pressure, delapan unit water supply atau mobil tangki, serta dua unit kendaraan rescue, yang ditempatkan di pos Banjarbaru dan Banjarmasin.

“Radius pelayanan kami mengikuti standar SPM (Standar Pelayanan Minimal), yaitu respons maksimal 15 menit sejak laporan diterima hingga petugas siap melakukan pemadaman atau penyelamatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Unik, RSUD Ulin Gelar Pasar Murah Ramadan di Selasar Rumah Sakit

Banjarmasin – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, menggelar Pasar Murah Ramadan di Selasar Gedung Diagnostik Lantai 1 RSUD Ulin Banjarmasin, Selasa (10/3). Pasar Murah dibuka Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo.

“Pasar Murah Ramadan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali perekonomian UMKM di RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkap Among.

Ket foto : Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo saat mengunting pita

Selain itu, lanjutnya, Pasar Murah dilaksanakan dalam rangka memberikan harga lebih murah dari pasar, dan memberikan manfaat bagi pengunjung serta karyawan rumah sakit.

“Barang yang dijual mulai bahan pokok seperti gula dan minyak, serta barang kebutuhan lainnya, seperti pakaian, kain sasirangan, dan aneka makanan serta minuman,” jelasnya lebih lanjut.

Dengan adanya Pasar Murah di RSUD Ulin Banjarmasin ini, dapat membantu pada saat Ramadan serta Lebaran Idul Fitri mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Among juga meminta kepada para pejabat di RSUD Ulin Banjarmasin, agar meramaikan dan berbelanja di Pasar Murah tersebut.

“Pasar Murah Ramadan ini bekerjasama dengan KORPRI RSUD Ulin Banjarmasin, DPW Persatuan RSUD Ulin Banjarmasin, Dekranasda Kalsel, serta pelaku UMKM,” ucap Among.

Pasar Murah Ramadan di RSUD Ulin Banjarmasin diikuti sebanyak 25 stand. Salah satunya stand Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan, yang ramai dikunjungi pembeli.

Bendahara Dekranasda Kalsel Chaterine Ambar Sari mengatakan, Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan merasa beruntung dapat mengikuti kegiatan Pasar Murah Ramadan, yang digelar RSUD Ulin Banjarmasin.

“Kami bersyukur dapat mengikuti Pasar Murah ini,” ucapnya.

Karena kegiatan ini, lanjut Chaterine, dapat membantu masyarakat menengah ke bawah, berbelanja dengan harga murah.

“Kami berharap, Dekranasda provinsi dapat lebih banyak lagi berpartisipasi pada kegiatan Pasar Murah di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Chaterine.

Pihaknya, bersyukur atas antusias pengunjung ke Stand Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan di Pasar Murah Ramadan RSUD Ulin Banjarmasin ini. (SRI/RIW/EPS)

Raih IDSD Tertinggi di Regional Kalimantan, Kalsel Integrasikan Indikator Daya Saing dalam Perencanaan Pembangunan

Banjarbaru – Kalimantan Selatan berhasil mencatatkan capaian positif dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025. Provinsi ini memperoleh skor 3,65 dan menjadi daerah dengan tingkat daya saing tertinggi di regional Kalimantan.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai indikator pembangunan di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Thaufik, peningkatan tersebut terlihat dari berbagai aspek penting pembangunan daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, inovasi daerah, hingga dukungan infrastruktur yang semakin membaik.

“Indeks Daya Saing Daerah menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Thaufik, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat yang terus berupaya mendorong inovasi serta penguatan sektor-sektor strategis di daerah.

Thaufik menilai, keberhasilan Kalimantan Selatan menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan juga menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor serta meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan.

“Selain mempertahankan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus berupaya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data dan indikator yang terukur. Salah satunya, dengan mengintegrasikan indikator daya saing ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah” lanjut Thaufik.

Menurut Thaufik, langkah tersebut penting, agar setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah memiliki arah yang jelas serta selaras dengan target pembangunan nasional.

“Dengan memasukkan indikator daya saing ke dalam dokumen perencanaan, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan pembangunan secara lebih komprehensif, mulai dari aspek ekonomi, sumber daya manusia, inovasi, hingga kualitas infrastruktur,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa integrasi indikator daya saing juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat posisi Kalimantan Selatan dalam berbagai indikator pembangunan di tingkat nasional.

Selain itu, pendekatan perencanaan yang berbasis data dan hasil riset diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga akan terus mendorong penguatan berbagai pilar daya saing daerah, termasuk peningkatan inovasi, transformasi digital, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia,” tutup Thaufik. (MRF/RIW/EPS)

Pansus I DPRD Kalsel, Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.

Pembahasan tersebut dilakukan sebagai langkah evaluasi sekaligus penyempurnaan regulasi, agar lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan daerah saat ini.

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, usai rapat baru-baru tadi, mengatakan, perubahan perda ini diperlukan karena terdapat sejumlah ketentuan yang dinilai belum mampu mengakomodasi perkembangan potensi pendapatan daerah.

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 54 unit penghasil di lingkungan SKPD yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Oleh karena itu, penguatan regulasi dinilai penting agar seluruh potensi tersebut dapat dikelola secara optimal.

“Perubahan ini kami lakukan untuk menyesuaikan kondisi terkini serta memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Ada sekitar 54 unit penghasil yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi PAD Kalimantan Selatan,” katanya.

Disampaikan Yani Helmi, dalam rapat pembahasan tersebut, Pansus I juga menyoroti mekanisme pembagian opsen pajak kendaraan bermotor. Saat ini, sekitar 66 persen penerimaan pajak kendaraan bermotor berada di kabupaten/kota, sementara sekitar 34 persen menjadi bagian pemerintah provinsi.

Isu tersebut menjadi salah satu perhatian penting dalam pembahasan, mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang berdampak langsung pada struktur APBD.

“Pansus I DPRD Kalsel menegaskan bahwa setiap kebijakan pajak dan retribusi daerah harus tetap memerhatikan kondisi masyarakat dan tidak boleh menimbulkan beban yang berlebihan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan,
salah satu usulan yang mengemuka dalam rapat adalah kemungkinan penyesuaian tarif pajak kendaraan bermotor dari 1,2 persen menjadi sekitar 0,9 persen, sebagaimana tarif yang pernah diberlakukan sebelumnya.

Usulan ini muncul sebagai upaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah dan perlindungan daya beli masyarakat.

Namun demikian, usulan tersebut masih akan melalui proses kajian dan perhitungan yang komprehensif agar tidak berdampak pada penurunan signifikan terhadap penerimaan daerah.

“Pada prinsipnya kita ingin kebijakan ini tetap berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu setiap opsi yang muncul akan dihitung secara matang, agar tidak menurunkan pendapatan daerah secara drastis,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Dalami PKH dan Pemberdayaan Sosial, Komisi IV Bertandang ke Jawa Timur

Jawa Timur – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), terus memperkuat komitmen peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan. Salah satu langkah yang dilakukan, adalah dengan mempelajari praktik pengelolaan program bantuan sosial, melalui kunjungan kerja ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Senin (9/3).

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, bersama sejumlah anggota dewan.

Foto : Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah

Dalam pertemuan itu, rombongan melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), serta program Bantuan Pemberdayaan Sosial Ekonomi yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Gusti Iskandar menjelaskan, langkah ini dilakukan sebagai upaya DPRD Kalsel, mencari referensi kebijakan dan strategi yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, berbagai pengalaman yang dipaparkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, memberikan banyak wawasan terkait pengelolaan program kesejahteraan sosial yang lebih terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Alhamdulillah pertemuan kali ini kita mendapatkan banyak informasi serta masukan yang sangat bermanfaat. Ini tentu menjadi referensi bagi kami di Kalsel untuk melihat bagaimana upaya pengurangan angka kemiskinan dilakukan, termasuk pengelolaan berbagai program bantuan sosial yang ada,” ujarnya.

Gusti Iskandar menjelaskan, PKH sebagai salah satu program bantuan sosial bersyarat, tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan finansial, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan keluarga penerima manfaat, agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

Foto : suasana pertemuan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Selain PKH, Komisi IV DPRD Kalsel juga memberi perhatian pada program pemberdayaan sosial ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

Program ini mencakup dukungan usaha produktif, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan dalam pengembangan usaha kecil bagi kelompok masyarakat rentan.

“Kami akan terus mendorong ke depan program peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diperkuat melalui berbagai inovasi, baik dari pemerintah daerah maupun melalui kolaborasi dengan sektor swasta,” ungkapnya.

Gusti Iskandar menambahkan, dengan
dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan, dapat menjadi salah satu penguat pada program pemberdayaan masyarakat.

Melalui kunjungan ini, DPRD Kalsel berharap berbagai praktik baik yang telah diterapkan di Jawa Timur dapat menjadi inspirasi dalam memperkuat program penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Selatan.

“Dengan pengelolaan yang tepat serta sinergi berbagai pihak, program kesejahteraan sosial diharapkan mampu mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan,” harapnya.

Sementara itu, rombongan Komisi IV DPRD Kalsel diterima langsung Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiana. Ia menyambut baik kunjungan tersebut sebagai momentum mempererat kerja sama serta berbagi pengalaman dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial.

Menurutnya, kegiatan studi komparasi antar daerah menjadi sarana penting untuk saling bertukar informasi dan praktik baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pertemuan seperti ini, kita bisa saling bertukar informasi mengenai berbagai program yang dijalankan di masing – masing daerah, sehingga dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)