Hari: 5 Maret 2026

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), untuk memastikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Pembahasan tersebut dilaksanakan pada rapat Pansus II bersama mitra kerja, pada Rabu (4/3) di ruang rapat Komisi III. Diantara mitra kerja yang hadir, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Supriati Astuti dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Agus Mulia menyampaikan, pembahasan raperda ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014, tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi nasional maupun kebutuhan riil daerah saat ini.

Perubahan perda ini bukan sekadar revisi normatif, tetapi upaya memperkuat tata kelola CSR agar lebih transparan, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kita ingin fokuskan penyamaan persepsi terhadap kerangka regulasi yang tengah disusun, bukan sekadar revisi normatif, tetapi upaya memperkuat tata kelola CSR agar lebih transparan, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” katanya.

Agus menegaskan, selama ini pelaksanaan CSR masih berjalan dengan pendekatan masing-masing perusahaan. Sehingga, diperlukan penguatan regulasi agar program yang dijalankan lebih terarah dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Pansus II mendorong adanya mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara perusahaan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Setiap pogram CSR jangan sampai tumpang tindih, melainkan saling melengkapi dengan program pemerintah,” katanya.

Agus menambahkan, Pansus II juga menggarisbawahi pentingnya pemetaan kebutuhan prioritas masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelestarian lingkungan hidup.

Regulasi yang baru nantinya mampu mengatur pelaporan, monitoring, dan evaluasi program CSR secara lebih sistematis.

“Langkah ini dinilai penting agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dapat mengetahui kontribusi nyata perusahaan terhadap pembangunan daerah, dalam membangun Kalimantan Selatan yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menyoroti minimnya anggaran yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2026. Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja yang digelar di ruang rapat Komisi IV DPRD Kalsel, Rabu (4/3).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menyampaikan, dalam rapat terungkap, pagu anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalsel hanya sebesar Rp69 miliar setelah dilakukan penyesuaian, akibat kebijakan efisiensi.

Kondisi ini memantik perhatian serius jajaran Komisi IV, mengingat Dinas Sosial merupakan perangkat daerah yang menjalankan program – program strategis, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat rentan.

“Kami sangat prihatin, karena cakupan tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial yang meliputi penanganan kemiskinan, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, hingga penanganan korban bencana sosial,” ucapnya.

Disampaikan Gusti Iskandar, kebijakan efisiensi anggaran memang menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal. Namun demikian, efisiensi seharusnya diterapkan secara selektif dan proporsional.

“Program sosial kemanusiaan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, jangan sampai dikurangi. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” jelasnya.

Lebih lanjut Gusti Iskandar menambahkan,
program sosial bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bentuk kehadiran negara dalam menjamin perlindungan terhadap masyarakat miskin, lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, serta kelompok rentan lainnya.

“Persoalan ini sebagai atensi serius dalam pembahasan anggaran bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, baik pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni maupun pada APBD Perubahan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan pelatihan peningkatan Digitalisasi Marketing bagi wirausaha muda, di salah satu hotel Kota Banjarmasin, Kamis (5/3). Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel Pebriadin Hapiz didampingi Kabid Pengembangan Pemuda Rika Ayu Zainab.

Dalam sambutannya, Pebriadin menyampaikan, perubahan teknologi yang cepat dan semakin masif, menuntut wirausaha muda memiliki strategi pemasaran efektif dan efisien, untuk meningkatkan visibilitas produk secara signifikan.

“Di era transformasi digital ini, tantangan wirausaha tidak lagi hanya kualitas produk, tetapi seberapa cepat kita beradaptasi dengan teknologi,” ungkap Pebriadin.

Oleh karena itu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Produksi Kalimantan Selatan melaksanakan pelatihan ini.

“Peningkatan kompetensi digital, seperti digital marketing dan public speaking, menjadi kunci agar produk lokal kita baik jasa, kuliner, maupun olahan hasil perkebunan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, profesional, dan berdaya saing,” tuturnya.

Sehingga, lanjut Pebriadin, kegiatan ini diharapkan mampu mewujudkan sinergi dan perhatian pemerintah, untuk menciptakan wirausaha muda yang tangguh, inovatif, dan adaptif, sekaligus mendukung target peningkatan rasio kewirausahaan nasional.

“Saya berpesan peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini dengan maksimal, menjadikan Digitalisasi Strategi Marketing sebagai senjata utama, untuk menaikkan kelas usaha peserta, sehingga berkontribusi langsung pada perekonomian Kalimantan Selatan,” ucap Pebriadin.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga meminta wirausaha muda, agar dapat bertahan dan berjuang dalam menjalankan usaha.

Mengingat, saat menjalankan usaha tidak ada yang menginginkan kegagalan. Oleh karena itu pihaknya meminta para pengusaha muda dapat bertahan, dan menjadikan digitali marketing ini sebagai pangsa pasar yang potensial.

Melalui pelatihan ini, para wirausaha muda di Kalsel, dapat terus meningkatkan kemampuan dalam menjalankan usahanya.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Pemuda Rika Ayu Zainab mengatakan, pelatihan ini sudah tidak asing lagi bagi para wirausaha muda di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Karena itu, Dispora Kalsel hanya tinggal melakukan pembinaan serta peningkatan kemampuan wirausaha muda,” ucap Rika.

Pelatihan Peningkatan Digitalisasi Marketing bagi wirausaha muda ini diikuti sebanyak 50 peserta dari Kota Banjarmasin. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Momen Ramadan dimanfaatkan dengan maksimal oleh PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Bank Syariah berstatus BUMN ini, menargetkan pemberian santunan berupa THR kepada 5.000 anak yatim dhuafa diseluruh Indonesia.

Di wilayah Kalimantan, tepatnya di Kantor Regional IX di Banjarmasin, penyerahan THR anak yatim dan dhuafa, dilaksanakan pada Rabu (4/3), saat agenda buka puasa bersama insan pers, Ramadan Media Connect, disalah satu hotel di Banjarmasin.

THR diserahkan langsung Regional CEO BSI RO IX Kalimantan, Saefudin Suria Hidayat bersama jajaran direksi, kepada anak yatim dhuafa, dari Yayasan Pendidikan Islam dan Tahfidz Dar Al Masyhur.

Dalam sambutannya, Saefudin Suria Hidayat mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial perusahaan, di bulan suci yang penuh berkah.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya mendapat berkah dan pahala yang berlimpah dari Allah SWT,” harapnya.

Saefudin juga berterima kasih kepada insan pers yang hadir, dan berharap kerjasama serta jalinan silaturahmi yang selama ini terjalin, akan terus berlanjut.

“Insan pers sangat membantu kami memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat. Semoga kerjasama ini dapat terus terjalin,” tutupnya.

Selain penyerahan THR Anak Yatim Dhuafa, kegiatan Ramadan Media Connect juga diisi dengan tausiyah serta doa bersama. Selanjutnya seluruh tamu yang datang, termasuk jajaran direksi dan manajemen BSI Regional IX Kalimantan, serta insan pers berbuka puasa bersama. (RIW/EPS)