Jakarta – Dalam rangka memperdalam tata kelola anggaran kedewanan serta mekanisme pokok – pokok pikiran (pokir) dewan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, akhir pekan tadi.
Kegiatan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rachman, bersama Wakil Ketua Kartoyo.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rachman menyampaikan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD Kalsel, untuk terus melakukan benchmarking dan pembelajaran lintas daerah, untuk meningkatkan kualitas perencanaan serta pengawasan anggaran daerah.
Pada pertemuan ini, Banggar DPRD Kalsel menggali informasi terkait mekanisme penganggaran dan pengelolaan aspirasi di DKI Jakarta.
“DPRD DKI Jakarta menjelaskan bahwa tidak terdapat skema pokir sebagaimana yang diterapkan di sejumlah daerah,” ucapnya.
Alpiya Rachman mengatakan, seluruh kegiatan yang diakomodasi dalam anggaran di DKI Jakarta disesuaikan langsung dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, program dan kegiatan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Sehingga tidak ada nomenklatur khusus berupa pokok pikiran dewan.
“Model ini menekankan integrasi kuat antara fungsi legislasi, penganggaran, dan perencanaan pembangunan daerah, agar setiap kebijakan tetap berada dalam koridor visi dan misi kepala daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo menambahkan, selama ini di DKI Jakarta, eksekutif dan legislatif bersama-sama mendorong terwujudnya visi misi kepala daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.
Menurutnya, pola tersebut menjadi pembelajaran strategis bagi DPRD Kalsel, khususnya dalam memperkuat fungsi pengawasan.
“Itulah yang kita pelajari. Ke depan, kita juga akan memperketat segi pengawasan melalui evaluasi terhadap kegiatan anggota dewan yang sering turun ke lapangan,” tegas Kartoyo.
Elva Fahri Qolbina, anggota DPRD DKI Jakarta, yang menyambut baik rombongan Banggar DPRD Kalsel, menerima positif kunjungan tersebut sebagai ajang berbagi informasi, dan praktik pengelolaan anggaran antar daerah.
Elva menilai, pertemuan ini menjadi forum sharing dua arah yang konstruktif, sekaligus memperkaya perspektif dalam pengelolaan fungsi anggaran dan pengawasan. Pertemuan ini menegaskan komitmen DPRD Kalsel sebagai “Rumah Banjar”.
“Dengan terus berinovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta sinergi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)